Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Hukum Prioris

prioris
Website

Published by Universitas Trisakti

ISSN : 19078765 EISSN : 25486128 DOI : https://dx.doi.org/10.25105

Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,

Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Hukum PRIORIS diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai salah satu sistem komunikasi ilmiah yang bertujuan untuk mendorong, menumbuhkan iklim kecendekiawanan serta mempublikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah baik di fakultas Hukum Universitas Trisakti dan masyarakat hukum pada umumnya. Selain itu berkontribusi melalui ide atau pemikiran alternatif yang berkenaan dengan perkembangan ilmu hukum dan penerapannya serta mendiseminasikan, mendokumentasikan gagasan-gagasan alternatif dari masyarakat ilmiah tentang pembaruan hukum di Indonesia.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 206 Documents

12 13 14 15 16

DEKONSTRUKSI EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM Rivai Kusumanegara
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Terdapat tiga upaya eksekusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu parate executie, title eskekutorial dan penjualan Hak Tanggungan di bawah tangan. Namun eksekusi yang seharusnya menjadi pelindung bagi kreditur, dinilai masih terdapat masalah yang dapat merugikan kreditur. Hal tersebut bukan tanpa alasan, oleh karena dalam prosesnya banyak peristiwa yang dapat menghambat eksekusi ini seperti obyek hak tanggungan masih dikuasai debitur serta terjadinya perlawanan fisik saat pengosongan sehingga mengurangi minat pembeli dan menambah biaya bagi pemenang lelang untuk melakukan pengosongan, padahal pemenang lelang telah membelinya dengan harga tertinggi melalui pelelangan. Atas dasar hal tersebut, peneliti menilai penelitian ini sangat bermanfaat untuk menemukan solusi berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF SOUND LETTERS IN THE GENERAL ELECTION OF 2019 IN RIAU PROVINCE BASED ON LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS Adrian Faridhi; Sudi Fahmi; Tatang Suprayoga
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

General Election is a democratic party that involves all citizens to participate in the formation of leaders, but citizen involvement is limited by the electoral mechanism, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regulates the implementation of the 2019 elections, regulations governing the provision of ballots only 2 (two) % of Permanent Voter List (DPT) for each polling station. However, the large voter participation resulted in a shortage of ballots during the election. The research methodology used is in the form of sociological juridical research in this research area in Riau Province using primary data. The results of this study include: there is a shortage of ballots, due to the large number of voters participating in the election, but not registered in the DPT or DPTb, many voters who come only use electronic ID cards or other identities, these voters who have a shortage of ballots and cannot vote , and a solution that addresses the problem of increasing socialization so that voters participate in the election so that they do not lose their right to vote.

KAJIAN MENGENAI PEMBATASAN IJIN PENDIRIAN HOTEL UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA YOGYAKARTA Dinarjati Eka Puspitasari
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai pembatasan ijin mengenai pendirian hotel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Untuk pendirian hotel berbagai syarat perizinan harus dipenuhi seperti IPT (Izin Pemanfaatan Tanah), AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan IMB serta izin HO (Izin gangguan). Di samping itu, peran Pemerintah dalam upaya pembatasan ijin mengenai pendirian hotel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan pemberian moratorium penerbitan IMB dari mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.

HAMBATAN PEMBUKTIAN DALAM PELAKSANAAN E-LITIGASI GUNA MENDUKUNG PEMBARUAN HUKUM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Fadhilah Rizky Aftriani Putri; Ikhda Fitria; Dian Latifiani
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

lembaga pengadilan. Dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi menuntut hukum agar ikut berimprovisasi melalui pembaruan hukum. Sejak tahun 2019, selain persidangan konvensional, Indonesia juga mulai menerapkan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi). Pembaruan hukum melalui e-litigasi selain untuk mendukung pembaruan hukum di era revolusi industri 4.0, juga diharapkan dapat membuat pengadilan menjadi lebih murah, cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan asas-asas dasarnya sehingga membuat peradilan menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun semenjak diterapkan, e-litigasi kurang diminati para pencari keadilan. Kurang diminatinya e litigasi ini, disebabkan oleh banyak faktor penghambat, beberapa diantaranya yaitu kurangnya standar infrastruktur yang dimiliki, padahal persidangan elektronik sangat bertumpu pada kesiapan infrastruktur seperti fasilitas internet ataupun sarana berupa laptop. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kesiapan sumber daya manusia, masih barunya sistem, minimnya informasi di masyarakat, dan belum adanya prosedur tetap yang mengatur e-litigasi secara rinci, salah satunya dalam pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan, karena prosesnya yang dilakukan secara elektronik maka diperlukan pencocokan barang bukti yang dimiliki para pihak. Namun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang e-litigasi, belum dijelaskan mengenai prosedur pencocokan barang bukti. Tulisan ini membahas mengenai Hambatan Pembuktian dalam E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0.

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI D.K.I. JAKARTA Mia Hadiati; Mariske Myeke Tampi
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Sengketa konsumen merupakan salah satu hal yang perlu diresponi secara pro-aktif mengingatperkembangan bidang perindustrian dan perdagangan secara nasional maupun dalam skopa kawasanASEAN. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa baik secara out of courtmaupun sebagai bagian dalam penyelesaian perkara di pengadilan dalam menyelesaikan sengketakonsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luarpengadilan dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketanya.Efektifitas ini dilihat berdasarkan terbentuknya Akta Perdamaian dari kedua belah pihak yangbersengketa. Jika Akta Perdamaian terbentuk, maka hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur efektifnyamediasi. Hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, mendorong parapihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikanproses ini ke dalam peradilan. Oleh karena itu, posisi mediasi sebagai bagian dari Hukum AcaraPerdata sejatinya dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalampenyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatifempirisdengan spesifikasi deskriptif-analitis dalam menelaah mengenai efektifitas mediasi dalamsengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta.Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatifkualitatif.

GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI (PERBANDINGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA DAN CIVIL CODE OF THE NETHERLANDS) N. Yunita Sugiastuti
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji. Masing-masing pihaksenantiasa memiliki harapan dan menghendaki kepastian bahwa pihak yang lain memenuhijanji-janjinya.Keunikan bidang hukum perjanjian terutama tampak dari perwujudan fungsinyauntuk secara bersamaan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalampembentukan dan pelaksanaan janji-janji serta kewajiban-kewajiban para pihak yangbersumber pada kesukarelaan. Tidak dilaksanakannya janji-janji atau wanprestasi membawakonsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yangmelakukan wanprestasi untuk memberikan kompensasi/ganti rugi, sehingga oleh hukumdiharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Kajianperbandingan hukum pengaturan ganti rugi akibat wanprestasi dengan civil code of theNetherlands merupakan hal penting mengingat pengaturan yang berlaku bagi wanprestasidalam perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mendasarkan civil code Belanda yangpertama kali diberlakukan di Hindia Belanda tahun 1838 sedangkan Belanda telah memilikicivil code baru yang diundangkan pada 1 Januari 1992. Kajian mencakup bagaimanamenentukan telah terjadi wanprestasi, akibat hukum yang timbul, serta hak dan upaya hukumyang dimiliki pihak yang menderita kerugian. Objek perbandingan hukum ini adalah lembagahukum perjanjian, hakikatnya merupakan perbandingan hukum legislasi, menggunakan datasekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh berdasarkanstudi dokumen dan pustaka, pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan disimpulkanmelalui metoda perbandingan hukum. Berdasarkan hasil kajian, dalam beberapa hal,pengaturan wanprestasi dalam Civil Code of the Netherlands masih sama denganKUHPerdata, namun ada beberapa hal di mana ketidak pastian pengaturan KUHPerdata telahdiatur dengan jelas dalam Civil Code of the Netherlands. Dalam hal inilah penelitimenganggap beberapa ketentuan wanprestasi pada KUHPerdata harus diperbaharui agar lebihmemberikan kepastian hukum.

PAJAK PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Randita Dwianggri Poeri
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumberdalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak mineral bukan logam danbatuan (pajak bahan galian golongan C) merupakan salah satu sumber penerimaan pajakdaerah yaitu pajak kabupaten/kota. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalahpengambilan mineral bukan logam dan batuan. Kabupaten Lumajang memiliki potensipertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melimpah. Untuk memelihara danmempertahankan ketersediaan sumber daya alam, khususnya bahan galian mineral bukanlogam dan batuan di Kabupaten Lumajang, perlu diatur pengelolaannya. Dalam hal terjadikebocoran PAD dari sektor Pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Negaramempunyai hak untuk melakukan penagihan utang pajak. Upaya yang dapat dilakukanpemerintah terhadap kebocoran pembayaran pajak dan retribusi pertambangan mineralbukan logam dan batuan terhadap kebocoran PAD yaitu dengan melakukan penagihanhutang.

STUDI HUKUM KRITIS: PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN YANG POSISI PARA PIHAKNYA TIDAK SEIMBANG Melisa Febriani
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract; contract vrijheid) memberikan keterbukaankepada setiap individu untuk membuat kontrak dengan pihak lain dan merupakan asas yangpenting dalam mendorong transaksi-transaksi ekonomi di masyarakat. Asas ini menjadi dasardari seluruh bentuk kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas kebebasan berkontrakmenekankan bahwa para pihak menurut hukum bebas untuk menentukan hal-hal apa saja ingindicantumkan dalam kontrak. Tentunya kebebasan yang dimaksud tidaklah mutlak, terdapatpembatasan-pembatasan yang dianggap perlu dalam rangka menciptakan keadilan dankeseimbangan terutama pada kontrak-kontrak yang para pihaknya memiliki posisi tawar yangtidak seimbang. Pembatasan-pembatasan tersebut secara konkrit telah diupayakan dalamhukum Indonesia dan dalam tulisan ini dianalisis dengan teori critical legal studies.

PENENTUAN STATUS PENGUNGSI DAN PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DI JERMAN, AUSTRALIA DAN KANADA Jun Justinar
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v9i1.16638

Prinsip non-refoulement merupakan 'landasan', 'pusat' atau 'pokok' dari perlindungan mendasar bagi pengungsi. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 33 (1) Konvensi Pengungsi 1951 yang melarang Negara Pihak mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah yang mengakibatkan kehidupan atau kebebasannya akan terancam karena alsan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari kelompok sosial tertentu. atau opini politiknya. Prinsip non-refoulement merupakan satu-satunya jaminan bahwa pengungsi tidak akan mengalami penganiayaan hingga ia mengungsi sampai memasuki wilayah negara lain. Seseorang harus menjadi pengungsi terlebih dahulu, atau setidaknya menjadi pencari suaka untuk mendapatkan keuntungan dari ketentuan non-refoulement. Penentuan status pengungsi perlu ditetapkan agar seseorang yang mengklaim status pengungsi dan telah terbukti memenuhi kriteria pengungsi segera mendapat jaminan tidak akan mengalami pengusiran. Tulisan ini merupakan bagian dari disertasi berdasarkan penelitian yang menggunakan data sekunder dengan memaksimalkan kajian pustaka. Data yang terkumpul disampaikan secara deskriptif dengan hasil analisis data yang disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status penting bagi pengungsi agar terpenuhi haknya untuk dilindungi dari pengusiran sesuai dengan prinsip non-refoulement. Penentuan status pengungsi di Jerman dilakukan oleh Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/Federal Office of Migration and Refugee sedangkan di Australia dilaksanakan oeh Department of Home Affairs; dan di Kanada ditetapkan Immigration and Refugee Board of Canada. Penerapan prinsip non-refoulement di Jerman dilakukan berdasarkan Asylum Act and Residence Act dan Asylgesetz [Asylg] [Asylum Act], sementara di Australia berdasarkan Migration Act 1958 dan Immigration Act 1976, sedangkan di Kanada berdasarkan Immigration and Refugee Protection Act, Constitution Act 1982 dan Canadian Charter of Rights and Freedoms.

DEKONSTRUKSI EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM Rivai Kusumanegara
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v9i1.16639

There are three execution attempts according to the provisions of Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Land Related Objects, i.e. parate executie, title eskekutorial and sale of Mortgage underhand. However, the execution that should be a protector for creditors is considered to have issues that may harm creditors. This is not without reason, because in the process many events can hinder this execution, such as the object of mortgage is still controlled by the debtor and physical resistance occurs at the time of eviction so that it reduces buyers’ interest and adds cost to the auction winner on the eviction, even though the auction winner has bought the same with highest price through auction. Based on said matter, the researchers considered this research very useful for finding solutions based on previous studies. Keywords : Mortgage, Execution, Auction, Eviction.

Page 14 of 21 | Total Record : 206

12 13 14 15 16

Filter by Year

2006 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Prioris Volume 13 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 6 No. 3 (2018): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 3 Tahun 2018 Vol. 6 No. 2 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 6 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 5 No. 3 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016 Vol. 5 No. 2 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015 Vol. 4 No. 3 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015 Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014 Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014 Vol. 3 No. 3 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 2 Tahun 2013 Vol. 3 No. 1 (2012): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012 Vol. 2 No. 4 (2010): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 4 Tahun 2010 Vol. 2 No. 3 (2009): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 3 Tahun 2009 Vol. 2 No. 2 (2009): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 2 Tahun 2009 Vol. 2 No. 1 (2008): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 1 Tahun 2008 Vol. 1 No. 2 (2007): Jurnal Hukum Prioris Volume 1 Nomor 2 Tahun 2007 Vol. 1 No. 1 (2006): Jurnal Hukum Prioris Volume 1 Nomor 1 Tahun 2006 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dian Purnamasari

Contact Email
dian.p@trisakti.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalprioris@trisakti.ac.id

Editorial Address
Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat 11440

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dian Purnamasari

Contact Email dian.p@trisakti.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalprioris@trisakti.ac.id

Editorial Address Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat 11440

Location Kota adm. jakarta barat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dian Purnamasari

Contact Email
dian.p@trisakti.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalprioris@trisakti.ac.id

Editorial Address
Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat 11440

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA