Articles
206 Documents
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN SIDANG PRAPERADILAN KASUS KORUPSI TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK DAN BAILOUT UNTUK BANK CENTURY ]]>
<![CDATA[Hanifah Sartika Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 7 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.669 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v7i2.14957
<![CDATA[Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebagai salah satu perwujudan peranan Bank Indonesia dalam pemberian FPJP kepada Bank Century yang marak diperdebatkan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan pemberian FPJP kepada Bank Century telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan sidang praperadilan kasus korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan bailout untuk bank century dalam prespektif hukum berkekuatan hukum tetap, alat bukti yang mengarah ke nama-nama di kasus Century telah lengkap, selama alat bukti yang mengarah ke nama-nama di kasus Century telah lengkap, KPK harus menjalankan prosedur hukumnya. KPK tidak perlu berpikir politis, karena ia didesain untuk menegakkan hukum, bukan menegakkan politik.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN KERJA SAMA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS TERTENTU BADAN PELAKSANA BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR DENGAN BADAN USAHA DAN LEMBAGA ATAU PIHAK TERKAIT ]]>
<![CDATA[Inka Cyntiya Sulastin]]>;
<![CDATA[Dea Vania Utami]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 7 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.793 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v7i2.14958
<![CDATA[Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan perluasan konsep pengembangan dan pembangunan wisata candi Borobudur yang secara otoritatif dilaksanakan sebagai optimalisasi sektor pariwisata, hal tersebut memerlukan kelembagaan yang stabil sebagai katalisator pelaksanaan operasionalnya, sehingga pemerintah perlu membentuk Badan Otorita Borobudur (BOB). BOB dibentuk oleh pemerintah untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Borobudur melalui optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata Borobudur dengan langkah-langkah yang terkoordinasi, sistematif, terarah, dan terpadu. Badan Pelaksana sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dapat bekerja sama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait dalam negeri dan/atau asing. Dalam hal pelaksanaan kerja sama memiliki Nilai Strategis Tertentu, kerja sama tersebut wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui Kementerian Pariwisata selaku Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah, sehingga dalam memulai pelaksanaan kerja sama perlu tata cara pemberian persetujuan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait.]]>
<![CDATA[PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP KOS-KOSAN DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Febrina Tania]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 7 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.03 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v7i2.14959
<![CDATA[Pendapatan daerah memiliki banyak sumber salah satunya melalui pemungutan pajak. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemungutan pajak terhadap kos-kosan mulai “ketat” untuk dilakukan mengingat semakin meningkatnya pertumbuhan kos-kosan yang menjadi lading bisnis bagi Pemiliknya. Pengenaan pajak terhadap kos-kosan diberlakukan hanya untuk kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Namun sehubungan dengan sistem yang dianut dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment system dimana efektivitas pemberlakuannya sangat digantungkan kepada wajib pajak itu sendiri, yaitu untuk menghitung pembayaran pajak yang akan dilakukan, kejujuran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Semua itu membutuhkan inisiatif wajib pajak sehingga apabila dikaitkan dengan pemungutan pajak maka banyak pemilik kos-kosan yang belum melaporkan usaha kos-kosannya.]]>
<![CDATA[PERAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENGUNGSI ANAK ]]>
<![CDATA[Zahrashafa Putri Mahardika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 7 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.751 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v7i2.14960
<![CDATA[Pendidikan sebagai hak terhadap anak yang tidak dapat diganggu gugat sekalipun oleh negara dan negara menjadi penanggungjawab terlaksananya hak tersebut, membuat seharusnya anak-anak pengungsi yang ada di Indonesia pun mendapatkan hak yang sama. Oleh karena jurnal ini akan membahas mengenai pemenuhan hak atas pendidikan pengungsi anak di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian yang membahas mengenai pemenuhan hak-hak pengungsi anak oleh Negara. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang didasarkan atas tinjauan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa meskipun Indonesia tidak meratifikasi kerangka hukum internasional mengenai pengungsi, tetapi sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang didalamnya pun terdapat kewajiban Negara untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak tanpa memandang anak itu siapa, maka Indonesia pun sudah seharusnya memberikan perlakuan yang sama mengenai pendidikan kepada anak-anak pengungsi sebagaimana perlakuan terhadap anak-anak pada umumnya.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PRODEO DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS KOTA MALANG) ]]>
<![CDATA[Silvana Indriani Rosita]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 7 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.423 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v7i2.14961
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum (Rechsstaat) yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di setiap individu tanpa membedakan status dan strata sosial, sehingga semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan pola perilaku seseorang dalam mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara di pengadilan untuk mendapatkan pelayanan perkara prodeo di pengadilan. Prodeo merupakan bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk berperkara di Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 273 – 281 RBg. Karena semua orang berhak untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya Pemerintah memberikan anggaran untuk orang yang tidak mampu melalui Pengadilan Agama yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dasar hukum yang digunakan majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci. Karena majelis hakim adalah sebagai praktisi hukum dan salah satu tugasnya menafsirkan undang-undang untuk memberi putusan yang adil untuk masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGENAAN PAJAK REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI PAJAK DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Valdy Adha Fireza]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 7 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.722 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v7i2.14962
<![CDATA[Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam pajak daerah yang sangat potensial untuk mendukung pengembangan suatu daerah. Reklame menjadi sangat potensial karena reklame menjadi sarana promosi yang sering dipilih oleh para pebisnis di hampir setiap daerah untuk mempromosikan usahanya. Seiring berkembangnya waktu, media promosi seperti reklame bukan lagi berbentuk reklame yang hanya diam di satu tempat saja, melainkan sudah merambah kepada reklame yang dipasang pada kendaraan bermotor yang memiliki mobilitas tinggi, Sehingga, iklan yang dipromosikan lebih berkesempatan untuk mencakup wilayah yang lebih luas lagi. Namun begitu, dalam hal pajak yang dikenakan, nampaknya menjadi tidak tepat sasaran, mengingat pajak yang dikenakan terhadap reklame merupakan pajak daerah tingkat kota/kabupaten, sedangkan Reklame yang terkena pajak tersebut tidak selamanya pada satu daerah kota/ kabupaten tertentu dengan mobilitas yang tinggi, bahkan pajak reklame berjalan yang terdaftar pasa suatu daerah pada kenyataannya tidak pernah tampil di daerah terdaftar tersebut, melainkan tampil di daerah lain dimana kendaraan tersebut sering beraktifitas. Sehingga, penghasilan terhadap pajak reklame berjalan pada kendaraan bermotor dirasa tidak adil dan merata atau dapat dikatakan tidak tepat sasaran.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA TERJADINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ]]>
<![CDATA[Hazar Kusmayanti]]>;
<![CDATA[Efa Laela Fakriah]]>;
<![CDATA[Mutiara Rembune Payu]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.374 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v8i1.14963
<![CDATA[Penelitian ini mengjaki penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Tengah yang diselesaikan dengan beberapa cara yakni musyawarah keluarga, musyawarah dengan melibatkan lembaga adat Sarak Opat dan dengan mengajukan gugatan harta bersama ke Mahkamah Syar’iyah Takengon. Pada umumnya pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan lembaga adat Sarak Opat. Pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan dengan siapa anak tinggal besaran kontribusi pencaharian harta bersama walaupun tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun mungkin berpedoman kepada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan hal ini tidak menyalahi aturan baik Hukum Islam maupun Hukum Adat. Karena pada dasarnya menurut Hukum Islam dan Hukum Adat tidak ada aturan khusus terkait presentase pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian]]>
<![CDATA[URGENSI PERJANJIAN HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPERCAYAAN KREDITUR LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ika Atikah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.873 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v8i1.14964
<![CDATA[Artikel ini berfokus pada implementasi pemberian pinjaman dana hak tanggungan yang menjadi objek jaminan berupa objek yang bernilai uang manakala terjadi kredit macet yang diatur dalam perjanjian pokok sebagai upaya perwujudan kepercayaan kreditur lembaga perbankan yang keberadaannya diminati masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada normatif dengan conceptual approach dan statute approach. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara pada pengumpulan peraturan perundang – undangan hak tanggungan, perjanjian yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek, perjanjian kredit dalam peraturan hukum selain undang – undang, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder lebih kepada konsep atau teori yang relevan dengan isu sentral dengan melengkapinya dalam daftar pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian menjadi unsur utama dalam mekanisme pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur perbankan kepada debitur sesuai aturan UU Hak Tanggungan dan Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata Pasal 1132. Apabila barang yang dijaminkan oleh debitur kepada sejumlah kreditur, pasal tersebut berlaku manakala diatur dalam perjanjian. Akibat hukum dari pemberian kredit karena objek jaminan debitur bernilai uang menjadi perjanjian tambahan setelah perjanjian pokok sehingga asas kepercayaan kreditur kepada debitur menjadi pasti dalam hukum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL YANG MENYERUPAI PRODUK SIMPANAN BANK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ]]>
<![CDATA[Yansen]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.418 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v8i1.14965
<![CDATA[Dalam menjalankan usahanya persusahaan membutuhkan dana. Dana tersebut diperoleh dengan beberapa alternatif diantaranya dengan setoran modal para pemegang saham, pinjaman dari bank maupun dengan menerbitkan Surat Berharga Komersial. Bahwa beberapa tahun belakang ini muncul kasus SBK fiktif dan gagal bayar dengan cara memperdagangkan Surat Berharga Komersial tersebut dilakukan secara tertutup. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang melindungi masyarakat sebagai Investor Surat Berharga Komersial, dan bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan penerbit Surat Berharga Komersial yang menyerupai simpanan bank. Dengan adanya Peraturan BI No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial Di Pasar Uang (PBI SBK) diharapkan dapat mengawasi perusahaan yang akan menerbitkan SBK serta adanya Undang-undang yang telah diundangkan pada tahun 1992 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tantang Perbankan, terkait dengan masalah tindak pidana terhadap perbankan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PETANI SEBAGAI PEMULIA VARIETAS TANAMAN LOKAL BERDASARKAN PENGATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN ]]>
<![CDATA[Rahmanisa Purnamasari Faujura]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.76 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v8i1.14973
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk menentukan Ketentuan internasional dan nasional dan terkait perlindungan bagi petani sebagai pemulia tanaman lokal dalam perspektif Negara kesejahteraan. Hasil kajian menunjukan bahwa UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants) mengabaikan Hak Petani . Pasal 9, 12, dan 14 UU No. 12 Tahun 1992, Pasal 7 dan 10 UU No. 29 Tahun 2000, dan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2006 belum mendukung konsep Negara kesejahteraan karena tidak memperhatikan Hak Petani untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas perkembangan teknologi pertanian. ITPGRFA (the International Treaty on Plant Genetic Resource For Food and Agriculture dan CBD (Convention on Biological Diversity) melindungi petani karena menjamin varietas konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Pasal 9 dan 10 PP No 13 Tahun 2004 memberikan harapan positif karena pemerintah mewakili masyarakat dapat membuat perjanjian benefit sharing dengan pihak lain yang menggunakan varietas lokal.]]>
