Legal Studies Journal
Legal Studies Journal (P-ISSN: 2797-3522, E-ISSN: 2797-6386) is a journal managed by the Law Study Program at Nurul Jadid University which is published twice a year, in March and September. The Legal Studies Journal is a forum and means of scientific publication for academics, researchers, and practitioners in the field of law in publishing research results and conceptual review articles. The scopes of this Legal Studies Journal study are; Private Law, Penal Law, Constitutional Law, State Administrative Law, Economic Law, Environmental Law, Human Rights Law and other legal fields.
Articles
50 Documents
<![CDATA[DINAMIKA JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Islahuddin, Muhammad]]>
<![CDATA[ Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2892
<![CDATA[Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian iniberupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengansuatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: Judial review, Perppu, Mahkamah Konstitusi]]>
<![CDATA[PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM PENINGKATAN STATUS PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Muin, Fathul Muin Fathul]]>
<![CDATA[ Legal Studies Journal Vol 2, No 1 (2022): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/lsj.v2i1.3390
<![CDATA[Hukum keluarga memiliki posisi yang penting dalam Islam. Hubungan keluarga begitu urgen karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian, pengampuan dan lainnya. Sebab, pesatnya perkembangan zaman dan teknologi juga berdampak pada hukum keluarga, sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum yang mampu merespons secara aktif perubahan-perubahan yang terjadi supaya relevansi hukum Islam tetap terjaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam diperlukan. Mengingat buku-buku fiqih klasik dan peraturan perundang-undangan saat ini sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman. Dinamika pergumulan pembaruan hukum keluarga Islam dalam ranah peningkatan status perempuan ini arusnya tidak mungkin untuk dibendung mengikuti tren perkembangan feminisme di belahan dunia barat di satu sisi dan dengan tetap berpegang teguh pada tradisi teologis dan sosio-kultural ketimuran sebagai representasi goegrafisnya. Kata Kunci : Hukum Keluarga, Pembaruan, Status Perempuan]]>
<![CDATA[Menakar Potensi Sosiologi Hukum sebagai Pendekatan Perdamaian: Pembacaan dari Perspektif Strukturasi Giddens ]]>
<![CDATA[Harnadi, Dodik]]>
<![CDATA[ Legal Studies Journal Vol 1, No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/lsj.v1i1.2024
<![CDATA[Positivistic legal approach still become dominant paradigm in the process of law enforcement. The dominance of the paradigm is also seen in the conflict resolution and peacebuilding process. Positive law is considered as the most effective instrument in overcoming conflict and tension. Unfortunately, its repressive nature making this approach also full of criticism.Such as its disregard of for the local norms as the living laws in society. This study of sociology of law as an approach in the peace process is aimed to fill the gap. Compared to the positivistic paradigm, the sociology of law is lack of popularity. The level of jurist acceptance of the sociology of law was also same. Along with the many criticism of the positivistic paradigm as it often gave rise to the gap between ideality of positive law and living law, the popularity of sociology of law also began to rise. However, in the sense of peacebuilding, the sociological approach of law remains a novelty. This literature study analysed conceptually on how the sociology of law is applied to the local based peacebuilding. The strong emphasis on the local habit and norm as living law become a meeting point between the sociology of law and local based peacebuilding. In addition, to explain how local individuals act as an empowered agent in accordance with living law, this study utilized Giddens' theory of Structuration.Keywords: Living law, Peacebuilding, Local, Agent.]]>
<![CDATA[Tinjauan yuridis diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ]]>
<![CDATA[Suryantoro, Dwi Dasa]]>
<![CDATA[ Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4209
<![CDATA[Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Pasal 1 Angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, pembuat undang-undang, sedang mempertimbangkan prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus anak yang berupa kasus pidana, namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya melainkan diselesaikan dalam bentuk mekanisme lain. Hal ini terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum tentu merupakan kesalahan mutlak anak, dan anak masih dianggap tidak memenuhi syarat untuk diadili. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Selain itu, usia dan pemidanaan anak yang masih muda dan menjanjikan dipandang sebagai kerugian multi-pihak, terutama bagi kesehatan mental anak pelaku. Bentuk mekanisme lain dapat dilakukan melalui diversi sebagai proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum di semua tingkatan untuk mencapai keadilan restoratif. Hal ini dapat diatasi dengan mengikutsertakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu. , seperti tindakan lain yang dilakukan dengan pemulihan anak atau korban, atau ketika dipaksa, hukuman hak anak tidak boleh diabaikan , jika diimbangi dengan upaya membangun sistem peradilan yang kondusif, dapat dilaksanakan dengan baik.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Suryantoro, Dwi Dasa]]>
<![CDATA[ Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2893
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang kedudukan paralegal dalam pendampingan hukum. Karenaa padaa awalnya seorang paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal itu disebabkan karena UUBH yang menjadi dasar Paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Sehingga hal itu mengkhawatirkan beberapa pihak terkait, yaitu advokat. Kekhawatiran yang terjadi bahwa paralegal akan mengambil alih peran dari Advokat. Hal inilah yang mendasari munculnya putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 tentang pralegal yang menyatakan bahwa paralegal berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi saja. Adapun yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan hanya Profesi Advokat.Paralegal dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum secara litigasi beradadalam naungan supervisi advokat. Sehingga kedudukanantara Paralegal dengan Profesi Advokat tidak mungkin dipersamakan.Kata Kunci: Kedudukan, Paralegal dan Pendampingan Hukum]]>
<![CDATA[WAKAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YANG DIKODIFIKASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suryantoro, Dwi Dasa]]>
<![CDATA[ Legal Studies Journal Vol 2, No 1 (2022): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/lsj.v2i1.3414
<![CDATA[Sebagai salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf itu adalah dengan telah disusun dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi para wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya), harta benda wakaf, dan orang yang mengelola benda wakaf (nazhir) itu sendiri dan bagi organisasi atau badan hukum, sehingga wakaf dapat dikelola dengan profesional dan tujuan dari wakaf itu terrealisasikan bagi umat Islam serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanah undang-undang tersebut]]>
<![CDATA[Pengaruh Islamic Law System Terhadap Peluang Pemberlakuan Mediasi Penal dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Ghofarrozin, Abdul]]>;
<![CDATA[Janah, Tutik Nurul]]>
<![CDATA[ Legal Studies Journal Vol 1, No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/lsj.v1i1.2025
<![CDATA[This research is normative juridical research. This research is a research library that explores data on legislation and articles on the influence of Islamic law system and opportunities for penal mediation in reformulation of Indonesian criminal law. Basically, penal mediation has not been regulated in the Indonesian penal justice system, except for special criminal cases. For example, criminal matters with juvenile justice system. But in general, the Indonesian criminal justice system is not yet familiar with penal mediation. Penal justice system is usually decided by imprisonment or imprisonment and fines. The Indonesian legal system recognizes only mediation in civil law.This is different from the concept of criminalization in Islamic law. Fiqh jinayah or Islamic criminal law has options in the settlement of criminal cases. That is by choosing qishas or al shulhu (peace). The influence of Islamic law system in Indonesian legal system can be realized from the rules on family law in KHI and Sharia economic law.This influence opens up opportunities for regulations on penal mediation in the reformulation of Indonesian criminal law. And just like family law in KHI which is not adopted textually from Islamic law into positive law of Indonesia. So it should be in the application of penal mediation. Penal mediation becomes a new hope in reformulation or reform of criminal law in Indonesia.Keywords: Islamic Law Sytem, Penal Mediation, Criminal Law Reform.]]>
<![CDATA[KONTRAK KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI ]]>
<![CDATA[Manurung, Edison Hatoguan]]>
<![CDATA[ Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4302
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi merupakan dasar penyelenggaraan bidang Jasa Konstruksi yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi. Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai ketentuan teknis kontrak konstruksi sehingga masih menyimpan potensi munculnya perbuatan merugikan bagi penyedia jasa konstruksi. Padahal di dalam prakteknya ketentuan teknis inilah yang menjadi awal masalah dari kontrak konstruksi. Artikel bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontrak konstruksi yang memberikan perlindungan bagi penyedia jasa konstruksi agar terhindar dari perbuatan merugikan yang muncul karena itikad baik dalam kontrak konstruksi masih tidak jelas wujudnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual tentang kontrak konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur konsep perbuatan tidak merugikan sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi. Belum ada jaminan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan tidak merugikan bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi. Perlu diatur dalam perundang-undangan jasa konstruksi perihal perbuatan tidak merugikan sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi, agar perbuatan tidak merugikan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi tidak lagi terjadi. Bentuk perlindungan hukum yang muncul dari konsep perbuatan tidak merugikan yaitu secara konkret perlu dibentuk Peraturan Presiden khusus yang mengatur perihal Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Infrastruktur milik Pemerintah yang berbeda dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum.Kata Kunci: Infrastruktur, Konstrak Konstruksi, Pengguna Jasa, Konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PERLINDUNGAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Faridy, Faridy]]>;
<![CDATA[Hasanah, Muflahatul]]>;
<![CDATA[Wulandari, Fitria]]>
<![CDATA[ Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2894
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap status dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran. Sebab, hal ini menyangkut status kewarganegaraan sang anak yang lahir dari perkawinan campuran berikut perlindungan pada hak-haknya. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menetapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Iusoli dan Campuran. Berdasarkan ketentuan ini, anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Akan tetapi hak ini, hanya bisa diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalan UU No.12 Tahun 2006 Tentang KewarganegaraanKata kunci : Hukum, Perlindungan Anak dan Perkawinan Campuran]]>
<![CDATA[KONSEPSI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA SERTA KONSEKUENSI BAGI PENGGUNA DAN PENGEDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI DESA ALASSUMUR LOR KEC. BESUK PROBOLINGGO ]]>
<![CDATA[Rizal, Sofian Syaiful]]>;
<![CDATA[Irsyan, Muh]]>
<![CDATA[ Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4713
<![CDATA[It is undeniable that there are still many who consume drugs in the environment around us. The impact on health and the future is not small. The dangers of drugs for addicts and young people, students are very many and if the habit of consuming drugs is not immediately stopped then this will worsen the health status of the users themselves slowly but surely and will damage the future of their lives. students need a conducive and comfortable environment from drug abuse, therefore drug control is a shared responsibility starting from the family, then the community and the government. Through this service activity, it is expected to be able to provide an understanding to the community in Karo Regency about the dangers suffered by drug abuse, types and types of narcotics and how to overcome them. The method used is qualitative with direct interviews with the person concerned and provides socialization of the correct understanding of the effects of drugs as well as a question and answer discussion about types of drugs, their dangers and effective steps so that the community in Alassumur Lor village kec. Tomorrow we can tackle it early and work together to tackle drugs together with family, then community and government.Keywords: Consequences, Drugs and Legal Perspective ]]>
