cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismail Koto
Contact Email
jurnalpencerahbangsa@gmail.com
Phone
+6281262102097
Journal Mail Official
jurnalpencerahbangsa@gmail.com
Editorial Address
Jalan Pembangunan I No. 45 , Medan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Pencerah Bangsa
Published by Media Pencerahan Bangsa
ISSN : 29617359     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
(JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) terbit pada bulan Januari dan Juli dalam setahun. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) bertujuan untuk menyebarluaskan informasi hasil karya tulis ilmiah kepada akademisi dan praktisi yang menaruh minat pada bidang Hukum Sosial dan Ekonomi. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) menerima kiriman artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Penentuan artikel yang dimuat dilakukan melalui proses blind review oleh tim editor dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: terpenuhinya persyararatan baku untuk publikasi jurnal ilmiah dan kontribusi artikel terhadap perkembangan profesi, Hukum Sosial dan Ekonomi Editor bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif terhadap artikel yang akan dimuat dan (jika dipandang perlu) dan menyampaikan hasil evaluasi artikel kepada penulis. Artikel yang diusulkan untuk dimuat pada jurnal disarankan untuk mengikuti pedoman penulisan artikel yang dibuat oleh Editor.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
Penerapan Sanksi Pidana Bersyarat Pada Kasus Pidana Pemilihan Umum Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 170/PID.SUS/2019/PN-BNA dan Nomor: 171/PID.SUS/2019/PN-BNA) Yudi Syahrudin; Madiasa Ablisar; Mirza Nasution; Jelly Leviza
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindak pidana dalam pemilu sebenarnya tertuang dalam KUHP yang tertuang dalam Bab IV Kitab Kedua KUHP yaitu tentang “kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak negara”. Hukuman bersyarat bagi tindak pidana pemilu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun hakim dalam beberapa kasus tindak pidana pemilu menggunakan hukuman bersyarat untuk menghukum terdakwa tindak pidana pemilu. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan, penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pemilu dengan sanksi pidana bersyarat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder bahan hukum yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum. tersier yaitu dengan menganalisisnya menggunakan metode kualitatif untuk dapat menarik kesimpulan secara deduktif. Penjatuhan sanksi pidana bersyarat tidak ada dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, melainkan diatur dalam KUHP Pasal 14a. Majelis Hakim dalam memberikan putusan atas perkara tindak pidana pemilu Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN. BNA dan putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN. BNA menerapkan hukuman bersyarat terhadap kedua terdakwa.
Analisis Terhadap Hubungan Antara Perusahaan Induk Dengan Anak Perusahaan (Studi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan PT. Pamina Adolina) Sofwan Tambunan; Syafruddin Kalo; Sunarmi Sumanrmi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation of legal relations between the holding company and its subsidiaries in limited liability company law in Indonesia still uses the principle of a single company, but in reality the economic activities carried out by the subsidiary and the holding company are synergistic activities. This research discusses legal issues between the holding company and its subsidiaries, namely how is the legal construction of group company arrangements in Indonesia, what are the responsibilities of the holding company as the majority shareholder in a subsidiary company, what are the responsibilities of PTPN IV (Persero) as the holding company of the majority shareholder in PT . Pamina Adolina as a subsidiary.This is a normative juridical research that is descriptive analytical. Sources of data come from primary, secondary and tertiary data collected by library research. Analysis of the data is carried out using a qualitative analysis with a deductive approach. The research results explain that the legal construction of group company arrangements in Indonesia based on Law No. 40 of 2007 still maintains juridical recognition of the legal entity status of the holding company and its subsidiaries as independent legal subjects, even though there is a link between holding company and its subsidiaries. Based on this approach, the regulatory framework for group companies in Indonesia uses a single company approach
Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.375/PID.SUS/2021/PN BNJ) Lidya Ruth Panjaitan; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Marlina Marlina
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal acts of fraud in the management of online arisan (rotating savings) in their handling have caused many polemics or legal issues. Which limitation, it is necessary to have clarity regarding the concept of default which is the realm of civil law and fraud which is the realm of criminal law. To examine more deeply the regulation of criminal acts of online arisan fraud and proof of criminal offence of online arisan fraud according to Indonesian laws and regulations, as well as the judge’s legal considerations in ruling number 375/Pid.Sus/2021/PN Bnj against criminal acts of online arisan fraud. The research uses a normative juridical approach method, namely doctrinal legal research that refers to legal norms, which are statutory laws in Indonesia, so this research emphasizes secondary material sources, both in the form of regulations and theories law. Based on the research results, the regulation of criminal acts of fraud in online gatherings according to Indonesian laws and regulations is regulated in Article 28 paragraph (1) jo. Article 45 A paragraph (1) Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Perbandingan Penerapan Criminal Based Dan Non Criminal Based Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Syahron Hasibuan; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; M.Eka Putra
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan Kejaksaan Agung untuk menyidik tindak pidana tertentu diatur dalam beberapa undang-undang. Salah satu kewenangan tersebut adalah mengejar korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.Permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana pengaturan kewenangan Jaksa Penutut Umum dalam upaya mengejar korporasi pelaku tindak pidana korupsi? Bagaimana Perbandingan Penerapan Criminal Based Dan Non Criminal Based Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengejar Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? Apa yang menjadi hambatan Penerapan Criminal Based Dan Non Criminal Based Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengejar Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah library research (penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:Pengaturan kewenangan Jaksa Penutut Umum dalam upaya mengejar korporasi pelaku tindak pidana korupsi oleh lembaga kejaksaan didasarkan pada ketentuan Pasal 30 (1) (d)  UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan.. Penerapan Criminal Based lebih berhasil dalam mengejar korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dibandingkan dengan non criminal based oleh Jaksa Penuntut Umum. Hambatan Penerapan Criminal Based Dan Non Criminal Based Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengejar Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyrakat dan kebudayaan
Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi, Putusan Pengadilan Negeri No. 26/Pid.SUS-TPK/2021/PN.Kdi) James Kristian Laoli; Madiasa Ablisar; Edi Yunara; Mirza Nasution
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran desa, menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pid.SUS-TPK/2021/PN.Kdi. Serta metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.Korupsi anggaran desa terkait pada kebijakan pengelolaan anggaran desa yang menerapkan asas yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebijakan hukum tersebut merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat. Pelaku tindak pidana korupsi anggaran desa dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara tidak dapat dipisahkan pada rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbicara mengenai pertanggungajwaban pidana pelaku korupsi anggaran desa maka  terkait dengan pertanggungjawaban jabatan sebagai penyelenggara pemerintah desa merujuk pada pasal 1 undang-undang no 31 tahun 1999  sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat yang menjadi subjek undang-undang tersebut adalah, korporasi, Pegawai Negeri Sipil dan orang  perseorangan dimana pertanggunggjawaban pribadi melahirkan pertanggunggjawaban pidana
Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN.Tjb) Nurul Ayu Rezeki; Hasim Purba; M Ekaputra; Vita Cita Emia Tarigan
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis research is entitled "Authorities of the Prosecutor as a State Lawyer in Efforts to Recover State Financial Losses (Decision Study Number: 25/Pdt.G/2020/PN.Tjb). The research method used is normative and empirical legal research methods. This research is explorative, descriptive and prescriptive. The results of the study show that the Authority of the State Attorney's Prosecutor based on Article 33 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is as a state representative to file a lawsuit against the heirs of a corruption suspect who has died. In the aquo case, it has actually been found that losses to state finances are basically restitution of state financial losses to be prioritized and expedited. The amount of state financial losses can be calculated based on the findings of the competent authority or the appointed public accountant, you do not have to force the calculation of state financial losses from the Supreme Audit Agency so that the principle of justice is fast, cheap and low cost is created
Kedudukan Bukti Elektronik Untuk Membangun Keyakinnan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Umum (Studi kasus perkara pembunuhan berencana atas Nama Jessica Kumala Wongso) Kuo Bratakusuma; Alvi Syahrin; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judge in the decision of the Central Jakarta District Court No. 777/Pid.B/ 2016/PN.JKT.PST in conjunction with the Jakarta High Court Decision No. 393/PID/2016/PT.DKI jo the Supreme Court Decision No. 498 K/PID/2017 believes that the death of the victim of a crime is based on poison that enters his body through coffee. This is based on evidence presented in court, including CCTV. This research is a normative and descriptive analytical study that describes and analyzes a phenomenon related to the Position of Electronic Evidence to Build Judges' Conviction in General Crime Cases (Case Study of Planned Murder Cases on behalf of Jessica Kumala Wongso). The results of the study, the legal rules for electronic evidence in criminal procedural law in Indonesia are not contained or included in the Criminal Procedure Code, but are contained in several regulations that regulate specific crimes, namely: Article 5 of Law No. 11 of 2008, Article 41 of Law no. 36 of 1999, Article 26 A of Law no. 20 of 2001, Article 44 paragraph (2) of Law No. 30 of 2002, Article 27 of Law no. 15 of 2003, Article 29 of Law no. 21 of 2007, Article 24 of Law no. 44 of 2008, Article 96 letter f of Law no. 32 of 2009, Article 86 paragraph (2) of Law no. 35 of 2009, Article 73 letter b of Law No. 8 of 2010 and Article 38 of Law no. 9 of 2013
Analisis Kompetensi PPNS Perikanan Dalam Pemberantasan Illegal fishing Di WPPNRI 571 Dan Implikasi Hukum Kompetensinya Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Denggan Muhammad Ilmi; Suhaidi Suhaidi; M Ekaputra; Jelly Leviza
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam siaran pers Nomor: SP.7I5/SJ.5 1/2021 mengatakan WPPNRI 571 merupakan wilayah yang sering terjadi illegal fishing, dimana pada tahun 2021 mempunyai tingkat kerawanan kedua setelah WPPNRI 711. Parahnya lagi, stok ikan di WPPNRI 571 sangat sedikit yakni 591.138 ton yang merupakan wilayah terkecil kedua setelah WPPNRI 717 dengan stok ikan sebanyak 424.703 ton. Pemberlakuan hukum pidana telah berfungsi dalam pemberantasan illegal fishing dimana penegakan hukum selalu berhadapan dengan komponen sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selain komponen di atas, terdapat komponen khusus lainnya yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang juga berwenang melakukan penyidikan apabila terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dan sumber datanya adalah data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan (library Research) dan penelitian lapangan (field study). Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian antara lain: Penyidikan oleh PPNS Perikanan terhadap illegal fishing di WPPNRIS 71 periode tahun 2018 hingga tahun 2022 lebih banyak dilakukan terhadap kapal ikan asing dibandingkan dengan kapal ikan Indonesia (KH) karena KH lebih sering menggunakan diskresi berupa tidak selalu melakukan eminalisasi pidana. pengusutan tindak pidana Illegal fishing yang dilakukan oleh PPNS Perikanan yang menangani kasus di WPPNRI 571 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, terdapat implikasi hukum terhadap kompetensi PPNS Perikanan yang mana dalam rezim UU Perikanan semua praktik illegal fishing dikenakan sanksi pidana, sedangkan pada UU Cipta Kerja terdapat sanksi administratif yang bukan merupakan kompetensi PPNS Perikanan
Analisis Yuridis Debitor Yang Meninggal Dunia Tidak Mendapatkan Klaim Asuransi Terkait Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Kredit Belum Lunas (Studi Putusan No. 424 K/PDT/2012) Sugeharto Imam Wibowo; Hasim Purba; Edy Ikhsan; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) dinyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan disebutkan secara lebih tegas bahwa hutang itu berkaitan dengan perjanjian hutang piutang, hal tersebut dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriftif analisis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui library research, yang didapatkan melalui studi dokumen. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang khusus. Pertimbangan lain karena sertifikat Hak Tanggungan mempunyai titel eksekutorial, dan yang lebih penting adalah Hak Tanggungan telah diatur dalam undang-undang, serta harga dari tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan cenderung terus meningkat. Terutama kelebihan Hak Tanggungan dibandingkan Hak Jaminan Kebendaan lainnya, kreditor pemegang jaminan memiliki hak istimewa, yakni droit de suit, droit de preference dan dalam kepailitan sebagai kreditur separatis. Dalam pembuatan kredit bank menunjuk asuransi jiwa untuk menghindarkan kredit macet pada debitor yang meninggal dunia maka dibuatlah asuransi jiwa.
Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 69 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Hal Penenggelaman Kapal Tanpa Putusan Pengadilan Alvonso Manihuruk; Alvi Syahrin; Suhaidi Suhaidi; Mahmul Siregar
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat potensi ketidakharmonisan atau inkonsistensi dalam kaidah hukum yang terdapat dalam UU No. 45/2009. Pada satu sisi, ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 diksi “dapat” membolehkan penenggelaman kapal asing dengan dasar bukti permulaan yang cukup, atau dengan kata lain tidak memerlukan putusan pengadilan perikanan terlebih dahulu. Namun pada sisi lain, terdapat ketentuan Pasal 76 A dan pasal 76 C UU UU 45/2009 yang mengatur bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua Pengadilan Negeri. Ketidakharmonisan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam substansi pengaturan dan penegakan hukum terhadap perbuatan illegal fishing berdasarkan UU 45/2009 dengan peraturan hukum terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan eksekusi penenggelaman kapal tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada Penyidik Perikanan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan dan lebih lanjut harus memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan Perdirjen 11/2014. Tindakan pembakaran atau penenggelaman kapal asing tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menyelamatkan awak kapal dan tanpa adanya hukuman badan bagi para awak kapal sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Dengan adanya alasan/dasar pelaksanaan penenggelaman kapal, proses penenggelaman kapal, serta perlindungan terhadap awak kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait maka pembakaran atau penenggelaman kapal asing sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 merupakan tindakan yang patut dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan tindak pidana perikanan di Indonesia

Page 5 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2024): JPB Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni Vol 2, No 1 (2023): Januari - Juni Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember Vol 1, No 2 (2022): Januari - Juni Vol 1, No 1 (2021): Juli - Desember