cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Taufiq Effendy Wijatmoko
Contact Email
jurnalwicarana@gmail.com
Phone
+62274 378431
Journal Mail Official
jurnalwicarana@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gedongkuning No. 146 Rejowinangun, Kotagede, , Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55171
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Wicarana
Published by Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
ISSN : 28290356     EISSN : 28290291     DOI : https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Redaksi Jurnal Wicarana menerima naskah karya tulis ilmiah berupa: artikel hasil Penelitian; dan artikel konseptual berupa hasil kajian, ulasan (review), dan pemikiran sistematis, di bidang hukum dan hak asasi manusia. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, belum pernah dimuat atau sedang diajukan untuk dimuat dalam media lain. Naskah yang dikirimkan akan dibahas oleh Dewan Redaksi bersama para pakar sesuai bidang keilmuan untuk menentukan kelayakan untuk dimuat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Anggraeni, Erwindya Julia
WICARANA Vol 2 No 1 (2023): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i1.28

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak bawaan yang melekat dan tercantum baik di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun UU, sebagai hak pribadi dan negara berkewajiban untuk menjamin serta melindunginya, sehingga tidak ada yang dapat menentangnya. Fakta yang ada saat ini ironisnya masih menunjukkan tingginya angka kekerasan yang dialami kaum perempuan. Hal itu menjadi bukti akan adanya fenomena gunung es dalam problematika ini yang belum terselesaikan dengan baik. Di sisi lain pemerintah telah menciptakan aturan hukum atas hal tersebut mulai dari menginput pasal-pasal HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan aturan khusus tentang perempuan dalam peraturan perundang-undangan.   Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis HAM terhadap kekerasan perempuan dalam peraturan UU. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library study) dan metode pendekatan hukum normatif atau library law research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki banyak regulasi yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak perempuan dan melindungi perempuan, namun pada kenyataannya kekerasan yang dialami kaum perempuan masih saja terjadi dewasa ini. Bahkan peraturan perundang-undangan yang ada masih dianggap diskriminatif terhadap kaum perempuan
Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Posbakum kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi COVID-19 Rahmadiana, Annisa; Sulistiani, Lies; Ramdan, Ajie
WICARANA Vol 2 No 1 (2023): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i1.30

Abstract

Bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi bagi siapa saja yang termasuk ke dalam subjek hukum. Beralihnya mekanisme pemberian bantuan hukum selama terjadinya masa pandemi covid-19 yang dahulu dilaksanakan tatap muka secara langsung menjadi daring menggunakan media elektronik dianggap memicu munculnya kendala-kendala yang menjadikan pemberian bantuan hukum tidak dapat diberikan secara efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana efektivitas Posbakum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa selama terjadinya pandemi covid-19. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, sehingga permasalahan tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan secara langsung. Data lapangan didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterlibatan dengan proses pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum dengan menggunakan mekanisme daring masih belum efektif dilaksanakan karena masih terdapat berbagai macam kendala yang menghambat pemberian bantuan hukum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan akses teknologi dan edukasi bagi Terdakwa dalam memahami mekanisme pemberian bantuan hukum secara daring agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pemberian bantuan hukum pada masa pandemi covid-19.
Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pancasila terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Wijayanto, Enggar
WICARANA Vol 2 No 1 (2023): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i1.31

Abstract

Perkawinan berbeda keyakinan adalah satu dari sekian permasalahan terkait aturan perkawinan yang terus bergulir di Indonesia akibat materi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur keabsahan diserahkan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pemeluknya. Norma tersebut dianggap berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara untuk melaksanakan perkawinan sehingga dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan yuridis-normartif, tulisan ini memaparkan argumentasi perkawinan berbeda agama dilihat dari perspektif konfigurasi politik hukum, hak asasi serta Pancasila sebagai paradigma hukum. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia akibat keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan pemeluknya. Konfigurasi politik hukum menunjukkan hubungan antara Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum Negara ke dalam suatu sistem yang berorientasi kepada prinsip Negara Berketuhanan. Adanya disparitas dalam memahami hak asasi dengan hak warga negara merupakan aspek penting bahwa pemenuhan hak terkait perkawinan haruslah tunduk kepada pembatasan yang ada di hukum positif. Dilihat dari Ius Constituendum, perlunya pembaruan hukum perkawinan untuk mengatasi persoalan legalitas dan konflik norma yang ada. dengan demikian, perlunya penguatan paradigma Pancasila sebagai basis hukum negara untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan melalui produk legislasi di parlemen
Menyoal Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Inter Pares atau Kemunduran Demokrasi Saputro, Lilik Agus; Anwar, Ahmad Syaifudin
WICARANA Vol 2 No 1 (2023): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i1.32

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen penting dalam sebuah sistem negara hukum. Karena eksistensi KUHP yang berlaku akan menjadi aturan dan pedoman bagi masyarakat dalam bernegara. Oleh karena itu, momen disahkannya KUHP nasional menjadikan negara Indonesia semakin merdeka secara de facto maupun de jure dalam segi ketatanegaraannya. Secara substansinya, KUHP baru ini jauh lebih baik daripada produk KUHP peninggalan kolonial Belanda. Namun, ada salah satu pasal yang berpotensi menghambat demokratisasi bagi negara Indonesia, yakni pasal perlindungan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tulisan ini berusaha untuk memberikan analisa bagaimana proporsionalitas primus interpares (pertama dari sederajat) dalam pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam negara demokrasi. Penelitian menggunakan jenis yuridis normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga dapat ditemukan penyelesaian masalah terkait isu yang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa adanya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden semakin menjauhkan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara, karena hak rakyat dalam beraspirasi terancam dengan Pasal Penghinaan Presiden. Karena pasal penghinaan ini bukan lagi pemenuhan hak Presiden atas primus interpares, sebab dalam negara demokrasi Presiden adalah insititusi yang tidak mempunyai emosional sehingga mustahil terhina oleh dinamika demokrasi yang berlangsung.
Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat Widati, Dwi Retno
WICARANA Vol 2 No 1 (2023): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i1.33

Abstract

Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum perlu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan peraturan nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasi dari peraturan tersebut dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat, dengan didasarkan pada kriteria penilaian dari peraturan tersebut sebagai indikator dalam menentukan bahwa suatu desa/kelurahan termasuk desa/kelurahan sadar hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan tipe penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif, kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, bahwa telah terbentuk dan diresmikan desa/kelurahan sadar hukum dengan predikat Anubhawa Sasana yang menjadi salah satu indikator kesadaran hukum masyarakat, semakin banyak desa/kelurahan sadar hukum maka tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam merumuskan program salah satunya melalui penyuluhan hukum terpadu sehingga tepat sasaran dan efektif dalam penyebarluasan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam Nurhasanah, Lia
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.35

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa satu pasangan calon dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan, karena dalam UU No. 8 Tahun 2015 pemilihan harus diikuti paling sedikit oleh dua pasangan calon. Di dalam prinsip hukum Islam, suatu kebijakan yang dikeluarkan harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga putusan tersebut perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tulisan ini berusaha untuk memberikan analisis tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yang menitikberatkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang relevan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sudah sejalan dengan hukum Islam dalam konsep maslahah mursalah. Putusan MK tersebut menolak suatu hal yang nantinya akan merugikan, yaitu kevakuman atau kekosongan hukum dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, putusan tersebut mewujudkan maslahat, mengingat putusan yang dikeluarkan menjadi solusi dalam fenomena calon tunggal.
Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Anggraeni, Erwindya Julia
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.36

Abstract

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk menyusun regulasi yang berkenaan dengan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Upaya perlindungan dari kekerasan seksual merupakan tanggung jawab negara yang memiliki kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia setiap warga negara yang di dalamnya mencakup civitas akademika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library study) dan metode pendekatan hukum normatif atau library law research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, maka fenomena tersebut akhirnya mendorong Kemendikbud Ristek untuk menciptakan regulasi yang berkenaan dengan peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Regulasi ini kemudian diberi nama Permendikbud Ristek (Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) No. 30 Tahun 2021. Oleh karena itu, Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 menjadi suatu tindak lanjut dari keseriusan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia Annas, Gilang Kresnanda; Hazzar, Noval Maulana
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.37

Abstract

PSSI secara berani mengeluarkan wacana regulasi mengenai pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 tahun 2023/2024 mendatang melalui PT. LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai operator penyelenggara Liga 1 sepakbola Indonesia. Wacananya, setiap tim hanya boleh mendaftarkan dua pemain yang berstatus naturalisasi, padahal pada kenyataannya saat ini ada beberapa tim Liga 1 Indonesia yang mempunyai lebih dari dua pemain yang berstatus naturalisasi. Jika wacana regulasi ini benar terealisasi, kemungkinan akan berimplikasi terhadap para pemain naturalisasi seperti halnya pemutusan kontrak dari pihak klub, tidak ada tim yang akan dibela, dan masih banyak lagi dampak yang akan terjadi. Menurut PSSI, wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi tersebut bertujuan agar tidak menumpuknya para pemain naturalisasi disatu klub yang sama, keinginan PSSI ada pemerataan yang sama pada setiap tim peserta.  Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyoroti dan mempertanyakan perihal pembatasan tersebut, APPI beranggapan hal tersebut sudah termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika seseorang telah diresmikan sebagai WNI seperti yang tercamtum dalam Undang-Undangan Kewarganegaraan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendapaktakan hak yang sama. Kemudian apabila ditelisik pada Law of The Game FIFA yaitu Universal Declaration of Player Rights dan FIFA’s Human Rights Policy, pembatasan tersebut sudah melanggar ketentuan  dari Federasi Sepakbola Internasional perihal hak para pemain sepakbola untuk bermain. Hal itu pun terkesan membeda-bedakan pemain naturalisasi dengan pemain asli pribumi. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis terkait persamaan hak pemain naturalisasi dengan pemain pribumi. Dalam menyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau berdasarkan tinjauan pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat yang  menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Selain itu ada beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola berdasarkan asas persamaan derajat, yaitu kewarganegaraan yang setara, kebebasan dan hak asasi manusia, kewajiban dan tanggung jawab yang setara, perlindungan hukum, dan kesetaraan dalam dunia sepakbola.
Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum Suciana Rambe, Dinda; Dasnawati , Ely
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.38

Abstract

Dalam amar putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020, menyatakan bahwa Undang Undang No. 11 Tahun 2020 dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, dan diberikan waktu perbaikan selama 2 tahun. Jika tidak adanya perbaikan selama 2 tahun maka UU Cipta kerja akan menjadi Inkonstitusional Bersyarat. Namun nyatanya Pemerintah mengeluarkan PERPU Cipta kerja dan pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang, disaat masih ada waktu untuk memperbaiki substansi UU Cipta kerja Tahun 2020 sesuai catatan dari MK. Tujuan tulisan bertujuan untuk melihat bagaimana analisis pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam perspektif Sosiologi Hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif, tulisan ini memaparkan argumentasi berdasarkan data-data kepustakaan untuk menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERPU No. 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dengan ihwal kegentingan memaksa belum memenuhi syarat sebagaimana mestinya disebabkan adanya unsur hak partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat, hal tersebut ditinjau dari aspek Sosiologi Hukum merupakan konsep bagaimana hukum seharusnya dapat diterima dan diterapkan sesuai tujuannya. Materi kontroversial yang termuat dalam UU Cipta kerja idealnya perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar sejalan dengan aspek formil materil atau kaidah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Tinjauan Hukum Pers pada Isi Berita Kriminal di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Rokhman, Mokh Khayatul
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.41

Abstract

Berita sebagai produk pers merupakan cuplikan peristiwa dari lapangan yang disajikan dalam realitas media dengan bersandarkan pada kebijakan redaksi. Masalah timbul ketika berita yang dimuat tidak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena menonjolkan hiburan daripada sebagai sumber informasi yang dapat menunjang penegakan hukum. Akibatnya timbul keresahan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk meninjau aspek normatif isi berita kriminal di surat kabar. Sampelnya dari berita Kedaulatan Rakyat terbitan 1 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023. Metode penelitiannya adalah pendekatan hukum normatif dan analisis isi kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kedaulatan Rakyat bersifat hiburan sehingga kategori seni, budaya, olah raga dan hiburan mendominasi. Untungnya, berita hukum mendapatkan porsi yang tidak terlalu kecil. Kategori kriminal mendominasi berita hukum. Kategori penganiayaan, pembunuhan, senjata tajam dan senjata api menjadi perhatian utama dari berita kriminal. Sebagai sumber berita kriminal, Kepolisian dipilih sebagai narasumber utama. Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 hanya mendapatkan porsi kecil dalam berita kriminal.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): September Vol 4 No 1 (2025): Maret Vol 3 No 2 (2024): September Vol 3 No 1 (2024): Maret Vol 2 No 2 (2023): September Vol 2 No 1 (2023): Maret Vol 1 No 2 (2022): September Vol 1 No 1 (2022): Maret