cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismail Koto
Contact Email
jurnalpencerahbangsa@gmail.com
Phone
+6281262102097
Journal Mail Official
jurnalpencerahbangsa@gmail.com
Editorial Address
Jalan Pembangunan I No. 45 , Medan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Pencerah Bangsa
Published by Media Pencerahan Bangsa
ISSN : 29617359     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
(JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) terbit pada bulan Januari dan Juli dalam setahun. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) bertujuan untuk menyebarluaskan informasi hasil karya tulis ilmiah kepada akademisi dan praktisi yang menaruh minat pada bidang Hukum Sosial dan Ekonomi. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) menerima kiriman artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Penentuan artikel yang dimuat dilakukan melalui proses blind review oleh tim editor dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: terpenuhinya persyararatan baku untuk publikasi jurnal ilmiah dan kontribusi artikel terhadap perkembangan profesi, Hukum Sosial dan Ekonomi Editor bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif terhadap artikel yang akan dimuat dan (jika dipandang perlu) dan menyampaikan hasil evaluasi artikel kepada penulis. Artikel yang diusulkan untuk dimuat pada jurnal disarankan untuk mengikuti pedoman penulisan artikel yang dibuat oleh Editor.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
Kajian Yuridis Tentang Kelalaian Petugas Bank Terhadap Surat Peringatan Lelang Tanpa Tanda Tangan Nasabah (Studi Kasus Perkara No. 40/Pdt.G/2020/PN.Mdn) Ferawati Br.Tarigan; Sunarmi Sunarmi; Sutiarnoto Sutiarnoto; Mahmul Siregar
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which is explained in Article 18 concerning Standard Clauses, it explains the provisions in making an agreement that includes standard clauses. Customers as consumers are required to receive legal protection for the use of service products offered by the bank. Guarantees with Mortgage are given through the Deed of Granting Mortgage (APHT), if the debtor as the provider of Mortgage is in default (default). Execution of the Mortgage Guarantee is the last step taken by the creditor as the recipient of the Mortgage if the creditor or bank in collecting non-performing financing is not effective enough, then based on Article 20 paragraph (1) letter b of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage, it can be conducted by way of public auction.This study uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach that is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research.
Guru Dan Perspektif Pendidikan Islam Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Rahimah Rahimah
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 1, No 1 (2021): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidik harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peserta didik secara spiritual, intelektual, serta moral. Pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan jamani dan rohaninya peserta didik. Islam telah mengatur dengan terperinci bagaimana yang dikatakan sebagai pendidik, bagaimana Pendidikan itu, dan bagaimana cara mendidik anak usia dini. Sebagai seorang tenaga pendidik cukup apa yang telah diajarkan oleh islam saja yang menjadi pedoman utama kita. Menjadi seorang guru yang sabar, tawadhu, berakhlak mulia, menyebarkan ilmunya dengan baik, sehingga mampu mencerdaskan generasi bangsa. Menjadi seorang guru tidak sulit, namun menjalankan tanggung jawab seorang guru yang sulit. Maka dari itu niat kan bekerja karena Allah SWT
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Elpiji Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan PN. Malang No. 720/Pid.Sus/2015/PN.Mlg. dan Putusan PN. Palangkaraya No. 335/Pid.Sus/2016/PN. Plk) Alvi Syahrin; M Hamdan; Jusmadi Sikumbang; Jivo Sulistiawan
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Licensing procedures for transporting LPG according to the laws and regulations in Indonesia are technically not regulated in Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas and Government Regulation Number 36 of 2004 concerning Downstream Oil and Gas Business Activities which have been amended by Government Regulation Number 30 of 2009. The prosecution of business actors carrying out transportation of LPG without transportation business permits consists of principal penalties, namely imprisonment, imprisonment, criminal penalties as stipulated in Article 53 letter b of Act Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and also criminal additions consisting of revocation of rights or seizure of goods used for or obtained from criminal acts in Oil and Gas business activities included in Article 58 of Act Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dengan Short Massage Service (SMS) (Study Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr) Joy Ananda Putra Sianipar; Alvi Syahrin; Madiasa Ablisar; Jelly Leviza
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr. Dalam putusan tersebut, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang bernama Azril Sopandi berupa penghinaan terhadap korban melalui Short Massage Service (SMS). Oleh karena itu, perlu dikaji aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui penyebaran berita bohong melalui SMS, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghinaan melalui penyebaran berita bohong (hoax) melalui SMS terkait dengan Kabupaten Selayar Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan alasan penghapusan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan melalui penyebaran hoaks melalui SMS dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/ Pid.Sus/2017/PN.Slr.
Qiyas Dalam Penetapan Hukum Islam Khairil Azmi Nasution
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam metode penetapan hukum islam, qiyas merupakan salah satu solusi yang berperan untuk menemukan hukum yang tidak terdapat dalilnya dalam sumber hukum Islam. Kedudukan hukum    yang      tidak jelas diatur dalam al-Qur’an atau Sunnah dapat diselesaikan melalui metode  qiyas, Qiyas  atau Analogi Hukum  yang   memberikan penjelasan yang paling luas merupakan sebagai pola dasar  dalam   menetapkan hukum dari semua   permasalahan hukum yang tidak  dibicarakan oleh teks secara langsung. Karena itu, agar sebuah kasus baru menjadi sebuah ketetapan hukum harus mempunyai kesamaan dengan kasus asli dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum sebab adanya persamaan illat yang di dasarkan pada teks Al-Qur`an dan Sunah.
Pemberian KTP-EL Kepada Warga Negara Asing Di Indonesia Berdasarkan Hukum Kewargenegaraan Di Indonesia Lusi Tutur Mulia
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin banyaknya Warga Negara Asing yang masuk dan tinggal di Indonesia tentu sedikit banyak membawa kekhawatiran, karena bukan sedikit pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan Warga Negara Asing di Indoneisa. Tetapi para penegak hukum di Indonesia terkesan sulit untuk menemukan dan mengikuti jejak Warga Negara Asing, karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki identitas. Aparatur pemerintah melaksanakan pelayanan publik, salah satunya dengan kegiatan penerbitan KTP-EL, yang memiliki korelasi dengan dengan kinerja yang diberi. Kegiatan pembuatan KTP-EL disematkan dalam rangka mencegah adanya penduduk yang memiliki lebih dari 1 Kartu Tanda Penduduk. Hukum kewarganegaraan adalah hukum di setiap negara dan di setiap yurisdiksi dalam masing-masing negara yang mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara dalam yurisdiksi dan cara di mana kewarganegaraan diperoleh serta bagaimana kewarganegaraan mungkin akan hilang. Seseorang yang bukan warga negara umumnya dianggap sebagai orang asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada Pasal 63 menjelaskan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el
Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Sama Operasional (KSO) Pada Pembangunan Tol Samboja-Palaran Kalimantan Timur Raymond Adytia Depari; Budiman Ginting; Mahmul Siregar; Detania Sukarja
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas keberadaan Kerjasama Operasi sebagai entitas yang dapat melakukan perbuatan hukum belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian Kerjasama Operasi ini ditujukan untuk analisis lebih lanjut/dimaksudkan untuk menganalisis lebih dalam tentang kedudukan hukum Kerjasama Operasi dalam hukum Indonesia, hubungan/hubungan para pihak dalam Kerjasama Operasi, dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian Kerjasama Operasi untuk Pembangunan Tol Samboja-Palaran di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif deskriptif. Data sekunder menjadi data utama yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Joint Operation dalam hukum Indonesia adalah suatu perjanjian innominate yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata. Hubungan hukum para pihak dalam Kerjasama Operasi adalah sebagai rekanan. Perjanjian Kerjasama Operasi merupakan perjanjian pemerataan dengan unsur keadilan dan kewajaran.
Analisis Prilaku Konsumen Dalam Transaksi Online Sabitah Sabitah
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 1, No 1 (2021): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya, perilaku merupakan suatu upaya tindakan nyata dari seseorangyang dapat diobservasi secara langsung. Sedangkan konsumen merupakan seseorang yang terlibat dalam suatu proses kegiatan pembelian ataupun dalam menggunakansuatuproduk. Perilaku Konsumen adalah proses pengambilankeputusan dan suatu aktifitas masing-masing individu yang dilakukan dalam rangka evaluasi, mendapatkan, menggunakan, serta mengatur barang-barang dan jasa. Perilaku konsumen adalah perilaku mencari, membeli, mengevaluasi, menggunakan, dan membelanjakan produk dan jasa yang diharapkan konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Ada empat faktor yang memengaruhi orang untuk berbelanja secara online, yaitu kenyamanan, menghemat waktu, fitur/rancangan website, dan keamanan. Faktor kenyamanan merujuk kepada kemudahan dalam menjelajahi atau mencari informasi secara online, yang lebih mudah dibandingkan dengan berbelanja secara tradisional. Secara online, konsumer dapat dengan mudah mencari katalog produk, tetapi jika konsumer mencari item atau produk yang sama secara manual dalam toko tradisional atau secara offline, maka tentunya hal ini akan menylitkan dan membuang waktu.
Kajian Hukum Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi Herlina Sitorus; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Wessy Trisna
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan penyelenggara negara.Pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana penjara dan atau denda diantaranya diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Praktek yang terjadi, bahwa kejahatan korupsi dilakukan tidak sekali saja melainkan secara berlanjut. Dan tidak dilakukan oleh seorang diri. Jika terjadi hal yang demikian, maka pengaturan yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi adalah  memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya Formulasi perbuatan pidana.
Analisis Penerapan Hukum Pajak Atas Praktik Transfer Pricing Dalam Transaksi Pembayaran Royalti Hak Paten Oleh Perusahaan Afiliasi Di Indonesia Kepada Perusahaan Multinasional Di Luar Negeri Bonardo Marbun; Saidin Saidin; Mahmul Siregar; Budiman Ginting
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi atas pembayaran royalti yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi di Indonesia kepada perusahaan multinasional di luar negeri berdasarkan prinsip kewajaran. Namun tindakan ini dapat mengakibatkan perusahaan menjadi tidak efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu; faktor-faktor apa saja yang mendorong praktek transfer pricing, bagaimana penerapan arm's length principle dalam hukum perpajakan dan bagaimana hukum perpajakan di Indonesia mengatur dan menentukan distribusi dan efisiensi alokasi sumber daya dalam transaksi lisensi paten oleh perusahaan multinasional kepada perusahaan terafiliasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dimana beberapa kasus dipelajari untuk referensi suatu permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mendorong praktik transfer pricing dalam lisensi paten adalah faktor negara tempat tinggal, modal dan kontrak know-how. Mengenai penerapan prinsip kewajaran, diketahui bahwa penerapan prinsip tersebut belum menggunakan metode yang paling tepat. Undang-undang perpajakan berperan untuk menghindari pajak berganda dan mengatur serta menentukan efisiensi dalam hal perusahaan afiliasi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Page 4 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2024): JPB Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni Vol 2, No 1 (2023): Januari - Juni Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember Vol 1, No 2 (2022): Januari - Juni Vol 1, No 1 (2021): Juli - Desember