Borobudur Law and Society Journal
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Articles
117 Documents
<![CDATA[Efektivitas Pembebasan Sanksi Administratif dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ]]>
<![CDATA[Marini Ika Fajriastuti]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/7530
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas Pembebasan Sanksi Administratif dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan antropologi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pergub Jateng No. 4 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif yang mana hal ini ditunjukkan melalui analisis faktor penegakan hukum khususnya pada faktor masyarakat dan kebudayaan berdasarkan teori efektifitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Kondisi ini dibuktikan dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten sebesar 78,66% dari target 100% yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pergub tersebut adalah masyarakat masih suka menunda-nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan tidak membayarkan pajak tepat waktu.]]>
<![CDATA[Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi dalam Perspektif Kelembagaan) ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Bagaswara]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/7682
<![CDATA[Struktur Pembukaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengungkapkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang otonom dan bebas dari segala kontrol manapun; Meski demikian, UU Nomor 19 Tahun 2019 menempatkan KPK dalam cabang kekuasaan eksekutif, sehingga berimplikasi pada struktur kelembagaan KPK. Tulisan ini mengkaji pengaruh revisi UU KPK terhadap independensi lembaga, serta bagaimana KPK yang ideal dilihat dari sudut pandang Independensi Lembaga Antikorupsi. Yang digunakan adalah kajian hukum normatif yang berorientasi pada perundang-undangan. Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki unsur kemandirian secara kelembagaan, fungsional, dan administrasi sebelum perubahan undang-undang. Perubahan anggaran dasar tersebut berdampak pada berkurangnya independensi kelembagaan, fungsional, dan administratif KPK. Saran yang dapat diberikan adalah Eksistensi KPK harus diperkuat dengan semakin ditegaskan independensinya berdasarkan prinsip anti-corruption agencies.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg) ]]>
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>;
<![CDATA[Chrisna Bagus Edhita Praja]]>;
<![CDATA[Wahyu Cahyo Hadiyono]]>;
<![CDATA[Putri Tegar Agustin]]>;
<![CDATA[Faizal Ardani]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8302
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Temanggung No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Artikel ini menguraikan dan menelaah permasalahan, mengenai bagaimana penyelesaian dispensasi perkawinan berdasarkan asas keadilan dan apa pertimbangan Hakim dalam memberilam putusan yang menolak dalam hal dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung didasarkan pada asas keadilan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memberi permohonan dispensasi kawin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan terkait lainnya.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Sektor Pendidikan ]]>
<![CDATA[Tri Widyawati]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Dilli Trisna Noviasari]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8533
<![CDATA[Serangan seksual di sektor pendidikan belakangan ini mendapat perhatian publik yang sangat meluas. Dasar dari pelecehan seksual ini di atur hanya ada pada bagian umum saja tidak mengatur secara spesifik tentang penanganan dan pencegahan pelecehan seksual di dunia pendidikan. Dengan demikian masih banyak terjadi suatu tindak pelecehan di dunia pendidikan Indonesia yang belum ada perlindungannya secara kompleks atau perhatian yang lebih dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dasar hukum dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual di sektor pendidikan dan apa saja faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini adalah kekerasan seksual ini diatur pada KUHP, Permendikbud No 30 Tahun 2021, Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 serta Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Dari berbagai aturan tersebut belum bisa merangkum segala kebutuhan yang di perlukan dalam menjamin keamanan pada sektor pendidikan. Maka untuk menjamin adanya perlindungan kepada masyarakat terutama pada sektor pendidikan di perlukan adanya aturan yang jelas dan menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan perasaan nyaman bagi seluruh masyarakat pada dunia pendidikan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang ]]>
<![CDATA[Firman Malik Parlindungan]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8550
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi warga binaan pemasyarakatan peserta rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yang sudah bebas. Responden berjumlah 40 orang yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar instrumen kuisioner yang diberikan kepada responden dimana setiap jawaban sudah mempunyai nilai yang ditentukan serta hasil wawancara petugas pemasyarakatan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sudah efektif dengan presentase 78,55%, serta bentuk upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika berupa pemberian program pelatihan kerja kepada peserta rehabilitasi narkotika dimana pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dengan presentase 76,88%.]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi ]]>
<![CDATA[Muhammad Feisal Akbar]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8602
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi serta hambatannya. Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif-empiris berdasarkan pendekatan undang-undang serta menggunakan teknik penelitian wawancara dan studi kepustakaan. Objek penelitian ini adalah upaya penanganan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu pencegahan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi, Pesantren memiliki ketentuan mengenai tindakan tercela tersebut apabila terjadi dilingkungan pondok pesantren. Namun demikian dalam prakteknya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi seperti masih kurangnya pengawasan baik dari pengurus maupun orang tua, tidak adanya kesadaran diri santri dan minimnya aturan penegakan pelecehan seksual.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Persertifikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang ]]>
<![CDATA[Mirza Febya Dwi Puspita]]>;
<![CDATA[dakum dakum]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Nurwati Nurwati]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8646
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dan faktor-faktor yang menghambat percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan kemudian dilakukan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan persertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Magelang belum optimal dikarenakan masih terdapat indikator yang belum terpenuhi seperti sumber daya manusia, fasilitas/sarana prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan, dan faktor objek tanah wakaf yang masih atas nama wakif sendiri. Selain itu, masyarakat masih beranggapan bahwa perwakafan yang dilakukan secara lisan telah dianggap sah dan cukup tanpa harus diproses di KUA setempat atau proses sertifikasi.]]>
<![CDATA[Aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional ]]>
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>;
<![CDATA[Nurwati Nurwati]]>;
<![CDATA[Andika Yuli Rimbawan]]>;
<![CDATA[Lailatul Fitri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8650
<![CDATA[Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta dapat mengurangi kemiskinan. Yang mana pariwisata di Indonesia berkontribusi sebesar 9,1 persen dari PDB. Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional diimplementasikan melalui wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aktualisasi kebijakan hukum dalam pengembangan kepariwisataan nasional dapat dilihat melalui kebijakan pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan nasional dalam penataan ruang. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung oleh ketersediaan resources, diantaranya SDM, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik.]]>
<![CDATA[Penuangan Nilai dan Konstitusional UUD 1945 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sumarwoto Sumarwoto]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8665
<![CDATA[Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penuangan nilai konstitusional UUD 1945 di Indonesia sebagai dasar pelaksanaan sistem pemerintahan serta mekanisme dalam melakukan perubahan terhadap ketentuan undang-undang dasar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundangan (statue approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penuangan nilai Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Penuangan nilai dan konstitusional dalam UUD 1945 pada dasarnya meliputi ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi.]]>
<![CDATA[Analisis Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Perspektif Access To Health ]]>
<![CDATA[Clara Diana Novita]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8676
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi warga binaan pemasyarakatan peserta rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yang sudah bebas. Responden berjumlah 40 orang yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar instrumen kuisioner yang diberikan kepada responden dimana setiap jawaban sudah mempunyai nilai yang ditentukan serta hasil wawancara petugas pemasyarakatan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sudah efektif dengan presentase 78,55%, serta bentuk upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika berupa pemberian program pelatihan kerja kepada peserta rehabilitasi narkotika dimana pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dengan presentase 76,88%.]]>
