cover
Contact Name
Swastiani DUnggio
Contact Email
redaksiprojip@gmail.com
Phone
+6282195003200
Journal Mail Official
adminjipik@unisan.ac.id
Editorial Address
Jl. Drs. Achmad Nadjamudin No 10, Dulalowo Timur Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96115 - Indonesia
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP)
ISSN : 28082206     EISSN : 28082192     DOI : -
Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP), is a journal of Governmental, Political, Public Administration, and Social Sciences, for information and communication resources for academics, and observers of Governance Sciences, Social Sciences, Political Sciences, Public Administration Sciences, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of Governmental, Political, Public Administration, and Social Sciences, All papers are peer-reviewed by at least two referees. The scope of Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP) is the Governmental, Political, Administration
Articles 43 Documents
Pengaruh Profesionalisme Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kota Timur Marcelino Ignasius; Mochamad Sakir; Novaliansyah Abdussamad
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 1 (2023): April - September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i1.385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme aparatur terhadap akuntabilitas pelayanan publik di Kantor Camat Kota Timor Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 37 orang. Metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pelayanan publik di Kantor Camat Kota Timur sebesar 0,764 atau 76,4% Hal ini berarti aparatur di Kantor Camat Kota Timur sadah memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya unyuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. This study aims to find to what extent the effect of apparatus professionalism on public service accountability at the Subdistrict Office of Kota Timur. This study employs a quantitative approach with a survey method. The number of samples in this study consists of 37 people. The data analysis method used is simple regression analysis. The results of the study indicate that apparatus professionalism affects public service accountability at the Subdistrict Office of Kota Timur by 0.764 or 76.4%. It means that the apparatus at the Subdistrict Office of Kota Timur has already had professionalism in carrying out the duties to realize the public service accountability provided to the community.
Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo Heriyanto Thalib; Marten Nusi; Darmawaty Abd Razak
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 1 (2023): April - September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i1.386

Abstract

Dalam setiap pelaksanaan reses anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo ditemukan beberapa persoalan, salah satu yang paling dominan adalah partisipasi masyarakat yang masih kurang dari berbagai aspek.  Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo.  Metode penelitian yang diterapkan adalah desain kualitatif.  Observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi alat pengumpulan data penelitian.  Informan ditentukan secara purposif dengan pertimbangan pengetahuan yang dimiliki terhadap fokus penelitian.  Analisis data menggunakan formulasi Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Fraksi Partai Amanat Nasionak (PAN) Kota Gorontalo secara faktual dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu partisipasi dalam bentuk ide/gagasan dan partisipasi dalam bentuk fisik atau kehadiran pada setiap pelaksanaan reses. Partisipasi masyarakat berupa penyampaian ide atau usulan-usulan yang konstruktif secara umum belum begitu terlihat di tiga daerah pemilihan anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo.  2)  Faktor penghambat partsipasi masyarakat dalam pelaksanaan reses terlihat pada beberapa hal, yaitu (1) komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat. Komunikasi bukan hanya pada sisi penyampaian orasi anggota DPRD saat reses, namun juga pesan-pesan diawal sebagai media informasi perdana bagi masyarakat tentang reses. Pada dasarnya, hambatan itu berasal dari sisi apatisme masyarakat yang disebabkan oleh komunikasi dan tingkat pendidikan masyarakat.
Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo Neneng Ngabito; Darmawaty Abd Razak; Balada Raf
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 1 (2023): April - September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i1.515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagamana Implentasi Program Bantuan Rumah Hhunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis data interaktif menurut Miles and Huberman. Hasil penelitian adalah Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Provinsi Gorontalo yang  tersebar di 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota sudah berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yaitu pemberian informasi, semua informasi dapat di terima dan difahami oleh pihak penerima bantuan. Baik itu dalam hal pelaksanaan teknis maupun dalan hal anggaran Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak terdapat kendala-kendala.  Komunikasi antara pedamping dan pihak penerima bantuan juga terjalin dengan baik. Dalam pelaksanaan pembangunan hampir tidak ada hambatan karena melihat dari sumber daya manusia para pendamping sangat memiliki keahlian dan kemampuan dalam pembangunan rumah layak huni. pelaksanaan pembangunan rumah yang tepat sasaran yaitu kepada masyarakat kurang mampu, fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni yang memadai, dan besarnya anggaran dalam pembangunan rumah layak huni serta Dimensi Struktur Birokrasi yang baik terkait  SOP dalam pembangunan tersebut menjadikan program ini berhasil dijalankan dengan baik. This study aims to find out how the Residential Housing Assistance Program for the Poor in Gorontalo Province is Implemented. This study uses a type of qualitative research with interactive data analysis according to Miles and Huberman. The result of the research is that the implementation of the Livable Housing Assistance Program for Poor Communities in Gorontalo Province which is spread over 2 (two) districts and 1 (one) city has been running optimally, when viewed from the delivery of socialization, namely the provision of information, all information can be received and understood by the beneficiary. Both in terms of technical implementation and in terms of budget so that there are no obstacles in the field implementation. Communication between the mentor and the beneficiary is also well established. In carrying out the development there were almost no obstacles because from a human resource standpoint the assistants had the expertise and ability to build livable houses. implementing the construction of houses that are right on target, namely for the underprivileged, adequate facilities in the construction of livable houses, and the size of the budget for the construction of livable houses as well as good Bureaucratic Structure Dimensions related to SOPs in this development have made this program run successfully
Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Sucipto Kadir; Gaffar Gaffar; Swastiani Dunggio
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 1 (2023): April - September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i1.523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi berupa kompetensi intelektual (X1) dan kompetensi emosional (X2) secara simultan dan parsial terhadap kinerja anggota (Y) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pebdekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berupa kompetensi intelektual (X1) dan kompetensi emosional (X2) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja anggota (Y) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.Hal ini berarti kompetensi anggota dewan merupakan salah faktor penting untuk meningkatkan kinerja anggota dewan Kota Gorontalo dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Anggota dewan yang memiliki kompetensi, tentunya akan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya terkait bidang tugasnya masing-masing. This study aims to find to what extent the effect of competence, consisting of intellectual competence (X1) and emotional competence (X2) simultaneously and partially on the performance (Y) of the Regional House of Representatives of Gorontalo Municipality. The research method used in this study is a quantitative approach using a survey method. The number of samples in this study covers 25 people. The data analysis method employs path analysis. The results show that competence in the form of intellectual competence (X1) and emotional competence (X2) simultaneously and partially affect the performance (Y) of the Regional House of Representatives of Gorontalo Municipality. It means that the competence of the House’s members is an important factor to improve their performance in carrying out supervisory, legislative, and budget functions. The House’s members who have competence will certainly be able to improve their abilities and knowledge related to their respective fields of work.
Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Pakis Pipit Pratiwi; Edhi Siswanto
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i2.646

Abstract

Pemerintah mengumatakan nilai pendidikan pada semua lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari perannya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan formal dalam program wajib belajar 12 tahun di desa pakis. Wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, dan analisis deskriptif digunakan sebagai metode analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Pakis Kabupaten Jember (2022-2023) tidak mengalami kenaikan maupun penurun. Tantangan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun antara lain tingkat pendapatan orang tua yang relative rendah, jenis pekerjaan orang tua, dan waktu yang dibutuhkan anak untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 10-15 menit dengan jarak tempuh 3km-5km setiap hari dengan berjalan kaki ataupun berkendara. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Pendidikan harus menjamin bahwa masyarakat mendapat informasi tentang program wajib belajar 12 tahun dan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari latar belakang yang kurang mampu. The government publicizes the value of education to all levels of society through improving the quality of education as part of its role in society. This study aims to explain how formal education in the 12-year compulsory education program in Pakis village. Interviews and documentation were used as data collection methods, and descriptive analysis was used as the data analysis method. Based on the research findings, the implementation of the 12-year compulsory education program in Pakis Village, Jember Regency (2022-2023) has neither increased nor decreased. Challenges to the implementation of the 12-year compulsory education program include the relatively low income level of parents, the type of work of parents, and the time it takes children to travel from home to school takes 10-15 minutes with a distance of 3km-5km every day by walking or driving. This study suggests that the education office should ensure that the community is informed about the 12-year compulsory education program and that the state is responsible for providing free education to children from disadvantaged backgrounds.
Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial Di Kelurahan Warakas Ali Akbar; Masnia Ahmad
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i2.666

Abstract

Kebijakan pencegahan konflik sosial menjadi salah satu hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis dalam suatu masyarakat. Di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, pencegahan konflik sosial diimplementasikan melalui berbagai upaya, termasuk pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah partisipasi aktif warga dalam mencegah terjadinya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas. Pendekatan triangulasi digunakan untuk menggabungkan data dari wawancara dengan informan terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang  Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Konflik Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dukungan pemerintah daerah berupa alokasi anggaran, fasilitas, dan kerjasama dengan instansi terkait telah meningkatkan efektivitas program pencegahan konflik. Meskipun terdapat beberapa faktor penghambat, implementasi kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga. Social conflict prevention policy is crucial to create a safe and harmonious environment within a community. In Warakas Sub-district, Tanjung Priuk, North Jakarta, social conflict prevention is carried out through various efforts, including the establishment of the Community Early Warning Forum (FKDM) as a platform for active community participation in preventing conflicts. This research aims to analyze the implementation of social conflict prevention policy in Warakas Sub-district. The triangulation approach is utilized to combine data from interviews with relevant informants, field observations, and documentation analysis, including the Ministry of Home Affairs Regulation Number 12 of 2006 concerning the Establishment of the Community Early Warning Forum (FKDM), and Government Regulation Number 2 of 2015 concerning the Implementation of Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict. The findings reveal that social conflict prevention in Warakas Sub-district has been successful, receiving strong support from the local government and active participation from the community. Government support, in the form of budget allocation, facilities, and collaboration with relevant institutions, has enhanced the effectiveness of conflict prevention programs. Despite facing certain obstacles, the implementation of this policy has significantly contributed to creating a safe and harmonious environment for all residents.  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG DALAM TERTIB BERLALU LINTAS PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS POLRES METRO JAKARTA PUSAT Yuliana Yuliana; Hendra Wijayanto
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i2.670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa obervasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan indikator dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan dari Smith yaitu Idealized Policy (Kebijakan Ideal), Target Group (Kelompok Sasaran), Implementing Organization (Organisasi Pelaksana), Environmental Factors (Faktor Lingkungan). Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat beberapa indikator sudah berjalan cukup baik dan berhasil diimplementasikan. Pada indikator  Idealized Policy (Kebijakan Ideal) Indikator ini berhasil dalam menciptakan interaksi dan komunikasi yang ideal antara perumus kebijakan, badan pelaksana, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran, indikator Target Group (Kelompok Sasaran) menunjukkan bahwa kebijakan E-Tilang belum sepenuhnya berhasil dalam memengaruhi kelompok sasaran untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Sedangkan dalam Implementing organization sudah cukup optimal karena implementasi kebijakan E-Tilang memberikan kemudahan bagi petugas dan masyarakat. Environmental Factors (Faktor Lingkungan) terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan E-Tilang This research aims to analyze the implementation of the Electronic Ticketing Policy for traffic orderliness in the Traffic Police Unit of Jakarta Central Metro Police and identify the supporting and hindering factors. The research employs a qualitative descriptive method, using data collection methods such as observation, interviews, and documentation. The study is guided by Smith's policy implementation model, encompassing Idealized Policy, Target Group, Implementing Organization, and Environmental Factors. The findings of this research conclude that the implementation of the Electronic Ticketing Policy for traffic orderliness in the Traffic Police Unit of Jakarta Central Metro Police has achieved success in several aspects. In the Idealized Policy indicator, it has effectively fostered ideal interaction and communication between policy makers, implementing organizations, and the targeted community. However, the Target Group indicator suggests that the policy has not entirely succeeded in influencing the target group to comply with traffic regulations. On the other hand, the Implementing Organization has shown optimal performance as the implementation of the E-Tilang policy has provided convenience for both officers and the public. Environmental Factors have been identified as influencing the success of E-Tilang policy implementation.
EFEKTIVITAS PELAYANAN SAMSAT KELILING DALAM MELAYANI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI WILAYAH JAKARTA UTARA Susilowati susilowati; Angella Rosha Pangestu
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i2.673

Abstract

Program Samsat Keliling adalah program Pemerintah Daerah untuk melakukan pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahunnya. Adapun tujuan dari pelayanan samsat keliling ini  bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Dalam Melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Jakarta Utara. Program samsat keliling memiliki tujuan untuk mempermudah dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan. Sedangkan Indikator dalam penelitian tentang efektivitas pelayanan publik yang dianalisis berdasarkan indikator; Masukan, Proses, Hasil, dan Produktivitas yang dikemukan oleh Indikator Efektivitas. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Program Samsat Keliling dalam melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor pada layananan Samsat Keliling Jakarta Utara secara umum sudah terlaksana secara efektif, hal tersebut dapat dilihat pelaksanaannya dan prosedur yang dapat memudahkan masyarakat wajib pajak dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor, serta sikap petugas yang ramah dan juga sopan kepada masyarakat wajib pajak, selain itu juga masyarakat diberi kemudahan dalam hal biaya tanpa adanya tambahan biaya apapun, akan tetapi ada beberapa hal yang dapat dikatakan dengan baik, yaitu dikarenakan jumlah pegawai yang terbatas tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat pengguna layanan Samsat Keliling yang semakin banyak. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi kurang maksimal dan menyebabkan antrian yang panjang. Selain itu juga jadwal pelayanan di Samsat Keliling yang tidak selalu sesuai dengan yang tertera dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan menyulitkan masyarakat untuk mengurus pajak kendaraan bermotor pada waktu yang diinginkan, serta Samsat Keliling juga tutup sebelum waktu pelayanan selesai. The Mobile Samsat Program is a government initiative in the Daerah region aimed at streamlining the management of Motor Vehicle Tax (PKB) payments and Vehicle Registration Certificate (STNK) verification annually in North Jakarta. The primary goal of this program is to provide easier and more convenient access for the public to fulfill their vehicle tax obligations. This research aims to evaluate the effectiveness of the Mobile Samsat service in this regard. This study follows the concept of public service effectiveness as outlined by the Effectiveness Indicators, which encompass Input, Process, Outcome, and Productivity (Sedarmayanti, 2009). The research findings indicate that the Mobile Samsat Program in North Jakarta has been effective in providing motor vehicle tax payment services to the public. Factors supporting this effectiveness include proper implementation, user-friendly procedures for taxpayers, positive attitudes of staff towards taxpayers, and the absence of additional fees imposed on taxpayers. However, several challenges have also been identified in this research. One of them is the limited number of employees that does not match the high demand for Mobile Samsat services. This leads to long queues and suboptimal service. Additionally, discrepancies in the Mobile Samsat service schedule compared to the advertised schedule can make it difficult for the public to manage their vehicle taxes at their desired times. Finally, the early closure of the Mobile Samsat service before the designated service hours is also a concern. To enhance the effectiveness of the Mobile Samsat Program, the local government needs to consider increasing staff, adjusting service schedules, and addressing these identified issues.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI APLIKASI PERMOHONAN PASPOR ONLINE (M-PASPOR) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK Noviyanti Noviyanti; Masnia Ahmad
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i2.677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Electronic Government Melalui Aplikasi Permohonan Paspor Online (M-Paspor) Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawawancara terstruktur, dan dokumentasi. Informan Penelitian ini yaitu Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, customer Service Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dan Masyarakat pengguna M-Paspor. Indikator dalam penelitian ini adalah dari teori menggunakan teori best practice United Nation   yaitu: Dampak (Impact), Kemitraan (Partnership) dan Keberlanjutan (Sustainable). Data tersebut diolah menggunakan analisis data kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada indikator Dampak (Impact) dan Kemitraan (Partnership) secara umum dapat dikatakan sudah optimal, hal ini dapat dilihat dari perubahan yang baik dari adanya inovasi layanan M-Paspor memberikan kepastian waktu, kepastian biaya dan kepastian layanan yang diberikan kepada setiap pemohon dan terselenggaranya kemitraan dengan baik yaitu kejelasan biaya dan keterbukaan publik dalam pembuatan paspor sehingga unsur good governance sudah ada dalam kemitraan ini, sedangkan keberlanjutan (sustainable) belum berjalan optimal, hal ini dapat dilihat kendala – kendala yang masih sering muncul dari pelaksanaan pelayanan M-Paspor ini yaitu kendala jaringan dan sistem yang suka error dikarenakan banyak yang akses secara bersamaan. This research aims to identify and analyze the innovation in public service through Electronic Government (E-Government) by utilizing the online passport application (M-Passport) at Class I Immigration Office, TPI Tanjung Priok. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing data collection techniques such as observation, structured interviews, and documentation. Key informants include the Head of Immigration Traffic Section and customer service at Class I Immigration Office, TPI Tanjung Priok and as well as users of the M-Passport service. The research is guided by the "best practice" theory proposed by the United Nations  with indicators focusing on Impact, Partnership, and Sustainability. The findings reveal that, in general, the M-Passport service has achieved positive impacts and successful partnerships. The implementation of M-Passport has led to improved certainty in processing time, cost, and service provided to passport applicants. Additionally, a transparent and effective partnership has been established, incorporating the principles of good governance, between the Immigration Office and the public. However, the sustainability of the M-Passport service has not been fully optimized due to recurring challenges. These challenges primarily arise from network and system constraints caused by a high volume of simultaneous accesses. As a result, the sustainability of the service has not reached the desired level. In conclusion, continuous efforts are required to enhance and develop the M-Passport service, particularly in addressing technical challenges that hinder sustainability. Improving network infrastructure and system capabilities is crucial to ensure the seamless and sustainable operation of the M-Passport service. Furthermore, involving relevant stakeholders in the evaluation and improvement process will aid in maximizing the positive impact of this innovation in public service.
STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI PERMUKIMAN PADAT KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT Firmansyah, Alfin; Ahmad, Masniah; Wijayanto, Hendra
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024 - September 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Urban or residential fires generally occur in city areas that have dense settlements, because the conditions of the buildings are not well organized. Apart from that, the condition of settlements in several areas of West Jakarta, especially Kebon Jeruk District, has a high building density. For the type of building material characteristics, residents' houses are divided into two groups, namely the type of permanent house, namely houses that have fire-resistant materials (wall type of house). And semipermanent houses, namely houses that use a lot of wood material, which for this type of house is a house that is vulnerable to fire. As well as a lack of awareness and care from residents because household equipment that has reached the end of its useful life is still being used, this condition is the background to how the strategy is implemented fire prevention communication by the Fire Department in preventing and dealing with fire disasters by providing outreach, appeals, forming volunteer fire fighters, pasting fire prevention stickers and building independent hydrants for residents. The aim of this research is to determine the communication strategy of the Kebon Jeruk District Fire Department in Preventing and Managing Fire Disasters in Dense Settlements. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach that focuses on one institution. This research data collection used interview methods, observation, and data collection with documents. The results of this research show that implementing a communication strategy from the fire department can minimize the number of fires in densely populated areas, but there are still several areas that are still fire-prone areas in densely populated areas, Kebon Jeruk District, West Jakarta. This is still homework for the fire service.