cover
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+6281365118590
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 732 Documents
Komunikasi Digital Pemerintah Daerah: Analisis Rubrik Pawarta Tuban di Instagram Pemkab Tuban Wahyu Siswanto; Harliantara; Nur'annafi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1521

Abstract

Di era disrupsi informasi, media sosial telah menjadi sarana strategis bagi pemerintah daerah untuk membangun citra, meningkatkan transparansi, dan memperkuat keterlibatan publik. Pemerintah Kabupaten Tuban memanfaatkan Instagram melalui rubrik “Pawarta Tuban” sejak 2022 sebagai media penyebaran informasi program dan kegiatan dalam format visual yang menarik. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi digital yang diterapkan dalam rubrik tersebut serta mengevaluasi bagaimana pesan dirancang dan didistribusikan untuk membentuk citra pemerintah dan menjangkau audiens secara efektif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, penelitian ini menganalisis 63 unggahan konten berupa video dan infografis pada periode April–Juni 2025. Hasil analisis konten menunjukkan bahwa tema dominan dalam “Pawarta Tuban” adalah Prestasi & Apresiasi serta Pelayanan Publik, yang berperan dalam membangun citra positif pemerintah daerah. Secara performa, konten video menghasilkan tingkat interaksi lebih tinggi dibandingkan infografis. Namun, pola komunikasi yang dijalankan bersifat monolog satu arah, ditandai minimnya interaksi admin dengan pengguna, sehingga kolom komentar beralih fungsi menjadi kanal pengaduan publik. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara narasi resmi pemerintah dan aspirasi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun strategi komunikasi “Pawarta Tuban” efektif dalam diseminasi informasi, strategi ini belum optimal dalam membangun dialog dan responsivitas publik. Oleh karena itu, disarankan penerapan komunikasi dua arah yang lebih dialogis, pemanfaatan fitur interaktif media sosial, serta pengelolaan keluhan publik sebagai data strategis untuk penyempurnaan konten dan kebijakan.
Menilai Kesiapan Implementasi Kebijakan dalam Mengatasi Fenomena Cybercrime di Kota Pekanbaru Rifki Amanda; Mhd. Suhaidi; Dwi Septiyaningsih; Aisyah Yulfitri; M. Rafi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1522

Abstract

Fenomena kejahatan cyber yang terus meningkat di Kota Pekanbaru menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan digital masyarakat dan mendorong pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menanganinya. Penelitian ini bertujuan menilai kesiapan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kejahatan cyber melalui analisis terhadap isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan studi literatur seperti buku, jurnal, dan beberapa sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan tim Unit Cyber untuk penegakan hukum, namun masih terdapat hambatan signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya perangkat teknis, serta belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penanganan kejahatan cyber. Selanjutnya, koordinasi lintas instansi juga belum berjalan optimal sehingga menghambat efektivitas penanganan kasus. Penelitian menyimpulkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Pekanbaru masih perlu diperkuat melalui penguatan kapasitas teknis, penyusunan kebijakan daerah yang lebih adaptif, serta peningkatan kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan sistem perlindungan digital yang lebih responsif.
Pendekatan Kultural Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Melalui Keterlibatan Pemangku Adat dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Difa Ghassani; Tengku Rika Valentina; Asrinaldi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1526

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi KPU Kota Solok dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui kolaborasi dengan pemangku adat, khususnya LKAAM dan Bundo Kanduang, sebagai pendekatan berbasis kearifan lokal sejak 2017. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa pemangku adat berperan sentral sebagai penyampai literasi politik yang kredibel karena memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat Minangkabau. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti Gerakan Melindungi Hak Pilih (2018), Sosialisasi Pemilu Serentak (2019), Dialog Demokrasi, sosialisasi berbasis masjid, serta forum budaya yang secara rutin dihadiri 100–250 peserta. LKAAM memanfaatkan jaringan penghulu, surau, dan pertemuan adat, sementara Bundo Kanduang menggerakkan jaringan sosial perempuan melalui pengajian dan kegiatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pemilih dari 77,5% (2014) menjadi 86% (2019) dan 83,7% (2024), serta penguatan literasi politik masyarakat melalui pesan politik yang disampaikan dengan bahasa adat dan simbol kultural. Temuan ini menegaskan bahwa strategi berbasis adat memperkuat modal sosial, menciptakan kejelasan peran, dan membentuk model best practice dalam pendidikan pemilih yang dapat direplikasi di daerah lain.
Strategi Komunikasi Digital Kota Solo melalui Smart Tourism Berbasis Digital Twin sebagai Destinasi Wisata Budaya Berkelanjutan Haryo Kusumo Aji; Hasna Wijayati; Andika Drajat Murdani
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1527

Abstract

Digitalisasi promosi pariwisata menjadi kebutuhan strategis bagi Kota Surakarta yang memiliki kekuatan narasi budaya dan kuliner, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi strategi komunikasi digital Dinas Pariwisata Kota Surakarta dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif serta menilai kesiapan menuju Smart Tourism berbasis Digital Twin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam dengan pimpinan, staf, dan wisatawan, serta observasi media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi digital telah dikelola secara sistematis melalui perencanaan konten, evaluasi triwulanan, dan strategi storytelling budaya yang berhasil menarik audiens muda. Meski demikian, masih terdapat kelemahan berupa keterbatasan infrastruktur digital, jumlah SDM, akurasi informasi, serta pola kolaborasi yang belum strategis. Wisatawan juga menegaskan bahwa media sosial lebih efektif dibanding aplikasi resmi, namun akurasi informasi perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, peluang besar muncul dari tingginya minat wisatawan terhadap inovasi Digital Twin, yang dapat diimplementasikan secara bertahap melalui prototipe sederhana sesuai kapasitas lokal. Dengan demikian, Solo memiliki kekuatan narasi budaya yang kokoh, namun perlu penguatan fondasi digital dan partisipasi masyarakat agar dapat bertransformasi menuju Smart Tourism yang berkelanjutan.
Pemetaan Paket Wisata Terintegrasi Menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Melalui Pelabuhan Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Timur Supriyani; Yayang Anggrenesia; Zahara Rahmawati Fitriana; Aji Kusumah Ramdhani; Wisnu Bawa Tarunajaya; Andre Hernowo; Herlan Suherlan
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan jalur wisata terintegrasi pada rute Tanjung Redeb menuju Pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sebagai akses strategis menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Derawan. Meskipun berada pada posisi yang penting, Pelabuhan Tanjung Batu belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari pengalaman perjalanan wisata dan lebih banyak berfungsi sebagai titik transit saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), serta pemetaan atraksi wisata alam, budaya, dan tematik pada jalur darat tersebut. Luaran penelitian meliputi papan informasi wisata, guidebook terintegrasi, brosur, serta pelaksanaan pilot trip untuk menguji kelayakan rute. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur wisata terintegrasi berpotensi kuat menjadi koridor wisata pendukung yang mampu meningkatkan pengalaman wisatawan, memperkuat ekonomi lokal, serta membangun sinergi multipihak melalui pendekatan hexahelix pariwisata. Penelitian juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan, penguatan informasi aksesibilitas, dan pengembangan produk wisata berbasis komunitas.
Pengaruh Lean Manufacturing dan Digital Supply Chain terhadap Kinerja Operasional melalui Efisiensi Proses sebagai Variabel Mediasi pada Industri Manufaktur Indonesia Tahun 2025 Miguel Angelo Maramis; Catalina Aurelia Jetty Makinggung; Benny Lule
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1529

Abstract

Industri manufaktur Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tahun 2025, seiring dengan tuntutan efisiensi, digitalisasi rantai pasok, serta persaingan global yang semakin ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Lean Manufacturing dan Digital Supply Chain terhadap Kinerja Operasional dengan Efisiensi Proses sebagai variabel mediasi pada industri manufaktur di Indonesia tahun 2025. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan formula Hair, yaitu jumlah indikator dikalikan 5 hingga 10 responden. Dengan total 28 indikator, jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah 140 responden, dan penelitian ini menargetkan 150–200 responden untuk meningkatkan reliabilitas. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, karena tidak semua perusahaan manufaktur telah menerapkan lean atau digital supply chain. Data dikumpulkan melalui kuesioner online dan offline. Analisis dilakukan menggunakan SEM-PLS untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lean Manufacturing dan Digital Supply Chain berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efisiensi Proses. Namun, kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Operasional. Efisiensi Proses juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Operasional dan tidak memediasi hubungan Lean Manufacturing maupun Digital Supply Chain terhadap Kinerja Operasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efisiensi yang dihasilkan belum mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja operasional, sehingga diperlukan kesiapan organisasi dan integrasi teknologi yang lebih kuat untuk memaksimalkan manfaat lean dan digitalisasi rantai pasok.
Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi Penelitian Dinas Sosial Provinsi Lampung) Gatra Prastyadi; Yunanto
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1530

Abstract

Akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik itu keluarga maupun orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan luka pada korban tindak kekerasan sehingga dibentuklah Dinas Sosial. dinas ini dibentuk oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dinas sosial membentuk rehabilitasi sosial untuk memulihkan kembali korban dari kekerasan korban. Permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Faktor Penghambat dalam Implementasi pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan pendekatan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis normatif.Hasil penelitian dari Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sudah dilaksanakan, seperti memberikan layanan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan anak dan perempuan yang mengalami kekerasan baik fisik maupun nonfisik serta perlindungan khusus dan masalah lainnya yang sudah dilaksanakan. Tahap-tahap yang dilakukan sebelum rehabilitasi sosial yaitu melakukan identifikasi, assisment, rencana intervensi dan monitoring. Setelah mendapatkan hasil intervensi, korban akan diajukan rehabilitasi sosial di RPTC. Tetapi dari layanan tersebut belum maksimal karena terhambat dari beberapa faktor. Faktor penghambat dalam implementasi pasal 22 huruf I peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, membutuhkan waktu yang lama.
Implikasi Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok bagi Hukum dan Teori Pembangunan di Indonesia Fahrurrahman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1531

Abstract

Kebangkitan ekonomi Tiongkok dalam dua dekade terakhir menunjukkan transformasi luar biasa yang membawa dampak signifikan pada tata ekonomi dan politik global. Makalah ini mengeksplorasi kebijakan dan sistem hukum Tiongkok yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut, serta dampaknya terhadap Indonesia sebagai negara berkembang. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis reformasi ekonomi Tiongkok, seperti Kebijakan Pintu Terbuka dan Belt and Road Initiative (BRI), yang membuka peluang investasi dan kerja sama internasional. Studi ini juga membahas dampak kebijakan ekonomi Tiongkok terhadap pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sambil menyoroti tantangan yang muncul, termasuk ketergantungan ekonomi dan isu lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun investasi Tiongkok menawarkan manfaat signifikan bagi Indonesia, diperlukan pengelolaan strategis untuk memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan kepentingan nasional tetap terjaga.
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan, Tanggung Jawab, dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Berdasarkan UUJN Athena Permana Putri; Steffani Yuliani
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1532

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta, bentuk tanggung jawab, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam pelaksanaan jabatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin kenotariatan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta sangat ditentukan oleh pemenuhan syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam UUJN. Penyimpangan terhadap prosedur, seperti ketidakhadiran para pihak atau ketidaklengkapan minuta, terbukti menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya. Selain itu, notaris memiliki tiga bentuk tanggung jawab, yaitu perdata, pidana, dan administratif, yang masing-masing muncul bergantung pada tingkat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Mekanisme perlindungan hukum, khususnya melalui persetujuan Majelis Pengawas sebelum pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, menjadi instrumen penting untuk menjaga independensi profesi notaris dan mencegah kriminalisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan jabatan notaris bergantung pada keseimbangan antara kepatuhan prosedural, akuntabilitas hukum, dan perlindungan profesi guna mewujudkan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.
Kedudukan Wali Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Desinta Salsabilah Ratna Putri; Nur Hidayatul Fithri
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1533

Abstract

Perkawinan adalah ikatan emosional dan lahiriah antara pria dan perempuan yang bertujuan membina keluarga yang harmonis dan langgeng. Di Indonesia, praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi (nikah siri) masih sering terjadi dan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kedudukan wali nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis kedudukan wali nikah dalam perkawinan siri berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, wali nikah menjadi komponen yang memiliki peran penentu sahnya perkawinan, sementara hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang esensial demi menjamin kepastian hukum. Temuan penelitian menegaskan bahwa meskipun secara syar’i perkawinan siri dapat dikatakan sah bila sesuai dengan rukun dsertaan syarat Islam, perkawinan tersebut tidak diakui secara legal oleh negara sehingga menimbulkan implikasi terhadap status istri, anak, dan hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara ketentuan agama dan hukum negara untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.