VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Tidak Diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Setelah Pelunasan Perjanjian Kredit ]]>
<![CDATA[Mulisa, Nadya]]>;
<![CDATA[Lutfi, Mohammad]]>;
<![CDATA[Yusnandi, Yudi]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2420
<![CDATA[Berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk menunjukkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan Penggugat. Permasalahan pada penelitian adalah faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk yaitu faktor hukum karena tidak adanya ketentuan internal yang mengharuskan jaminan fidusia diikat secara notariil. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap perbuatan melawan hukum tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berdasarkan yaitu kreditur pada saat tidak melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia setelah hutang dari debitur dilunasi]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Azis, Agung Prayoga]]>;
<![CDATA[Zanariyah, Sri]]>;
<![CDATA[Robianti, Masayu]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2422
<![CDATA[Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah penyelenggaraan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman Online ? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman uang melalui aplikasi Pinjaman Online.Dalam membahas permasalahan peneliti melalukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer, pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan studi pustaka dan data primer dengan melakukan wawancara, selanjutnya dianalisa secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: 1. Penyelenggaraan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman Online Penyelenggara pinjaman online harus berbentuk badan hukum, Penyelenggara jasa pinjaman online juga harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. 2. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Apabila enyelesaikan masalah melalui non-litigasi maka korban bisa mengadukan permasalahan ersebut ke OJK. Kemudian OJK akan memberikan sanksi administratif yang dimana diatur dalam Pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum ]]>
<![CDATA[Oktara, Reza]]>;
<![CDATA[Zanariyah, Sri]]>;
<![CDATA[Famulia, Ledy]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2423
<![CDATA[Penyerobotan tanah seperti yang terjadi di areal tanah ex. Hak Guna Usaha PT. Way Halim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 304/HJ milik Cahirullah Gultom oleh Drs. Akhmad Hasan merupakan contoh perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam hal memutuskan perkara perdata, Majelis Hakim tetap berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah alat bukti yang diajukan Penggugat telah sah dan sesuai menurut undang-undang yakni alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Salah satu contoh perkara sengketa tanah Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Tjk. adapun permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan apa akibat hukum atas tanah sengketa yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap para pihak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis,normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada Hakim dan Panitera yang menangai perkara tersebut guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana peneyelesaian sengketa tanah tersebut, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.Berdasarkan penelitian bahwa pihak penggugat dinyatakan pada pihak yang kalah, hakim menilai masih ada pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, jadi surat gugatan penggugat dianggap cacat formil. Selanjutnya akibat hukum dari putusan hakim tersebut adalah pihak Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril serta pihak Tergugat dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Kusuma, Pramana Adi]]>;
<![CDATA[Maulidiana, Lina]]>;
<![CDATA[Robianti, Masayu]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2424
<![CDATA[Salah satu permasalahan ini yaitu akibat hukum pengalihan masalah hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk pada putusan menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan 1. Tergugat I (PT Toyota Astra Financial Services), dan 2. Tergugat II (Woto) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan Penggugat yaitu tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk adalah 1. Akibat hukum terhadap hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia, 2 . Bagaimana proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia.Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, prosedur pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi observasi lapangan.Hasil penelitian menyimpulkan temuan dalam hasil akibat hukum terhadap hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk, yaitu 1. Dalam Kasus Posisi (Punda Mentum Peten’di) pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia terdaftar pada tanggal 23 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang secara e-court pada tanggal 24 November 2020, 2. Dasar Putusan (Posita) menyatakan tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan penggugat]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi ]]>
<![CDATA[Kholik, Syahpri]]>;
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Purwanti, Yuli]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2419
<![CDATA[Dalam kehidupan di masyarakat, hutang piutang telah menjadi salah satu pristiwa yang umum terjadi. Dalam perkembangannya, hutang piutang kini di lakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan juga untuk menunjang kegiatan ekonomi salah satunya dalam dunia usaha atau bisnis. Namun sering kali kita menemukan kondisi dimana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:1. Bagaimana kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi?.2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak?.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik hal ini dikarenakan fungsi legalisasi atas akta yang dibuat dibawah tangan adalah hanya untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak. Akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebutBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan saran hendaknya pihak Kreditur harus bisa menilai apakah orang yang meminjam uang (debitur) nantinya dapat mengembaliakn seluruh hutangnya secara lunas dan tepat waktu.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pengembalian Uang Negara Pada Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Sutama, Prana Jaya]]>;
<![CDATA[Delta, Ria]]>;
<![CDATA[Renaldy, Rendy]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2425
<![CDATA[Tindak pidana korupsi pada intinya adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, oleh sebab itu pelaku korupsi wajib mengembalikan uang negara yang telah diambilnya. Permasalahan bagaimanakah cara pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi? apakah akibat hukumnya jika pelaku tidak dapat mengembalkan uang Negara dari hasil korupsi?Pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data antara lain seleksi data dan klasifikasi data Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.Kesimpulan, pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/JA/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembalian keuangan negara tindak pidana korupsi adalah para koruptor lebih memilih menjalani hukuman penjara dibanding harus membayar uang pengganti akibat hukum jika pelaku tidak dapat mengembalikan uang negara dari hasil korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa pelaku hanya menjalankan pidana subsider dan pidana kurungan. Memang secara substansi ini sangat merugikan negara karena pada tindak pidana korupsi hanya mempidana pelaku saja tanpa dapat mengembalikan keuangan negara. Sehingga sampai saat ini uang negara hasil korupsi belum bisa sepenuhnya dikembalikan ke negara. Saran, bagi legislatif agar ditinjau kembali undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pengembalian keuangan negara hasil korupsi agar keuangan negara hasil korupsi dapat dikebalikan kepada negara. Bagi masyarakat luas hendaknya untuk bersama-sama pemerintah memberantas tindak pidana korupsi dimulai dari lingkungan sendiri dan diri sendiri.]]>
<![CDATA[Justice Collaborator Bagi Tersangka Bharada E Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir J ]]>
<![CDATA[Septian, Akhmad Rizky]]>;
<![CDATA[Mudiparwanto, Wahyu Adi]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.3147
<![CDATA[Justice collaborators are actors who cooperate with law enforcement to uncover serious and organized cases, such as the crime of premeditated murder experienced by Brigadier J. The crime of premeditated murder is an act of murder preceded by a premeditated murder. The purpose of this study was to find out how justice collaborators are regulated in positive law in Indonesia and how to determine justice collaborators for the suspect Bharada E. This research uses normative research methods, with statutory, conceptual and perceptual approaches. The results of the discussion concluded that the regulation or legal basis for justice collaborators in positive law in Indonesia was pioneered from international agreements then ratified, namely Law No. 7 of 2006 regarding the UN Convention Against Corruption. Bharada E submitted an application to LPSK to obtain status as Justice Collaborator on the grounds that Baharada E was not the main perpetrator and was willing to provide information to law enforcement about the actual incident which was later granted by LPSK.]]>
<![CDATA[Perlindungan Data Pribadi Serta Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Studi di Direskrimsus Polda Lampung ]]>
<![CDATA[Shafira, Maya]]>;
<![CDATA[Susanti, Emilia]]>;
<![CDATA[Amabel, Xenia Riama]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.3042
<![CDATA[The object of discussion in this study is the form of personal data protection and the factors that hinder investigations into criminal acts of misuse of personal data. This research aims to determine the form of protection of people's personal data and the obstacles in the process of investigating misuse of personal data. This research method uses a normative juridical approach because it examines legal aspects and legal rules using literature material. The research specifications use descriptive analysis laws. The research results show that forms of personal data protection in Indonesia exist and are regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. The inhibiting factors for the Lampung Regional Police's Ditreskrimsus in carrying out investigations into misuse of personal data include legal instrument factors, apparatus factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.]]>
