Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam

alhurriyah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ISSN : 25493809 EISSN : 25494198 DOI : https://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam is a journal which publishes the research results related to the Islamic law from various disciplines or interdisciplinary such as Sharia Economy Law or Islamic Economy Law/Muamalah, Islamic Constitutional Law/Siyasah, Islamic Family law/Ahwal Al-Shakhsiyah, Islamic Criminal Law/Jinayah, Islamic Law Methodology or Methodology of Islamic Law/Maqashid Sharia, and Sociology of Islamic Law. The editorial team invites the researchers, scholars, and Islamic studies and social observers to submit the research result article which has never been published in the media or other journals. Al Hurriyah is published twice a year, in June and December.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 410 Documents

1 2 3 4 5

Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Eko Permana Putra; Yuliandri Yuliandri; Azmi Fendri
Alhurriyah Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

answer the needs and interests of the community of legal certainty, as stated in the agreements, agreements and agreements made by the parties in the form of authentic deeds. The making of an authentic deed as a perfect proof and no further evidence is needed to strengthen the arguments in a legal case. Authentic deed consists of minuta deed and a copy of the deed. Minutes of deed are kept by a Notary who is part of the Notary protocol which must be kept and maintained by the notary because it is a state archive. Article 1 number 8 of the UUJN states that "Authentic Deed that is kept as a notary protocol is minuta deed, that is, the original deed which includes the signatures of the registrants, witnesses, and Notary that are kept as part of the notary protocol. Notary recipient of other notary protocols obliged to save this deed is not responsible for the contents of the deed of the notary protocol that it receives. The notary is obliged directly to the Notary protocol. The death of a Notary Public, in addition to leaving problems regarding work pending, of course, will also leave other problems related to the Notary protocol. Notary recipient of the Notary protocol is not the deed maker of the Notary protocol submitted to him. The notary recipient of the protocol can provide services to the client or the public by issuing a grosse deed, a copy of the deed and a citation of the deed of minuta deed which is part of the Notary protocol that has been submitted to him.

Islam Law Review About Applications of Contraception Vasetomy and Tubectomy Methods to Muslim Community in West Sumatera Dasrizal Dahlan; Jusmawati Jusmawati
Alhurriyah Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The population of Indonesia, the majority of whom are Muslims, automatically become participants in the Family Planning Program. The Family Planning Program has offered various contraceptives, some of which are allowed to be used by Muslims and those that are not. Contraceptive devices for Muslim women are IUD, Pills, Injectable Drugs, Implants, and other traditional methods, while those that are not allowed for Muslim women are Menstrual Regulation, Abortion, Ligasituba which binds the oviduct sac, and tubectomy, namely lifting the ovum place called the sterilization. Men can use condoms and vasectomy. Sterilization for both men (vasectomy) and women (Tubectomy) according to Islam is haram (forbidden) because it causes permanent infertility. Sterilization can be done if the family planning participant is at risk if using other contraceptive methods or other contraceptive methods fail to regulate birth. Based on the problems above, this study wants to reveal how the application of contraception devices for vasectomy and tubectomy by acceptors to the Muslim community of West Sumatra. Data was collected using documentation and interview techniques, while data analysis was carried out using qualitative descriptive techniques. The results of the study revealed that the use of vasectomy and tubectomy contraceptives was generally based on considerations of the wife's health and adjusted to the doctor's recommendations.Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dengan sendirinya menjadi peserta program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana telah menawarkan bermacam-macam alat kontrasepsi, yang boleh dipakai oleh umat Islam ada pula yang tidak boleh. Alat kontrasepsi untuk wanita Islam adalah, IUD, Pil, Obat Suntik, Susuk dan cara-cara tradisional lainnya, sedangkan yang tidak boleh untuk wanita Islam adalah Menstrual Regulation, Abortus, Ligasituba yang mengikat saluran kantong ovum dan tubektomi yakni mengangkat tempat ovum yang disebut dengan sterilisasi. Laki-laki dapat memakai kontap kondom dan vasektomi. Sterilisasi baik untuk laki-laki (Vasektomi) maupun untuk wanita (Tubektomi) menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang) karena mengakibatkan kemandulan yang tetap. Sterilisasi dapat dilakukan jika peserta KB beresiko jika memakai alat kontrasepsi lainnya atau alat kontrasepsi lain itu gagal mengatur kelahiran. Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini ingin mengungkap bagaimana penerapan alat kontrasepsi KB Vasektomi dan Tubektomi oleh aseptor pada komunitas Muslim Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemakaian alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi secara umum didasarkan pada pertimbangan kesehatan istri dan disesuaikan dengan rekomendasi dokter.

METODE HERMENEUTIKA DAN TAFSIR ALQURAN (Analisis Kritis Penggunaan Metode Hermeneutika Terhadap Penafsiran Alquran Kontemporer) Arsal Arsal
Alhurriyah Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The presence of hermeneutics in the realm of interpretation of the Qur`an have sparked pros and cons of opinion among experts / scholars. Scholars who accept this method argue that the classic interpretation methods can no longer respond to the challenges of time, because it needs new methods are relevant. While scholars who refused to believe that this method is not from Islam but from the scientific treasures of the West and has been used to interpret the Bible, and does not appropriate to interpret the Qur'an. This article contains insightful and critical analysis of the use of methods that are considered as a new paradigm in human strategic position as interpreter and its relevance to the socio-cultural dynamics of the Muslim community. This method can be used as an alternative method to interpret the Qur'an in the present context, so it might be the living texts among the Muslim community. Keberadaan Hermeneutik dalam ranah Penafsiran Alquran menimbulkan berbagai silang pendapat di antara pada Ulama, sebagian pro dan sebagian lain dengan tegas menolaknya. Ulama yang mendukung penerapan hermenutika dalam penafsiran Alquran menilai bahwa metode penafsiran klasik sudah tidak responsif terhadap perkembangan zaman dan dibutuhkan metode baru agar tetap relevan. Sedangkan para Ulama yang menolak metode ini berpendapat bahwa metode ini bukanlah tradisi keIslaman melainkan merupakan bagian khazanah ilmu Barat yang sudah dipakai untuk menafsirkan Injil dan tidak pantas untuk menafisrkan Alquran. Tulisan ini mendiskusikan masalah hermeneutic ini dengan mendalam analisa yang tajam tentang penerapan metode yang dianggap sebagai sebuah pandangan baru bagi para penafsir Alquran dan dinilai relevan dengan dinamika sosio-kultural umat Islam. Metode ini dapat menjadi alternatif dalam menafsirkan Alquran dalam konteks kekinian sehingga Alquran dapat menjadi teks yang hidup di tengah masyarakat Muslim.

APLIKASI DEMOKRASI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SEREMPAK DI PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 Asneli Warni
Alhurriyah Vol 2, No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Reformasi dalam sistem politik dan ketatanegaraan dimulai sejak tahun 1998 yakni ditandai jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto dan diganti dengan Presiden B. J Habibie pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Reformasi yang berlanjut dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan demikian terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Reformasi juga ditandai dengan melakukan amandemen UUD 1945 yang menambah struktur kelembagaan Negara. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius sesudah gagasan reformasi adalah pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Proses pemilukada langsung, sebagai bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia memang tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Upaya pemerintah dalam menyelamatkan pemilukada, mulai dari tingkat lokal hingga implikasinya di tingkat nasional juga terus dilakukan namun lepas dari permasalahan pemilukada, harusnya pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada), baik itu Gubernur, Bupati, atau Walikota, sadar akan kehendak pemilukada itu sendiri. Memilih kepala daerah yang berkualitas yang menentukan arah pembangunan berikutnya. Dalam pelaksanaan pemilukada serempak di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat ini tidak sepenuhnya terlaksana dengan lancar sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang banyak terdapat penghalang dalam pelaksanaannya.

KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN AGUNAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH Vendra Irawan
Alhurriyah Vol 4, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

AbstractThe purpose of this research is to examine the position of collateral in the mudharabah financing contract in Islamic banking. The type of research used is normative research with a statute approach and a conceptual approach. The sources of legal material in this study are from primary legal material and secondary legal material. The results of the analysis of this study are that the collateral position in the mudharabah contract in Islamic banking is different from the position of collateral in conventional banking, collateral in conventional banking functions as guarantor of the debts that occur between creditors and debtors. While the function of collateral in the mudharabah agreement on Islamic banking is to ensure the implementation of the mudharabah agreement in accordance with the agreement made in the beginning of the agreement between capital owners and business manager. So, the purpose of collateral in mudharabah contract is to avoid bad moral of business manager and not to return the investment value if there is a loss due to business risk factors.Keywords: Position; Collateral; Mudharabah; Islamic BankAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan agunan dalam akad pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil analisis dari penelitian ini adalah kedudukan agunan pada akad mudharabah di perbankan syariah berbeda dengan kedudukan agunan pada perbankan konvensional, agunan pada perbankan konvensional berfungsi sebagai penjamin atas utang-piutang yang terjadi antara kreditur dengan debitur. Sedangkan fungsi agunan dalam akad mudharabah pada perbankan syariah adalah untuk menjamin terlaksananya akad mudharabah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian antara shahib al-maal dengan mudharib. Jadi, tujuan agunan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral jelek mudharib dan bukan untuk mengembalikan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.Kata kunci: Kedudukan; Agunan; Mudharabah; Bank Syariah

Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law) Moh. Yasir; Joko Widodo; Ali Ashar
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The Indonesian state, although the country is not an Islamic state, but in terms of Islamic legal values, both partially and completely, which are the substantive norms in various laws and regulations in Indonesia, such as the Marriage Law, Waqf Law, Hajj Law, Banking Law (both Law No. /1998 as well as Law 21/2008). The Islamic criminal law that has been implemented is in the Province of Aceh Darus Salam, which is only a small part. This study aims to determine the description of Islamic law, Islamic criminal law, and to determine the purpose of Islamic law and Indonesian criminal law. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The results of the study indicate that Islamic law is a set of regulations based on the revelation of Allah and the sunnah of His Messenger regarding the behavior of the mukallaf human which is recognized and believed to be valid and binding for all Muslims who are Muslims with legal sources or arguments originating from the Qur'an, Sunnah Prophet, and Ra'yu/ Ijtihad. While Islamic criminal law is the law that regulates crime and its sanctions, with the aim of preserving human life in their religion, themselves, their minds, their assets, their honor and the relationship between the perpetrators of crimes, victims and society. Islamic law itself aims to realize or realize and maintain the benefit of humans in this life (world) in order to obtain happiness in this world and in the hereafter. Meanwhile, Indonesian criminal law aims to prevent crimes and violations of the law and provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts.Negara Indonesia walaupun negaranya bukan bentuk negara Islam , namun secara nilai-nilai hukum islam baik sebagian maupun seluruhnya yang menjadi norma substantif dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti hal UU perkawinan, UU Wakaf, UU Haji, UU Perbankan (baik UU No 10/1998 maupun UU 21/2008). Adapun hukum pidana Islam yang sudah menerapkan adalah di Provinsi Aceh Darus Salam yang baru sebagian kecil saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hukum Islam, hukum pidana Islam, dan untuk mengetahui tujuan hukum Islam serta hukum pidana Indonesia. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya mengenai perilaku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini sah dan mengikat bagi seluruh umat Islam yang beragama Islam dengan sumber atau dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi. , dan Ra'yu/ Ijtihad. Sedangkan hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksinya, dengan tujuan untuk memelihara kehidupan manusia dalam agamanya, dirinya, akalnya, hartanya, kehormatannya dan hubungan antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. . Hukum Islam sendiri bertujuan untuk mewujudkan atau mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan (dunia) ini agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan hukum pidana Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

REDEFENISI KONSEP PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Kompromi Pemikiran Islam Progresif dengan Ijtihad Ibn Hazm) Maizul Imran
Alhurriyah Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Renewal of Islamic thought could not be done, if the hesitant and stiff attitude of thinking still exist on the scholars and Muslims. In contrast, progressive and dynamic attitude is very important, but caution remains a necessity. Moreover, reformation efforts demanded the authorities to be open minded in creating new law and freely performing istinbath and istidlāl in representing the substantive meaning of syara'. Studies on the progressive dimension of Islam is now starting to promoted flarely with two basic consciousness: 1) as a positive response to the world pressures that seen Islam as a religion that always slow respond to the pace of the times so that there are very strong boundary between the Islamic world and the western world. 2) as a strategy to fight extreme thoughts which always blamed on Islam with the empowerment of progressive elements in the Muslim community and bridge the gap between the Islamic world and the western world. These two things become the urgency of scientific study and progressive dissemination of Islam. Ibn Hazm (4th century H) thought which is textual turned out to provide great opportunities and high motivation to carry the issues of modernity. Despite a lot of criticism and negative judge of Ibn Hazm ijtihad because of the political, social and culture influence in his time, some even claim that fiqh Zhāhiriyyah often can not adapt to the times. it was found the thought that can be compromised to meet the needs of modernity in an effort to redefine the concept of Islamic marriage in Indonesia.

HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI TERTUA DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF GENDER (STUDI DI TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN) Habib Ismail; Hasyim Asy'ari; Agus Setiawan
Alhurriyah Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The existing Lampung Indigenous Peoples Pepadun in Tigeneneng sub-district, Kab. Pesawaran, adheres to a patrilneal kinship system. This means that the oldest son is an absolute heir in the implementation and management of inheritance with the highest customary title, namely balancing. Whereas for the female heirs, they were not given the right of authority in management, because in the adat of Lampung Province the daughters were considered unable to manage inheritance and daughters when they were married, so they would change their customary titles and would follow their husbands. This type of research is a field using a qualitative approach by analyzing data inductively. The result of this research is that the system applied in the distribution of inheritance rights to the eldest child in the Lampung tribal community, is clearly very contrary to the principle of gender equality and justice. Juridically normative equality and gender justice have been regulated in Islamic Law and International Convention (CEDAW). Even though juridically, girls have the same rights as boys in managing inheritance left by both parents.

Persecutory and Defamation as Barriers to Inheritance (Review of Maqāṣid Shari'ah in a Compilation of Islamic Law) Wardatun Nabilah; Deri Rizal; Arifki Budia Warman
Alhurriyah Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

A Compilation of islamic law “Kompilasi Hukum Islam”, which was ratified through Presidential Instruction (or now decree) No. 1 of 1991, is a modern codification of Islamic individual and family law that becomes the standard of judges' reference in resolving cases in religious courts. One of the critical parts of KHI is inheritance, which is the main focus of this paper. The article on inheritance in KHI is interesting for further review because it has a different legal provision to fiqh or qanun. Through the study of libraries with a philosophical approach, this paper intends to analyze the provisions that become a barrier to inheritance from the perspective of Maqāṣid al-Sharia. This study shows that the obstacles to obtaining inheritance for reasons of persecution and slander, as mentioned in article 173 KHI, are some barriers to one obtaining inheritance that are not discussed as a barrier to inheritance in the classic fiqh book of severe persecution and slander. Through literature research, it is understood that the decree of persecution and slander is a barrier to inheritance in line with the Maqāṣid al-Sharia, namely to protect the soul (hifz al-nafsi), then guard the property (hifz al-māl) and further maintain self-respect (hifz al-'Ird) Thus. However, severe persecution and slander are not listed in classical Islamic jurisprudence as a barrier to inheritance. With the study of Maqāṣid al-Sharia, these two things are very appropriate to be applied in the rule of inheritance law, especially in Indonesia, so that these two acts cause very much harm to the victim (heir). “Kompilasi Hukum Islam”, yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, merupakan kodifikasi modern hukum perseorangan dan keluarga Islam yang menjadi standar rujukan para hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Salah satu bagian penting KHI adalah kewarisan, yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Pasal tentang waris dalam KHI menarik dikaji lebih lanjut karena memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan fiqh atau qanun. Melalui studi pustaka dengan pendekatan filosofis, tulisan ini bermaksud menganalisis ketentuan yang menjadi penghalang warisan dari perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa halangan mendapatkan warisan karena alasan penganiayaan dan fitnah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 173 KHI terdapat beberapa penghalang seseorang mendapatkan hak waris yang tidak dibahas sebagai penghalang kewarisan dalam kitab fiqh klasik yaitu penganiayaan berat dan fitnah. Melalui penelitian kepustakaan, dipahami bahwa ketetapan penganiayaan dan memfitnah sebagai penghalang kewarisan sejalan dengan Maqāṣid al-Syarī’ah yakni yakni untuk menjaga jiwa (hifẓal-nafsi), kemudian menjaga harta (hifẓal-māl) dan selanjutnya menjaga kehormatan diri (hifẓ al-‘Irḍ) Maka, sekalipun penganiayaan berat dan fitnah tidak tercantum dalam fiqh klasik sebagai penghalang kewarisan, namun dengan kajian Maqāṣid Syarī’ah, kedua hal ini sangat pantas diterapkan dalam aturan hukum waris, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dua perbuatan ini menyebabkan sangat banyak mudarat kepada korban (pewaris).

PERLINDUNGAN SAKSI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Aris Irawan
Alhurriyah Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Indonesia should optimize the criminal law policy about witness protection especially in eradication of corruption as criminal cases. Giving witness of corruption cases a maximum protection could be an alternative instrument in corruption eradication in Indonesia. It because the witness testimony is an important evidence to unveil the clarity of the case and to prove the criminal act that was done by subject. While the officers (of law enforcement) hard to reveal the well planned criminal act. Witnesses mostly are unwilling to denounce a criminal corruption act because of threats, intimidation, and criminalization that they receive from the subjects and their companions. It will be a good chance to protect the witnesses, as Whistleblower or Justice collaborator, as an effort to disclose the criminal corruption case in Indonesia while giving maximum protection only for subjects like what occur till today. Optimalisasi kebijakan hukum pidana tentang perlindungan saksi di Indonesia khusus dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebuah gagasan yang harus segera diwujudkan, karena memaksimalkan perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai instrument alternatif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara itu penegak hukum kesulitan untuk mengungkap sebuah kasus korupsi yang biasanya sangat terencana secara sistemik. Biasanya saksi dan/atau pelapor enggan untuk melaporkan sebuah kasus korupsi, karena adanya ancaman, intimidasi dan kriminalisasi terhadap terhadap dirinya dari pihak-pihak tertentu. Ada peluang dengan mengoptimalkan perlindungan saksi baik itu sebagai pelapor (Whistleblower) maupun saksi pelaku yang berkerjasama (Justice collaborator), akan dapat pula mengoptimalkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku semata.

Page 2 of 41 | Total Record : 410

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 10 No 1 (2025): June 2025 Vol 9 No 2 (2024): December 2024 Vol 9 No 1 (2024): June 2024 Vol 8 No 2 (2023): December 2023 Vol 8 No 1 (2023): June 2023 Vol 8, No 1 (2023): June 2023 Vol 7, No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7 No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022 Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022 Vol 6 No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021 Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021 Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 5 No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Firdaus Annas

Contact Email
firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Phone
+6285274444040

Journal Mail Official
humanisma.uinbukittinggi@gmail.com

Editorial Address
Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871

Location
Kab. agam,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Firdaus Annas

Contact Email firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Phone +6285274444040

Journal Mail Official humanisma.uinbukittinggi@gmail.com

Editorial Address Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871

Location Kab. agam, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Firdaus Annas

Contact Email
firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Phone
+6285274444040

Journal Mail Official
humanisma.uinbukittinggi@gmail.com

Editorial Address
Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871

Location
Kab. agam,

Sumatera barat

INDONESIA