cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+6281365118590
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 732 Documents
 70   71   72   73   74 
Meningkatkan Daya Saing UMKM Kuliner: Analisis Implementasi Standar Hygiene dan Sanitasi di Tiram Bakar Bola Tereng Sri Wahyuni
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1560

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap penerapan hygiene dan sanitasi pada UMKM Tiram Bakar di Bola Tereng, Kabupaten Barru. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya penerapan hygiene dan sanitasi sebagai faktor utama dalam menjaga kualitas produk, kenyamanan, dan kepuasan pengunjung pada usaha kuliner. Meskipun cita rasa merupakan daya tarik utama, aspek kebersihan dan sanitasi memiliki pengaruh besar terhadap penilaian dan kepercayaan pengunjung terhadap suatu tempat makan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pengunjung, pelaku usaha UMKM tiram bakar, serta pihak terkait yang memahami pengelolaan usaha kuliner di Bola Tereng. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung memiliki persepsi positif terhadap penerapan hygiene dan sanitasi di UMKM Tiram Bakar Bola Tereng. Pengunjung menilai bahwa kebersihan tempat, peralatan, dan penyajian makanan sudah cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan limbah dan fasilitas cuci tangan bagi pengunjung. Penerapan hygiene dan sanitasi yang baik terbukti berperan penting dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan meningkatkan kepuasan pengunjung. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha kuliner dan pemerintah daerah untuk memperkuat penerapan standar hygiene dan sanitasi dalam pengelolaan wisata kuliner, sehingga dapat mendukung pengembangan destinasi kuliner yang berkualitas di Kabupaten Barru.
Kajian Kelayakan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kumbih Aceh Rizky David Lumbantoruan
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1561

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi kelayakan teknis dan finansial pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih-3 berkapasitas 45 MW di Aceh dengan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis teknis didasarkan pada data debit historis yaitu 31,5 m³/s, rentang 11,62–34,77 m³/s dan curah hujan tahunan (2.765–2.931 mm), yang menghasilkan kapasitas optimal serta faktor kapasitas 62,47%. Kajian finansial dilakukan melalui enam skenario, yaitu low, moderate, high, debit historis 1, debit historis 2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada skenario moderate, proyek layak dengan NPV Rp 251.352 juta, BCR 1,14, IRR 11,15%, dan payback period 23 tahun. Namun, skenario low (penurunan kapasitas 20%) menghasilkan NPV negatif sebesar -Rp 437.659 juta, sementara skenario high (peningkatan kapasitas 20%) menghasilkan NPV positif Rp 940.363 juta. Analisis debit historis memberikan gambaran tambahan atas ketidakpastian aliran air, dengan hasil pada skenario debit historis 2 menunjukkan hasil yang layak dengan NPV Rp 457.175 juta, BCR 1,26, IRR 12,04%, dan payback period 19 tahun. Validasi pakar menekankan kebutuhan pembangunan kolam tando (pondage) dan penerapan kontrak fixed-price untuk mitigasi risiko teknis dan keuangan. Secara keseluruhan, proyek ini dinilai layak, strategis dalam mengurangi proyeksi defisit listrik Aceh sebesar 189 MW pada tahun 2030, serta berkontribusi terhadap pencapaian target transisi energi terbarukan nasional.
Tinjauan Yuridis terhadap Pembentukan Peraturan Desa yang Baik di Indonesia M. Tasbir Rais
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1568

Abstract

Sebagai negara yang menganut prinsip Negara hukum, setiap penyelenggara pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga ke desa wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan penegasan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dengan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik aparatur negara maupun masyarakat perlu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang sah, termasuk dalam proses penyusunan Peraturan Desa yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan serta interaksi sosial di desa. Penelitian atau pemikiran ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji peraturan yang berkaitan dengan desa sebagai acuan dalam merumuskan Peraturan Desa yang baik dan ideal. Temuan dari kajian ini menegaskan bahwa proses pembentukan Peraturan Desa harus mengikuti prosedur serta tahapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Peraturan Desa yang telah disepakati antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa akan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat desa.
Durasi Penggunaan Gadget dan Kualitas Tidur pada Anak Usia Sekolah Nancy Aulia Putri; Aloysia Ispriantari
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1577

Abstract

Penggunaan gadget di kalangan anak usia sekolah terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin mudahnya akses terhadap internet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara durasi penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada anak usia sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain analitik korelasional dan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian terdiri dari seluruh siswa kelas 6 yang berjumlah 47 orang. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2025 dengan menggunakan instrumen Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) untuk mengukur kualitas tidur dan kuesioner tambahan untuk mengetahui durasi penggunaan gadget. Hasil analisis menggunakan uji regresi linier sederhana menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,690 dengan tingkat signifikansi p = 0,000 (p < 0,05) serta nilai R Square sebesar 0,475. Hasil tersebut menandakan adanya hubungan yang kuat dan bermakna antara durasi penggunaan gadget dengan kualitas tidur anak. Semakin lama anak menggunakan gadget, semakin buruk pula kualitas tidurnya. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar orang tua mengontrol waktu penggunaan gadget anak, terutama pada malam hari, serta membantu anak membangun rutinitas tidur yang baik demi menjaga kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan.
Kepatuhan PPAT terhadap Peraturan Pertanahan: Studi Kasus Penolakan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat Cindy Cindy; M.Sudirman; Benny Djaja
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1585

Abstract

Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum kewenangan PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah yang belum bersertifikat serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Latar belakang permasalahan berangkat dari praktik masyarakat yang masih sering memperjualbelikan tanah dengan status girik, petok D, atau letter C yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, sehingga menimbulkan dilema hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan PPAT dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menilai akibat hukum terhadap kedudukan para pihak dalam transaksi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT tidak boleh membuat akta jual beli tanah yang belum bersertifikat karena tidak sah dan tidak bisa didaftarkan di Kantor Pertanahan. PPAT harus menolak dan menganjurkan sertifikasi tanah dulu agar tercapai kepastian hukum.
Tinjauan Yuridis Pemberian Upah di Bawah Minimum Provinsi Kepada Pekerja Pada Sektor UMKM Di Indonesia Ahmad Aidil Akmal Vici; Mustakim
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1587

Abstract

Sistem pengupahan di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan penghidupan layak bagi pekerja sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan penerapan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perubahan ketentuan pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang merevisi PP Nomor 36 Tahun 2021 belum sepenuhnya menjawab tantangan tersebut. Hubungan kerja informal yang dominan, rendahnya literasi hukum ketenagakerjaan serta minimnya pencatatan perjanjian kerja, menjadi hambatan utama. Hal tersebut mengakibatkan pekerja UMKM kerap menerima upah di bawah standar yang berlaku. Penelitian ini bertujuan meninjau secara yuridis dampak pemberian upah minimum provinsi (UMP) terhadap perlindungan hukum pekerja UMKM, dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum (das sollen) dan implementasinya (das sein). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap pengupahan pekerja UMKM sudah tersedia namun belum komprehensif dan implementasinya lemah akibat faktor struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan berupa formalisasi hubungan kerja dengan sistem pencatatan sederhana, peningkatan literasi hukum bagi pekerja dan pelaku UMKM, serta penyesuaian formula UMP yang lebih adaptif terhadap karakteristik UMKM tanpa mengorbankan hak pekerja. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya berhenti pada tataran peraturan, tetapi juga terwujud secara substantif di lapangan.
Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Persengkongkolan Tender: Analisis Putusan KPPU sebagai Upaya Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat Hendri kenuwiarja
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1590

Abstract

Pelaksanaan tender idealnya menciptakan kompetisi yang sehat melalui persaingan harga, kualitas, dan efisiensi antar pelaku usaha. Namun dalam praktiknya, tender sering dimanipulasi melalui persengkongkolan yang menghasilkan persaingan semu dan menciptakan posisi dominan secara artifisial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam tender melalui analisis terhadap putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2020 dan Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2024. Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa persengkongkolan tender bukan hanya melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tetapi juga memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, karena para pelaku usaha terbukti menguasai proses tender melalui pengaturan penawaran, dokumen, hingga skenario pemenang tender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus terhadap putusan KPPU. Analisis dilakukan dengan menelaah struktur persekongkolan, pola dominasi, serta pertimbangan hukum majelis yang cenderung menggunakan pendekatan per se illegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persengkongkolan tender menciptakan dominasi pasar semu yang merugikan pelaku usaha lain, menghilangkan kompetisi efektif, dan merusak integritas sistem pengadaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat sebagai fondasi transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam proses tender.
Kajian Hukum Keluarga Islam terhadap Perceraian karena Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Tinggal di Rumah Mertua (Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.Mna) M.Irfan Dhiya Ulhaq; Jayusman; Dharmayani
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1591

Abstract

Penelitian ini mengkaji kasus perceraian yang terjadi akibat campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang tinggal bersama mertua, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mna. Tujuan penelitian ini adalah menelaah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian yang dipicu intervensi keluarga serta menilai keselarasan putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan normative doktriner dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam kehidupan rumah tangga anak dapat menimbulkan ketidakharmonisan, hilangnya rasa saling percaya, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa hubungan suami istri telah berada pada keadaan broken marriage sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Pertimbangan hukum tersebut merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan penerapan yang seimbang antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional, serta menegaskan bahwa intervensi orang tua dapat menjadi dasar sah perceraian apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada kemaslahatan dalam rumah tangga.
Implikasi Putusan 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 terhadap Efektivitas Kebijakan Persaingan Usaha Yehezkiel Montolalu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1596

Abstract

Penelitian ini berjudul Implikasi Putusan 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 terhadap Efektivitas Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penegakan hukum persaingan usaha dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan melalui praktik penjualan di bawah biaya produksi. Objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 yang menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2020 terkait praktik jual rugi oleh PT Conch South Kalimantan Cement. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum dan kebijakan dari putusan tersebut terhadap efektivitas pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memperkuat posisi kelembagaan pengawas persaingan usaha serta memperjelas batas antara strategi bisnis yang wajar dan perilaku anti persaingan, meskipun masih terdapat kendala dalam pembuktian ekonomi dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.
Pengesahan Kutipan Akta Kelahiran dalam Keterlambatan Pencatatan Berdasarkan Hukum Progresif (Studi Penetapan PN. Bangli No. 1/Pdt.P/2019/PN. Bli) Nabila Marsiadetama Ginting; Dedi Harianto; Aflah Aflah
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1601

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesahan kutipan akta kelahiran dalam keterlambatan pencatatan berdasarkan hukum progresif dengan studi pada Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pdt.P/2019/PN. Bli. Fokus penelitian diarahkan pada syarat sah akta kelahiran menurut hukum administrasi negara, akibat hukum dari pengesahan tersebut, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim berdasarkan teori hukum progresif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung melarang penetapan yang menyatakan sahnya suatu akta, hakim dalam perkara ini tetap mengabulkan permohonan karena mempertimbangkan adanya kekosongan norma (rechts vacuum) dan mengedepankan asas kemanusiaan dalam hukum progresif. Putusan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pemohon tanpa mengabaikan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan hukum progresif dalam perkara ini menunjukkan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya, serta menegaskan peran hakim sebagai penemu hukum dalam rangka mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Page 73 of 74 | Total Record : 732

 70   71   72   73   74 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue