Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Riau Law Journal

RLJ
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 25798669 EISSN : 25798693 DOI : 10.30652

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 160 Documents

7 8 9 10 11

Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Ferawati Ferawati; Davit Rahmadan
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model penyelesaian pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam (hutan) berupa penebangan dan perusakan hutan mangrove melalui mekanisme hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau.Sebenarnya sudah cukup banyak peraturan dan produk hukum yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik namun negara melalui lembaganya masih memiliki keterbatasan dalam memberikan keadilan secara cepat kepada masyarakatnya, hal ini dikarenakan sebagian besar lahan gambut merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses peradilan formal, biaya tinggi (alat transportasi dengan menggunakan transportasi laut) dan kurangnya pemahaman publik tentang peradilan formal, dan jangkauan terbatas layanan polisi. Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian observasional dengan cara survei dengan menggunakan data wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menemukan model penyelesaian pelanggaran sumber daya alam (hutan) dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat Melayu Indragiri Hilir Riau.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN HUTAN, SUNGAI DAN DANAU DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR Widia Edorita; Zulfikar Jayakusuma
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakKearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang hidup ditengah-tengah masyarakat lokal. Sistem budaya masyarakat Melayu di Riau mempunyai muatan yang baik untuk mengelola lingkungan dengan gaya yang harmonis. Dalam sistem budaya orang Melayu di Riau bisa terbaca dengan jelas bagaimana nilai-nilai budaya mereka memberi pedoman dan arah agar lingkungan terpelihara. Masyarakat Melayu sarat dengan nilai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Kearifan pemeliharaan lingkungan berkelanjutan dapat dilihat dalam sistem sosial ekonomi mereka misalnya dalam pemeliharaan hutan tanah ulayat berladang, menangkap ikan, mengambil madu, pemeliharaan sungai, pemeliharaan hutan, ekosistem air dan darat.Kata kunci: Nilai-Nilai Adat; Kearifan Lokal; Pemeliharaan LingkunganAbstractLocal wisdom is a system in the order of social, political, cultural, and economic life and the environment that lives in the midst of local communities. The cultural system of Malay people in Riau has a good content for managing the environment in a harmonious style. In the cultural system of Malays in Riau can be read clearly how their cultural values provide guidance and direction for the environment to be maintained. Malay society is full of cultural wisdom values in preserving the environment. The wisdom of maintaining a sustainable environment can be seen in their socio economic system, for example in maintaining forest, communal land, farming, fishing, taking honey, maintaining rivers, maintaining forest, water and land ecosystem.Keywords: Customary Values; Local Wisdom; Environment Maintained

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGARAPAN LIAR DI AREAL HGU PTPN 2 BANDAR KLIPPA Finotika Trivira Rahayu; Fitria Ramadhani Siregar
Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya didaerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut memicu nya konflik pertanahan khususnya bersifat penggarapan liar di areal HGU PTPN 2 Bandar Klippa yang tidak kunjung usai penyelesaiannya. Metodelogi dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Tehnik Pengumpulan data dilakukan Studi kepustakaan dan wawancara, Sumber Data Bahan Sekunder terdiri Primer, Sekunder dan Tersier. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggarapan Liar di areal HGU ialah hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didalam UU No. 51 PRP Tahun 1960 sementara Pasal 385 KUHP hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mana kala penggarap sebagai makelar tanah. Kebijakan Hukum dalam mengatasi penggarapan liar ini ada dua pendekatan Penal dan Non Penal, Pendekatan penal menyelesaikan masalah dengan penegakan hukum pidana sementara non penal pendekatan persuasive dan mediasi

PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PROYEK 35.000 MW Manto Siregar; Aminuddin Salle; Sri Susyanti Nur
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

This study aims to determine the procedure of land procurement and legal settlement mechanism against the rejection of land price and / or amount of compensation that has been set and implementation of acceleration process of land acquisition. This research employs empirical method of studying. The results of this study can be concluded that the procedure of land procurement and the stages of implementation starting from the planning stage, preparation stage, implementation phase, until delivery of the results, has been clearly regulated with the provisions of law applicable in Law number 2 of 2012 with all revisions the amendment of Presidential Decree Number 71 Year 2012 on Implementation of Land Procurement for Development for Public Interest. Mechanism of legal settlement against rejection of land price and / or amount of indemnification that has been set by the Appraisal team can be done with the step of applying for Custody of money payment of land compensation (consignment) to the local District Court.Keywords : Civil Law, Land Procurement, Public Interest

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU RIAU Riska Fitriani
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Alternatif Penyelesaian sengketa biasa digunakan para pihak yang bersengketa salah satunya melalui mediasi.. Melalui pihak penengah, disebut dengan mediator, dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tentunya tidak selalu berhasil tercapainya perdamaian, karena sengketa berlanjut, kurang ahlinya tokoh masyarakat bertindak sebagai pendamai para pihak (mediator). Seperti salah satu hasil penelitian penulis dilakukan di Desa Kualu Kecamatan Tambang, terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Desa ini dengan sistem kekarabatan yang berlaku adalah matrilineal, atau sistem kekerabatan yang diambil dari garis keturunan Ibu.Permasalah dalam masyarakat melalui musyawarahkan oleh para tokoh masyarakat adat . Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral disebut mediator, yakni ninik mamak yang dihormati masyarakat dan kelompok suku yang ada. Sebelumnya dimusyarawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Jika permasalahan masih berlanjut maka diselesaikan melalui ninik mamak suku. Namun pelaksanaan mediasi dalam masyarakat ini dihadiri oleh pihak lain selain para pihak yang bersengketa, tentunya tidak sesuai dengan teori mediasi yang bersifat rahasia. Kendala lain mediator tersebut belum mempunyai sertifikat sebagai mediator. Adanya teknik mediasi yang dilakukan dengan cara “kaukus” atau mediator bertemu dengan para pihak dengan cara memisahkan tempat antara pihak satu dengan yang lainnya, cara dialog antara mediator dengan para pihak satu persatu.

MODEL PENGELOLAAN HUTAN IMBO PUTUI BERDASARKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PETAPAHAN Rezmia Febrina
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Bagaimanakah model pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui berdasarkan masyarakat hukum adat Petapahan? Apa saja hambatan yang dihadapi masyarakat hukum adat Petapahan dalam mengelola hutan adat imbo putui? Bagaimana strategi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Petapahan dalam menghadapi hambatan terhadap pengelolaan hutan adat imbo putui?metode penelitian hukum sosiologis, Sebelum diakui oleh negara sebagai hutan adat, Imbo Putui merupakan hutan larangan yg tidak boleh di masuki atau diambil kekayaan yg ada didalamnya. Dengan pola pemanfaatan ekowisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adat dilingkungan hutan adat Imbo Putui. Hambatan adalah kurangnya permodalan dan kurangnya support dari pemerintah dan perusahaan yg berada dikawasan Imbo Putui. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan kerjasama dengan Non Govermental organization (NGO) dan komunitas pencinta lingkungan dan melakukan pengkaderan sukarelawan pemuda adat dalam pelaksanaan pengelolaan

Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme Cynthia Hadita; Susi Dwi Harijanti
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7962

Problematika esensi otonomi daerah dalam tataran implementasi pelaksanaannya sistemnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sehingga hal ini juga akan menghambat tercapainya the greatest happines of the greatest number untuk sebagaimana dalam teori utilitarianisme dalam mencapai tujuan negara untuk menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensinya pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan dalam sistem pemerintahan daerah agar dapat memenuhi kebutuhan daerah dengan esensi otonomi yang dimiliki dalam rangka mewujudkan kebahagiaan masyarakat daerah yang sebesar-besarnya.

KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PERIKANAN Widia Edorita
Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Permasalahan umum yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Indonesia adalah; pengelolaan perikanan (fisheries management), penegakan hukum (law enforcement), dan tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Masih lemahnya pengelolaan perikanan diindikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Selain itu juga sering terjadi konflik antar nelayan karena pengunaan alat tangkap ilegal. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia juga relatif masih lemah. Hal ini mengakibatkan kerugian negara baik secara ekonomi maupun lingkungan. Maraknya kegiatan IUU Fishing menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan.

Implikasi Prinsip National Treatment Terhadap Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dony Yusra Pebrianto
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Keanggotaan Indonesia dalam WTO membuat Indonesia terikat dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam GATT. Salah satu prinsip tersebut adalah Prinsip National Treatment yang berimplikasi kepada semua sistem terkait salah satunya sektor ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja asing. Untuk itu perlu ditelaah mengenai prinsip National Treatment tersebut dan implikasinya terhadap pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia yang dikaji secara yuridis normatif. Didapatlah suatu hipotesis bahwa Prinsip National Treatment adalah bentuk dari konsepsi anti diskriminasi GATT dimana adanya larangan untuk membedakan produk barang maupun jasa dalam konteks GATT dan negara-negara anggota WTO. Prinsip ini merupakan ruh penting dari GATT yang merupakan reduksi dari konsepsi perdagangan bebas itu sendiri, sehingga penerapan prinsip ini sangat penting dalam kerangka GATT khususnya bagi negara-negara anggota WTO selain itu implikasi Prinsip National Treatment terhadap pengaturan tenaga kerja asing adalah sebagai anggota WTO yang telah meratifikasi GATT tentu indonesia terikat dengan konspsi bahwa adanya larangan diskriminasi terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Namun di sisi lain, indonesia juga terikat dengan kepentingan nasional sebagai amanah konstitusi yakni melindungi segenap bangsa indonesia dan kepentingannya. Maka dalam satu sisi secara hukum indonesia harus menghapus segala bentuk diskriminasi, sedangkan di sisi lain indonesia harus melindungi kepentingan nasional.

KETAATAN NELAYAN DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.59/MEN/2011 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS JENIS IKAN TERUBUK (Tenualosa macrura) DITINJAU DARI ASAS KELESTARIAN DAN ASAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ledy Diana
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Ikan Terubuk merupakan ikan endemik yang hanya terdapat di perairan kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Pemerintah berupaya untuk melindungi populasi ikan terubuk yang semakin berkurang dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 59/MEN/2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (Tenualosa macrura). Ketaatan nelayan terhadap peraturan tersebut adalah faktor penting terjaganya populasi ikan terubuk. Beberapa nelayan diketahui masih melanggar peraturan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana ketaatan nelayan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yuridis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah berupa wawancara, baik secara langsung maupun dengan penyebaran kuesioner. Kajian kepustakaan diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan mengkaji dari sisi asas kelestarian dan asas pembangunan berkelanjutan.

Page 9 of 16 | Total Record : 160

7 8 9 10 11

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Adi Tiara Putri

Contact Email aditiaraputri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA