Articles
191 Documents
<![CDATA[AKTA OTENTIK DALAM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Liana Citra Dewi]]>;
<![CDATA[I Gede Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.392 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v3i2.456
<![CDATA[Alat bukti merupakan sesuatu yang sangat diperlukan di dalam pembuktian yang dijadikan dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara sehingga memberikan kebenaran terhadap peristiwa yang diajukan di muka persidangan. Hukum perdata menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang utama dibandingkan dengan bukti saksi, persangkaan, pengakuan ataupun sumpah, sehingga akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna jika akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang serta dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, namun sebuah akta yang terdapat cacat di dalam pembuatannya atau cacat dalam bentuknya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dalam membahas permasalahan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitian yakni deskriptif atau menggambarkan, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja, sumber data mempergunakan sumber data primer dan data sekunder dengan meminta salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah berkekuatan hukum tetap, teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan studi dokumentasi/kepustakaan, dan analisis data kualitatif. Akta otentik ialah bukti yang sempurna, apabila ada yang menyangkal keotentikan sebuah akta maka terhadap yang menyangkal tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikannya, hingga telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap sehingga akta otentik menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Namun, penyangkalan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat merubah kekuatan pembuktian akta otentik apabila belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[I Gede Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 9, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.81 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v9i1.780
<![CDATA[Keabsahan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 2 antara ayat (1) dengan ayat (2), membuat penerapannya sanyat sulit di Masyarakat Indonesia, kerena didalam pasal tersebut antara ayat (1) dengan ayat (2) terdapat dissinkronisasi, sehingga terjadi penafsiran yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, demikian juga dengan Pejabat di DUKCAPIL. Permasalahannya adalah: Bilamana Perkawinan itu dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan? dan Bagaimana akibat hukumnya apabila salah satu ayat didalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak di laksanakan? Metode Penelitian yang dipergunakan adalah: jenis penelitiannya penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya adalah deskriptif, pendekatan melalui pendekatan undang-undang, sejarah dan perbandingan. Dengan adanya dissinkronisasi kedua ayat dalam Pasal 2 UU ini, berakibat bahwa penerapan hukumnya di masyarakat, tidak maksimum, bahkan sampai saat ini masih banyak perkawinan yang hanya diselesaikan menurut agama dan kepercayaannya (ayat 1). Perkawinan itu dianggap sah menurut UUP apabila dilaksanakan sesuai dengan Agama dan kepercayaannya itu dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Akibat hukumnya apabila salah satu ayat didalam Pasal 2 UUP tidak di laksanakan, maka tidak akan dapat diterbitkan Akta Perkawinan sebagai bukti keabsahaan sebuah perkawinan.]]>
<![CDATA[UPAYA NON PENAL KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM MENANGANI PERJUDIAN ]]>
<![CDATA[I Gede Widana]]>;
<![CDATA[Putu Sugi Ardana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Remaja]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.771 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v1i1.424
<![CDATA[Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lewat jalur penal (pemidanaan) dan jalur non penal (tanpa pemidanaan). Upaya penanggulangan lewat jalur penal menitikberatkan pada sifat represif setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Salah satu bentuk kejahatan, yang juga merupakan perbuatan yang dicela norma agama adalah perjudian. Perjudiannya an sich mungkin tidak secara langsung merugikan orang lain, tetapi akibat lanjutan dari judi telah terbukti dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana yang lain, seperti pencurian, perampokan. Penelitian ini membahas masalah: dasar kewenangan Kepolisian melakukan upaya-upaya non penal dalam menangani perjudian dan upaya-upaya non penal yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng untuk menangani perjudian. Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis sosiologis yang dimaksud adalah pendekatan permasalahan dengan mengacu kepada hukum positif, terutama peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan pula apa yang terjadi dalam praktek. Dasar kewenangan Kepolisian melakukan upaya-upaya non penal dalam menangani perjudian dapat dihubungkan dengan tugas dan kewenangan anggota Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Upaya- upaya non penal yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng untuk menangani perjudian di Buleleng di antaranya: menggunakan pendekatan sosial, memprakarsai dan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya, mendukung kegiatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan kegiatan sosial relegius, untuk menyebarluaskan kesadaran untuk tidak berjudi, dan memperketat pengawasan terhadap penjualan peralatan yang diperlukan berjudi.]]>
<![CDATA[FAKTOR KESALAHAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG ]]>
<![CDATA[Kadek Putra Aryawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 7, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.986 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v7i1.506
<![CDATA[Pelaku pelanggaran lalu lintas, sebagai suatu bentuk tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan kesalahannya. Faktor kesalahan merupakan faktor penting dalam menentukan apakah seorang pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dihukum atau tidak. Penelitian ini meneliti masalah tata cara penentuan kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Buleleng dan apakah pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas dihubungkan dengan faktor kesalahan di Kepolisian Resor Buleleng..Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Penentuan kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Buleleng terutama dilakukan melalui penanganan TKP kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Resor Buleleng dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas selalu menghubungkan antara pertanggungjawaban pidana pelaku dengan faktor kesalahan yang dilakukan. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan karena unsur kelalaian.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENGATASI MUNCULNYA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Sri Adyanti Pratiwi]]>;
<![CDATA[Ketut Wetan Sastrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.588 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i1.479
<![CDATA[Sistem pemasyarakatan adalah sistem pembinaan bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun terdapat narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Narapidana ini dikenal dengan residivis. Masalah yang muncul adalah, apa penyebab narapidana menjadi residivis?, bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam mengatasi timbulnya residivis? dan hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan bagi residivis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan timbulnya residivis adalah faktor internal dan eksternal, upaya yang dilakukan untuk mengatasi timbulnya residivis dengan melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan hal yang menghambat adalah terbatasnya dana untuk pembinaan, sikap/perilaku petugas saat melaksanakan pembinaan, terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana pembinaan, sikap narapidana yang tidak taat mengikuti program pembinaan, jumlah petugas tidak sebanding dengan narapidana, sikap masyarakat/pihak korban yang sulit menerima keberadaan narapidana serta belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana residivis.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN PADA KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL (STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT) ]]>
<![CDATA[Putu Hedi Harimbawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Surata]]>;
<![CDATA[Putu Sugi Ardana]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.759 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v10i1.1039
<![CDATA[Di Kawasan Hutan Wilayah UPTD KPH Bali Barat masih terjadi kejahatan kehutanan berupa illegal logging, perambahan kawasan hutan, yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk pada kawasan Perhutanan Sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD KPH Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial dan hambatan pelaksanaan penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD KPH Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD. KPH. Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial belum berjalan dengan baik. Masih terjadi illegal logging dan perambahan kawasan hutan. Dari sisi regulasi hambatan yang ditemui adalah belum diatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang terjadi pada akses kelola legal. Sarana-prasarana sebagai pendukung kegiatan pada UPTD. KPH. Bali Barat sangat minim, tidak adanya slot anggaran dalam pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana kehutanan juga merupakan hambatan yang paling mendasar. Minimnya Petugas Polisi Kehutanan yang ada dibandingkan dengan luas kawasan hutan di UPTD. KPH. Bali Barat, juga merupakan penghambat internal. Dukungan dari masyarakat terutama masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan akses legal masih belum maksimal, dikarenakan masih ada ketakutan akan benturan sosial antar masyarakat itu sendiri.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN BUPATI BULELENG TERHADAP PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH SWATANTRA KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Dewa Kadek Arta Premana]]>;
<![CDATA[Putu Sugi Ardana]]>;
<![CDATA[Ketut Wetan Sastrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 3, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.194 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v3i1.447
<![CDATA[Pelaksanaan pengelolaan bdan usaha milik daerah perlu diawasi, terutama oleh, pihak yang paling berkepentingan, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini dilakukan oleh kepala daerah, yang menjadi salah satu organ perusahaan umum daerah. Hal ini ditegaskan dalam pengaturan BUMD, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Penelitian ini meneliti pelaksanaan pengawasan Bupati Buleleng terhadap pengelolaan perusahaan PD Swatantra Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pengawasan Bupati Buleleng terhadap pengelolaan perusahaan PD Swatantra Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengawasan Bupati Buleleng terhadap pengelolaan perusahaan PD Swatantra Kabupaten Buleleng dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pengawasan Bupati Buleleng terhadap pengelolaan perusahaan PD Swatantra Kabupaten Buleleng berkaitan dengan aset yang tersebar dan dapat menjadi kendala dalam hal menyesuaikan antara kebijakan untuk menunjuk pejabat tertentu sebagai anggota Badan Pengawas dengan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota Badan Pengawas.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BULELENG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Citra Purnama Dewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Remaja]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.599 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v8i1.643
<![CDATA[Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini meneliti tentang efekttivitas P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di P2TP2A Kabupaten Buleleng. Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng sangat efektif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Kendala-kendala yang dihadapi adalah: masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi pada istri dalam rumah tangga memilih mendiamkan masalah yang dihadapi, adanya budaya patriarkhi di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, kurangnya rumah singgah atau rumah aman di P2TP2A Kabupaten Buleleng untuk korban tindak pidana kekerasan.]]>
<![CDATA[PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Ketut Gede Mahendra]]>;
<![CDATA[Putu Sugi Ardana]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.481 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v4i2.470
<![CDATA[Salah satu kewenangan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, adalah berkenaan dengan pengadaan barang dan/atau jasa, yang diperlukan untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah, pemberian pelayanan kepada masyarakat, maupun untuk melaksanakan pembangunan. Hal menarik untuk diteliti dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah mengenai pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen. Penelitian ini meneliti proses pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pihak penyedia barang/ jasa diberi kesempatan selama 50 hari untuk memenuhi kewajiban. Jika dalam waktu tersebut pihak penyedia barang/ jasa tidak dapat melaksanakan kewajiban pejabat pembuat komitmen melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah: jaminan pelaksanaan dicairkan; sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan; penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN POHON KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN BULELENG (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG) ]]>
<![CDATA[Made Wirawanto]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Mariadi]]>;
<![CDATA[Saptala Mandala]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 9, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.471 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v9i2.890
<![CDATA[Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yang dalam prakteknya belum dapat ditegakkan secara maksimal. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Di Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, 2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Buleleng, 3. Apa upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: teknik studi dokumentasi, teknik wawancara, teknik observasi pengumpulan bahan data menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut: 1. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yaitu Pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, Pasal 5 ayat (1) berbunyi Setiap kegiatan penebangan pohon di tepi jalan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ruang Terbuka Hijau, pada ayat (2) berbunyi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan. 2. Sehubungan dengan adanya kendala yang dihadapi dalam perlindungan pohon di kawasan perkotaan khususnya di Kota Singaraja, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mengatasi kendala Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng melalui : sosialisasi, edukasi, pengembangan/penanaman pohon, pengawasan dan masyarakat.]]>
