Journal of Comprehensive Science
This journal publishes research articles covering multidisciplinary sciences, which includes: Humanities and social sciences, contemporary political science, Educational sciences, religious sciences and philosophy, economics, Engineering sciences, Health sciences, medical sciences, design arts sciences and media. Published articles are from critical and comprehensive research, studies or scientific studies on important and current issues or reviews of scientific books.
Articles
1,146 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab Dan Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Pendidikan Bagi Anak Terlantar Di Kota Gorontalo ]]>
<![CDATA[Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw, Indah]]>;
<![CDATA[I. Rahim, Erman]]>;
<![CDATA[Hamid Tome, Abdul]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i5.361
<![CDATA[Penelitian ini di lakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan bagi anak terlantar. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris, dengan mengunakan jenis data yang terdiri dari data primer dan sekunder, untuk tenik pengumpulan data di lakukan dengan Teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Kemudian data di analisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan atas jawaban yang akan di teliti. Hasil penelitian ini menjabarkan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan Pendidikan kepadan anak terlantar serta apa saja faktor penghambat pemerintah dalam menjalankan program pemerintah untuk pemenuhan hak tanggung jawab pemerintah, mengatur juga tentang bagaimana regulasi serta hak-hak anak terlantar dan kerangka teori]]>
<![CDATA[Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Investasi Bodong (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato) ]]>
<![CDATA[Ismail, Ista]]>;
<![CDATA[M Wantu, Fence]]>;
<![CDATA[Rahmah Y Mantali, Avelia]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i5.362
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi dari sebuah kasus investasi bodong yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, berdasarkan hasil wawancara dengan wilayah hukum kepolisian Polres Pohuwato ada 2 upaya yang di lakukan yaitu upaya represif dan upaya preventif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato dan untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penangulangan kasus investasi bodong.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Illegal ]]>
<![CDATA[Pasilia, Trifani]]>;
<![CDATA[W. Badu, Lisnawaty]]>;
<![CDATA[Rahmah Y. Mantali, Avelia]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i5.363
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Illegal Di Gorontalo yang masih terus terjadi, usaha dalam melakukan tindak pidana penjualan kosmetik dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo yang merupakan salah satu pelaksanaan teknis Badan POM RI, yang mempunyai peran melaksanakan kegiatan dibidang pengawas produk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Hasil Penelitian ini adalah Penjualan kosmetik palsu/illegal secara bebas yang marak terjadi didalam dunia perdagangan Indonesia khususnya di Gorontalo sangat meresahkan banyak kalangan terutama wanita sebagai konsumen utama dari produk-produk kosmetik. Penjualan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan membahayakan masih banyak beredar, beredarnya kosmetik palsu/illegal secara bebas dipasaran tentunya tidak lepas dari banyaknya faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik illegal dan upaya penanggulangan penjualan kosmetik illegal]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Yang Diakibatkan Oleh Perusahaan ]]>
<![CDATA[Dwitama Bagaskara Modjo, Rizky]]>;
<![CDATA[Junus, Nirwan]]>;
<![CDATA[Mustika, Waode]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i5.364
<![CDATA[Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin segala kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak-hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan- tindakan yang dapat merugikan konsumen. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perlindungan konsumen .Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder. Pelaku usaha memiliki beberapa tanggung jawab dalam suatu kegiatan perdagangan. Tanggung jawab tersebut diatur dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu pasal 19. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.]]>
<![CDATA[Analisis Efektifitas Uu No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Kebudayaan Yang Ada Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Salam Damopolii, Lutfi]]>;
<![CDATA[Achir, Nurvazria]]>;
<![CDATA[I. Rahim, Erman]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i5.365
<![CDATA[Pelestarian kebudayaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas UU No 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dalam pelestarian kebudayaan yang ada di indonesia. Penelitian ini disusun mengguna kan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi normatif berupa produk prilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi UU No. 5 Tahun 2017 harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dapat terus tercapai dengan baik dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia ]]>
<![CDATA[Novalyn Karim, Nadila]]>;
<![CDATA[Ch. Thalib, Mutia]]>;
<![CDATA[T. Mandjo, Julius]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.366
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor yang tidak Berlabel Bahasa Indonesia. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia ialah Banyaknya permintaan konsumen atas produk pangan impor; Kurangnya pengetahuan pelaku usaha; dan Kurangnya pengawasan pemerintah. Ketentuan Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Berlabel Bahasa Indonesia terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan khususnya pada BAB III yang menyebut bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan label berbahasa Indonesia melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan berupa embos atau tercetak; ditempei atau melekat secara utuh; atau dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan, dan dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat keterangan mengenai nama barang, asal barang, identitas pelaku usaha, dan informasi lain sesuai dengan karakteristik barang, termasuk keberadaan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebut pencatuman label dalam kemasan pangan ditulis atau dicetak menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat tentang Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor dan lain sebagainya. Olehnya, konsumen harus lebih cerdas dan teliti sebelum membeli, dengan memastikan apakah produk tersebut memiliki izin edar BPOM, membeli produk sesuai kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan khususnya memperhatikan label lengkap berbahasa Indonesia]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Yang Diberikan Kepada Konsumen Yang Dirugikan Akibat Travel Umrah Ilegal ]]>
<![CDATA[Fajrily S. M. Lihawa, Juniar]]>;
<![CDATA[Mohamad Kasim, Nur]]>;
<![CDATA[Meiske Kamba, Sri Nanang]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.367
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pertanggung jawaban dari pelaku usaha travel umrah ilegal di kota gorontalo 2) upaya hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat travel umrah ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Setelah semua data terkumpul, dalam penelitian data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan di analisis secara deskriftif dengan menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pertanggung Jawaban dari Pelaku Usaha Travel Umrah Ilegal di Kota Gorontalo terdiri dari 2 yaitu dari segi keperdataan Travel Muthmainnah tidak memberikan kompensasi atau ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada 49 orang korban, akan tetapi pelaku memberikan pertanggungjawaban kepada 11 orang korban dengan memberangkatkan mereka menggunakan travel lain yang sudah terdaftar. Sedangkan dari segi pidana, pelaku usaha dijerat dengan Pasal 122 juncto Pasal 115 Undang – undang No 8 tahun 2019 tentang penyelanggara ibadah haji dan umrah. dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun. 2) upaya hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan yaitu upaya hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri kota gorontalo. Pelaku usaha dijerat dengan Pasal 122 juntco Pasal 115 Undang – undang No 8 tahun 2019 tentang penyelanggara ibadah haji dan umrah dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun.]]>
<![CDATA[Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Asmara, Ayu]]>;
<![CDATA[Mohamad Kasim, Nur]]>;
<![CDATA[Abdussamad, Zamroni]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.368
<![CDATA[Perkawinan merupakan wujud dari hubungan ikatan setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai kebutuhan agar saling memahami dan dapat melangsungkan perkembangan hidup. Pada setiap manusia selalu mengikuti perkembangan adat, budaya, serta peraturan yang berbeda dalam setiap kemajuan zaman. Untuk itulah perkawinan begitu penting, yang berguna untuk terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis. Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu hal yang penting dalam perkawinan di Indonesia dikarenakan dapat menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Penelitian ini mendiskusikan tentang bentuk kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Telaga Biru dan akibat hukum yang terjadi akibat adanya kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan umur di Kecamatan Telaga Biru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pengumpulan datanya berupa pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama, para orangtua dan pelaku pernikahan di bawah umur dengan jumlah 3 responden, serta kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Faktor Penyebab yang menyebabkan terjadinya kelalaian pencatatan nikah pada anak dibawah umur yaitu adanya faktor internal dan adanya faktor eksternal.]]>
<![CDATA[Kedudukan Pasal 321 KUHperdata Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Studi Kasus Di Kota Gorontalo) ]]>
<![CDATA[Abdullah, Farida]]>;
<![CDATA[H. Thalib, Mutia]]>;
<![CDATA[Yutye Imran, Suwitno]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.369
<![CDATA[Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kwajiban bagi anak untuk menjaga dan menafkahi orang tuanya ketika orang tua tersebut tidak mampu. Hal ini dikenal dengan kewajiban alimentasi. Akan tetapi, hal tersebut penting untuk ditelaah lebih lanjut terhadap praktek dan kedudukannya di Kota Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kedudukan Pasal 321 KUHPerdata tentang alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo dan akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di kota Gorontalo dengan menggunakan proses wawancara dalam tekhnik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 321 KUHPerdata mempuntyai kedudukan berupa adanya hubungan hukum berupa kewajiban dari anak dalam menjaga dan menafkahi orang tuanya. Faktanya, ketentuan pasal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya di Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan tidak diberikannya nafkah kepada orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati oleh anaknya. Sehingga pemenuhan hak-hak dari orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati hanya dilakukan sepenuhnya oleh pengurus Griya Lansia Jannati. Adapun, Akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo ialah adanya pelimpahan kewajiban dalam hal alimentasi yang seharunsya dilakukan oleh anak justru dibebankan kepada griya lansia jannati, orang tua rentan terhadap kondisi darurat yang tidak bisa terpantau seluruh aktifitasnya, serta adanya sanksi hukum yang dapat diterapkan pada anak yang tidak menjalankan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya]]>
<![CDATA[Eksistensi Precautionary Principle Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Agraria Di Indonesia ]]>
<![CDATA[A. Abdul, Hajril]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.370
<![CDATA[Lingkungan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan memperoleh kehidupan yang sehat. Sehingga pemerintah perlu mengaturnya dalam kebijakan yang dilandasi dengan dasar hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial, dan ramah lingkungan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan, yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan precautionary principle prinsip ini mengandung makna kehati-hatian dalam menghadapi tantangan baru salah satunya berupa perkembangan teknologi. Sikap kehati-hatian ini bukan dipahami sebagai ketidakmauan untuk bertindak atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan baru, namun sebaliknya, sikap kehati-hatian bagi para perumus kebijakan publik diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau kegiatan khusus dimana di dalamnya terdapat kecurigaan bahwa produk atau kegiatan tersebut mengandung potensi bahaya bagi masyarakat luas namun di waktu yang sama bahaya tersebut belum dimengerti karena belum adanya bukti-bukti ilmiah]]>
