cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Arif Rakhman
Contact Email
agusarifrakhman@gmail.com
Phone
+6285330686593
Journal Mail Official
journal.ifpi@gmail.com
Editorial Address
Gedung LKPP Lt 8 Jl Rasuna Said Komp. Rasuna Epicentrum Lot 11B Jaksel 12870, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa
Published by Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia
ISSN : -     EISSN : 28289153     DOI : 10.55961
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa merupakan media publikasi ilmiah yang terbit dua kali dalam setahun, periode pertama terbit di Bulan April dan Oktober. JPBJ merupakan media Publikasi online yang dikelola oleh Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Konsekuensi Kekeliruan Penempatan Persyaratan Tender dan Persyaratan Kontrak Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Permata, Bintang Puwan
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i2.54

Abstract

Kekeliruan penempatan persyaratan kontrak dalam dokumen tender telah menjadi isu krusial dalam proses pengadaan barang/jasa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi dari kesalahan tersebut terhadap efisiensi, kompetisi, dan risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa. Artikel ini merupakan tulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder yang selanjutnya diteliti dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sering kali persyaratan yang seharusnya hanya berlaku pada tahap pelaksanaan kontrak, seperti jaminan pelaksanaan dan surat dukungan, secara keliru dicantumkan sebagai persyaratan tender. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses seleksi, berkurangnya kompetisi, serta meningkatnya risiko sengketa hukum. Penyedia yang sebenarnya memenuhi kualifikasi teknis sering kali gagal lolos seleksi akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan kontrak pada tahap tender. Artikel ini juga menemukan bahwa pemisahan yang jelas antara persyaratan tender dan persyaratan kontrak dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pengadaan, serta mengurangi risiko hukum di masa mendatang. Dengan demikian, pemisahan yang tepat di antara kedua jenis persyaratan ini sangat penting untuk menjaga kompetisi yang sehat, mengoptimalkan waktu pelaksanaan, dan memastikan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.
Strategi Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta Wahyu Riyanto; Irvan Satria Priambodo
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i2.55

Abstract

Berdasarkan Peraturan Presiden 16/2018 jo 12/2021 Pasal 66 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri (PDN). Sejalan dengan hal tersebut, capaian realisasi PDN Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2022, 2023, dan Januari - September 2024 masih jauh dari target komitmen PDN dan target minimal Pemerintah, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis penyerapan PDN, mengidentifikasi kendala yang terjadi, dan menentukan strategi pemenuhan komitmen PDN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis secara langsung data realisasi PDN didukung penelitian lanjutan melalui kuisioner untuk menentukan kendala utama serta rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa realisasi PDN tahun 2022, 2023, Januari - September 2024 terhadap Komitmen PDN secara berturut-turut sebesar 28,59%, 51,13%, 53,15% yang mana tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 60,36%, 76,34%, 69,24%, sedangkan realisasi PDN terhadap nilai anggaran belanja barang/jasa hanya sebesar 17,26%, 39,03%, 36,80% sehingga masih dibawah batas minimal yang dipersyaratkan yaitu 40%. Berdasarkan hasil pengolahan kuisioner diketahui bahwa kendala pemenuhan komitmen PDN disebabkan oleh: 1) ketidaktahuan OPD terkait pengalokasian anggaran paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa menggunakan produk UMKM dari hasil PDN dan pengurangan produk impor; 2) masih minimnya pemahaman regulasi terkait PDN pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa; serta 3) masih kurangnya pemahaman pelaporan realisasi e-kontrak. Mengacu pada kendala tersebut yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan hipotesis penelitian dan dilakukan analisis lanjutan secara statistika menggunakan SPSS diperoleh strategi pemenuhan komitmen PDN yaitu melalui upaya peningkatan pemahaman PDN bagi seluruh pelaku pengadaan, pendampingan oleh BPBJ, serta monitoring dan evaluasi Tim P3DN.
Peran Kebijakan TKDN dalam Akselerasi Transisi Energi Melalui Pengembangan Modul Surya di Indonesia Tasliman, Michael Timothy; Adicahya, Sarjuni; Wijaya, Saifuddin
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i2.57

Abstract

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia berperan penting dalam mendorong penggunaan produk lokal, termasuk modul surya dalam sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan TKDN terhadap inflasi, ketenagakerjaan, dan investasi, serta perannya dalam mempercepat transisi energi melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Metodologi yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan TKDN dapat mendorong peningkatan produksi modul surya dalam negeri, yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada produk impor. Meskipun demikian, tantangan terkait kualitas dan biaya produksi modul surya lokal masih perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing di pasar. Kebijakan ini juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di sektor industri modul surya, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks investasi, kebijakan TKDN diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di industri modul surya, tetapi insentif yang lebih menarik diperlukan agar investasi dapat terealisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi yang lebih baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk membangun ekosistem yang mendukung pengembangan modul surya lokal, sehingga berkontribusi pada pencapaian target bauran energi terbarukan yang berkelanjutan.
Potensi Efisiensi Pengadaan Kertas HVS Melalui Strategi Konsolidasi Katalog Elektronik di Pemerintah Kota Pekanbaru Gustinurrohim, Muhammad Fakhri
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2025
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v4i1.59

Abstract

Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dengan menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money), salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah konsolidasi katalog elektronik. Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah daerah mulai menerapkan strategi konsolidasi pengadaan kertas HVS melalui katalog elektronik untuk Tahun Anggaran 2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar nilai potensi efisiensi pengadaan kertas HVS melalui strategi konsolidasi katalog elektronik di Pemerintah Kota Pekanbaru. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif, dengan analisis data statistik deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data harga satuan kertas HVS dengan spesifikasi ukuran dan gramatur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan konsolidasi. Perhitungan nilai potensi efisiensi dilakukan terhadap Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 dan terhadap harga transaksi katalog elektronik di Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan kertas HVS melalui strategi konsolidasi katalog elektronik di Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki potensi efisiensi untuk Tahun Anggaran 2025. Nilai potensi efisiensi terhadap Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025 adalah rata-rata sebesar 28,44%, sedangkan nilai potensi efisiensi terhadap transaksi katalog elektronik Tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 28.70%. Potensi efisiensi terendah terdapat pada kertas HVS F4-80 gsm dengan nilai 19.87% terhadap transaksi katalog elektronik Tahun 2024, dan potensi efisiensi tertinggi terdapat pada kertas HVS A4-75 gsm dengan nilai 37.70% terhadap transaksi katalog elektronik Tahun 2024.
Analisis Jalur Kritis Pada Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Paket 1 Pekerjaan Konservasi Pantai Candidasa Pinjaman JICA Damayanti, Desak Putu; Ciptadi, Rian; Sandra, Deby
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2025
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v4i1.60

Abstract

The procurement of international construction services is the process of procurement of goods and/or services that have high complexity. This paper aims to explored the experience of the 58 Selection Working Group of the Construction Services Selection Implementation Center (BP2JK) for the Bali Region in facing critical path in the process of procurement of international construction services which is funded from Japan's official development assistance (ODA). This study can be categorized as a qualitative-evaluative study. The data analysis carried out is a simple correlation analysis, to see the relationship between the stages of construction service procurement and the duration of the implementation of construction service procurement. The stages of procurement of construction services that result in an extension of time can be used as one of the indicators of critical stages, which need to be anticipated in the future. The critical point in the process of procurement of international construction services can be very different from the process of procurement of goods and/or services sourced from the Indonesian Local Budget financing. The results of the analysis of the critical path show that the critical point of the construction service procurement process in this study occurs in the process of clarification, review, and approval from JICA. The complexity of the work and the competence of the Working Group are the main indicators that can have a negative or positive effect on the smooth process of procurement of construction services. This paper is expected to be one of the references related to the process of procuring international construction services sourced from ODA Loan Japan. Keywords: ODA Loan JICA, critical route, procurement of international construction services
Katalog Elektronik Versi 6: Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Dwijayanti, Mita
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2025
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v4i1.61

Abstract

Katalog Elektronik Versi 6 merupakan inovasi terbaru dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait implementasi Katalog Elektronik Versi 6, dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian sistem ini dengan kerangka hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi konflik hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 secara substansial telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, beberapa tantangan hukum masih ditemukan, terutama terkait perlindungan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan hukum sebagai langkah strategis untuk memastikan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Strategi Optimalisasi Swakelola Tipe 4 dalam Pengembangan Sarana dan Prasana Pendidikan Islam di Kabupaten Gayo Lues Rizal, Fahrul
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2025
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v4i1.62

Abstract

Abstract Swakelola Tipe 4 is a method for government procurement involving community groups in project implementation. In Gayo Lues Regency, this strategy is utilized for developing Islamic education facilities, such as Dayah, Pesantren, and Balai Pengajian. This article aims to analyze the optimization strategies for Swakelola Tipe 4 in the development of Islamic education facilities in Gayo Lues Regency. Methods used include problem cause analysis with the Ishikawa Diagram and SWOT analysis. The results indicate several challenges, including limited technical and managerial skills within community groups, suboptimal procedures, and minimal local government support. However, there are opportunities to improve capacity through training, regulatory support, and collaboration. The article concludes that optimization strategies can be achieved through capacity building, stringent oversight, and partnerships to ensure the successful implementation of Swakelola Tipe 4. Abstrak Swakelola tipe 4 merupakan metode pengadaan barang/jasa pemerintah yang melibatkan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Di Kabupaten Gayo Lues, strategi ini digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan Islam, seperti Dayah, Pesantren, dan Balai Pengajian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi swakelola tipe 4 dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam di Kabupaten Gayo Lues. Metode yang digunakan meliputi analisis penyebab masalah dengan Diagram Ishikawa dan analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan swakelola tipe 4, termasuk keterbatasan keterampilan teknis dan manajerial kelompok masyarakat, prosedur yang kurang optimal, dan dukungan yang minim dari pemerintah setempat. Namun, terdapat pula peluang untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, dukungan regulasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, pengawasan yang lebih ketat, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan swakelola tipe 4.
Menakar Dampak Pagu Swakelola Infrastruktur Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Aceh: Studi Empiris di 12 Kabupaten/Kota Fahrul Rizal
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2025
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v4i1.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pagu swakelola infrastruktur terhadap penurunan tingkat pertumbuhan penduduk miskin di Provinsi Aceh. Data yang digunakan mencakup perubahan persentase pagu swakelola terhadap PDRB sektor konstruksi dan persentase tingkat pertumbuhan penduduk miskin antara tahun 2021 hingga 2023 di 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Setelah tabulasi, hanya 12 Kabupaten/Kota yang menunjukkan keselarasan hubungan antara peningkatan pagu swakelola dan penurunan tingkat kemiskinan. Pagu swakelola infrastruktur ini ditata laksanakan dengan pola swakelola tipe 3 dan 4, dan data diperoleh dari SiRUP LKPP. Data pertumbuhan ekonomi (PDRB) sektor konstruksi dan jumlah penduduk miskin diperoleh dari publikasi BPS Aceh. Hasil regresi menunjukkan hubungan negatif signifikan antara peningkatan pagu swakelola infrastruktur dan penurunan tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar -0,313645 (t-rasio=−3,272, p-value=0,0084). Nilai R-squared sebesar 0,517112 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi data sebesar 51,71%. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui peningkatan pagu swakelola infrastruktur.

Page 4 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2022