cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
blastal@unimma.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal Fakultas Hukum, Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan, Magelang
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law and Society Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 28099664     DOI : https://doi.org/10.31603/blastal
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 1   2   3   4   5 
Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaaan Publik Pada Papan Akselerasi Yusuf Arifin; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja; Heniyatun Heniyatun; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.735 KB) | DOI: 10.31603/7407

Abstract

Perusahaan publik pada papan akselerasi memiliki ukuran aset yang kecil sehingga memperbesar potensi perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan suatu perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi potensi bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Kesulitan keuangan berpotensi membuat durasi dalam mengerjakan pemeriksaan laporan keuangan lebih lama sehingga mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik pada papan akselerasi dan menganalisa penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik di papan akselerasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Untuk memperkuat argumentasi, dilakukan wawancara dengan OJK secara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BEI terhadap perusahaan publik skala kecil dan menengah maupun perusahaan selain skala kecil dan menengah. OJK dan BEI menjatuhkan nominal sanksi denda yang berbeda antara yang diberikan kepada perusahaan publik skala kecil dan menengah dengan yang diberikan kepada perusahaan selain skala kecil dan menengah. Bentuk sanksi administratif selain denda yang diberikan OJK kepada perusahaan publik skala kecil dan menengah sama dengan yang diberikan kepada perusahaan publik selain skala kecil dan menengah. Pengawasan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik yang dilakukan OJK dan BEI telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tidak ada tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BEI dalam mengatur dan mengawasi perusahaan publik.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Vivi Alfiara; Yulia Kurniaty; Johny Krisnan; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.583 KB) | DOI: 10.31603/7408

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan yang mengancam, membahayakan negara dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan terorisme tidak mesti diperbuat oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidana terorisme. Penelitian ini didasarkan karena sifat anak yang masih labil sehingga sering kali mudah terpengaruh doktrinasi atau pengaruh buruk dari orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan perkara. Jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer (undang-undang) dan sekunder (kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan atau studi literatur. Penelitian ini dianalisis dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini adalah kejahatan Terorisme yang telah melibatkan anak berusia dibawah 18 tahun telah diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang disebut dengan mededader (para pembuat) dan medeplichtige (pembuat pembantu) yang dirincikan dengan UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme Pertanggungjawaban pidana, mengenai anak yang terlibat aksi terorisme berusia dibawah 18 tahun pada kasus di Samarinda dan Thamrin sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, sebab perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberataan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg) Shafira Salsabila; Basri Basri; Johny Krisnan; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.411 KB) | DOI: 10.31603/7409

Abstract

Besarnya pendapatan setiap orang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap orang. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya, orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda, seperti mencuri. Penelitian ini dilakukan karena semakin merembahnya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana latar belakang dan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pencurian dengan pemberatan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang diambil terutama yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan telah diatur dalam Pasal 363 KUHP, penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 bulan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang berat dan kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat) Ega Kusuma Wardhana; Yulia Kurniaty; Jhony Krisnan; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.641 KB) | DOI: 10.31603/7410

Abstract

Dari hasil investigasi yang dilakukan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) terdapat suatu perdagangan daging konsumsi yang menggunakan daging anjing. Terdapat 500 ekor anjing tiap harinya yang masuk ke Surakarta, dengan cara masuk tanpa adanya pengawasa, sertifikat, dan juga adanya proses karantina. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan anjing dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan juga kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pendekatan penelitian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan.dan Kesehatan.Hewan, dimana saknsi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU tersebut. Dalam kasus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap terdakwa dimana dalam fakta persidangan terungkap perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali yang menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veternier atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan.
Tax Review Aspek Perpajakan Bagi Foreigner Atas Income Tax Evasion Penyewaan Kepemilikan Properti Di Indonesia Rika Septiani; Raihanita Raihanita; Rima Mila Wati; Tiara Vergita Mahanani; Diana Setiawati; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.441 KB) | DOI: 10.31603/7722

Abstract

There are various number of foreigners owned a property business in Indonesia which is then rented out. But in reality, there are still many parties who violate the lease, namely by way of leasing transactions carried out at foreign banks. So that the tax issued can be lower than it should be. The purpose of this study is to determine how the tax provisions for foreigners on rental property ownership in Indonesia and how the crime of tax evasion. From the point of view of criminal law, this is a violation of tax evasion which is regulated in the KUP Law, articles 38-40. The method used in this research is normative juridical which examines the normative aspects of legislation, namely legal research conducted by examining primary legal materials and secondary legal materials. In the implementation of taxes, there are many obstacles in the form of violations and tax evasion. In taxation, foreign nationals are also subject to domestic and foreign taxes. In the event of tax evasion on house rent by a foreigner, it can be criminally processed as regulated in the KUP Law articles 38-40.
Aktualisasi Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Wafda Vivid Izziyana; Inayah Inayah; Nuswardani Nuswardani; Septarina Budiwati
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.008 KB) | DOI: 10.31603/7729

Abstract

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.Keberlakukan ketentuan PHK tidak hanya berlaku untuk hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, tetapi melingkupi juga hubungan hukum di lembaga-lembaga atau usaha sosial maupun meliputi badan usaha milik orang perseorangan, badan usaha milik persekutuan, badan usaha milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, usaha-usaha sosial; dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Prosedur PHK tersebut tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, adapun hasil penelitian ini membahas mengenai aktualisasi prosedur PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi beberapa tahapan, yang terdiri dari tahap upaya , tahap pemberitahuan, dan tahap perundingan bipartite. Undang-undang menjamin kondisi tertentu pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja. Alasan-alasan PHK tercantum dalam Pasal 154A . Dalam, pemutusan hubungan kerja, pengusaha juga memiliki kewajiban membayar uang pesangon berdasar Pasal 156 Ayat (1) Uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 156 Ayat (3). Uang Penggantian Hak kepada pekerja karena PHK berdasarkan Pasal 156 Ayat (4). pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai akibat atas PHK ditegaskan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Upah Selama Penyelesaian Perselisihan tetap ada selama belum ditetapkan putusnya hubungan kerja. jika pekerja tersebut menolak PHK hal ini menunjukkan bahwa antara pengusaha dengan pekerja masih dalam hubungan kerja, hanya saja di antara para pihak terjadi perselisihan. Sehingga, pengusaha dan pekerja semestinya harus tetap melaksanakan kewajibannya, pengusaha membayar upah dan pekerja masuk kerja, Atau Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja. penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikatakan selesai apabila telah tercapai kesepakatan dan dibuat perjanjian bersama ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh pihak ke 3 serta didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial.
Peran Misi Diplomatik Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati) Dika Aldy Pratama; Wita Setyaningrum
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.795 KB) | DOI: 10.31603/7781

Abstract

Misi Diplomatik merupakan peran dari Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima untuk mewakili seluruh kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, Misi Diplomatik mencakup fungsi dari Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler yang berada di Negara Penerima untuk mewakili kepentingan-kepentingan Negara, Bangsa dan pemerintah. Misi Diplomatik dalam menangani Pekerja Migran Indonesia masih mengalami banyak kendala terkhusus kepada Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa seriusnya upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati. Penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dalam bidang hukum Internasional dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud menemukan fakta-fakta kemudian mengidentifikasi hingga pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Secara yuridis Penanganan Pekerja Migran Indonesia dikaitkan dengan peranan Misi Diplomatik, kemudian secara sosiologis vonis pidana mati yang kemudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peran Misi Diplomatik Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk membebaskan Tuti Tursilawati agar terbebas dari vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pendampingan sejak investigasi sampai dengan sidang putusan akhir, penyampaian memori banding, dan upaya pengajuan Peninjauan Kembali, serta upaya secara diplomatik seperti menyurati Raja Arab Saudi dan upaya pendekatan kepada ahli waris melalui Kerajaan Arab Saudi.
Perlindungan Hukum Fintech Leading Ilegal Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Diana Setiawati; Carisa Maharani; Latifah Kurniasih; Afifah Hapsari Afdah
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/7961

Abstract

The shift to the era of the industrial revolution 4.0 resulted in changes in the field of digital technology that were relatively fast. One of the innovations in human life is innovation in financial services, namely Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending). Based on data obtained from the OJK, throughout 2018-2021, there are as many as 3,516 illegal lending entities that have been stopped by the OJK. Therefore, in order to provide legal protection, OJK issued Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services (LPMUBTI). The purpose of this study is to understand the development of Fintech Lending and legal protection for society of illegal Fintech Lending in Indonesia. In this study, researchers used juridical-normative research methods. Based on this research, researchers found that fintech lending has been developing for a long time in Indonesia and became a promising industry in 2015. The community is legally protected both preventively and repressively from illegal fintech lending practices.
Keadilan Gender di Tengah Perkembangan Politik Global dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8358

Abstract

Dampak dari Politik Global pada akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh Negara negara berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak politik global dari konsep negara lain tentu tidak semuanya dapat diterima dan sesuai dengan jiwa kearifan dan religius bangsa Indonesia. Dengan demikian perlu dicermati konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan mengetahui bagaimana penerapan konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan. Penelitian ini untuk merumuskan jawaban-jawaban yang lebih akurat untuk pertanyaan dan problema yang ingin dijawab melalui penelitian ini.
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Refund Tiket Pesawat Dalam Bentuk Voucher Akibat Covid-19 Arif Mubarok; Bambang Tjatur Iswanto; Puji Sulistyaningsih; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/7528

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak nyata terhadap keadaan kehidupan manusia salah satunya transportasi udara sehingga menyebabkan penerbangan dibatalkan. Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 menyebutkan bahwa refund tiket pesawat dikembalikan dalam bentuk voucher berbeda dengan moda transportasi lain yang dikembalikan secara tunai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar dipilihnya refund voucher dan pertanggungjawaban maskapai penerbangan kepada penumpang dan travel agent. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan lapangan. Jenis penelitian yuridis normatif bersumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dipilihnya refund voucher ialah demi terciptanya tertib administrasi, artinya maskapai dapat melakukan pengecekan data akurat dan mengelompokkan penumpang yang akan melakukan refund juga penumpang yang akan melakukan reschedule.

Page 2 of 12 | Total Record : 117

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025) Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025) Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024) Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024) Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023) Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022) Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022) More Issue