cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suyeno
Contact Email
adm.publik@unisma.ac.id
Phone
+6282230344404
Journal Mail Official
suyeno@unisma.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Respon Publik
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23028432     EISSN : -     DOI : 10.33474
Core Subject : Social,
Social Sciences
Respon Publik adalah jurnal ilmiah multidisiplin yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Di tingkat nasional banyak sekali masalah-masalah umum atau isu-isu yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi dan kebijakan publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 256 Documents
 12   13   14   15   16 
Studi Kasus Bekas Tambang Kapur Di Desa Sekapuk Dan Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik) Fietatul Ihdiyah; Slamet Muchsin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.969 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan bekas tambang kapur yang ada di ada di Desa Sekapuk dan Desa Gosari yang beberapa tahun dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi masyarakat desa Sekapuk dan desa Gosari dalam menegelola bekas tambang kapur menjadi tempat wisata yang menarik, serta untuk mengathui inovasi masyarakat dalam pengelolaan wisata bekas tambang kapur. Adapun Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskritif yang dimana data deskritif kualitatif dimana metode ini mengambarkan objek sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan serta data yang dipaparkan secara sistematis sesuai dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Fokus penelitian pengelolaan bekas tambang kapur menjadi wisata, hasil inovasi masyarakat desa Sekapuk dan Desa. dalam pengelolaan bekas tambang kapur, penghambat pengembangan dari internal maupun eksternal. Pengumpulan data mengunakan teknik Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Lalu dianalisis dengan metode deskritif kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. Hasil Penelitian dalam penulisan ini yaitu, strategi masyarakat desa Sekapuk dan desa Gosari dalam pengelolaan bekas tambang kapur menjadi wisata selo tirto giri dan wisata alam gosari, fasilitas- fasilitas yang ada di dalam wisata selo tirto giri dn wisata alam gosari merupakan bekas tambang kapur yang diubah masyarakat desa Sekapuk dan desa Gosari menjadi spot-spot foto yang menarik. Kata Kunci: Inovasi Pengelolaan Bekas Tambang Kapur, Berbasis Masyarakat
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA (STUDI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA WONOREJO KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN) muchammad yafits hidayat
Respon Publik Vol 12, No 2 (2018): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.065 KB)

Abstract

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfermelalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pemberian dana pembangunaninfrastruktur pedesaan. Peneliti disini ingin memfokuskan bagaimana kebijakan Dana Desa ini dapat meningkatkanakuntabilitas kinerja pemerintah desa di Desa Wonorejo Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif denganpendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, sedangkan situsnya berada di Kantor Desa WonorejoKecamatan Wonorejo. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan,sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik tersebut. Teknikpengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalahpeneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Dari hasilpenelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa di dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejotelah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat kendala dalam penerapannya. Mulai dari proses perencanaan danpelaksanaan nya sudah menerapkan prinsip transparansi melalui Musrenbang dan pembentukan Tim PelaksanaKegiatan. Kemudian rata-rata tingkat pendidikan para pelaksana kebijakan masih rendah serta masih belum dilantiknya sekretaris desa yang biasanya bertugas bagian administrasi sehingga mengganggu dalam proses pembutanlaporan pertanggung jawaban admnistrasi (Responsibility) Dana Desa, dan di dalam penggunaan Dana Desapemerintah desa Wonorejo sudah bersikap adil (Fairness) karena sudah memenuhi kebutuhan prioritas darimasyarakat Desa Wonorejo dan juga sesuai dengan peraturan yang ada.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa dan Dana Desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo) Rofiatul Maghfiroh; Nurul Umi Ati; Sunariyanto Sunariyanto
Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.839 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas dasar adanya isu atau fenomena tentang menurunya kesejahteraan petani yang diakibatkan oleh langkanya pupuk subsidi pada tahun 2020. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertaniam  mengeluarkan kebijakan publik bentuk program peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, peningkatan program dan informasi penyuluhan, dan pengembangan agribisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran implementasi kebijakan berupa program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang sudah diterapkan. Serta, pemberian pupuk subsidi, benih tanaman dan alat pertanian juga sudah terealisasikan. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petanian adalah communication, resource dan sarana prasarana, pemodalan petani, dan jumlah produksi. Faktor penghambat implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan petanian sumber daya manusia, iklim dan cuaca, berkurangnya luas lahan, teknologi dan sarana prasarana, serta harga komoditi pasar.  Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Problolinggo, Kesejahteraan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi KUBE Cempaka, Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolingggo) Reka Dwi Mashitoh; Nurul Umi Ati; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 16, No 1 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.496 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Cempaka: 1)  gambaran pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE Cempaka. 2) faktor pendukung program KUBE Cempaka. 3) faktor penghambat program KUBE Cempaka. Dengan program ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta memotivasi mereka membentuk kelompok usaha bersama guna membangun dirinya menjadi lebih mandiri dan maju. Latar belakang penulis membuat penelitian ini didasarkan pada hasil pengamatan. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan susunan metode deskriptif, yang menggambarkan atau mendefinisikan suatu keadaan berdasarkan kenyataan. Penelitian yang dilakukan berupaya mendeskripsikan bentuk pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program KUBE Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian menggunakan perpanjangan pengamatan meningkatkan ketekunan, diskusi, analisis negative, membercheck yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu  pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program KUBE sudah sejalan sesuai dengan apa yang sudah diharapkan, walaupun belum sepenuhnya namun indicatornya sudah mulai terlihat yang diantaranya: 1) kesejahteraan masyarakat yang mulai membaik dengan adanya program perberdayaan masyarakat sehingga output yang dihasilkan lebih maksimal yang berdampak terhadap pendapatan masyarakat. 2) penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh  dana/modal yang terbatas sehingga program yang sudah ada menjadi terhambat, ditambah lagi keadaan pasar yang sepi dan persaingan yang ketat, serta terbatasnya bahan baku lokal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA BATU Citra Ayu Rahmanda; Yaqub Cikusin; Afifuddin Afifuddin
Respon Publik Vol 13, No 5 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.604 KB)

Abstract

Salah satu masalah utama pembangunan di Indonesia saat ini adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah Program Keluarga Harapan yaitu sebuah bantuan bersyarat sebagai jaminan sosial untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita, ibu hamil dan nifas, dan lanjut usia serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar hingga sekolah menengah tingkat atas. Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Kota Batu diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Batu adalah suatu keadaan yang menunjukkan kegiatan pelaksanaan bantuan dana Program PKH untuk pencapaian tujuan ke masyarakat RTSM di 3 (tiga) Kecamatan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain kata proses implementasi yang merupakan sejauh mana PKH melaksanakan tugas pokoknya atau sudah mencapai semua sasarannya. Mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Batu, Menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Batu dan Melihat hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara kepada informan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Apabila diihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin, membantu biaya kesehatan serta gizi ibu hamil dan nifas, lansia dan anak di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan Pendidikan dan Kesehatan.
EFEKTIVITAS EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BIDANG PERPARKIRAN DI KOTA MALANG Andri Rafsan Gani; Nurul Umi Ati; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 16, No 6 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.913 KB)

Abstract

Permasalahan parkir di Kota Malang tiap tahun makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang sebagai daerah dengan institusi pendidikan yang popular di sekitaran Jawa Timur. Perkembangan Kota Malang dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat yang menyebabkan tingkat kepemilikan kendaraan semakin meningkat dapat mempengaruhi terhadap pemilik kendaraan bermotor yang menginginkan kemudahan lahan atau  ruang  parkir. Tata  letak  kota  yang  baik  seharusnya juga didukung dengan fasilitas parkir  yang tepat dan memadai, serta Sumber  daya manusia (SDM) yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Kota Malang dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, menjadi unggulan pemerintah daerah untuk kemandirian fiskal. Pemerintah Kota Malang melihat sektor retribusi parkir bisa menjadi potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan dalam menaikkan harga tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015, mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Mahalnya harga tarif parkir tidak sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang mereka dapatkan. Tidak adanya lahan parkir tetap, penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir yang menyebabkan kemacetan, petugas parkir yang tidak memberikan karcis resmi dan masih banyaknya petugas-petugas parkir liar merupakan permasalahan yang sehari-hari kerap terjadi di Kota Malang. hal ini juga disebabkan oleh, masih lemahnya regulasi yang mengatur tentang masalah parkir di Kota Malang. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dan pendekatan studi kasus dengan metode teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara dan observasi partisipan bertujuan untuk mengetahui hasil “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bidang Perparkiran Di Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus menjadi pekerjaan rumah perintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan parkir di Kota Malang. Ketersediaan lahan parkir yang cukup dan seimbang dengan volume kendaraan, Pemetaan wilayah titik parkir resmi di Kota Malang efektifnya pendapatan retribusi dan revisi terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolan parkir, yang harus mengatur secara detail perihal pengelolaan parkir, petugas parkir dan kejelasan hukum. Kata Kunci: Kebijakan Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Malang, Dinas perhubungan dan masyarakat
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN AKADEMIK TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA (Studi Pada Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama Universitas Islam Malang) Nizar Subqi Hamza; Slamet Muchsin; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa di Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama (BAAK) Universitas Islam Malang. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif dan populasi penelitian ini adalah mahasiswa S1 Universitas Islam Malang dari tahun 2016-2019. Jenis  data  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian  adalah  data  primer. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sampel acak sederhana (simple random sampling) dengan total 387 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana dengan pengujian hipotesis menggunakan uji T (uji parsial). Berdasarkan uji analisis regresi linier sederhana diperoleh bahwa kualitas pelayanan akademik berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa yaitu menghasilkan nilai konstanta sebesar 1.673. Jika dilihat dari nilai korelasi antara variabel kualitas pelayanan akademik dan kepuasan mahasiswa sebesar 0,649, maka nilai korelasi yang didapat dari tabel klasifikasi koefisien korelasi berada pada interval 0,60-0,799 yang artinya terdapat hubungan yang kuat. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan Uji T diperoleh variabel kualitas pelayanan akademik  yang  terdiri  dari Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Emphaty (empati) dan Tangible (bukti fisik) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan mahasiswa.                                               Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Mahasiswa
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BPJS KESEHATAN (Studi Pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang) Hasrillah Hasrillah; Yaqub Cikusin; Hayat Hayat
Respon Publik Vol 15, No 8 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.494 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan pelaksanaan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kedungkandang Kota Malang. Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui bagaiamana pengimplementasian program BPJS Kesehatan  sehingga bisa mengetahui , faktor pendukung dan penghambat untuk kedepanya bagi instansi dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi program lebih baik lagi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan pendukung pengimplementasian program BPJS kesehatan di Puskesmas Kedungkandang, serta ingin mengetahui bagaimana implementasi program BPJS Kesehatan di Puskesmas Kedungkandang.Penelitian ini menggunakan  beberapa teori, yaitu Kebijakan Publik, , Kebijakan Pelayanan Kesehatan, Implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Malang, tempatnya di Puskesmas Kedungkandang, Dinas Kesehatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan bedasarkan studi lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa proses implementasi di Puskesmas Kedungkandang sudah berjalan cukup baik, walau masih ada beberapa kendala yang dihadipi, namun pihak Puskesmas Kedungkandang dan Dinas kesehatan terus membenahi kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses implementasi program BPJS dapat berjalan dengan baik.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program BPJS merupakan bentuk reformasi birokrasi di bidang kesehatan, sebab dengan adanya program BPJS masyarakat dapat lebih mudah berobat dan tidak sulit dalam pemberkasan dokumen seperti sistem Kesehatan sebelumnya. Dengan adanya program BPJS diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayan kesehatan terhadap masyarakat di Kota Malang. Kata Kunci: Implementasi,  BPJS Kesehatan , Pelayanan Publik
PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG DALAM PROMOSI WISATA CANDI (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang) Laely Harum Puspitasari; Afifuddin Afifuddin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 13, No 1 (2019): RESPON PUBLIK
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.543 KB)

Abstract

ABSTRAK            Pariwisata di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan menjadi sektor utama dalam peningkatan pendapatan nasional maupun daerah. Salah satunya adalah wisata Candi. Promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang tentunya tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang dapat mengurangi keefektifan promosi. Kendala tersebut yaitu berupa minimnya dana atau anggaran yang diperoleh dari pemerintah daerah (pemda),  kemudian sulitnya untuk menguah pola fikir masyarakat akan adanya potensi wisata yang dimiliki, kemudian kendala lain yang dihadapi adalah berupa sarana dan prasarana yang kurang mendukung Selain itu karena letak candi mayoritas di pemukiman warga dan tidak ada penginapan seperti home stay untuk para wisatawan yang melakukan penelitian yang memerlukan waktu berhari hari untuk tinggal. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam promosi pariwisata.          Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam Promosi Wisata Candi. Untuk Mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan penelitian deskritif kualitatif  yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang riil atau yang sebenarnya dan tentu saja berdasarkan pada fakta yang ada dan yang terjadi pada saat ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam Promosi Wisata Candi yaitu Dispabud mempunyai peran utama dalam promosi, promosi yang dilakukan menggunakan Bilodeline (Brousur, Buku dan pamflet) kemudian Bofdeline (media massa:koran media elektronik:tv dan radio). Melakukan sosialisasi workshop dan pelatihan-pelatihan serta terjun langsung ke lokasi yang ingin dituju. (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Promosi Wisata Candi yaitu: Faktor pendukung, adanya kegiatan pameran dan promosi wisata di dalam negeri dan di luar negeri Faktor penghambat: Sekmentasi, SDM yang kurang, sarana prasarana, dan masyarakat yang kurang sadar akan adanya potensi wisata.Kata Kunci : Peran, Promosi, Wisata Candi
KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Pelayanan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga) Alvin Nur Chahya Rahman; Yaqub Cikusin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 15, No 6 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.909 KB)

Abstract

Pelayanan publik yaitu usaha kelompok atau seseorang birokrasi dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur inti dari suatu pelayanan yaitu terdiri dari penyelenggaraan dan penerimaan layanan. Seiring berkembangnya zaman, pemerintah dituntut untuk memperluas lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik yang meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan tersebut hendaknya diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan menjadi kunci sentral bagi seluruh instansi dalam mencapai tujuan organisasi serta menjamin kelangsungan hidup organisasi tersebut. Salah satu dari penyelenggara layanan publik ialah instansi pemerintahan. Bentuk layanan dari instansi pemerintah ini, diantaranya yaitu pada bidang administrasi kependudukan. Dalam Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2013, administrasi kependudukan diartikan sebagai rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, (2) faktor pendukung dan penghambat dalam Pelayanan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, (3) Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang di Tengah Pandemi Covid-19. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sudah cukup memuaskan terutama pada pelayanan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan dalam masa pandemic ini pelayanan dilakukan secara online dengan inovasi yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan selalu memperhatikan Standart Operasional Prosedur (SOP). Faktor penghambat adalah rendahnya komitmen dari pegawai, kurangnya kerjasama dari pihak eksternal. Dan faktor pendukungnya adalah inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sarana dan prasarana yang mencukupi. Kata Kunci : Kinerja Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malang

Page 14 of 26 | Total Record : 256

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik Vol 16, No 9 (2022): Respon Publik Vol 16, No 8 (2022): Respon Publik Vol 16, No 7 (2022): Respon Publik Vol 16, No 6 (2022): Respon Publik Vol 16, No 5 (2022): Respon Publik Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik Vol 16, No 3 (2022): Respon Publik Vol 16, No 2 (2022): Respon Publik Vol 16, No 1 (2022): Respon Publik Vol 15, No 10 (2021): Respon Publik Vol 15, No 9 (2021): Respon Publik Vol 15, No 8 (2021): Respon Publik Vol 15, No 7 (2021): Respon Publik Vol 15, No 6 (2021): Respon Publik Vol 15, No 5 (2021): Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik Vol 15, No 3 (2021): Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik Vol 15, No 1 (2021): Respon Publik Vol 14, No 5 (2020): Respon Publik Vol 14, No 4 (2020): Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik Vol 14, No 2 (2020): Respon Publik Vol 14, No 1 (2020): Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik Vol 13, No 5 (2019): Respon Publik Vol 13, No 4 (2019): Respon Publik Vol 13, No 3 (2019): Respon Publik Vol 13, No 2 (2019): RESPON PUBLIK Vol 13, No 1 (2019): RESPON PUBLIK Vol 12, No 2 (2018): Respon Publik More Issue