cover
Contact Name
Nursalam Rahmatullah
Contact Email
familia@iainpalu.ac.id
Phone
+6282189027086
Journal Mail Official
familia@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Familia: Jurnal Hukum Keluarga
ISSN : -     EISSN : 27750418     DOI : https://doi.org/10.24239/familia.v3i1
Core Subject : Social,
Familia adalah jurnal Hukum Keluarga Islam yang memberikan akses langsung terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang fokus kajian Jurnal meliputi: Hukum Keluarga Islam, wacana Islam dan gender, dan penyusunan hukum perdata Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
TINJAUAN TEORI FEMINISME LIBERAL TERHADAP TRADISI LAMARAN GANJURAN DI DESA MAYONG KABUPATEN LAMONGAN Mukhamad Bagus Irawan; Durratul Fu'adatus Sallimah; Azzahra Putri Affandi; Muhammad Jazil Rifqi
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.278

Abstract

The tradition of proposing ganjuran is a tradition of proposing marriage carried out by women. This tradition is carried out by women because it is seen as a form of respect for men. However, this tradition is often considered to have deviations from the concept of gender equality. Therefore, this research will examine in more depth whether the practice of applying for ganjuran carried out by women is in line with the principles of gender equality promoted by liberal feminism. This research aims to analyze the tradition of ganjuran proposals in Mayong Village, Lamongan Regency through the lens of liberal feminist theory. Using qualitative methods, this research will explore the meaning of each stage in the ganjuran proposal tradition, and analyze how this tradition influences the position and role of women in society. The results of the research show that the ganjuran tradition reflects more progressive social change, namely a shift in patrilineal norms in Mayong Village society as in liberal feminist theory. The existence of the ganjuran tradition shows that women can be active in public spaces, especially in determining their life partner and by referring to liberal feminism it can be a tool to encourage gender equality in the Mayong Village community.
KEBIJAKAN PENGADILAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK PADA KASUS PERCERAIAN: STUDI KASUS DI OKU TIMUR SUMATERA SELATAN Aulia Maulidiyah, Nur
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.283

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh, dan bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penentuan hak asuh anak, pengadilan di Indonesia mengutamakan prinsip the best interests of the child sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Keputusan hak asuh harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan emosional, fisik, dan stabilitas lingkungan anak, dengan mempertimbangkan bukti relevan dan penilaian ahli untuk memastikan kesejahteraan anak. Pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi antara orang tua serta keterlibatan profesional membantu meminimalkan dampak negatif dan mendukung perkembangan optimal anak. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh dan bebas dari pengaruh eksternal akan memberikan hasil yang lebih positif bagi anak.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI KOTA MEDAN Hasanah, Uswatun; Ramadi, Bagus
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada urgensi penerapan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perceraian tanpa melalui proses hukum yang sah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori labeling sebagai landasan teoritis, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kriminal bukan karena sifat dasarnya, melainkan karena telah diberi label oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk kontrol sosial dan penegakan ketertiban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Faktor utama yang mendorong hal tersebut adalah tingginya biaya perkara dan rendahnya kesadaran hukum.  Akibatnya, hak-hak mantan istri dan anak, seperti nafkah iddah, nafkah anak, serta status hukum yang jelas, sering kali tidak terpenuhi. Tidak adanya sanksi hukum terhadap suami yang mengabaikan kewajiban pasca perceraian menyebabkan ketimpangan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Berdasarkan teori labeling, tindakan perceraian di luar pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang layak dikenai sanksi pidana. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera, memperkuat kepastian hukum, serta menjamin keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, kriminalisasi perceraian non-litigatif menjadi langkah penting dalam membentuk perilaku hukum masyarakat dan melindungi kepentingan perempuan serta anak.
PERGESERAN MAKNA MAHAR DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT MANDAILING: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NILAI SOSIAL Asrul Hamid; Nst, Andry Muda; Ritonga, Raja; Hsb, Zuhdi; Siregar, Ilham Ramadan
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.298

Abstract

Penelitian ini membahas pergeseran makna mahar dalam tradisi perkawinan adat Mandailing dari perspektif hukum Islam dan nilai sosial. Mahar dalam adat Mandailing awalnya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab calon suami terhadap istri serta keluarganya. Namun, seiring perkembangan zaman, nilai mahar semakin bergeser menjadi alat ukur status sosial yang sering kali membebani pihak laki-laki. Pergeseran ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan kemudahan dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan metode kualitatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-sosiologis, mengkaji data dari hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mahar sering kali menjadi faktor penghambat pernikahan dan memicu konflik sosial dalam masyarakat. Dalam falsafah Mandailing, hombardo adat dohot ibadat (berdampingan antara adat dan ibadat) menegaskan bahwa adat dan Islam harus berjalan selaras. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara tradisi dan prinsip Islam dalam menentukan mahar. Edukasi masyarakat mengenai esensi mahar dalam Islam menjadi solusi utama untuk mengembalikan makna mahar kepada hakikatnya sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai alat ukur status sosial.
EFFCTIVENESS OF E-SUMMON IN CONTACTING ABSENT PARTIES AT TULANG BAWANG RELIGIOUS COURT Lena; Riyan Erwin Hidayat
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i2.293

Abstract

This research uses a field research method with a legal and descriptive-analytical approach, with primary data obtained from interviews and secondary data from legal documents and legislation. The summoning of parties in cases at the Religious Court is an important process in the settlement of cases, including absent cases such as divorce with parties whose whereabouts are unknown. In this context, the application of e-summon technology (electronic summoning) is expected to increase the effectiveness of summoning. This study aims to evaluate the effectiveness of the application of e-summons in absentia cases in the Tulang Bawang Religious Court using Campbell's (1970) theory of effectiveness, which includes four indicators: time efficiency, cost efficiency, accuracy of targets, and quality of service outcomes. This study uses a field research method with a juridical and descriptive-analytical approach, with primary data derived from interviews and secondary data from legal documents and legislation. The research results show that e-summons via website is more efficient in terms of time and cost compared to conventional methods, although there are still constraints on access to information by the defendant, which impacts the full realization of procedural justice.
STRATEGY IN APPLYING LOVE LANGUAGE TO ENHANCE THE QUALITY OF RELATIONSHIP IN CAREER FAMILY Fajriantini, Yaumul Sabrina; Wafiroh, Ani; Fiqqih Alfathoni, Ahmad
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i2.295

Abstract

Love language is a trendy term these days. However, the application of love language is largely ignored by society, especially career families. For this reason, this study aims to describe how career families apply love language strategies in improving the quality of their relationships and how it impacts their family harmony. A qualitative research method was used to collected a phenomenological approach. Data collection techniques were used through in-depth interviews and observations of career families. The results of this study are career families who apply the concept of love language in their families will make it easier for them to improve the quality of family relationships where there are many demands by career families both at work and very little time with family. Therefore, love language is very necessary in career families. In addition, there are impacts if career families do not apply love language in their families, so that small conflicts arise in the household, such as infidelity, differences of opinion, and damage to the relationship between children and parents.
DIVORCE MEDIATION IN MINANGKABAU SOCIETY OF AL-AZHAR   TAFSIR PERSPECTIVE Fathan Fadhlullah; Hamdi. R, Khairul
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i2.301

Abstract

Marriage which is ideally understood as an eternal bond, has not been fully realized in practice. Data from the Central Bureau of Statistics (BPS) indicate an increase in divorce rates in West Sumatra from 2020 to 2022. In 2020, there were 291,677 divorce cases, which rose to 447,743 cases in 2021 and further increased to 516,334 cases in 2022. Mediation, which is expected to be the most effective means of reducing divorce rates, has not yet yielded optimal results. This study aims to analyze divorce mediation in Minangkabau society from the perspective of Tafsir Al-Azhar. The topics discussed include: (1) the concept of divorce mediation in Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 on Court Mediation, (2) the role of culture in divorce mediation practices within Minangkabau society, and (3) the concept of mediation from the perspective of Tafsir Al-Azhar. The research method used is a normative study with a descriptive analysis approach. The findings indicate that a culturally based approach in the mediation process is a strategic solution that mediators can utilize to optimize the function of mediation. Furthermore, integrating the cultural values of society with the Supreme Court's policies aligns with the mediation concept mandated in the Qur'an, as interpreted by Hamka in Tafsir Al-Azhar.
THE ROLE OF SORONG SERAH TRADITIONAL WEDDING RITUAL OF RESILIENCE IN EAST LOMBOK Nazri, Zaenuddin; Rahmania Kusumawati, Ita
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i2.350

Abstract

The Sorong Serah traditional marriage ritual in Sembalun Bumbung Village, East Lombok, is a cultural heritage of the Sasak people that is full of moral values ​​and local wisdom. However, so far there have not been many in-depth studies that explore its symbolic meaning and social relevance amidst changes in community culture. This emphasizes the importance of this study to fill this gap. This study aims to explore in depth how the implementation of the Sorong Serah ritual can form the foundation of family resilience, both from social, emotional, and spiritual aspects. Through a qualitative approach with data collection techniques in the form of participatory observation, in-depth interviews with traditional leaders, bridal couples, and the surrounding community, and documentation studies, namely written, audio, and visual documentation. This study successfully mapped the structure and symbolic meaning in the stages of Sorong Serah. The results of the study show that Sorong Serah is not merely a symbolic ceremony, but rather an educative and affirmative means that strengthens the bonds of the nuclear family and the extended family. Research in Sembalun Bumbung Village revealed that the Sorong Serah ritual is not merely a customary ceremony, but rather an educative and affirmative means that strengthens family resilience and social cohesion. The main findings show that symbols such as kepeng in the Nyorong procession contain messages of responsibility and respect between families. Customary figures act as mediators to prevent conflict before marriage, indicating the existence of a customary-based social resolution system. The active involvement of the younger generation and the integration of customary values ​​with Islamic teachings demonstrate a dynamic and strategic cultural adaptation in preserving the meaning of this ritual amidst social change.
TRANSFORMATION OF TRIPLE TALAQ  (IRREVOCABLE  DIVORCE) LAW IN ISLAMIC FAMILY LAW SYSTEM OF INDIA Ahmad Zikriandi
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i2.414

Abstract

Constitutionally, India adheres to the principle of secularism while still allowing religious communities to apply their respective laws in private matters. For Muslims, these provisions are regulated under the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937. In practice, however, the implementation of this law faces challenges due to strong social and patriarchal influences. One of the most controversial issues is the practice of triple talaq, which has led to gender inequality. This study aims to analyze the process of legal transformation of triple talaq within Islamic family law in India and the implications of its prohibition. Using a qualitative method with a normative-juridical approach, this research examines primary legal sources and academic literature. The theory used in this study is the theory of legal pluralism. The findings reveal that the reform of Islamic family law in India has been a long process beginning with the Shah Bano case (1985) and the Muslim Women Act (1986), evolving through the Dania Latifi case (2001), and culminating in the Shayara Bano judgment (2017), which reinforced the prohibition of triple talaq. This transformation signifies a shift from the dominance of traditional fiqh toward a national legal system oriented toward justice and the protection of Muslim women.