cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Taufiq Effendy Wijatmoko
Contact Email
jurnalwicarana@gmail.com
Phone
+62274 378431
Journal Mail Official
jurnalwicarana@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gedongkuning No. 146 Rejowinangun, Kotagede, , Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55171
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Wicarana
Published by Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
ISSN : 28290356     EISSN : 28290291     DOI : https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Redaksi Jurnal Wicarana menerima naskah karya tulis ilmiah berupa: artikel hasil Penelitian; dan artikel konseptual berupa hasil kajian, ulasan (review), dan pemikiran sistematis, di bidang hukum dan hak asasi manusia. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, belum pernah dimuat atau sedang diajukan untuk dimuat dalam media lain. Naskah yang dikirimkan akan dibahas oleh Dewan Redaksi bersama para pakar sesuai bidang keilmuan untuk menentukan kelayakan untuk dimuat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL: ISU HAM DAN KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA Hasanah, Rohmatul
WICARANA Vol 4 No 1 (2025): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v3i1.97

Abstract

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendidikan tidak hanya sebagai hak dasar, tetapi juga elemen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pengurangan ketimpangan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, realisasi hak ini masih menghadapi tantangan serius di daerah-daerah terpencil Indonesia yang telah diklasifikasikan secara resmi melalui Keputusan Menteri Nomor 160/P/2021. Permasalahan yang dihadapi meliputi minimnya infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan fasilitas penunjang, keterbatasan akses transportasi, rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, kekurangan tenaga pendidik berkualitas, serta hambatan geografis yang memperparah ketimpangan dalam memperoleh layanan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam akses pendidikan di wilayah tersebut serta mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menjamin hak atas pendidikan secara setara dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menganalisis sejauh mana ketimpangan akses pendidikan berdampak pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses pendidikan merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip non-diskriminasi dalam HAM, sehingga diperlukan reformasi kebijakan secara menyeluruh yang mencakup peningkatan alokasi anggaran pendidikan, pelatihan dan distribusi guru yang merata, pembangunan infrastruktur dasar, serta sinergi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil guna mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan.
PERDAGANGAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN DAN HUKUM INTERNASIONAL Firdaus, Muhammad Yani
WICARANA Vol 4 No 1 (2025): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v3i1.99

Abstract

Sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, Globalisasi menjadi fakta yang tidak dapat dihindari. Setiap negara menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari Globalisasi. Salah satunya adalah semakin tidak bermaknanya batas negara terhadap yang menurut Arjun Apparadurai terhadap kendali arus kebudayaan, media, teknologi, keuangan, dan ideologi. Keluar masuknya hal-hal tersebut juga mendorong mobilitas yang lebih tinggi. Secara langsung pergerakan manusia disebut sebagai migrasi internasional. Migrasi ini menimbulkan resiko salah satunya Human Traffi cking atau perdagantan manusia. Tulisan ini akan mengelaborasikan Human Traffi cking dalam paradigma keimigrasian serta hukum internasional. Dalam konteks Indonesia, akan dilihat fungsi Lembaga pemerintah yang berwenang menjalankan fungsi keimigrasian. Secara praktis, badan pemerintah ini melakukan aktivitas pengawasan terhadap keluar masuknya orang ke wilayah hukum Indonesia. Dengan pendekatan normatif yuridis dan empiris yakni dengan mengelaborasikan setiap pengalaman studi kebijakan dan regulasi. Sebagai hasilnya, permasalahan hukum traffi cking dapat dijelaskan dengan menyandingkan pemahaman akan hukum nasional, internasional dalam sudut pandang keimigrasian sehingga rekomendasi kebijakan ke depan dapat lebih tepat.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM KESESUAIAN DENGAN TUJUAN PERTIMBANGAN RESTORATIVE JUCTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor :63/Pid.B/2021/PN.Skm) Chasanah, Novia Nur
WICARANA Vol 4 No 1 (2025): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v3i1.101

Abstract

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melakukan tugas dalam memimpin jalannya persidangan. Salah satu tugas hakim adalah menegakkan keadilan dan hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Maka dalam putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Adanya masalah yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan menggunakan *restorative justice* sebagai dasar hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN.Skm. Dalam kasus ini, hakim memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum meskipun unsur pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti. Putusan ini dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti Perma Nomor 1 Tahun 2024 dan SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang membatasi penerapan *restorative justice* hanya untuk tindak pidana ringan. Selain itu, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, putusan lepas tidak seharusnya dijatuhkan.
INTERVENSI PENERAPAN HUKUM MURNI PADA PENETAPAN PUTUSAN PERADILAN Mustafa , Nurul Ani
WICARANA Vol 4 No 1 (2025): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v3i1.103

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya melewati tahapan yang mampu mengakomodasi dinamika kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, teori hukum normatif menjadi pijakan, yakni bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang harus ditaati tanpa pengecualian. Namun, perkembangan sosial dan kompleksitas permasalahan hukum kontemporer menuntut lebih dari sekadar kepatuhan formal terhadap norma. Masyarakat kini menghendaki hukum yang juga memuat dimensi moral, nilai agama, dan kaidah sosial, sebagaimana tampak dalam sorotan terhadap putusan hakim dalam kasus korupsi timah yang tengah menjadi polemik. Di sinilah muncul ketegangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai cerminan keadilan substantif. Maka, dalam analisis pembentukan peraturan, pendekatan normatif semata belum cukup. Diperlukan juga analisis kontekstual terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap substansi hukum dan relevansinya dengan ekspektasi sosial, untuk mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan dibentuk tidak hanya berdasarkan asas legalitas, tetapi juga keadilan yang hidup dalam masyarakat.
ANALISA DAMPAK KEBOCORAN DATA PUSAT DATA NASIONAL (PDN) 2024 DALAM PERSPEKTIF HAM Baihaqy, Abdul Hakim Al; Yuwana, Muhammad Asthi Seta Ari; Surya, Andhika Pratama Adhi; Fauzi, M. Asif Nur
WICARANA Vol 4 No 1 (2025): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v3i1.167

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama dengan meningkatnya insiden kebocoran data yang berdampak pada hak privasi warga negara. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kasus kebocoran data Pusat Data Nasional pada tahun 2024, serta menggambarkan dampak yang dialami masyarakat Indonesia akibat insiden tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur terkait kasus kebocoran data dan hak asasi manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Identifikasi pelanggaran HAM dalam kebocoran data nasional 2024 ialah pelanggaran terhadap hak privasi warga negara dan pelanggaran HAM atas perlindungan data pribadi seseorang. 2) Kebocoran data berdampak langsung pada hak privasi, serta meningkatkan risiko penipuan dan pencurian identitas. Selain itu, kebocoran data juga mengakibatkan terganggunya layanan publik penting seperti sistem perpajakan, keimigrasian, dan pendidikan. Penelitian ini menyarankan perbaikan kebijakan hukum dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya menjaga privasi data. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan regulasi perlindungan data di Indonesia, serta mendorong peningkatan keamanan siber dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga data pribadi warganya.
TANTANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM BERKEADILAN DI D. I. YOGYAKARTA Baskoro, Aji
WICARANA Vol 4 No 2 (2025): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v4i2.185

Abstract

The Special Region of Yogyakarta, known as a hub of culture and education, faces pressing challenges in addressing climate change driven by intensive economic activities and natural resource exploitation. The impacts of climate change are intrinsically linked to environmental concerns and social justice, disproportionately affecting vulnerable groups such as farmers, urban poor communities and riverbank residents. Adopting a legal and human rights-based framework is crucial to ensuring inclusive and equitable protection for all. This study examines the legal and human rights challenges in mitigating climate change and evaluates the relevance of John Rawls’ theory. Employing a normative juridical method with statute and conceptual approaches, the research combines regulatory analysis with the principles of substantive justice. The findings highlight weak enforcement of environmental laws as a major legal barrier, alongside inadequate protections for vulnerable groups and limited community participation, which hinder progress in achieving human rights objectives. The study underscores the need for enhanced inter-agency coordination, integration of human rights perspectives, and active multi-stakeholder engagement. Prioritizing the protection of vulnerable groups is emphasized as a fundamental aspect of substantive justice. Key recommendations include strengthening legal enforcement, fostering community involvement in policy-making, and advancing research on technological innovation and community-driven solutions.
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA Mallongi, Andi Agung; Ryan Ramdani; Rabbisulyani; Yoga Saputra
WICARANA Vol 4 No 2 (2025): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v4i2.187

Abstract

Abstract The development of information and communication technology has increased the urgency of protecting personal data in Indonesia, especially with the rise in data breach incidents that affect citizens’ privacy rights. This study aims to identify human rights violations that occurred in the National Data Center data breach in 2024 and describe the impacts experienced by the Indonesian public as a result of the incident. Using a qualitative approach, this study collects data through literature review related to data breach cases and human rights in Indonesia. The study results show that: 1) The identification of human rights violations in the 2024 national data breach is a violation of citizens’ privacy rights and a violation of human rights concerning personal data protection. 2) The data breach has a direct impact on privacy rights and increases the risk of fraud and identity theft. Additionally, the data breach also disrupts essential public services, such as the tax system, immigration services, and education. This study recommends improvements to legal policies and increasing public awareness of the importance of data privacy. The findings are expected to contribute to strengthening data protection regulations in Indonesia, as well as promoting improved cybersecurity and government accountability in safeguarding citizens’ personal data.
REFLEKSI SOSIOLOGI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM Putri Qomariyah, Diah Dwi Rizki
WICARANA Vol 4 No 2 (2025): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v4i2.216

Abstract

Jurnal ini membahas peran sosiologi hukum dalam kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia. Sosiologi hukum sangat penting untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat, serta dinamika pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum. Dalam pembentukan kebijakan, sosiologi hukum membantu mengidentifikasi faktor sosial, politik, dan ekonomi untuk merumuskan kebijakan yang responsif. Implementasi hukum menghadapi tantangan seperti ketidakadilan sumber daya dan penegakan yang kurang efektif, dipengaruhi oleh budaya hukum, struktur sosial, dan kapasitas institusional. Dalam penegakan hukum, sosiologi situasi yang terjadi saat ini yaitu ketidakadilan “tumpul ke atas dan tajam ke bawah” serta pentingnya transparansi dan peran media sosial. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi akses keadilan, kesadaran hukum, integritas penegak hukum, dan ketaatan masyarakat. Jurnal ini juga menganalisis hubungan timbal balik hukum dan masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, serta implikasi kebijakan seperti Tapera dan restorative justice.
“ABORTION DATA JUSTICE”: KETIMPANGAN DATA, KRIMINALISASI TERSELUBUNG, DAN INVISIBILITAS PEREMPUAN DALAM STATISTIK KESEHATAN Lamawatu, Nuril F.
WICARANA Vol 4 No 2 (2025): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v4i2.247

Abstract

This paper examines how abortion data within Indonesia’s national health information system fails to reflect social realities and contributes to hidden criminalization and the statistical invisibility of women—further reinforcing structural injustice within the public health system. This study employs a normative legal research method with a qualitative descriptive approach, drawing on literature review and feminist analysis of secondary data and prevailing legal frameworks. The findings reveal that the absence of comprehensive and accurate abortion data in health statistics results in the institutional neglect of women’s experiences, particularly among poor and marginalized groups. Criminalization and stigma are key drivers of data suppression within health facilities, while national survey systems such as the Demographic and Health Survey (SDKI) omit critical variables such as age, reasons for abortion, marital status, and types of service providers. Consequently, the state fails to develop inclusive and evidence-based reproductive health policies. In response, this paper proposes three key recommendations: (a) reformulating abortion data regulations through derivative policies and technical guidelines for service documentation; (b) developing a national survey system and instruments that comprehensively include abortion-related data; and (c) revitalizing legal and ethical education for medical professionals on reproductive rights, legal boundaries, and responsible medical documentation. The concept of abortion data justice is offered as a framework to build an ethical, participatory, and equitable data system for women.
KONSTRUKSI HUKUM TINDAKAN ADMINISTRASI KEIMIGRASIAN: STUDI KASUS IMMIGRATOIR, ASYLUM SEEKER DAN REFUGEE Firdaus, Muhammad Yani
WICARANA Vol 4 No 2 (2025): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v4i2.256

Abstract

Indonesia is a country strategically positioned at the crossroads of the world, a fact that has significant implications for global human movement with diverse visions and missions. The dynamics of such global mobility inevitably influence the geopolitical and geostrategic policies of the Government of the Republic of Indonesia, especially given its unique geographical conditions and location at a global intersection. This reality underlies the role of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, particularly the Directorate General of Immigration, which serves as the gatekeeper of national sovereignty. This role is encapsulated in the motto Bhumi Pura Wira Wibawa, meaning the Authoritative Gatekeeper of the State. With this guiding principle, the Directorate General of Immigration bears responsibility not only for delivering quality immigration services but also for enforcing the law, safeguarding state security, and supporting the development of community welfare. One of the key manifestations of this responsibility lies in carrying out measurable and systematic Immigration Administrative Actions. These actions require strong coordination across institutions and active involvement of various elements of society, ensuring that immigration management is both comprehensive and sustainable.

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): September Vol 4 No 1 (2025): Maret Vol 3 No 2 (2024): September Vol 3 No 1 (2024): Maret Vol 2 No 2 (2023): September Vol 2 No 1 (2023): Maret Vol 1 No 2 (2022): September Vol 1 No 1 (2022): Maret