cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Tiara Putri
Contact Email
aditiaraputri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Riau Law Journal
Published by Universitas Riau
ISSN : 25798669     EISSN : 25798693     DOI : 10.30652
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 160 Documents
 8   9   10   11   12 
ASAS KEADILAN UPAH GURU HONORER DALAM PERSPEKTIF HUKUM (Principle of Justice for Honorary Teacher Wages in a Legal Perspective) Wandi Arifin; Ridwan Arifin
Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.085 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v3i1.6956

Abstract

Keadilan dapat diartikan sebagai melakukan, memberikan, dan mendapatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Keadilan tersebut seharunya di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dalam membuat suatu peraturan, kebijakan maupun undang-undang harus adil di semua kalangan dan bidang. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang bagaimana penggunaan dana BOS, untuk siapa dan untuk apa dana BOS tersebut. Salah satu penggunaan dari dana BOS dalam Peraturan Menteri tersebut adalah pengalokasian dana BOS tersebut kepada Guru Honorer. Dimana degan gaji upah yang dibawah upah minimum daerah mengakibatkan berbagai pihak berfikir dan meberikan spekulasi mengenai letak keadilan dari Permen tersebut, Sehingga pelu kiranya kita meninjau hal tersebut dari beragai sudut pandang maupun penghasilan dari tenaga Kependidikan guru honor yang masih jauh dari makna kesejahteraan dan keadilan tersebut, jika dibandingkan dengan status guru pegawai negeri sipil upah dari guru honorer masih sangatlah jauh. Maksud dari kesejahteraan dan keadilan disini adalah penyetaraan penghasilan untuk mendapatkan kesejahteran sebagai warga negara dan abdi negara Indonesia. Agar letak keadilan dari kebijakan tersebut dapat kita ketahui, maka penulis melakukan analisis Yuridis mengenai masalah tersebut yaitu dengan cara melakukan analisis data atau melakukan tinjauan pustaka baik tinjauan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Undang-Undang Ketenagakerjaan,  maupun tinjauan dalam perpektif keadilan maupun Hak Asasi Manusia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan perwujudan keadilan bagi masyarakat berdasarkan analisis yuridis dan aspek atau sudut pandang hukum. Justice can be interpreted as doing, giving, and getting something in accordance with their respective rights and obligations. Justice should be applied in the life of the community, nation and state, not least in making regulations, policies and laws must be fair in all circles and fields. Republic of Indonesia Minister of Education and Culture Regulation Number 1 Year 2018 Regarding Technical Guidelines for School Operational Assistance regulates how to use BOS funds, for whom and for what BOS funds are. One of the uses of BOS funds in the Ministerial Regulation is the allocation of BOS funds to Honorary Teachers. Where wage salaries below the regional minimum wage result in various parties thinking and giving speculation about the location of justice from the Permen, so we should review this from various perspectives and income from the teaching staff of honor teachers who are still far from the meaning of welfare and justice, when compared with the status of civil servant teachers the wages of honorary teachers are still very far away. The purpose of welfare and justice here is equalization of income to get welfare as citizens and servants of the Indonesian state. In order to find out the location of justice from the policy, the writer conducts juridical analysis of the problem, namely by conducting data analysis or conducting a literature review, both a review of the Republic of Indonesia Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2018 concerning Technical Guidelines for School Operational Assistance, Labor Law, as well as a review of the perspectives on justice and human rights listed in the 1945 Constitution Chapter XA concerning Human Rights. This is to realize justice for all Indonesian people and the realization of justice for the community based on juridical analysis and legal aspects or points of view.
PENGAKUAN TERHADAP HUKUM ADAT DALAM KAJIAN PUTUSAN KASUS TANAH HIBAH ADAT Di PENGADILAN SIGLI Laila Rasyid
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.899 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v1i1.4177

Abstract

AbstrakArtikel ini menjelaskan analisis terhadap putusan hakim melalui penalaran hukum untuk menilai kualitas dari pertimbangan hukum yang diberikan Oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli terhadap kasus perebutan hak milik atas tanah hibah adat antara masyarakat desa Rambong sebagai Tergugat dan M bin Tgk.B sebagai Penggugat.Hukum modern dan hukum adat dapat berjalan bersama dalam sistem hukum Indonesia yang sarat dengan pluralisme dapat digambarkan dalam Putusan No. 02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi.Kata kunci : Pengakuan, hukum adat, tanah. AbstractThis article describes an analysis of the judge's decision through legal reasoning to assess the quality of the legal reasoning given by the judge in the District Court against the case of the seizure of Sigli property rights over customary land grant between communities Rambong as Defendants and M bin Tgk.B as Plaintiff.Modern law and customary law may run together in the Indonesian legal system is loaded with pluralism can be described in Decision No. 02 / Pdt.G / 2014 / Pn.Sgi.Keywords : Recognition, adat law/ customary law, land.
Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Kahfiarsyad Julyan Elevenday
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.952 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v4i2.7847

Abstract

This study aims to find out about how the monopoly activities including how the implementation of a tying agreement conducted by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as a SOE in the perspective of Competition Law. This study is conducted by analyzing the consideration of judges as stated in the Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 302 K/Pdt. Sus-KPPU/2014 and North Jakarta District Court Decision No. 1/Pdt/KPPU/2015/PN Jkt.Utr. The results of this study indicate that the monopoly activities conducted by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in its concession area are a monopoly by law as stated in Article 50 a Law Number 5 Year 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition because the monopoly activity referes to Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping which regulates that to conduct commercial activities at the port needs a concession agreement that given by the port operator. The implementation of a tying agreement made by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is not against the Law Number 5 Year 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition because if a rule of reason approach is used in the case, then the positive impact resulting from the implementation of tying agreement is greater that the negative impact. Keywords: Tying Agreement, Monopoly, State Owned Enterprise, Port, Business Competition
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN MELALUI ITSBAT NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA) Zainuddin Zainuddin; Nur Jaya
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.213 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.6086

Abstract

AbstrakSalah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah melalui itsbat nikah yang tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan memberi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif melalui lembaga itsbat nikah. Kepastian hukum itsbat nikah terhadap status anak dan harta perkawinan merupakan sarana untuk menegakkan perlindungan harta, dengan itsbat nikah yang berkonsekuensi diakuinya pernikahan secarah hukum formal, maka secara otomatis status anak dan harta perkawinan menjadi diakui, sehingga kepemilikan harta dan hak-hak lain yang berkaitan dapat terpelihara.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan; Itsbat Nikah  AbstractOne of the government's efforts in providing services to people who do not have a marriage certificate through “itsbat nikah” has a positive aspect in facilitating the public to re-register the marriage that has taken place. The position of “itsbat nikah” in marriage law provides the basis for legal certainty for marriages that are not recorded. Marriage that is not recorded must be determined administratively through the marriage institution. Legal certainty of “itsbat nikah” to the status of the child and marriage property is a means to enforce property protection, with its “itsbat nikah” consequently the recognition of marriage as a formal law, the status of the child and marriage property will automatically be recognized, so that the ownership of property and other related rights can be maintained.Keywords: Legal Certainty, Marriage, Itsbat Nikah
PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Fonni Fonni; Winner Sitorus; Hasbir Paserangi
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.416 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i1.4650

Abstract

The Law of Notary Position provides an opportunity for notaries to establish a Civil Partnership of notaries in the performance of their position. This is contrary to the notary profession, since the purpose of the formation of Civil Partnership is to seek the benefit to be distributed to allies as stipulated in the Civil Code. This study aimed to find out and comprehend (1) the formation of a civil partnership of notary in the implementation of the notary’s position: (2) the application of the principles of civil partnership stipulation in the Civil Code to civil partnership of notary. This research is a normative research that is a process to find out laws, legal principles, and legal doctrine to answer the legal problem. This study employed a statutory, comparison, and conceptual approaches.Keywords : Civil Partnership, Notary, Joint Office, Maatschap
Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan martha hasanah rustam; Duwi Handoko
Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.728 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v4i1.7822

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak Sipol, khususnya dalam lingkup hak dipilih dan hak memilih serta dalam lingkup Hak Ekosob, khususnya hak atas pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang hak asasi manusia di bidang pemilihan umum dan pendidikan. Hak untuk bebas memilih dan dipilih tidak hanya dalam pemilu dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan calon presiden. Pendidikan mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Tanpa pendidikan mustahil bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum yang demokratis, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Hak atas pendidikan ini dirumuskan untuk memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya yang dibebankan oleh pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah, dan biaya-biaya lainnya, akan mengakibatkan berkurangnya peluang penikmatan hak tersebut dan dapat mengancam realisasinya. Kata Kunci: Hak atas Pendidikan, Hak Memilih dan Dipilih, HAM Ekosob, HAM Sipol, Pertahanan dan Keamanan  AbstractThis study aims to find out the Civil Rights Rights, especially in the scope of the right to be elected and the right to vote and within the scope of Social and Political Rights, specifically the right to education. This type of research is normative legal research that specifically addresses human rights in the field of elections and education. The right to be free to choose and be elected is not only in elections in the election of people's representatives who sit in parliamentary seats or in presidential and presidential candidates. Education includes various elements both economic, social and cultural rights as well as civil and political rights. The right to education itself is a human right and is a means that is absolutely necessary to realize other rights. Without education it is impossible for someone to be able to participate in democratic elections, and participate in public life. The right to education is formulated to ensure the availability of basic education at no cost to children, parents or guardians. Costs incurred by the government, local authorities, or school parties, and other costs, will result in reduced opportunities for the enjoyment of these rights and can threaten their realization. Keywords: Right to Education, Voting and Voting Rights, Human Rights Violence, Human Rights Civil Defense, Defense and Security
MODEL PERLINDUNGAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ( P2TP2A ) TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI SUMATERA EFREN NOVA
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7946

Abstract

Perlindungan terhadap perempuan dan anak saat ini menjadi isu yang berkembang di masyarakat diunia termasuk  di Indonesia. .Kekerasan terhadap Perempuan dan  Anak dapat terjadi dimana saja , bisa didalam rumah, bisa diluar rumah, bisa dijalan dan bisa di sekolah, berupa tindak kekerasan, eksploitasi, pencabulan , perkosaan, bullying, pelecehan seksual, trafiking dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan  data dari LSM Nurani Perempuan Sumatera  Barat, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera  Barat dalam 4 (empat) tahun terakhir masih sangat tinggi : pada tahun 2013 setidaknya ada 88 kasus  kekerasan terhadap perempuan, tahun 2014, 81 kasus . Selanjutnya pada  tahun 2016  ada 109 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rentanya  tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak diSumateran Barat yang menempatkan perempuan dan anak sebagai korban telah mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap  perempuan dan anak di Sumatera Barat masih belum maksimal.. Hadirnya P2TP2A setidaknya memberikan gambaran sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis sosiologis.   Permalasahan dalam penelitian ini adalah  : Pertama, Bagaimana model perlindungan oleh   P2TP2A terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan  di Sumatera Barat ? Kedua,apa kendala-kendala P2TP2A dalam memberikan perlindungan  terhadap   perempuan dan anak korban tindak kekerasan  di Sumatera Barat ?. Berdasarkan hasil penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak  5 (Lima ) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat : Model perlindungan oleh P2TP2A terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah melalui upaya Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi keberadaan  P2TP2A, Penanganan adanya Layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehbilitasi sosial, layanan bantuan hukum dan layanan administrasi data informasi) , Pemulihan dilakukan melalui pelatihan pelatihan agar korban dapat mendiri serta rehabilitasi ssosial agar korban dapat bersosialisasi kembali ke masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh P2TP2A 5 ( lima ) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan  adalah : Anggaran tidak mencukupi  dana  yang tersedia dengan kasus yang ditangani, Sumber Daya Manusia  tetbatanya jumlah petugas dan kurangnya konselor hukum, tenaga psikolog, Sarana dan Prasarana. belum semua  P2TP2A di Sumatera Barat Tessa ( Telepon sabahat anak)  dan shelter / rumah aman.      
PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN KAJIAN TERHADAP KREDIBILITAS DAN INDEPENDENSI HAKIM Alsyam Alsyam
Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i1.8088

Abstract

AbstractThe personal judges of the Constitutional Court are the main pillars for realizing the independence and impartiality of the Constitutional Court. The composition of the nine judges at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, proposed three people by each state institution namely the People's Representative Council (DPR), the President, and the Supreme Court (MA). The involvement of the three state institutions in the mechanism for filling the positions of Constitutional Justices has the potential to trigger a conflict of interest (especially in the DPR and the President) which has an impact on the credibility and independence of the appointed Constitutional Justices. The research is doctrinal research by conceptual approach and statute approach. Results study explains that the dynamics of politics in Indonesia do not mature so that the guardian of Constitutional Court judges is threatened. Therefore, to avoid this offense, it is necessary to form an ad hoc committee in the process of selecting candidate judges for the Constitutional Court as a form of implementing independence. AbstrakPersonal hakim Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama untuk mewujudkan independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi. Komposisi sembilan hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diajukan tiga orang oleh masing-masing lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Agung (MA). Keterlibatan ketiga lembaga negara tersebut dalam mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi, berpotensi akan memicu terjadi konflik kepentingan (terutama di DPR dan Presiden) yang berdampak pada kredibilitas dan independensi hakim konstitusi yang ditetapkan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan analitis (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dinamika perpolitikan di Indonesia tidak kunjung dewasa sehingga terancamnya marwah hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, menghindarkan ketersinggungan tersebut maka perlunya membentukan panitia ad hoc dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk implementasi independensi. 
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSUMEN UNTUK MENCEGAH PRAKTIK PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Martha Hasanah Rustam; Hamler Hamler; Tat Marlina; Duwi Handoko; Rahmad Alamsyah
Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i1.8050

Abstract

AbstractFraud in the context of online transactions can occur despite consumer precautions. This article discusses consumer fraud practices in online transactions and prevention methods using a normative legal research method and statute and conceptual approach. The main findings of this article are that consumers play a crucial role in preventing online transaction fraud, such as verifying the website or online store before conducting transactions, not providing sensitive personal information, and reporting fraudulent activities to authorities. The impact of consumer understanding of their role and responsibility in preventing online transaction fraud is the potential reduction of fraudulent cases and protection of consumers from financial losses and misuse of personal information. This article aims to increase consumer awareness of the importance of taking preventive measures to prevent online transaction fraud.AbstrakPenipuan  dalam konteks transaksi online dapat terjadi meskipun konsumen telah melakukan tindakan pencegahan. Artikel ini membahas praktik penipuan dalam transaksi online oleh konsumen dan cara mencegahnya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan statute dan conceptual approach. Temuan utama tulisan ini adalah bahwa konsumen memiliki peran penting dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi online, seperti melakukan verifikasi terhadap situs atau toko online sebelum melakukan transaksi, tidak memberikan informasi pribadi yang sensitif, dan melaporkan tindakan penipuan kepada pihak berwenang. Dampak dari pemahaman konsumen terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi online adalah dapat mengurangi jumlah kasus penipuan online yang terjadi dan melindungi konsumen dari kerugian finansial dan informasi pribadi yang dapat disalahgunakan. Artikel ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya melakukan tindakan preventif untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi online.
PENGATURAN KAMPANYE PILKADA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK Gunawan Arifin; Saharuddin Djohas; Irzha Friskanov. S
Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i1.7977

Abstract

AbstractIn principle, regional elections are a means of implementing the people in the area in order to realize people's welfare. Therefore, regional election arrangements are designed not only as a mechanism for changing regional leaders but also as a means of increasing the political education of the people so that they can build local democracy with integrity. The problem is that the current election campaign arrangements can encourage an increase in people's political education as well as the concept of an ideal campaign arrangement as a means of political education using empirical juridical research methods. The current campaign settings are not optimal for providing reinforcement for increasing public political education. At the campaign stage, people who have voting rights receive information regarding the candidate's vision and mission and guarantee the autonomous participation of the community. Strengthening campaign materials that are oriented towards increasing political awareness of the people should be carried out, which can support the realization of local democracy with integrity, as well as optimizing the functions of the KPUD in improving political community education.AbstrakPada prinsipnya pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengaturan pilkada didesain bukan hanya sebagai mekanisme pergantian pemimpin daerah semata.  Namun menjadi sarana dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat sehingga dapat membangun demokrasi lokal yang berintegritas. Permasalahannya adalah pengaturan kampanye pilkada saat ini dapat mendorong peningkatan pendidikan politik masyarakat serta konsep ideal pengaturan kampanye sebagai sarana pendidikan politik dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengaturan kampanye saat ini kurang optimal dalam memberikan penguatan dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat. Pada tahapan kampanye, masyarakat yang memiliki hak suara hendaknya mendapat infomasi terkait visi misi kandidat serta menjamin partisipasi otonom masyarakat. Hendaknya dilakukan penguatan materi kampanye yang beriorientasi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya demokrasi lokal yang berintegritas, serta optimalisasi fungsi KPUD dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

Page 10 of 16 | Total Record : 160

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue