Riau Law Journal
Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.
Articles
160 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA OLEH FUNGSIONARIS ADAT DI KABUPATEN KAMPAR ]]>
<![CDATA[Ulfia Hasanah]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (294.859 KB)
|
DOI: 10.30652/rlj.v1i2.4553
<![CDATA[Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikan sengketa secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah.Lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Tetapi sampai saat ini belum diketahui pola yang tertentu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa oleh lembaga adat. Salah satu masyarakat adat di Propinsi Riau yang masih diakui eksistensi tersebut adalah yang terdapat di Kabupaten Kampar. Wilayah dalam ketatanegaraan Pemeritahan Andiko Nan 44 (sekarang lebih dikenal dengan Kampar), dibagi menurut tiga wilayah kebiasaan hukum, yaitu: wilayah Telaga Undang (Muara Takus), Wilayah Undang Jati di (Kampar Kanan/limo koto) dan wilayah Undang (Kampar Kiri). (Syarfi, dkk, 2010 : 24) Tiga wilayah tersebut di atas merupakan bentuk wilayah konfederasi kuno karena ada beberapa bentuk sistem hukum yang berlaku di dalam masing-masing wilayah dan antara satu wilayah dengan wilayah lain bersepakat bergabung dalam suatu perhimpunan yang lebih besar disebut Pemerintahan Andiko Nan 44. Di Kabupaten Kampar karena keberadaan masyarakat adatnya diakui, hal ini berkaitan dengan eksistensi lembaga adatnya. Salah satu peran dari Lembaga adat ini adalah kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian menyenai Proses penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat di Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian, model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh msayarakat adat kambar adalah secara mediasi. Berdasarkan uraian diatas maka berdasarkan analisa peneliti mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat merupakan mediasi dengan tipe mediator jaringan social. Karena mediator dalam penyelesaian sengketa adat adalah orang yang dikenal oleh para pihak yang bersengketa yaitu tokoh adat mereka yang dalam hal ini disebut dengan ninik mamak. ]]>
<![CDATA[Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Nanang Tomi Sitorus]]>;
<![CDATA[Fitria Ramadhani Siregar]]>;
<![CDATA[Wenggedes Frensh]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.317 KB)
|
DOI: 10.30652/rlj.v5i2.7901
<![CDATA[The abolition of crime is divided into two parts, namely those listed in the law and the other being outside the law, introducing jurisprudence and doctrine. The elimination of the crime, namely the forced defense (noodweer) has become a hot topic in the criminal law enforcement process in Indonesia. A forced defense (noodweer) is only carried out when a person feels that he or she is in danger or under threat. However, in some cases, many misunderstood the noodweer defense, so this raises pros and cons. The type of research carried out in this research is normative or doctrinal juridical research aimed only at written regulations and other legal materials. For this reason, this study will discuss the position of forced defense against victims of theft crime who are suspects and the ability to be responsible for victims of theft crimes who are designated as suspects in forced defense.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pembatalan Akta Notariil Menjadi Akta Di Bawah Tangan Pada Perjanjian Kerjasama ]]>
<![CDATA[arya putra rizal Pratama]]>;
<![CDATA[Mochammad Takim Takim]]>;
<![CDATA[Rifkah Romiza Romiza]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7956
<![CDATA[Wiralogam Company with Citi9 Property Indonesia made an Operational Cooperation Agreement (KSO) for the development of the Tenaru 9 Project. Where in this agreement Wiralogam Company made a loan of IDR. 12.000.000.000,00 (two billion rupiah) to Citi9 Property Company Indonesia through the Notarial Deed of Agreement. However, there was a legal dispute where the owner of Wiralogam without the knowledge of the occurrence of retroactive notarial deed becomes under the hand. This resulted in alleged losses in which Wiralogam Company borrowed money with collateral in the form of land and shop houses covering an area of 20,450m2 (square) and it was as if the cancellation of the cooperation agreement was under the pretext of PT. Wiralogam failed to repay the debt based on what was agreed. This study uses legal research methodswitha statutory approach (status approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The results of this study explain that the application of the agreement under the hands and the date back without the knowledge of Wiralogam Company is an unlawful act on a contract which is contrary to the freedom to contract based on good faith as regulated in Article 1338 paragraph (3) BW. However, the legal protection that must be carried out by PT. Wiralogam as the aggrieved party is to unilaterally cancel through the court on the basis of fundamental losses. Therefore, after the cancellation, a lawsuit against the law must be carried out on the contract as well as abuse of circumstances based on defects of will and deception on the basis of Article 1321 BW]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Arwin Septiadi]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.528 KB)
|
DOI: 10.30652/rlj.v3i2.6801
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; 1) Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria; 2) Pelaksanaan pengawasan Proyek Operasi Nasional Agraria. Penelitian ini adalah Tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literature. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria dilaksanakan dengan tahapan yaitu dimulai dari penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data/alat bukti/alas hak, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman (dalam hal bekas tanah milik adat), penerbitan SK hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan Sertipikat, dan penyerahan sertipikat 2) Pelaksanaan Pengawasan Proyek Operasi Nasional Agraria adalah dengan merujuk pada pola pengawasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Pengawasan, Proyek Operasi Nasional Agraria, Pertanahan]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DALAM MENGADILI PERKARA FIKTIF POSITIF ]]>
<![CDATA[Irzha Friskanov. S]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.815 KB)
|
DOI: 10.30652/rlj.v5i1.7879
<![CDATA[Pengaturan ketat kedudukan PTUN dalam konstitusi dipengaruhi oleh gagasan perlunya peningkatan kualitas pengawasan pemerintah. Pasalnya, potensi penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah semakin besar, yang jelas merugikan masyarakat umum. Ketentuan mengenai hukum materiil dan hukum formal dari Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian diatur dalam Undang-Undang 5/1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, selain harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Permasalahan inilah yang memotivasi penulis untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Kasus Fiksi Positif untuk Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Warga. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan yaitu permasalahan apa saja yang dihadapi oleh otoritas PTUN terkait penyelesaian lamaran fiktif positif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian dengan analisis yuridis normatif. Dengan menggunakan perlombaan landasan umum tentang hukum negara dan tata usaha negara. Serta mengidentifikasi dengan pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian karena menitikberatkan pada gambaran substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan objek penelitian yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara di Sulawesi Tengah.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM SESUAI PRINSIP PERADILAN YANG BERKEPASTIAN, ADIL DAN MANUSIAWI : STUDI PEMANTAUAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Arfiani Arfiani Arfiani]]>;
<![CDATA[Khairul Khairul Fahmi]]>;
<![CDATA[Beni Kharisma Arrasuli]]>;
<![CDATA[Indah Nadilah Nadilah]]>;
<![CDATA[Miftahul Fikri Fikri]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.113 KB)
|
DOI: 10.30652/rlj.v6i1.7938
<![CDATA[Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum guna terwujudnya prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Namun pada kenyataan kini dinamika sistem penegakan hukum tidak saling berkoheren untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dari struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum sering sekali memarginalkan kepentingan-kepentingan dan hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana mengenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption od Innonce) yang di dalam asas ini mengenal pula adanya 2 (dua) konsekuensi prinsip, yaitu Prinsip Miranda Rules (The right to remain silent) dan prinsip Hak Ingkar (The right of non self incrimination). Akan tetapi asas dan prinsip ini seolah-olah tidak di indahkan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman hingga lembaga permasyarakatan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi dan bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2020, yang mungkin sudah tidak di ditegakkan dengan bijaksana dan konsisten oleh aparat penegak hukum. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan fakta yang ada.]]>
<![CDATA[TAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT OLEH KORUPTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PUU-XIV/2016) ]]>
<![CDATA[irfanardian syah]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (475.849 KB)
|
DOI: 10.30652/rlj.v3i1.6195
<![CDATA[Harapan agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bertindak sebagai legislator (pembuat norma) ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Hal tersebut karena dalam beberapa perkara pengujian undang-undang yang diperiksa, diadili, dan diputusnya, MK justru bertindak sebagai lembaga pembuat norma (salah satunya dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016). Dengan demikian, ditinjau dari konsep kekuasaan negara, MK memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang yudikatif dan legislatif. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor serta hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menurut Pasal 15 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebelum dan setelah ditetapkannya putusan a quo. Tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor adalah langkah yang tepat guna menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, tindakan MK melakukan penafsiran tersebut adalah termasuk tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, dalam mengadili dan memutus perkara a quo, MK mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan a quo adalah tidak diterapkannya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis sedangkan setelah ditetapkan putusan a quo hubungannya adalah harus diterapkannya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. ]]>
<![CDATA[KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ]]>
<![CDATA[Adi Tiara Putri]]>;
<![CDATA[Ledy Diana]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.173 KB)
|
DOI: 10.30652/rlj.v1i1.4184
<![CDATA[AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa asas dalam pengelolaan lingkungan hidup berlandaskan kearifan lokal. Masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokalnya yang dapat ditemukan di dalam petatah, petitih, syair, tunjuk ajar, norma. Begitu juga dengan nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat ditemukan dalam sumber hukumnya.. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi. Kata Kunci : Kearifan Lokal, Lingkungan, Melayu AbstractIn Law Number 32 Year 2009, the principle of environmental is based on local wisdom. The Malay community has the values of local wisdom that can be found in the petatah, petitih, lyric, teaching point, norm. The values of local wisdom associated with the protection and management of the environment will be found in the source of the law. This research is related to the implementation of local wisdom values of Malay community about environmental in Kuantan Singingi.Keywords : Local Wisdom, Environment, Malay]]>
<![CDATA[PEMBEBASAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERMENKUMHAM RI NOMOR 10 TAHUN 2020 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fitria Ramadhani Siregar]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.821 KB)
|
DOI: 10.30652/rlj.v4i2.7844
<![CDATA[AbstrakSolusi menangkal penyebaran Covid-19 adalah tidak berkumpul di tempat ramai dan padat. Solusi ini dapat dijalankan kepada orang-orang yang bebas, tapi tidak dengan tahanan dan narapidana. Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan ruang gerak mereka sangat terbatas dikarenakan Lapas di Indonesia dapat dikatakan over kapasitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkanlah sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan yaitu Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, akan tetapi peraturan tersebut dinilai tidak efektif jika diterapkan di Indonesia dikarenakan narapidana yang dibebaskan dalam situasi Pandemi Covid-19 membuat keadaan semakin mencekam, dikarenakan narapidana mengulah dengan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan (Library Research). Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemic seperti sekarang ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan. kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia Namun melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut, dan mengakibatkan para narapidana melakukan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidup nya sebagai manusia]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK ]]>
<![CDATA[Muhammad Azani]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.689 KB)
|
DOI: 10.30652/rlj.v2i2.6058
<![CDATA[AbstrakCerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang menghendaki perceraian. Gugatan perceraian yang terjadi adalah adanya pernikahan yang pernah dilaksanakan hanya beberapa bulan, setelah itu pihak istri mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyelesaian cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dipadukan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, penyelesaian cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak baik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI. Penyelesaian cerai gugat bagi masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Kedua, cerai gugat pernikahan atas kehendak orang tua di Kecamatan Tualang Kepada PA Bengkalis karena kedua belah pihak merasa bahwa sejak awal mereka sama-sama tidak ada kecocokan, meskipun salah satu pihak masih tidak ingin bercerai dengan pasangannya.Kata Kunci: Cerai Gugat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam AbstractDivorce is a divorce filed by the wife who wants a divorce. Divorce lawsuit that occurred was the existence of a marriage that had been held for only a few months, after which the wife filed a petition for divorce in the Religious Court of Bengkalis. The purpose of the research is to analyze the settlement of a claim for divorce based on Law of Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law in Tualang District, Siak Regency. The research method uses sociological legal research with data collection techniques through interviews combined with library data. The results of the study stated that first, the settlement of the claim for divorce can only be done before a court hearing after the court has not succeeded in reconciling the two parties either regulated by Law of Number 1 of 1974 or Compilation of Islamic Law. The settlement of the claim for divorce for the people of Tualang District, Siak Regency is in the Religious Court (PA) of Bengkalis. Second, the marriage claim divorce on the will of parents in the Tualang Subdistrict To Religious Court of Bengkalis because both parties felt that from the beginning they had no match, even though one party still did not want to divorce their partner. Keywords: Divorce, Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law]]>
