cover
Contact Name
Suyeno
Contact Email
adm.publik@unisma.ac.id
Phone
+6282230344404
Journal Mail Official
suyeno@unisma.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Respon Publik
ISSN : 23028432     EISSN : -     DOI : 10.33474
Core Subject : Social,
Respon Publik adalah jurnal ilmiah multidisiplin yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Di tingkat nasional banyak sekali masalah-masalah umum atau isu-isu yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi dan kebijakan publik.
Articles 256 Documents
EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATU TAHUN 2010-2030 Maziyatun Nafiah; Nurul Umi Ati; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 16, No 6 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.609 KB)

Abstract

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu berpedoman pada Perda Kota Batu No 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030. RTRW Kota Batu hingga saat ini telah memasuki tahun ke 12 setelah RTRW disahkan. Namun, seiring berjalannya waktu fenomena alih fungsi lahan di Kota Batu guna pembangunan perumahan, tempat wisata, hotel ataupun pembangunan lain guna menunjang kehidupan masyarakat Kota Batu terus mengalami peningkatan yang siginifikan. Terlepas dari peningkatan tersebut, masih dijumpai pembangunan yang belum memperhatikan akan tata ruang wilayah. Hal ini diketahui dari terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan serta berkurangnya RTH Publik Kota Batu. Sehingga perlu dilakukannya evaluasi kebijakan penataan ruang di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan tahapan evaluasi konteks, input, proses dan produk, penerapan kebijakan penataan ruang di Kota Batu masih terdapat ketidaksesuaikan. Namun, mengenai peningkatan RTH Publik telah dilakukan sebagaimana arahan dari kebijakan penataan ruang. (2) beberapa kendala yang dihadapi dalam penataan ruang di Kota Batu diantaranya yaitu Kepastian Hukum, Topografi Wilayah, dan Minimnya Partisipasi masyarakat.  Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, RTRW Kota Batu
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan) Lulut Agus Riyanto; Afifuddin Afifuddin; Roni Pindahanto Widodo
Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.542 KB)

Abstract

Anggaran dana desa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan anggaran, oleh sebab itu penelitian ini menjabarkan tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dari prinsip-prinsip akuntabilitas dan transpransi dan sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bendoroto dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahapan awal hingga laporan-laporan pertanggungjawabannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan format dari pemerintah pusat. Pemerintah desa dalam menunjang pelaporan yang valid juga didukung dengan pelaporan menggunakan aplikasi Siskeudes dan ditahap realisasi dari anggaran dana desa sudah sesuai prioritas yang dibutuhkan serta berdampak langsung ke kemajuan maupun kesejahteraan masyarakat Desa Bendoroto. Pemerintah Desa bendoroto juga memenuhi keterbukaan informasi lewat rapat desa maupun baner yang sudah terpasang agar akses informasi ke masyarakat luat berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan pemerintah Desa Bendoroto sudah memenuhi prasarat tata kelola pemerintah yang baik. Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance
EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO (Studi kasus di Kantor Kecamatan Sedati Kabupaten Sioarjo) Aniyatum Mashfiyah; Yaqub Cikusin; Afifudin Afifudin
Respon Publik Vol 13, No 1 (2019): RESPON PUBLIK
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.076 KB)

Abstract

ABSTRAKPelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan. Undang-undang dasar 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraan, sehingga efektifitas suatu system pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruk pelaksanaan pelayanan public.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dan penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pembuatan kartu keluarga di kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo pada kenyataannya masyarakat merasakan ketidakpuasan akan pelayanan yang diberikan oleh perangkat Kecamatan sedangkan pemerintah Kecamatan menawarkan jasa atau biro jasa pembuatan kartu keluarga Untuk meringankan beban masyarakat secara umum masyarakat kecamatan mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan pembuatan kartu keluarga. (2) Upaya Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan pada Masyarakat khususnya Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menciptakan pelayanan yang baik dan mampu memberikan kenyamanan serta kepuasan akan kinerja para perangkat Kecamatan terkait dengan upaya yang ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah Kecamatan menggunakan jenis pelayanan sederhana yaitu di mana pelayanan tersebut tergolong mudah dipahami dan wajar tetapi pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang tidak paham bahkan tidak tahu akan prosedur yang ditetapkan oleh pihak Kecamatan karena itu diperlukan beberapa perbaikan.Kata Kunci : Efektifitas, Pelayanan, pembuatan Kartu Keluarga
UPAYA OPTIMALISASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Batu) Wahyu Sri Wulandari; Afifuddin Afifuddin; Taufiq Rahman Ilyas
Respon Publik Vol 15, No 5 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.541 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kota Batu Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama dan (3) untuk Mengetahui Siapa Saja Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama Dan Apa Perannya. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan, pengumpulan data yang akan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama yang di ukur dengan tiga indikator efektiftas, responsivitas, dan akuntabilitas. Lalu untuk responsivitas daya tanggap dinas sosial dan pertanggung jawaban (akuntabilitas) sudah cukup baik. Lalu untuk kendala yang dihadapi terletak dari sumber daya manusianya. Untuk yang terlibat aktor ada yang dari pusat, penerima kebijakan(provinsi), yang menerapkan(kabupaten/kota). Kata Kunci : Kinerja Dinas Sosial, Kendala, Aktor dalam kelompok usaha bersama (KUBE)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN dan BUDAYA NOMOR 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) dan Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di Probolinggo (Studi Kasus di Kota Probolinggo) Nuryana Visi Firdaus; Yaqub Cikusin; Taufiq Rahman Ilyas
Respon Publik Vol 16, No 2 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.827 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi tentang pembelajaran daring di Kota Probolinggo dalam rangka pemutusan penyebaran Covid-19, (2) faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Budaya nomor 36962/MPK.A/HK/2020. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti memilih jenis kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk untuk menggambarkan, meringkas berbagai informasi, kondisi, situasi, atau berbagai variabel. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penlitian ini menunjukkan bahwa (1) Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan pemerintah Desa dalam penerapan program PTSL di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (2) faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Budaya nomor 36962/MPK.A/HK/2020.  Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemerintah, Pembelajaran daring, Coronavirus Disease COVID-19.
PENERAPAN MODEL PENINGKATAN KEDISIPLINAN PEGAWAI BERBASIS FINGERPRINT DI MTs.N NAGEKEO KABUPATEN NAGEKEO NTT ( Studi Kasus di MTs. N Nagekeo Kabupaten Nagekeo NTT ) Hikmah Haryanti; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 13, No 3 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.08 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejauhmana  penerapan absensi (fingerprint) dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di MTs.N Nagekeo baik dari segi tingkat kehadiran, kemudahan dan kenyamanan dalam proses absensi, meningkatkan efisiensi waktu dalam pembuatan laporan, memberikan informasi/laporan selengkapnya kepada pimpinan, serta penerapan absensi (fingerprint) dilakukan agar memudahkan atasan untuk melihat tingkat kedisiplinan kehadiran dari masing masing pegawai. Selama ini pada absensi manual, atasan atau pegawai lain yang melihat absensi tidak bisa melihat tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai, sehingga menyulitkan memberikan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Penerapan absensi (fingerprint)  dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai, di lihat dari pencapaian target Kehadiran dimana data dari hasil absensi fingerprint dapat dimanipulasi sehingga data atau informasi yang dilaporkan ke atasan , banyak pegawai yang datang tepat waktu dan  proses belajar mengajar berjalan dengan baik , Kemampuan adaptasi, Walaupun  sebagaian pegawai belum sepenuhnya mengerti terhadap tata cara maupun peraturan penggunaan absensi (fingerprint). Namun para pegawai mampu mengikuti peraturan dgn baik ,dan penerapan absensi (fingerprint) mampu meningkatkan kedisiplinan pegawai di sekolah MT.s N Nagekeo. Kata Kunci : Disiplin Pegawai, Finggerprint
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FULL DAY SCHOOL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROSES BELAJAR MENGAJAR SISWA (STUDI PADA SDN BANDULAN 4 MALANG) Dahlia Sukur; Afifuddin Afifuddin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 13, No 2 (2019): RESPON PUBLIK
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.416 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana implementasi kebijakan Full Day School di SDN Bandulan 4 Malang; 2) Bagaimana efektivitas sistem Full Day School terhadap proses belajar mengajar siswa di SDN Bandulan 4 Malang; 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Full Day School di SDN Bandulan 4 Malang. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan orang-orang yang dijadikan sebagai informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian iniadalah melalui wawancara mendalam, observasi partisipan dan kajian dokumen.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa analisa data yang ditemukan adalah implementasai kebijakan Full Day School di SDN Bandulan 4 Malang sudah cukup baik. Namun perlu terus diimplementasikan dan perlu dievaluasi agar muncul inovasi-inovasi baru yang dapat diaplikasikan agar semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.Kata kunci : Implementasi Kebijakan Full Day School
INOVASI KEBIJAKAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Study Penggunaan Barcode Dalam Pilkades Desa Wringinanom Kec. Poncokusumo Kab. Malang) Roudhotul Angelika Wibowo; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 6 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.709 KB)

Abstract

ABSTRAKInovasi merupakan pembaharuan atau kreativitas atau ciptaan baru yang mampu memberikan nilai tambah. Dalam konteks pembangunan, inovasi bisa diartikan sebagai pembaharuan/ kreatifitas/ ciptaan dalam pembangunan guna untuk meningkatkan SDM. Inovasi kebijakan hakikatnya bersifat horisontal, vertikal, temporal, dan sangat erat dengan proses pembelajaran (learning process) untuk mendorong pengembangan kapasitas 7 inovatif. Oleh karena itu, inovasi kebijakan berkaitan erat dengan perubahan, fleksibilitas, dinamisme dan masa depan. Disadari bahwa inovasi kebijakan pada dasarnya tidak saja mencakup atau berkaitan dengan kebijakan iptek saja, tetapi juga kebijakan industri, kebijakan daerah dan kebijakan pendidikan, serta beberapa kebijakan relevan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mekanisme registrasi dengan menggunakan barcode pada pemilihan kepala desa di Desa Wringinanom Kec. Poncokusumo Kab. Malang. (2) Dampak dengan adanya program inovasi registrasi barcode pada pemilihan kepala desa di Desa Wringinanom Kec. Poncokusumo Kab. Malang. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan diterapkannya inovasi barcode dalam pemilihan kepala desa adalah untuk mengatasi persoalan terkait keluhan masyarakat yang berhubungan dengan antrian yang panjang, selain itu inovasi barcode juga diciptakan untuk mengatasi berbagai masalah yang dikhawatirkan dapat terjadi dalam pemilihan kepala desa, mengingat pilkades ini berbeda dengan pemilu-pemilu lainnya. Dimana persaingan dalam pilkades ini sangatlah tinggi. Permasalahan yang  dikhawatirkan terjadi yaitu misalnya penggelembungan suara, manipulasi data, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Selain untuk mengatasi permasalahan yang kerap dikhawatirkan inovasi ini juga sangat berguna untuk panitia pilkades 2019, aplikasi barcode sangat membantu percepatan proses pemilihan kepala desa, dan memudahkan panitia dalam proses otentifikasi data pemilih, berbeda dengan pilkades 2013 yang masih menggunakan manual. Perbandingan yang terlihat akibat adanya inovasi barcode cukup jelas, dan perbedaan tersebut juga dapat dirasakan oleh beberapa pihak terutama dari pihak panitian. sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi barcode berdampak sangat baik kepada pelaksanaan pemilihan kepala desa di tahun 2019. Kata Kunci : Inovasi, Kebijakan Pemilihan kepala desa, Mekanisme Barcode, Dampak.
EFEKTIVITAS SISTEM SANITARY LANDFILL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT (Studi Kasus Di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat) Faisal Munif; Afifuddin Afifuddin; Hirshi Anadza
Respon Publik Vol 16, No 5 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.627 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Sistem Sanitary Landfill Oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Dengan Uraian permasalahan yaitu: 1.) Efektivitas Sistem Sanitary Landfill oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2019. 2.) faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Sistem Sanitary Landfill oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi di lapangan secara menyeluruh. Peneliti juga menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yakni antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dalam penulis ini menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Sanitary Landfill oleh pemerintah kabupaten sumba barat, Dalam melaksanakan program khususnya sanitary landfill ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah cukup bingung pada implementasinya. Dalam mewujudkan program ini terlaksana dengan baik maka pemerintah perlu memperhatikan konsep-konsep operasional yang dapat dijadikan sebagai indicator keberhasilan.sedangkan dalam faktor pendukung dari program sanitary landfill itu sendiri yaitu peran tokoh masyarakat dan jaringan pengelolaan sampah yang sangat diperlukan, Manfaat sosial berupa penghargaan Adipura Kencana menguatkan semangat dan partisipasi warga dalam mengelola sampah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar, Ketidakberanian menanggung dampak dari sebuah pilihan adalah kendala psikologis sekaligus kultural untuk sebuah kemajuan. Kata Kunci: Efektivitas, Sanitary Landfill, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PRODUK UNGGULAN KAWASAN PEDESAAN (PRUKADES) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang) Anis Widayati; Nurul Umi Ati; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 14, No 2 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.359 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan : (1) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Kebobang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program PRUKADES: (2) Faktor-faktor pendorong dan penghambat Program PRUKADES di Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subyek penelitian BPH dan masyarakat sebagai anggota Program PRUKADES. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan sumber. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pemberdayaan masyarakat desa melalui Program PRUKADES di Desa Kebobang sudah sesuai dengan tahap pemberdayaan. Dimana tahapan pelaksanaan pemberdayaan yaitu perencanaan, pendampingan, evaluasi dan tindak lanjut. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah yang meliputi identifikasi kebutuhan, latar belakang, tujuan, pembentukan struktur kepengurusan dan rekruitmen anggota anggota. Selanjutnya pendampingan dilakukan pada proses produksi dengan mempraktekan dan memantau cara pembuatan pot oleh BPH, evaluasi dilakukan dengan menargetkan hasil produksi yang akan berpengaruh terhadap penghasilan anggota, kemudian tindak lanjut yang dilakukan BPH yaiyu menyiapkan keterampilan lain dan diharapkan masyarakat bisa membuka usaha mandiri. Menurut ketua BPH Program PRUKADES kesejahteraan masyarakat Desa Kebobang dikatakan meningkat dilihat dari yang awalnya ibu-ibu di desa setempat tidak memiliki penghasilan sekarang memiliki penghasilan yang cukup membantu untuk kebutuhan sehari-hari mereka. (2) Faktor pendorong yaitu antusias masyarakat, bahan baku yang mudah didapatkan dan dukungan dari pemerintah Desa Kebobang, sedangkan faktor penghambat pemberdayaan melalui Program PRUKADES yaitu kurangnya keterampilan dari masyarakat setempat dan perubahan cuaca yang tidak pasti. Kata kunci : Pemberdayaan masyarakat,Program, Kesejahteraan masyarakat.