cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismail Koto
Contact Email
jurnalpencerahbangsa@gmail.com
Phone
+6281262102097
Journal Mail Official
jurnalpencerahbangsa@gmail.com
Editorial Address
Jalan Pembangunan I No. 45 , Medan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Pencerah Bangsa
Published by Media Pencerahan Bangsa
ISSN : 29617359     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
(JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) terbit pada bulan Januari dan Juli dalam setahun. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) bertujuan untuk menyebarluaskan informasi hasil karya tulis ilmiah kepada akademisi dan praktisi yang menaruh minat pada bidang Hukum Sosial dan Ekonomi. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) menerima kiriman artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Penentuan artikel yang dimuat dilakukan melalui proses blind review oleh tim editor dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: terpenuhinya persyararatan baku untuk publikasi jurnal ilmiah dan kontribusi artikel terhadap perkembangan profesi, Hukum Sosial dan Ekonomi Editor bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif terhadap artikel yang akan dimuat dan (jika dipandang perlu) dan menyampaikan hasil evaluasi artikel kepada penulis. Artikel yang diusulkan untuk dimuat pada jurnal disarankan untuk mengikuti pedoman penulisan artikel yang dibuat oleh Editor.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis Hukum Mengenai Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofreniaparanoid (Studi Putusan Nomor 288/PID.B/2020/PN PMS) Willyam Siahaan; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina; M Ekaputra
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to know and analyze about criminal liability of criminals with schizophrenia within Decision of Pematang Siantar District Court Number: 288/PID.B/2020/PN PMS. Next The panel of judges considers is with description defendant and description witnesses as well as tool proof submitted letter  by prosecutor Prosecutor General and with existence goods proof results inspection local , whether defendant could to blame or no . As is known in case this is the judge for rule out tool proof description witness and tool proof description expert . So that defendant Suheri Sihombing declared guilty on act criminal The murder he did to victim Vecky Erwanto Damanik . Writing this use method writing normative based  on approach Constitution and ingredient law other . Conclusion from writing this is a person who has disease or disturbance soul no always said no capable responsible but must conducted inspection more first , with thereby besides Judge role, role a psychiatrist also very required 
Optimalisasi Penguatan Bank dan Lembaga Keuangan Pada Negara Hukum Melalui Regulasi Rila Maufira
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga keuangan merupakan jantung dari sistem keuangan di setiap negara, karena bank menjadi acuan bagi seluruh individu dan organisasi bisnis baik swasta maupun pemerintah untuk melakukan transaksi dalam bentuk lembaga keuangan.Metode simpanan, hutang usaha dan layanan lainnya berkaitan dengan masalah keuangan. Lembaga keuangan merupakan perantara keuangan yang berperan untuk mendukung perantara yang diperlukan untuk menjaga kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada hakikatnya berfungsi mentransfer uang (borrowable capital) dari penabung atau unit surplus (lender) kepada peminjam (borrower) atau unit defisit. Dana tersebut dialokasikan melalui negosiasi antara pemilik dana pengguna modal melalui pasar uang dan pasar modal. Proses transaksi lembaga keuangan dengan produk yang diperdagangkan dapat berupa surat berharga primer (satuan obligasi, surat promes, dan lain-lain) dan surat berharga sekunder (giro, tabungan, deposito, dan lain-lain). Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga keuangan ditawarkan untuk kelebihan saham. Unit surplus akan menerima pendapatan, hasil dari unit surplus akan ditransfer ke unit defisit, dan unit defisit harus membayar bunga kepada lembaga keuangan yang menyalurkan modal. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada pasal 3 yang berbunyi, Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia Selat Malaka Yang Dilakukan Pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Josia Suarta Sembiring; Mahmud Mulyadi; Sutiarnoto Sutiarnoto; Fajar Khaify Rizky
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah diatur oleh beberapa aturan hukum, seperti Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam melaksanakan upaya penegakan hukum pemerintah Indonesia berusaha memberikan sanksi yang tegas dan efektif untuk menekan tindak pidana perikanan di wilayah tersebut, namun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut yang berasal dari keterbatasan struktur hukum, kendala substansi hukum dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang membuat upaya penegakan hukum dan pemidanaan terhadap tindak pidana perikanan menjadi tidak efektif.
Upaya Meningkatkan Semangat Belajar Murid Sekolah Dasar Pasca Pandemik Covid-19 Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Muhammad Said Harahap
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memasuki tahun 2020, akibat covid-19 dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu dampaknya yaitu dalam bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia telah menghimbau untuk tetap bertahan di dalam rumah untuk mengisolasi mandiri. Pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini dilakukan dengan harapan virus mematikan Covid-19 tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam usaha pembatasan sosial ini pemerintah indonesia telah membatasi kegiatan diluar rumah seperti kegiatan pendidikan dengan melakukan pembelajaran secara online melalui pembelajaran online. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagai mana Upaya Meningkatkan Semangat Belajar Murid Sekolah Dasar Pasca Pandemik Covid-19 di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar anak pasca pandemi Covid 19 yang menghambat proses belajar mereka dan mengedukasi serta memotivasi anak untuk semangat belajar. Penelitian mempergunakan metode deskriptif kualitatif. metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui seseuatu yang mempunyai langkah-langkah sistemastis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut tahap pertama pengamatan dengan melakukan survei lokasi dan mencari tahu permasalahan yang sedang terjadi, dan tahap selanjutnya adalah interaksi secara tatap muka langsung. Hasil dari kegiatan yang dicapai adalah anak-anak antusias dalam mengikuti kegiatan dan memberi respon positif, sangat semangat selama program bimbingan belajar, semakin lancar dalam membaca dan berhitung, dan mulai mengerti manfaat pentingnya menabung serta termotivasi untuk menabung sejak dini
Kriminalisasi Kredit Perbankan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1144K/PID 2006) Edy Wijaya Karo Karo; Syafruddin Kalo; Madiasa Madiasa; Marlina Marlina
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus piutang tak tertagih, yang pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata, tidak menutup kemungkinan juga bersinggungan dengan hukum pidana. Aspek pidana suatu kasus kredit macet umumnya terjadi pada saat proses pengajuan kredit dan pada saat pencairan kredit. Ketika permohonan pinjaman diajukan, tidak jarang terjadi tunggakan debitur, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pejabat bank, seperti kolusi dan konspirasi korupsi dalam pemberian pinjaman antara debitur dan pejabat bank sepertinya sudah menjadi tradisi dalam pemberian pinjaman, khususnya di pemerintahan. bank. Dalam permohonan kredit yang diajukan, tidak jarang debitur melakukan tunggakan, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pejabat bank, seperti kolusi dan konspirasi korupsi dalam pemberian kredit antara debitur dan pejabat bank nampaknya sudah menjadi tradisi dalam pemberian kredit khususnya pada bank pemerintah. Akibat korupsi tersebut banyak terjadi pemberian pinjaman meskipun tidak ada perjanjian kredit sebelumnya atau tanpa agunan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kajian tersebut mengacu pada norma-norma hukum normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka disebut juga data sekunder dan penelitian hukum kepustakaan. Prosedur dan mekanisme pengajuan kredit Perusahaan harus lebih hati-hati dalam menganalisa kepada calon peminjam atas jumlah pinjaman kredit konsumsi dimana kredit tersebut bisa dibilang dalam jumlah yang cukup besar untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga mempunyai tingkat risiko dan potensi keadaan yang tinggi. kerugian finansial. Apabila ditemukan fakta-fakta yang cukup untuk perbuatan melawan hukum yang melanggar aturan untuk mendakwa pelaku kredit macet yang merugikan keuangan Negara maka tidak ada salahnya memasukkan Undang-Undang Tipikor ke dalam UU Perbankan, namun perlu dikaji aspek kesalahannya agar tidak terulang kembali putusan bebas. terdakwa dengan alasan tidak ada bukti kerugian negara
Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Terhadap Anak Pantun Marojahan Simbolon; Madiasa Ablizar; M Ekaputra; Chairul Bariah
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pidana menangani kejahatan terhadap anak, mengunggah video, atau foto atau konten negatif yang melibatkan anak di media sosial tidak cukup dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahkan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UUITE) dinilai belum mampu menanggulangi kejahatan terhadap anak sebagai korban di media sosial. Kebijakan substantif yang mengatur pencegahan kejahatan melalui media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan terhadap anak, dan bagaimana kebijakan yang berlaku, serta pencegahan kejahatan yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak dari kejahatan media sosial. Jenis penelitian ini adalah normatif, deskriptif dan preskripsi. Analisis data kualitatif. Menganalisis permasalahan dengan mengambil pendekatan hukum (statutes of Approach) dan pendekatan kasus (case Approach), bukan studi kasus atau studi putusan pengadilan. Tesis ini tidak mengkaji putusan pengadilan, namun menguraikan berbagai kasus yang muncul di media sosial mengenai kejahatan terhadap anak
Analisis Yuridis Sistem Proporsional Terbuka Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Tody Valery; Mirza Nasution; Mahmud Mulyadi; Syarifah Lisa
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan pada pemilu legislatif di Indonesia karena munculnya pemikiran untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu proporsional terbuka lebih tepat dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup karena sistem ini sesuai dengan karakteristik kedaulatan rakyat yang dipegang oleh Indonesia dan dapat menghasilkan wakil rakyat yang lebih banyak. akuntabel dan dekat dengan konstituennya. Sistem pemilu proporsional terbuka ini berpotensi melemahkan peran partai sehingga partai politik tidak hanya kehilangan legitimasi dari masyarakat tetapi juga kehilangan perannya sebagai wadah rekrutmen politik, peran dalam meningkatkan pendidikan dan partisipasi politik. Penerapan sistem pemilu proporsional terbuka juga berdampak pada biaya kampanye atau biaya politik yang cenderung mahal sehingga menimbulkan beberapa kasus jual beli suara
Efektivitas Tata Kelola Pengelolan Sampah Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tapanuli Tengah Arnektus Simbolon; Budiman Ginting; Rosnidar Sembiring; Yefrizawati Yefrizawati
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampah harus dikelola dengan baik, jika sampah tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan pencemaran udara, karena sampah dapat mengandung gas beracun yang membahayakan kesehatan manusia. Penanganan pengelolaan sampah harus melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, Pengelolaan sampah yang baik, dapat _ dilakukan dengan prinsip 3 R yaitu : Mengurangi adalah mengurangi segala sesuatu _ sesuatu yang menghasilkan sampah, Menggunakan kembali adalah memanfaatkan sampah yang masih ada _ dapat digunakan, untuk fungsinya sama, atau fungsi lainnya, sedangkan Recycle adalah mengolah kembali, atau mendaur ulang sampah menjadi barang produksi yang berguna dan baru. _ Dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam undang-undang. Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pohon permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. N0.18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah?, Bagaimana permasalahan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam sistem pengelolaan sampah di Tapteng?, dan Bagaimana solusi hukum dari Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam sistem pengelolaan sampah di Tapteng? Kajian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara, penelitian kepustakaan (Library Research), atau data sekunder yang meliputi buku-buku dan norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Metode Yuridis Normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola sampah. pengelolaan sampah di Kabupaten Tapteng Tengah, Kendala hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam hal pengelolaan sampah, dan untuk mendapatkan solusi dari Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam pengelolaan sampah di Tapteng. TPA Aek Nabobar (Tempat Pembuangan Akhir) Kecamatan Pinagsori Kabupaten Tapanuli Tengah dan wawancara kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapteng.
Pengecualian Prinsip Rahasia Bank Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Judi Online Anthonius Ginting; Sunarmi Sunarmi; Madiasa Ablisar; Mahmul Siregar
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the factors to maintain and increase the level of public trust in a bank is the bank's compliance with the Bank's Secret obligations, namely protection of depositing customers and their deposits from crimes. The obligation to uphold bank secrecy can be exempted, one of which is the exception, namely to the interests of the judiciary in criminal cases, including online gambling crime with the written statement or approval of the Depository Customer. As stipulated in Article 42 of Law Number 10 Year 1998 concerning Banking, by the request of the police during the investigation stage, prosecutors in the prosecution stage, or judges in the stage of examination before the court, can ask permission from the leadership of Bank Indonesia (now at the Otoritas Jasa Keuangan) to obtain an information about the Suspect's deposit. As a form of applying the principle of trust, an obligation arises for banks to protect customer data and funds, where the concrete form of such protection is Bank Confidentiality
Teknologi Informasi Pada Bidang Pertanian Untuk Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Pertanian Di Indonesia Sudarma Sudarma
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian bahwa TIK memainkan peran dalam membantu petani dalam pengambilan keputusan, dalam kaitannya dengan waktu penanaman dan panen karena ini penting dalam pembangunan pertanian.Dalam hal ini, TIK memberdayakan petani dengan aset produktif dan pemasaran, meningkatkan kapasitas produktif mereka, sehingga mengurangi status kemiskinan mereka.Layanan TIK yang terjangkau di masyarakat pedesaan telah memainkan peran yang sangat kuat dalam meningkatkan kondisi ekonomi penduduk yang berkontribusi pada ekonomi pedesaan. TIK mungkin menjadi solusi untuk masalah mengakses berbagai sumber informasi yang terjangkau, relevan dan dapat diandalkan oleh petani.Dengan demikian, TIK memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Memanfaatkan TIK untuk pengentasan kemiskinan lebih efektif ketika disematkan dan disinkronkan dengan kebijakan dan sumber daya lain misalnya lingkungan yang kondusif, yang mencakup kebebasan berekspresi, pasar kompetitif, regulator independen, dana layanan universal, dan elemen lainnya

Page 6 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2024): JPB Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni Vol 2, No 1 (2023): Januari - Juni Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember Vol 1, No 2 (2022): Januari - Juni Vol 1, No 1 (2021): Juli - Desember