Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Widya : Jurnal Hukum

KW
Website

Published by Universitas Panji Sakti

ISSN : 24072427 EISSN : 29628431 DOI : https://doi.org/10.37637/kw.v10i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Kertha Widya : Jurnal Hukum is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Panji Sakti. This journal is published twice a year in August and December. It contains scientific writings on the results of research or conceptual thoughts in the context of developing law and justice.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 191 Documents

7 8 9 10 11

ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL PADA UD DAMAI MOTOR DI SINGARAJA Made Ida Damayanti; I Gede Surata; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Kegiatan pembiayaan tidak selalu berbentuk penyediaan dana berupa uang. Lembaga pembiayaan dapat memfasilitasi tersedianya barang modal untuk melakukan aktivitas usaha, maupun barang-barang konsumsi untuk menunjang produktivitas masyarakat. Bentuk pembiayaan yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, berupa kendaraan roda 2, maupun mobil. Salah satu bentuk perjanjiannya adalah perjanjian sewa beli. Penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban tentang proses pembuatan perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja dan bagaimana perlindungan hak-hak konsumen dalam perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja. Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan secara normatif sosiologis maksudnya permasalahan terutama didekati dengan berpegangan pada peraturan perundang- undangan, dengan tetap memperhatikan hal-hal nyata yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study). Proses pembuatan perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja meliputi: tahap penjajagan, tahap negosiasi/ tawar menawar, tahap pembuatan perjanjian, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Perlindungan hak-hak konsumen dalam perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja cukup baik, pada tahap pembuatan maupun dalam pelaksanaannya.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG Miftakhul Jannah; Ketut Wetan Sastrawan
Kertha Widya Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Abstrak: Tingginya penyalahgunaan narkotika di Buleleng memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda di Buleleng.Namun kekhawatiran tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan penanggulangan. Berdasarkan latar belakang diatas memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: apa penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kepolisian resor Buleleng? Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kepolisian resor Buleleng? Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui sarana hokum pidana (Represif) dan sarana non hukum pidana (Preventif).Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu hambatan internal dan eksternal, yaitu terjadinya kerancuan pasal dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, minimnya sarana dan prasarana serta kurang solidnya kerja sama masyarakat Buleleng dengan kepolisian mengenai pelaporan atau memberikan informasi terkait kegiatan peredaran maupun kegiatan penyalahgunaan narkotika dilingkungan tertentu.

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 DI KABUPATEN BULELENG Made Sutrawan; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng adalah salah satu bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh KPUD Buleleng, dalam pelaksanaanya tersebut tentunya perlu dilakukan pengawasan untuk untuk menciptakan proses pilkada berkualitas, demokratis, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta berkepastian hukum. Lembaga pengawas yaitu Panwaslih Kabupaten Buleleng melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng , dan untuk mengetahui bagaimana peran, kendala dan upaya yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode jenis penilitian hukum empiris, yang diantaranya harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dukumentasi dan wawancara. Data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskritif analisis.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM HAL KECEPATAN PELAYANAN SAMBUNGAN BARU TEGANGAN RENDAH (STUDI DI PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) SINGARAJA) Putu Suriawan; Ni Ny Mariadi; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Panji Sakti

Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2019 menyatakan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, yang jika tidak terpenuhi wajib memberikan kompensasi kepada konsumen. Penelitian ini meneliti implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 dalam hal kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja, kendala-kendala dalam implementasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitiannya deskriptif. Menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan dan jenis data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 dalam hal kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja belum terlaksana dengan maksimal. Kendala-kendala: ada titik-titik daerah yang belum teraliri listrik,adanya dugaan perusakan lingkugan dengan adanya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Celukan Bawang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala: sosialisasi bahaya pemasangan sambungan listrik sendiri-sendiri, menempel pada sambungan lain, penawaran kepada usaha-usaha/industri yang dikembangkan masyarakat yang memerlukan tenaga listrik, sosialisasi penambahan daya dengan nyaman, optimalisasi respon dan recovery time keluhan pengaduan keluhan pengembangan PLN Mobile, sosialisasi PLN, mengoptimalkan pelayanan pasang baru tanpa perluasan dan dengan perluasan jaringan dan gardu, mengurangi susut cara pemerataan beban di antara 14 penyulang yang dikelola.

GUGURNYA HAK MEWARIS KARENA NILAR SASANANING AGAMA MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PAKRAMAN BANJAR, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG Dewa Putu Donny Pradiptha; Putu Sugi Ardana; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Salah satu hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak mewaris adalah karena nilar sasananing agama. Sebagai aturan hukum, apa yang dimaksud dengan nilar sasananing agama harus jelas bagi warga desa pendukung awig- awig tersebut. Gugurnya hak mewaris ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena berkaitan langsung dengan hak-hak ahli waris maupun kepentingan pewaris, tidak hanya yang bersifat pribadi, tetapi juga yang ada hubungannya dengan kepentingan umum/masyarakat. Penelitian ini meneliti pengaturan gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama di Desa Pakraman banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan pelaksanaan gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pengaturan gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama di Desa Pakraman banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, diatur Awig-Awig Desa Pakraman Banjar. Nilar sasananing agama/ nilar kawitan diartikan sebagai berpindah agama dari Agama Hindu ke agama lain, yang mengakibatkan seorang ahli waris gugur haknya untuk mewaris. Aturan Hukum Adat tentang gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan. Dalam prakteknya, meskipun haknya sebagai ahli waris gugur, ahli waris yang gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama dapat diberikan bekal kawin berupa jiwa dana.

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG I Wayan Parta; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelaksanaan putusan penting untuk menjamin hak-hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Penelitian ini meneliti tata cara pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat condemnatoir oleh Polres Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Kapolres menerima permohonan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat condemnatoir dan meneruskan kepada Kasubbagkum Polres Buleleng, jika permohonan dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kabagops untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata antara lain: belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur, keterbatasan jumlah personil, dan beban biaya bagi masyarakat jika eksekusi gagal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya: mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadikan Perkap Nomor 8 Tahun 2011 sebagai perbandingan, melibatkan personil Sabhara yang bertugas di Polsek-Polsek, mengupayakan agar eksekusi berjalan dengan baik agar tidak menambah beban bagi masyarakat.

PEMUTUSAN PERJANJIAN SEPIHAK ANTARA PT TELEKOMUNIKASI TBK. BALI UTARA DENGAN KOPERASI PEGAWAI TELKOM SINGARAJA DALAM HAL PENJUALAN PRODUK Ida Ayu Yeniari; Nyoman Lemes; Saptala Mandala
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Telkom Tbk berkerja sama dengan berbagai pihak. Salah satu mitra kerja PT Telkom Tbk adalah Koperasi Pegawai Telkom Singaraja. Kerjasama antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja tertuang dalam perjanjian Nomor C.Tel34/HK.810/DC2- E206000/2013 tentang Penjualan Produk Pots, Speedy, Pots Bundling Speedy, dan Indihome Melalui Kemitraan. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja dan akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja dilakukan apabila pihak Mitra dalam hal ini Koperasi Pegawai Telkom Singaraja melakukan pelanggaran terhadap larangan- larangan yang diatur dalam perjanjian dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian meskipun telah menerima teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 7 (tujuh) hari dari Telkom. Akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja segala status, fasilitas, dan bantuan sehubungan dengan itu akan dicabut oleh Telkom dan biaya serta resiko yang timbul menjadi tanggungjawab Mitra semata. Para Pihak menyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga akibat hukumnya, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar-para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

URGENSI PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BULELENG I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng, dengan mengedepankan asas-asas: tata pemerintahan yang baik; non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan penghargaan terhadap pandangan anak.

PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA GELAHANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI DESA PAKRAMAN BULELENG, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG Gusti Made Putriani; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Hal yang sangat penting hubungannya dengan perkawinan dan pewarisan adalah sistem kekerabatan/ penarikan garis keturunan. Corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan berbeda-beda. Salah satu bentuk perkawinan yang muncul pada masayarakat adat di bali adalah perkawinan pada gelahang. Pelaksanaan perkawinan pada gelahang, cendrung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat berarti bentuk perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, penelitian ini meneliti proses pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan pada gelahang di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng diawali dengan rembug keluarga, memadik, pabiokaonan. Anak yang lahir dari perkawinan pada gelahang di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berkedudukan sebagai purusa di pihak keluarga ibu, mau pun di keluarga bapak.

SEJARAH ADANYA TANAH DESA ADAT DI BALI I Gede Surata
Kertha Widya Vol 9, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Keberadaan tanah desa adat di Bali, berawal dari hutan belantara yang mana hutan tersebut dibuka oleh Maha Resi Markandya, sebuah lontar sebagai kitab suci yang dipercaya oleh umat Hindu di Bali, sebagai pedoman setiap umat ketika melakukan tindakan apapun terlebih dahulu dilakukan sebuah yadnya, yang diyakini dengan yadnya itu akan dapat membuahkan hasil. Sekalipun dalam usaha membuka hutan itu banyak rintangan yang menghadang beliau, namun semuanya itu dapat dilewati dengan jalan beryadnya. Kemudian setelah hutang terbuka lalu tempat ini diberi nama “Bali”. Pengikut Maha Resi lalu disuruh membuka-membuka hutan selanjutnya baik untuk pertanian maupun perumahan. Maka timbullah desa-desa yang disebut Desa “ Baliaga/Bali Mula”; Kemudian Datang Penjajah Belanda lalu semua tanah yang dikuasai oleh orang pribumi diberi status hak adat dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Penjajah diberi status hak barat. Dengan keluarnya Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nomor 276 tentang Penunjukan Desa Adat sebagai Subyak Pemegang hak atas tanah, maka kini tanah-tanah desa adat dapat disertipikatkan.

Page 9 of 20 | Total Record : 191

7 8 9 10 11

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 1 (2025) Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024 Vol 12, No 2 (2024) Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
I Nyoman Surata

Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone
+6287863150060

Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name I Nyoman Surata

Contact Email kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone +6287863150060

Journal Mail Official kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location Kab. buleleng, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
I Nyoman Surata

Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone
+6287863150060

Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA