cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
blastal@unimma.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal Fakultas Hukum, Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan, Magelang
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law and Society Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 28099664     DOI : https://doi.org/10.31603/blastal
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 2   3   4   5   6 
Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Deni Saerofi; Heniyatun Heniyatun; Puji Sulistyaningsih; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemohon merasa ditipu, dan status anak akibat dari batalnya perkawinan perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan data primer. Teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, penarikan kesimpulannya dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan berdasar pada Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam (HKI). Status anak karena batalnya perkawinan merupakan anak sah dan akibat hukum terhadap anak tersebut bahwa suami bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan, kecuali jika dalam petitum pemohon meminta agar menetapkan status anak dan jika dilihat dari perspektif Hukum Islam akibat hukumnya bahwa ayahnya tidak berkewajiban atas nafkah, wali dan kewarisan terhadap anak tersebut.
Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila Agil Yahya; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9468

Abstract

Pemilihan Umum salah satu daerah di Papua menggunakan Sistem Noken yang namanya diambil dari tas khas Papua yaitu Noken dengan alasan pelaksanaan Sistem Noken menggunakan tas tradisional asli Papua. Sistem Noken digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah bertentangan dengan asas Pemilihan Umum karena tidak sejalan dengan asas Pemilu yaitu asas bebas, langsung, dan rahasia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik dari diselenggarakannya Sistem Noken melihat dari Putusan MK terkait bagaiman Sistem Noken berjalan sesuai dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konstitusionalitas sistem noken berdasarkan peraturan perundang-undang dan mengetahui konfigurasi politik dalam penerapan sistem noken di Papua dalam konsep welfare state di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Sistem Noken sebagai pilihan politik Masyarakat Adat Papua berdasarkan Putusan MK untuk menghindari konflik dan terwujudnya kesejahteraan dalam lingkup masyarakat adat sebagaimana diberlakukan di negara hukum yang berwatak Pancasila.
Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd) Erina Dwi Trisnawati; Nurwati Nurwati; Puji Sulistyaningsih
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus asal usul anak hasil perkawinan siri yang ditetapkan sebagai anak biologis dalam Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif dengan metode pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan dalam penelitian ini adalah bahan primer yaitu dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Kepala KUA, Ahli Agama, Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bahan hukum sekunder yaitu Al Quran, Undang-Undang, buku hukum, jurnal hukum.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut sesuai, karena hakim mempertimbangkan apakah perkawinan siri telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam serta waktu kelahiran anak. Konsekuensi hukum bagi anak biologis adalah hubungan hukum yang lebih terbatas dibandingkan dengan anak sah. Anak biologis memiliki hak keperdataan terbatas, seperti biaya nafkah, pendidikan, dan kesehatan, tetapi tidak memiliki hak waris dari ayahnya atau status resmi sebagai anak ayah dalam akta kelahiran. Meski begitu, anak biologis dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah setelah kematian ayah biologis. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat mengubah status anak biologis dalam akta kelahiran, karena berpedoman pada pencatatan pengesahan anak.
Akibat Hukum Warga Binaan Lansia Ketika Tidak Mampu Melaksanakan Program Pembinaan Pemasyarakatan Suhardiyanto Suhardiyanto; Johny Krisnan; Basri Basri; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9578

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program pembinaan apa saja yang tidak dapat dilaksanakan oleh warga binaan lansia dan akibat hukum dari warga binaan lansia yang tidak mampu mengikuti program pembinaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. Data skunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Magelang dilakukan dalam dua macam, yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Bagi warga binaan lansia yang mengalami masalah fisik dan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan program pembinaan, atas hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) maka dapat dimungkinkan untuk mendapatkan hak bersyarat.
Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia (Studi pada Platform Opensea) Syaidina Akasyah; Deslaely Putranti; Reza Ajeng Febiani
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9597

Abstract

NFT (Non-Fungible Token) sebagai alternatif aset digital pada masa kini memunculkan permasalahan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap keberadaan NFT di Indonesia terutama pada platform Opensea. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap NFT di Indonesia belum secara jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian, perlindungan hak cipta atas NFT pada Platform Opensea, sudah diakamodir di dalam syarat dan ketentuan dari platform tersebut. Opensea berhak melakukan takedown atas konten yang melanggar kekayaan intelektual orang lain khususnya hak cipta.
Analisis Yuridis Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib) Desia Luluatussholihah; Suharso Suharso; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9706

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib yang dipandang sebagai suatu pelanggaran berat HAM berupa tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun negara tak kunjung menetapkan hal tersebut sebagai pelanggaran berat HAM dan mengungkap kasus tersebut serta menyelesaikannya melalui Pengadilan HAM. Hal tersebut tak lepas dari peran Pasal 9 undang-undang a quo yang mengandung kelemahan. Maka tujuan dari penelitian ini adalaha menganalisis secara yuridis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penetapan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran berat HAM. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam melakukan penelitian, peneliti merujuk pada teori tujuan hukum “Triadism Law Theory” oleh Gustav Radbruch. Hasilnya, ditemukan bahwa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak menjunjung asas kepastian hukum yang menjadikan sulit dicapainya tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang Novan Aris Zahantoro; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9827

Abstract

Penelitian membahas masalah peningkatan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berperan dalam menanggulangi masalah tersebut. Meskipun sanksi pidana minimum dan maksimum sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Hakim seringkali memberikan putusan di bawah sanksi minimum, seperti kasus Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative yang bersumber dari data sekunder berupa undang-undang, jurnal, buku, dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini bertentangan dengan asas legalitas, di mana sanksi pidana harus berdasarkan aturan yang berlaku. Hakim seharusnya tidak menciptakan hukum baru jika aturan sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mencapai keadilan hukum dan kepastian hukum, serta mencegah perbedaan putusan dalam kasus serupa.
Analisa Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik Wahyu Cahyo Hadiyono; Yulia Kurniaty; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9882

Abstract

Tantangan di era disrupsi pada peralihan pelayanan publik manual ke digital di Dindukcapil Kabupaten Temanggung melalui aplikasi Temanggung Gandem mengalami sebuah hambatan, untuk itu dibutuhkan sebuah landasan agar pelayanan publik berjalan dengan optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan Asas Umum Pelayanan yang Baik (AUPB) di Dindukcapil Kabupaten Temanggung melalui aplikasi Temanggung Gandem. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan konsep, dan menggunakan data sekunder serta metode pengambilan data studi pustaka, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan AUPB yang terdiri dari delapan asas hanya terpenuhi lima asas yakni kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan. Sedangkan ketiga asas yang belum terpenuhi yaitu asas kemanfaatan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik.
Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan di Magelang Ahmad Agung Febrianto; Habib Muhsin Syafingi; Suharso Suharso
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9940

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum terkait pemanfaatan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat serta efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer (wawancara), sekunder (rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, dan jurnal). Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada 5 komponen, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor penegak hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenhub No. 12 Tahun 2019 belum efektif dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat di Magelang. Peneliti membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan tidak sedikit yang belum mengetahui tentang peraturan Menteri Perhubungan tersebut, serta kurangnya kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak perusahaan penyedia jasa transportasi online.
Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater Nisa Henri Wijayanti; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa industri keuangan berbasis teknologi (fintech) yaitu PayLater dengan berdasarkan hukum dan kaidah-kaidah islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pada praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace Shopee, hukum islam membolehkan (mubah) yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli. PT. Ammana Fintek Syariah hanya menyediakan form untuk pengajuan dana investasi, sedangkan untuk pengajuan pinjaman hanya bisa melalui mitra Ammana. Pihak perusahaan pinjaman menghimpun dana pemilik dana (shohibul mal) untuk disalurkan kepada mudharib (pelaku usaha) artinya tidak ada unsur riba didalam pinjaman di PT. Ammana Fintek Syariah.

Page 4 of 12 | Total Record : 117

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025) Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025) Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024) Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024) Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023) Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022) Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022) More Issue