Articles
69 Documents
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI) ]]>
<![CDATA[Asmarini, Andini]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.689 KB)
|
DOI: 10.24239/familia.v2i2.30
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan. Latar belakang penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 mengenai umur minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, serta ayat 2 & 3 mengenai pemberian dispensasi nikah dengan alasan sangat mendesak. Uraian dalam jurnal ini berangkat dari faktor-faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi nikah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi akibat kondisi hamil di luar nikah, perjodohan, dan alasan menghindari zina. Adapun pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu melalui asas kemanfaatan, keharusan untuk menolak mudharat, kepentingan anak dan bayi dalam kandungan, serta kepatuhan hukum pihak keluarga. Dari kesimpulan yang diperoleh, disarankan agar pemerintah serta organisasi kemasyarakatan gencar melakukan orasi dan penyuluhan tentang bahaya menikah dini di tengah masyarakat, serta meningkatkan pengawasan orang tua dan keluarga terhadap pergaulan dan perkembangan anak.]]>
<![CDATA[PEMBARUAN ISLAM BIDANG KELUARGA : RELEVANSI DANSOLUSI TERHADAP PERSOALAN NUSYUZ ]]>
<![CDATA[Azhari, Hulaimi]]>;
<![CDATA[Ayu Nafisah, Ninda]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.755 KB)
|
DOI: 10.24239/familia.v2i2.31
<![CDATA[Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab merupakan masyarakat yang jauh dari kata teratur dan sesuai norma. Adat istiadat, akhlak serta peraturan hidup yang dianut merupakan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu dan dianut sebagai kebiasaan dan keyakinan. Dalam suatu masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, agama Islam datang dengan konsep pembaruan yang merubah tatanan masyarakat Arab pra-Islam dalam waktu yang relatif cukup simgkat. Islam sebagai agama pembaruan merubah beberapa aspek yang ada dalam masyarakat, salah satunya ialah dalam bidang keluarga. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam bidang keluarga ialah penyelesaian nusyuz dalam Islam dimana nusyuz merupakan sikap tidak patuh antara suami atau istri. Tulisan ini berjenis kajian library research yakni sebuah kajian yang pengambilan datanya didapat dari pelbagai literasi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Adapun data penelitian ini terdiri atas data sekunder dan primer dengan metode kualitatif. Temuan yang dihasilkan bahwasanya tawaran al-Qur’an lain Pertama, pemberian nasihat kepada istri dengan cara yang ma’ruf atau baik yang bertujuan untuk menyadarkan istri dari perbuatannya yang keliru. Kedua, sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya unutuk melakukan koreksi terhadap kekeliruannya. Ketiga, memberikan hukuman fisik kepada istri.]]>
<![CDATA[MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Mutaqim, M. Akrom]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/familia.v3i1.59
<![CDATA[Proses untuk menuju kehidupan keluarga idaman merupakan suatu keinginan dan mimpi bagi setiap orang dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Selain itu, dalam mencapai sebuah keluarga idaman juga perlu dibutuhkan usaha lebih untuk mewujudkannya. Islam memiliki tuntunan dan hukum dimana dengan tercapainya keluarga yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan yaitu sakinah adalah keluarga yang harmonis dan ideal, mawaddah, perasaan cinta terhadap pasangan, rahmah, cinta yang siap berkorban dan siap melindungi bagi siapa yang dicintai akan mewujudkan hasil dari keluarga idaman tersebut. Pelaksanaan pembelajaran mengenai agama islam tentunya tak lepas dari pembelajaran hukum islam. Dalam hukum islam terdapat banyak sekali pembelajaran dan anjuran serta tuntunan untuk menjalani hidup baik dalam masyarakat maupun keluarga. Salah satu pembelajaran mengenai hukum islam yaitu hukum perkawinan, anjuran memilih pasangan, dan anjuran dalam menjalankan hidup dalam berumah tangga. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum islam sangatlah berperan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, yang akan mengatur atau mengarahkan guna mencapai tujuan dari sebuah keluarga yang harmonis. ]]>
<![CDATA[ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1/ 1974 DANKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJKWETBOEK) ]]>
<![CDATA[Panessai, Darwin]]>;
<![CDATA[Harun, Ubay]]>;
<![CDATA[Nur, Hayyun]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/familia.v3i1.60
<![CDATA[Baik Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 maupun Kitab Undang-Undang Hukum. Tidak kurang dari 7 pasal (Pasal 22-28) UU Nomor 1/1974 mengatur masalah ini. Pada pasal 22 misalnya diatur “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.Sementara itu, KUHPer mengatur masalah ini dalam 16 pasal (pasal 85-99a) pada Bagian Keenam “Tentang Kebatalan Perkawinan” dari Bab Keempat “Tentang Perkawinan”. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis komparatif dari kedua produk hukum ini baik dari landasan filosofis maupun ketentuan ketentuan spesifik berkenaan dengan “Pembatalan Perkawinan” yang terkandung dalamkedua Undang-Undang tersebut.]]>
<![CDATA[USAHA MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA BAGI SUAMI PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DI JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Amri]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/familia.v3i1.61
<![CDATA[Long distance Marriage (LDM) adalah hubungan jarak jauh antara suami dan istri tidak tinggal bersama, bisa beda kota maupun beda negara. Di Kota Jayapura - Papua banyak ditemukan kasus Long Distance Marriage, banyak suami yang meninggalkan istrinya demi bekerja maupun dinas di Jayapura. karena Jayapura adalah termasuk salah satu wilayah yang mudah dalam hal mencari pekerjaan. Dinamika suami yang rela meninggalkan istri dengan tidak tinggal serumah akan bisa berdampak menimbulkan Disharmoni Keluarga .Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor suami menjalin Hubungan LDM di Kota Jayapura dan bagaimana usaha seorang suami yang rela meninggalkan Istri demi pekerjaanya untuk menjaga keharmonisan keluarganya. Penelitian yang digunakan menggunakan studi lapangan atau penelitian Kualitatif, kemudian teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, Dokumentasi dan pengamatan. Hasil penelitian menunujukan yang pertama faktor terjadinya hubungan LDM bagi suami yang bekerja di Kota Jayapura adalah karena ekonomi keluarga yang kurang, kemudian memutuskan untuk bekerja meninggalkan istri dikampung. Yang kedua penelitian ini menunjukan bahwa usaha yang dilakukan para suami yang menjalani hubungan LDM di Kota Jayapura agar keluarganya tetap harmonis yaitu dengan berkomunikasi terus menerus melalui media elektronik, Menuruti Semua permintaan Istri, dan mencukupi segala kebutuhan Istri]]>
<![CDATA[ANALISIS KADAR RADA’AH YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Zainal Abidin, Ali]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/familia.v3i1.62
<![CDATA[Salah satu makanan terbaik yang dianugrahkan oleh Allah SWT adalah asi buat seorang bayi melalui perantara seorang ibu agar dapat terjamin kelangsungan hidupnya dikemudian hari, dan perempuan yang menyusukan tersebut menjadi ibunya dan diharamkan pernikahan denganya dan segenap keturunannya, itu konsekuensi atau efek hukum yang diatur oleh syariat. Perdebatan para ulama mazhab jumhur dan ibn hazm dan mazhab syafii dan mazhab imam ahmad bin hanbal, pasalnya apakah hubungan susuan terjadi seketika ketika bayi minum susu wanita? Jawabannya tidak karena harus melihat kadar susuan yang diminum bayi tersebut dan berapakah umur bayi yang menyusui? beberapa dalil dari al-Quran dan Hadis yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dalam membahas masalah ini.]]>
<![CDATA[STUDI ANALISIS TENTANG MAKNA NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HADIS ]]>
<![CDATA[Nurinayah]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/familia.v3i1.65
<![CDATA[Nikah sirri merupakan term klasik yang menarik perhatian kalangan para pemikir hukum Islam sejak masa klasih hingga modern terkait pengembangan dan perluasan makna yang terjadi di berbagai wilayah dunia yang menggunakan hukum Islam sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya negara Indonesia mengingat motif dari larangan agama untuk melangsungkan perkawinan secara sirri dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Dengan terjadinya perluasan makna dalam term tersebut melahirkam pemahaman baru dalam hukum perkawinan khususnya dalam bidang administrasi perkawinan. Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah sirri adalah nikah yang disembunyikan maka pernikahan haruslah diumumkan. Namun bagi yang berpendapat bahwa nikah sirri adalah tidak sempurnanya saksi, maka haruslah menghadirkan saksi secara sempura baik dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang wanita, dan meskipun tidak disiarkan maka pernikahannya tidaklah dinamakan nikah sirri, serta yang terakhir konsep nikah sirri dalam artian perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga pencatatan perkawinan, maka diharuskan untuk mencatatkan perkawinannya.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau) ]]>
<![CDATA[Juhar, Syahrianda]]>;
<![CDATA[Sar’an, Mohamad]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/familia.v3i2.71
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan tentang Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Perkawinan adat Khususnya membahas tentang adat Melayu Riau Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar. Perkawinan dapat dinyatakan Sah apabila terpenuhinya Rukun dan Syarat didalamnya sesuai dengan syariat Islam. Prosesi Perkawinan Adat Melayu Khususnya di Kabupaten Kampar provinsi Riau sebuah desa terpencil yaitu desa Bencah Kelubi jauh berbeda dengan syariat dan rukun islam, tetapi tidak melanggar Nash Al-qur’an, yaitu ketika melaksanakan Perkawinan menggunakan adat Maka seluruh rangkaian kegiatan serta prosesi harus ditempuh dan dilaksanakan. Penulisan karya tulis ini menggunakan Metode Deskriptif Analisis dengan menelaah dan menganalisa suatu peristiwa hokum, khususnya hukum islam mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Melayu, penelitian ini mengacu kepada data yang didapat di Kabupaten Kampar desa Bencah Kelubi sebagai data Primer berupa wawancara pemuka adat setempat. Hasil dari riset ini Rangkaian kegiatan perkawinan adat Melayu yang terdiri dari 12 (dua belas) rangkaian adat, yang pertama Merisik Tidak Resmi hingga Hari meminta Restu orang tua (Menyembah). Perspektif Hukum Islam dalam rangkaian prosesi kegiatan adat tersebut membolehkan apabila menggunakan prosesi adat Melayu Riau (Mubah).]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.16 TAHUN 2019 PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Mubarok Husni, Syauqi]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/familia.v3i2.76
<![CDATA[ Penelitian ini menganalisa apakah batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 telah berlaku secara efektif selama masa pandemi di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini merupakan field research dengan menggunakan analisis teori efektivitas. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan UUP yang mengatur tentang batas usia pernikahan belum efektif karena beberapa faktor, di antaranya: peraturan tersebut belum ditaati oleh masyarakat Bandar Lampung secara menyeluruh, tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran batas usia tersebut, kurangnya sosialisasi dan fasilitas pendukung sosialiasasi dari penegak hukum untuk sehingga banyak masyarakat yang belum paham tentang aturan UUP, juga kurangnya pengawasan dan pendidikan agama orangtua sehingga anak-anaknya banyak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang memaksa mereka harus menikah sebelum waktunya.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung) ]]>
<![CDATA[Fauzi, Ahmad]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/familia.v3i2.77
<![CDATA[Efektifitas serta efisiensi pengelolaan harta benda wakaf perlu dilaksanakan agar peningkatannya terukur, sehingga tabzir yang merugikan ummat dapat dihindari. Misalnya tanah di sekitaran masjid yang tak berdaya guna biasanya sekedar diabaikan, padahal tanah tersebut bisa dimanfaatkan dan hasilnya dapat disalurkan untuk biaya pemeliharaan masjid. Hal ini sejalan dengan visi-misi Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf (PPW) di Indonesia. Adapun fokus Penelitian ini mengenai Pengelolaan Dan Pendayagunan Wakaf pada BWI Provinsi Lampung. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empirik dengan Jenis penelitian kualitatif yang terfokus secara holistic (keselurahan, tak bisa di pisahkan) kepada gejala dalam penelitian, sehingga penelitian tidak berdasarkan variabel penelitian, namun semua kondisi social yang dianalisa seperti aspek lokasi, pelaku, serta aktivitas yang terintegrasi secara sinergi. Pendekatan yuridis empiris akan diarahkan pada penerapan aturan-aturan yang sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang dilaksanakan oleh BWI Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini adalah BWI memiliki fungsi yang penting dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan wakaf. Lembaga BWI sanggup merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat dan terkhusus bagi kaum muslimin. Tugas utama seperti pengadministrasian sampai proses pengelolaan harta wakaf harus sejalan dengan kebijakan program yang sudah dibuat. Tetapi faktanya, sebagian besar harta wakaf yang dikelola oleh BWI Lampung masing tergolong ke dalam jenis harta benda wakaf tidak bergerak, serta belum optimalnya pengelolaan harta benda wakaf bergerak yang ditandai dengan adanya pengelolaan harta wakaf berupa uang tunai yang dinilai masih baru disamping banyaknya harta benda wakaf yang termasuk ke dalam jenis hartatersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang berbagai jenis harta yang dapat disalurkan dalam bentuk wakaf selain tanah dan bangunan. Dengan demikian permasalahan administrasi, pengelolaan, manajemen yang baik, serta sosialisasi jenis harta benda wakaf menjadi tantangan bagi pengurus aktif BWI provinsi lampung.]]>
