cover
Contact Name
Nursalam Rahmatullah
Contact Email
familia@iainpalu.ac.id
Phone
+6282189027086
Journal Mail Official
familia@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Familia: Jurnal Hukum Keluarga
ISSN : -     EISSN : 27750418     DOI : https://doi.org/10.24239/familia.v3i1
Core Subject : Social,
Familia adalah jurnal Hukum Keluarga Islam yang memberikan akses langsung terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang fokus kajian Jurnal meliputi: Hukum Keluarga Islam, wacana Islam dan gender, dan penyusunan hukum perdata Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
KAFA’AH DALAM SURAT AN-NUR : 26 (TAFSĪR IBN KAṠIR DAN TAFSĪR AL-MIṢBAḤ) Jamarudin, Ade; Octavia Indana, Della; Novian Muriani R, Karina; Qibtiyah, Mariyatul; Adistira Maulidi Hidayat, Muh
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i2.129

Abstract

Al-Quran telah menjelaskan secara global supaya manusia dapat hidup dengan ketentuan dan aturan yang ada, yang masa berlakunya tidak akan habis hingga akhir zaman. Begitupun terhadap ketentuan dalam perkawinan, Islam juga telah mengaturnya secara global dalam al-Quran. Konsep perkawinan pada zaman kontemporer menuntut untuk adanya konsep kesetaraan baik antara suami ataupun istri, sehingga kesetaraan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk memilih calon pasangannya, apakah pasangannya telah sesuai dengan kriterianya, apakah telah seimbang, setara, atau sederajat dengan dirinya. Konsep seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan kafa’ah atau biasa disebut dengan kufu’. Kafa’ah dalam al-Quran dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 26. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis analisis data deskriptif kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian library research yang menghimpun data dari buku-buku literatur ataupun jurnal artikel.
KONSEPSI ṬALĀQ BĀ‘IN KUBRĀ (KAJIAN TAFSĪR BI AL-MA’ṠŪR SURAT AL-BAQARAH AYAT 230) Jamarudin, Ade; Maulana, Arif; Dzurriyyatus Sa’adah, Isqi; Lailaturrohmah, Kummil; Melinda, Linda
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v5i1.130

Abstract

Penelitian bertujuan memahami dengan baik bagaimana konsepsi tafsīr bi al-ma'ṡūr (menyangkut sejarah perkembangan, kelebihan dan kekurangannya) memaknai ayat tentang talak dalam Q.S. al-Baqarah: 230 dengan pendekatan al-ma'ṡūr baik menyangkut korelasinya terhadap ayat lainnya juga sunah dan pandangan ulama (ikhtilaf) sebagai perwakilan tabiin. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini ditemukan pokok pembahasan bahwa metode tafsīr bi al-ma'ṡūr merupakan penafsiran dengan perbandingan sesama ayat al-Qur’an, al-Qur’an dengan sunah Nabi, al-Qur’an dengan perkataan sahabat, dan al-Qur’an dengan pendapat tabiin. Dalam penelitian akan membahas mengenai konsepsi tafsīr bi al-ma'ṡūr, tinjauan ṫalāq bā'in kubrā dalam Islam, tafsir Q.S. al-Baqarah: 230 dengan pendekatan al-ma'ṡūr terhadap al-Qur’an dan sunah, serta ikhtilaf ulama dalam memandang persoalan talak. Demikian hasil penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang masih perlu didiskusikan mengenai relevansi dan kegunaan tafsīr bi al-ma'ṡūr di masa sekarang dan mendatang.
MENJELAJAHI KESETARAAN FINANSIAL: PERSPEKTIF NAFKAH DALAM CODE OF PERSONAL STATUS TUNISIA Nadia
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i2.167

Abstract

Studi ini mengulas perubahan hukum keluarga dan aspek nafkah pasangan di Tunisia, yang menciptakan kontroversi melalui sejumlah terobosan utama terkait kesetaraan finansial. Keberbedaan ini tampak dari banyak sistem hukum berbasis hukum Islam tradisional yang biasanya menempatkan tanggung jawab finansial utama pada suami. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek nafkah pasangan berdasarkan Code of Personal Status Tunisia, menyoroti amandemen yang memperluas peran perempuan dalam keluarga, dan mengeksplorasi perdebatan seputar Code of Personal Status tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis-formil, dengan menggunakan data dari Code of Personal Status Tunisia, literatur hukum Islam, dan artikel terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa Code of Personal Status telah mengalami serangkaian amandemen untuk memperluas hak dan tanggung jawab finansial perempuan dalam keluarga, yang bersumber dari Mazhab Maliki. Pemberian sanksi pidana dalam hukum keluarga Tunisia mencerminkan usaha negara untuk memastikan perlindungan dan keadilan, terutama bagi perempuan, dalam konteks pernikahan.
FENOMENA KEBERHASILAN FEMINISME (Studi Gender Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal) Suci Ningrum, Wafa
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v5i1.197

Abstract

Gerakan feminisme diawali dengan kesadaran perempuan akan ketertindasan dirinya. Kesadaran untuk menjadi setara dengan laki-laki dalam hak dan peran. Pada penulisan dibawah ini akan terfokus khususnya pada feminisme liberal dan feminsime radikal serta contoh fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Penulisan ini mendapatkan hasil yaitu feminisme liberal adalah gerakan yang memperjuangkan hak perempuan khususnya dalam bidang pendidikan, politik dan perannya di ruang publik. Sedangkan feminisme radikal adalah gerakan yang menolak instansi keluarga. Bagi radikal ketika perempuan menjadi seorang istri, perempuan akan banyak tertindas karena hak nya yang menjadi terbatas. Fenomena waithood, unmarried, dan chilfree yang terjadi di masyarakat dapat membuktikan bahwa gerakan feminisme terutama feminisme liberal dan feminisme radikal memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Bagi mereka dengan menganut fenomena diatas dapat membebaskan mereka dari budaya patriarki. Mereka tetap mendapatkan hak-hak merdeka atas dirinya sendiri serta bebas mengekspresikan pilihan hidupnya tanpa terikat oleh kewajiban terhadap suami dan anak.
FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA Cahya Pratama, Rino
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v5i1.199

Abstract

Fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini masih sering di Kabupaten atau Kota di Indonesia, salah satunya Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2019 angka pengajuan dispensasi nikah di Ponorogo adalah 97, 2020 menjadi 241, kembali naik 266 di tahun 2021, turun menjadi 191 di 2022. Metode penulisan dengan penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini dengan menggunakan perspektif maqaashid syariah dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasilnya memaparkan tiga aspek utama. Pertama, terkait pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, sesuai dengan tingkatan daruriyah untuk menjaga jiwa, perlindungan terhadap akal, dan memelihara keturunan. Kedua, tekanan ekonomi pada orang tua menjadi pendorong menikahkan anak guna mendukung keuangan keluarga, yang termasuk dalam tingkatan hajiyah terkait kebutuhan hidup manusia. Ketiga, faktor pendidikan menjadi pertimbangan, dengan pengajuan dispensasi nikah pada tingkatan hajiyah jika hanya karena tidak bersekolah, namun berbeda jika telah menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis, masuk pada tingkatan daruriyah untuk menjaga agama. Meskipun pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo ada yang di bawah 18 tahun, pengajuan ini diperlakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan faktor-faktor lainnya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
HARMONI KELUARGA: INTEGRASI KASIH SAYANG, KOMUNIKASI EFEKTIF, DAN KESEIMBANGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA Halimatussyadiah, Heni; Dwi Andrian, Farid; Sulaeman; Qalbia
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v5i1.213

Abstract

Sebagai unit masyarakat yang paling fundamental, keluarga memainkan peran krusial dalam membentuk karakter dan kualitas hidup individu agar tercipta hubungan yang harmonis. Maka dari itu perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep integrasi teori keharmonisan keluarga melalui perspektif Islam dan psikologi keluarga yang terfokus pada tiga aspek penting: pertama, memupuk kasih sayang sebagai pondasi utama; kedua, mengembangkan komunikasi efektif untuk memelihara hubungan keluarga yang sehat; ketiga, mencapai keseimbangan hidup dalam berkeluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif Islam dan psikologi keluarga, memerlukan kesadaran yang tinggi, dedikasi, dan tindakan nyata dari setiap anggota keluarga dengan meningkatkan pola komunikasi yang baik, intens dan penuh kasih sayang sebagai elemen kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk mengupayakan terciptanya keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keilmuan psikologi keluarga secara integratif.
DINAMIKA KECEREWETAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS SISTEMIK TERHADAP PENYEBAB DAN STRATEGI UNTUK MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA Pratama Dharma, Agung; Sugitanata, Arif; Aqila, Sarah; Aminah, Siti
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v5i1.215

Abstract

Penelitian ini menyelidiki fenomena perilaku cerewet pada istri dalam konteks rumah tangga, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengeksplorasi strategi untuk mengelola dinamika tersebut demi mencapai keharmonisan dalam hubungan. Perilaku cerewet dipahami sebagai kebutuhan berkomunikasi dan diakui, sering kali muncul dari ketidakpuasan dalam dinamika hubungan, perbedaan kepribadian, serta tekanan kehidupan sehari-hari. Menggunakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan analisis deskriptif-analitik berdasarkan teori sistem keluarga Minuchin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perilaku cerewet pada istri dalam rumah tangga bisa dimengerti melalui faktor-faktor seperti ketidakpuasan dalam hubungan, perbedaan kepribadian, gaya komunikasi, dan tekanan sehari-hari. Seringkali, kecerewetan merupakan cara untuk menegaskan diri dan mengekspresikan ketidakpuasan. Mengatasi hal tersebut membutuhkan empati dan komunikasi efektif, termasuk mendengarkan aktif, memahami emosi yang mendasarinya, serta menetapkan waktu untuk dialog. Selain itu, pengembangan hobi bersama, penggunaan humor, dan introspeksi diri mendukung dinamika hubungan yang sehat. Berdasarkan analisis teori Salvador Minuchin tentang penyesuaian diri dalam keluarga memberikan penekanan pada batasan, subsistem, dan fleksibilitas yang jika diterapkan, dapat mengurangi kecerewetan dan meningkatkan harmoni keluarga. Komitmen bersama untuk mendukung dan memahami satu sama lain serta adaptasi dinamika keluarga merupakan kunci untuk memperkuat hubungan dan menciptakan keharmonisan.
AKAD NIKAH ULANG SEBAGAI RITUAL MEMPEROLEHKETURUNAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDIKASUS PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESATINGGEDE KEC. MARAWOLA KAB. SIGI) Rizal, Moh; Syarif Hasyim, Muhammad; Nurkhaerah, Sitti
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/a73dxn91

Abstract

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disebutkan, maka akad nikah ulang sebagai ritual memperoleh keturunan dalam tinjauan hukum Islam, studi kasus pada pasangan suami istri di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, maka memperoleh beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana proses akad nikah ulang pada pasangan di Desa Tinggede Kec.Marawola, Kab. Sigi sebagai ritual memperoleh keturunan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah ulang pada pasangan di Desa Tinggede Kec.Marawola, Kab. Sigi sebagai ritual memperoleh keturunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lebih menekankan pada keteragan hasil temuan yang terjadi di lapangan, agar data tersebut dapat di sajikan secara aktual, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah mengumpulkan sejumlah data secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akad nikah yang terjadi pada asangan di Desa Tinggede adalah sebagai berikut pertama adanya alasan yang mendasari dan kedua halal dan haram akad nikah ulang dilihat dari segi atau maksud yang melatarbelakangi dilakukannya prosesi akad nikah ulang. Sehingga dalam Agama Islam, kaca mata syariat Islam memandang hal ini sebagai suatu keharaman karena adanya keturunan dalam sebuah keluarga, murni pemeberian dari Allah swt. Manusia hanya bisa berikhtiar, mencari sebab yang diizinkan oleh syariat untuk mendapatkannya.
HUKUM KELUARGA DI MESIR Nurinayah
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v1i2.9

Abstract

Penerapan hukum keluarga di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim khususnya kawasan Timur Tengah dan sekitarnya memiliki praktik yang berbeda-beda, kita tidak menemukan keseragaman praktik hukum keluarga di negara-negara tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan sistem pemerintahan, kultur, situasi dan kondisi masyarakat setiap negara. Mesir merupakan salah satu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang menetapkan Islam sebagai agama negara. Karena itu, prinsip-prinsip hukum Islam menjadi sumber hukum utama dalam pembuatan dan perumusan undang-undang termasuk hukum keluarga. Praktik hukum Islam di Mesir tidak berlaku secara utuh hanya bidang-bidang hukum keluarga dalam ruang lingkup yang terbatas meliputi pembagian warisan dan perkawinan. Namun, penerapan hukum keluarga di Mesir terus mengalami reformasi dan pembaruan. Pembaruan hukum keluarga terjadi di Mesir pada tahun 1920. Ini ditandai dengan diundangkannya UU No. 25/1920 mengenai hukum keluarga dan penjagaan (Law of Maintenance and Personal Status/Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah wa al-Siyanah). Reformasi hukum keluarga pada tahun 1970an ditandai dengan dikeluarkannya aturan undang-undang mengenai kewenangan kepada lembaga peradilan memaksa pihak-pihak (suami) untuk membayar uang pemeliharaan kepada isteri-isteri, janda-janda, anak-anak, ataupun orang tua pada tahun 1976. Hingga era sekarang hukum keluarga di Mesir terus mengalami perkembangan.
ASPEK HUKUM NIKAH NANAU LABE PADA PERKAWINANSUKU KAILI DI DESA BALUASE Oktafian, Mohamad
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v1i2.10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nikah nanau labe pada perkawinan suku Kaili di desa Baluase dan faktor-faktor yang mendasarinya sekaligus mengetahui aspek hokum dari jenis perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan mix method dari jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normative. Pada penelitian ini penulismengambil data lapangan melalui wawancara kepada subjek yang diteliti terkait permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Pengambilan data pada lapangan pada penelitian ini merupakan ciri dari penelitian hokum empiris. Dalam penelitian ini penulis juga menelusuri bahan-bahan hokum yang berkaitan dengan perkawinan untuk dilakukan perbandingan. Penggunaan bahan-bahan hokum dalam penelitian hukum merupakan ciri dari penelitian yuridis normatif. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan nikah nanau labe di desa Baluase tidak hanya dilakukan kepada perempuan hamil dan laki-laki yang bersedia untuk menikahinya, tetapi juga dilakukananatara wanita yang hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam pelaksanaan nikah nanau labe telah terjadi pergeseran hokum adat mengenai sanksi yang berlakukan pada pelaku nikah nanau labe dimana sanksi tersebut sudah tidak berlaku karena mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemanusiaan. Ada pun faktor yang mempengaruhi nikah nanau labe yaitu pergaulan bebas sehingga mengakibatkan kehamilan, laki-laki yang menghimili perempuan tidak bertanggung jawab, komunikasi keluarga yang tidak tepat, sikap egois orang tua dan memastikan status anak yang lahir. Kedua, nanau labe boleh dilakukan apabila didasarkan pada pendapat Mazhab Hanafi tentang kebolehan menikahi perempuan hamil akibat perzinahan dan menikahi perempuan hamil bukan hasil zina tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang membatasinya. Nikah nanau labe tidak memberikan jaminan kepastian hokum dalam hubungan perkawinan, sehingga tidak ada dasar bagi kedua belah pihak yang melakukan perkawinan untuk melakukan tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak setelah perceraian. selanjutnya nikah nanau labe tidak memberikan jaminan kepastian hokum terhadap status dan hak-hak anak yang dilahirkan.