cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2023): November" : 6 Documents clear
PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NON-ELEKTRONIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Ghofur, Choirul; Nuswardani, Nunuk
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.15692

Abstract

Perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan amanat konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan atas diri pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi pribadi berangkat dari konsep hak privasi yang melekat pada seseorang (individu). Data pribadi di Indonesia sendiri diberikan perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun, perlindungan data pribadi tersebut hanya terbatas pada perlindungan data pribadi sistem elektronik. Sementara data pribadi sendiri terdapat suatu data pribadi elektronik dan data pribadi non-elektronik. Terhadap perlindungan data pribadi non-elektronik sendiri belum ada yang mengatur secara komprehensif. Sehingga terjadi kekosongan hukum (vacuum of norm). Hal ini diperlukan perhatian khusus terhadap perlindungan data pribadi non-elektronik untuk kemudian mendapatkan tempat juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara komprehensif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hal ini digunakan supaya dapat mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada terkait peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sehingga dapat ditemukan suatu solusi terhadap pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif.
“ANALISIS TES WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BANGKALAN” Mauludy, Ahmad Farrij; Soeprapto, Wahjoe Poernomo
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.16566

Abstract

ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian istilah ASN dipersempit hanya dengan pengertian Pegawai Negeri saja tanpa pengaturan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) didalamnya. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tersebut kemudian diperluas dengan mengakui keberadaan PPPK sebagai bagian dari ASN.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Polres Gresik) Rahmadani, Nadia Nuzhuli; Indawati, Yana
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.21786

Abstract

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Gresik mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti dengan penegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di Gresik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kepolisian Resor Gresik. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Perwira Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gresik. Metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasar Reskrim Kepolisian Resor Gresik belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalam proses pelaksanaanya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, keterlambatan respon. Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akan hukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang ada semaksimal mungkin
Analisis Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Studi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua) Affandi, Sunan Ach.; Harimurti, Yudi Widagdo
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.15925

Abstract

Abstrak— Negara Indonesia telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai status warga negaranya, hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatur warga negaranya. Bahkan perihal perubahan status kewarganegaraan baik dari Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun dari WNI yang akan berganti menjadi WNA. Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu, kabar mengejutkan datang dari Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwu Kore (Orient) yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta sebagai Warga Negara Amerika Serikat (A.S.). Berdasarkan sudut pandang hukum, maka Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah dilanggar oleh Drs. Orient P. Riwu Kore.   Dilihat dari segi pandang politik hukum kewarganegaraan Indonesia saat ini, Indonesia memegang teguh prinsip asas kewarganegaraan tunggal (apatride) maka bagaimana keabsahan dokumen calon Bupati Sabu Raijua bagaimana sanksi yang akan di dapat oleh Bupati Sabu Raijua. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dengan metode library research dan teknik analisa hukum yang digunakan dengan metode kualitatif. Kata Kunci— Kewarganegaraan, Bupati, Komisi Pemilihan Umum Abstract— In the election, the elected Sabu Raijua Regent Orient P. Riwu Kore (Orient) who is known to have dual citizenship. Based on the Law (UU) No. 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship has been violated by him. Viewed from the political point of view of the current Indonesian citizenship law, Indonesia adheres to the principle of single citizenship (apatride), so how is the boutvalidity of the document and how the sanctions will be received by Orient. So, the type of research used is normative juridical, legislation approach with library research method and legal analysis technique used with qualitative method.Key word— Citizenship, Regent, General Election Commission
Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember H.K, Ajeng Pramesthy; Yasa, I Wayan; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf; Manggala, Ferdiansyah Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.23103

Abstract

AbstrakKasus alih fungsi lahan saat ini banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya, alih fungsi lahan sawah dilindungi yang terjadi di Kabupaten Jember, dimana alih fungsi lahan tersebut terjadi dari lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian pangan. Hal ini tentunya jika terus-menerus terjadi akan mempengaruhi ketahanan pangan di daerah tersebut, dan menjadi tidak selaras dengan salah satu tujuan dari SDGs nomor dua, yaitu zero hunger atau tanpa kelaparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan ini terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan. Metode penelitian ini adalah sosio legal dengan melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis data spasial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah dilindungi memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan pangan pedesaan. Penurunan luas lahan sawah yang dilindungi mengakibatkan penurunan produksi pangan lokal, meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, dan mengurangi diversifikasi produk pertanian lokal. Selain itu, perubahan tata guna lahan ini berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya ekosistem pertanian yang berperan penting dalam pemeliharaan keberlanjutan sistem pangan lokal. Peningkatan kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan global juga menjadi dampak yang signifikan, mengancam kedaulatan pangan di tingkat pedesaan.Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang berkelanjutan dalam mengelola alih fungsi lahan sawah dilindungi untuk menjaga ketahanan pangan pedesaan. Rekomendasi kebijakan melibatkan upaya mendukung pelestarian lahan sawah, peningkatan efisiensi produksi pertanian, dan pengembangan inovatif untuk mendorong diversifikasi ekonomi di sektor pertanian pedesaan.Pentingnya integrasi kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan lokal, dan kesejahteraan masyarakat setempat menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas dampak dari alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember.Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Dampak, Pertanian, ketahanan pangan, LSD
Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan -, Siswanto; Jusmadi, Rhido
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.18943

Abstract

Ekonomi kreatif Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, terutama ekonomi kreatif sektor pariwisata. Namun ada beberapa masalah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan hukum, seperti pelaku ekonomi kreatif tidak memiliki izin usaha, produk yang dimiliki belum memiliki sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adanya premanisme di kawasan ekonomi kreatif sektor pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi lapangan ( field study), dengan analisis data yang digunakan adalah metode dekriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Namun dalam implementasinya Peraturan tersebut belum secara penuh memberikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan hukum bagi ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan mendorong pelaku usaha memiliki Nomor Induk berusaha (NIB), membantu mendaftarkan HKI, bantuan permodalan, pendampingan usaha, mendorong pelaku usaha masuk e-Katalog Lokal maupun Nasional,

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): November Vol 6, No 1 (2025): Juni Vol 5, No 2 (2024): November Vol 5, No 1 (2024): Juni Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November More Issue