cover
Contact Name
Swastiani DUnggio
Contact Email
redaksiprojip@gmail.com
Phone
+6282195003200
Journal Mail Official
adminjipik@unisan.ac.id
Editorial Address
Jl. Drs. Achmad Nadjamudin No 10, Dulalowo Timur Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96115 - Indonesia
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP)
ISSN : 28082206     EISSN : 28082192     DOI : -
Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP), is a journal of Governmental, Political, Public Administration, and Social Sciences, for information and communication resources for academics, and observers of Governance Sciences, Social Sciences, Political Sciences, Public Administration Sciences, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of Governmental, Political, Public Administration, and Social Sciences, All papers are peer-reviewed by at least two referees. The scope of Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP) is the Governmental, Political, Administration
Articles 43 Documents
A Collaborative Governance in the Implementation of the Family Hope Program in Tilamuta District, Boalemo Regency Makuta, Syahril; Nani, Yacob Noho; Tohopi, Rustam
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 - September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i1.1271

Abstract

This research aims to find out and describe Collaborative Governance in the Implementation of the Family Hope Program in Tilamuta District, Boalemo Regency. Viewed from the Collaborative Process dimension: (a) Face to face dialogue, (b) Trust Building (building trust), (c) Commitment to process (commitment in the process), (d) shared Understanding (shared understanding) , (e) Intermediate Outcomes (interim final results). This research method uses a qualitative approach, a descriptive research method with qualitative analysis. Data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. The research results show that Collaborative Governance in the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tilamuta District, Boalemo Regency has been implemented, although the process is not yet optimal. This can be seen from the indicators of the collaboration process. Face to face dialogue has been carried out by agencies and stakeholders related to PKH, in the form of coordination meetings, outreach and other formal meetings. but this was not optimal because the meetings were not too intense. Building trust (Trust Building) has been built by relevant agencies and stakeholders, seen from the coordination and communication carried out by each party so that a sense of mutual trust is formed. (commitment to process) commitment in the collaboration process has been carried out by each party involved in implementing PKH, this can be seen from the coordination meeting where each party sat together to discuss solutions to resolve obstacles so that PKH runs effectively. (shared understanding) A common understanding has been carried out by the agencies and stakeholders involved in implementing PKH, even though each party has a different vision, in the collaborative process each party unites the goal for better PKH implementation, this can be seen from the coordination between parties. (intermediate outcomes) interim final results in the collaboration process carried out by agencies and other stakeholders have resulted in better cross-sector coordination and more accurate data integration. This synergy makes program monitoring easier and ensures that KPMs have optimal access to supporting services such as social and education. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendiskripsikan Collaborative Governance dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Dilihat dari dimensi Collaborative Process: (a) Face to face dialogue (dialog tatap muka), (b) Trust Building (membangun kepercayaan), (c) Commitment to process (komitmen dalam proses), (d) shared Understanding (Pemahaman bersama), (e) Intermediate Outcomes (Hasil akhir sementara). Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif ini metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Collaborative Governance dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo telah di Implementasikan, meskipun prosesnya belum optimal. Hal ini dilihat dari indikator proses kolaborasi. dialog tatap muka (Face to face) telah dilakukan oleh Instansi dan Stakeholder terkait PKH, dalam bentuk rapat Koordinasi, sosialisasi dan pertemuan formal lainnya. tetapi hal ini belum optimal karena pertemuan yang dilakukan tidak terlalu intens. Membangun kepercayaan (Trust Building) telah dibangun oleh instansi dan stakeholder terkait, dilihat dari koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak sehingganya terbentuknya rasa saling percaya. (commitmen to procces) komitmen dalam proses kolaborasi telah dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam implementasi PKH, hal ini dilihat rapat koordinasi yang dimana masing-masing pihak duduk bersama membahas solusi untuk menyelesaikan kendala agar PKH berjalan efketif. (shared understanding) Pemahaman bersama telah dilakukan oleh instansi dan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan PKH, meskipun setiap pihak memiliki visi yang berbeda akan tetapi dalam proses kolaborasi setiap pihak menyatukan tujuan untuk pelaksaan PKH yang lebih baik, hal ini dilihat dari koordinasi antar pihak. (intermediate outcommes) hasil akhir sementara dalam proses kolaborasi yang telah dilakukan oleh instansi dan stakeholder lainnya telah menghasilkan koordinasi lintas sektor yang lebih baik dan integrasi data yang lebih akurat. Sinergi ini membuat pengawasan program lebih mudah dan memastikan KPM memiliki akses yang optimal ke layanan pendukung seperti sosial dan pendidikan.
Challenges of Implementing Electronic Procurement (E-Procurement) in the North Gorontalo District Government Pakaya, Pahlawanti; Sulila, Ismet; Agusalim, Alfiah; Tantu, Romi
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 - September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i1.1272

Abstract

This research examines the implementation of contracts for the electronic procurement of goods and services in Gorontalo Regency, especially through the LPSE application. Even though the e-Procurement process has been running according to the rules, there are obstacles both in implementation and operational policies. Implementation of this policy involves five key stages, of which procurement planning and preparation are the most crucial aspects. The main problem faced is a lack of understanding and mastery of human resources, as well as weak coordination. Such factors, through qualitative methods, found that several factors that influence the success of policies such as: resource factors, disposition and bureaucratic structure also influence the effectiveness of implementation. Decreased communication between users and providers, as well as the low percentage of officials who have procurement certification, is a challenge in itself. In addition, employee resistance to electronic systems and the need for increased internal coordination between officials were also identified. However, even though e-Procurement has been implemented, improvements are still needed in aspects of human resources and bureaucratic structure to increase the effectiveness of goods and services procurement policies within the Gorontalo Regency Regional Government. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Gorontalo, khususnya melalui aplikasi LPSE. Meskipun proses e-Procurement telah dijalankan sesuai dengan aturan, terdapat kendala baik dalam pelaksanaan maupun operasional kebijakan. Implementasi kebijakan ini melibatkan lima tahapan kunci, di mana perencanaan dan persiapan pengadaan menjadi aspek yang paling krusial. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan penguasaan sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi yang lemah. Melalui metode kualitatif, ditemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan antara lain: faktor sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi turut mempengaruhi efektivitas implementasi. Komunikasi yang menurun antara pengguna dan penyedia, serta rendahnya persentase pejabat yang memiliki sertifikasi pengadaan, menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, resistensi pegawai terhadap sistem elektronik dan perlunya peningkatan koordinasi internal antarpejabat juga diidentifikasi. Dengan demikian, meskipun e-Procurement telah dilaksanakan, masih dibutuhkan perbaikan dalam aspek sumber daya manusia dan struktur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
The The Effectiviness Of Implementing Fingerprint Attendance In Improving Employee Work Discipline At The Gorontalo City Regional Secrerariat Office supangkat, Nur Rahma Ningsih; Abdussamad, Juriko; Tui, Fenti Prihatini Dance
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 - September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i1.1273

Abstract

This research aims to find out how effective the application of fingerprint attendance is in improving employee work discipline at the Gorontalo City Regional Secretariat Office.  Judging from several indicators such as (1) Target Achievement (2) Adaptability (3) Job Satisfaction (4) Responsibility. The type of research used is the qualitative research method, which is a form of research that aims to provide a general overview in the form of data collected from the field for the purpose of descriptive research. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation directly in the field. The results of this research show that achieving targets when implementing finger print attendance can be said to be effective, this can be seen in employees from the increased level of attendance compared to still using manual attendance, and it also makes it easier for employees to carry out the attendance process. In addition to the adaptability of Gorontalo City regional secretariat office employees, employees already understand the procedures and use of attendance fingerprints and are able to adapt from manual attendance to fingerprint attendance. Then job satisfaction for Gorontalo City regional secretariat employees has provided comfort in terms of usefulness and increased employee motivation with additional incentives for employees.  Meanwhile, it can be said that the responsibilities of the Gorontalo City regional secretariat employees are still not optimal because there are still some employees who only take attendance but after that are not in the room without leaving clear information. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Dalam Meningkatkkan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.  Dilihat dari beberapa indikator seperti (1) Pencapaian Target (2) Kemampuan Adaptasi (3) Kepuasan Kerja (4) Tanggung Jawab. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berupa data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk pencapaian target pada saat penerapan absensi finger print ini sudah bisa dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat pada pegawai dari tingkat kehadirannya yang meningkat dibandingkan masih menggunakan absensi manual selain itu juga memudahkan pegawai dalam melakukan proses absensi. Selanjutnya kemampuan adaptasi pegawai kantor sekretariat daerah kota gorontalo, pegawai sudah mengerti tata cara dan penggunaan absensi finger print serta mampu menyesuaikan diri dari absensi manual ke absensi finger print. Kemudian kepuasan kerja bagi pegawai sekretariat daerah kota gorontalo sudah memberikan kenyamanan dalam hal penggunaannya dan meningkatnya motivasi pegawai dengan adanya penambahan insentif kepada pegawai. Sedangkan tanggung jawab dari para pegawai sekretariat daerah kota gorontalo bisa dikatakan belum maksimal karena masih ada beberapa pegawai yang hanya melakukan absensi tetapi setelah itu tidak berada di dalam ruangan tanpa meninggalkan keterangan yang jelas.
The The Influence of Job Placement on Employee Performance at the Ministry of Religion of Gorontalo City Padjunge, Siti Rahmatriarti; Abdussamad, Zuchri; Igirisa, Irawaty
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 - September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i1.1278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja pegawai di Kementerian Agama Kota Gorontalo. Pendekatan penelitian yakni penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini sebanyak 60 responden dan jenis data dalam penelitian ini yakni data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuisioner kepada pegawai Kementerian Agama Kota Gorontalo. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kementerian Agama Kota Gorontalo. nilai koefisien determinasi R sebesar 0,686 yang menunjukkan tingkat hubungan antara penempatan kerja terhadap kinerja pegawai. Sedangkan R square (R2) diperoleh sebesar 0,471 yang artinya bahwa pengaruh variabel independen penempatan kerja terhadap kinerja pegawai sebesar 0,471 atau 47,1%. Sedangkan sisanya sebesar 0,529 atau 52,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penempatan kerja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan pegawai yang ditempatkan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, jenjang pendidikan dan usia menunjukkan hasil kerja yang lebih baik dalam hal kuantitas, kualitas, dan efisiensi waktu. This study examines job placement’s effect on employees’ performance at the Ministry of Religious Affairs in Gorontalo City. The research employed a quantitative approach, with a sample of 60 respondents. The primary data were collected through questionnaires distributed to employees of the Ministry of Religious Affairs. Data analysis was conducted using simple linear regression. The results indicate that job placement positively influences employees’ performance at the Ministry of Religious Affairs in Gorontalo City. The determination coefficient (R) was 0,686, reflecting the strength of the relationship between job placement and employee performance. The R-squared value (R2) was 0.471, meaning that 47.1% of the employee performance variance is explained by job placement, while the remaining 52,9% is influenced by other variables not examined in this study. Job placement significantly impacts employees’ performance, with employees assigned to roles aligned with their knowledge, skills, educational background, and age demonstrating superior performance in terms of work quantity, quality, and time efficiency.
The Implementation Of Policy To Control Street Children In Gorontalo City Mohamad, Selina; Isa, Rusli; Tohopi, Rustam
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 - September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i1.1279

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui standar dan sasaran kebijakan dari penertiban anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo. (2) Untuk mengetahui kinerja kebijakan dari penertiban anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo. (3) Untuk mengetahui lingkungan ekonomi, sosial, dan Politik dari penertiban anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo. (4) Untuk mengetahui sikap para pelaksanaan dari penertiban anak jalanan yang ada di Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Implementasi kebijakan penertiban anak jalanan di Kota Gorontalo dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018 tentan ketertiban umum, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo memiliki strategi untuk menertibkan dan membina anak jalanan dengan membentuk tim koordinasi ketertiban sosial. Dinsos menangani masalah terkait ketertiban sosial, namun masih ada kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Saat ini belum ada tempat rumah singgah, sehingga anak jalanan yang tertangkap hanya diberikan pembinaan langsung di kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. (2) faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan penertiban anak jalanan yaitu rumah singgah dan keluarga. This research aims to determine: (1) To determine the standards and targets of the policy of controlling street children in Gorontalo City. (2) To determine the performance of the policy of controlling street children in Gorontalo City. (3) To determine the economic, social, and political environment of controlling street children in Gorontalo City. (4) To determine the attitudes of the implementers of controlling street children in Gorontalo City.  The results of the study indicate that: (1) The implementation of the policy of controlling street children in Gorontalo City is carried out with reference to Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning public order, the Social and Community Empowerment Service of Gorontalo City has a strategy to control and foster street children by forming a social order coordination team. The Social Service handles problems related to social order, but there are still shortcomings in the implementation process. Currently there is no halfway house, so street children who are caught are only given direct guidance at the office of the Social and Community Empowerment Service of Gorontalo City. (2) Supporting factors for the successful implementation of policies to control street children are shelters and families.
The The Influence of Bureaucratic Professionalism on Apparatus Performance in the Regional Development Research Planning Agency of the City Of Gorontalo Abdullah, Amelia; Abdussamad, Juriko; Tui, Fenti Prihatini Dance
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 - September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i1.1280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme birokrasi terhadap kinerja aparatur pada Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Gorontalo. Dalam konteks pemerintahan, profesionalisme birokrasi dapat diartikan sebagai kemampuan, kompetensi, dan sikap positif yang dimiliki oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan efisien. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode ex-post facto. Metode ini dipilih karena peneliti ingin melihat hubungan antara variabel yang sudah ada tanpa melakukan manipulasi pada variabel tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dirancang untuk mengukur tingkat profesionalisme birokrasi serta kinerja aparatur. Dengan jumlah sampel sebanyak 59 orang yang diperoleh dari teknik total sampling, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang representatif tentang kondisi yang ada. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana variabel profesionalisme birokrasi dapat mempengaruhi kinerja aparatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Gorontalo sebesar 43%. Ini berarti bahwa peningkatan dalam profesionalisme birokrasi dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja aparatur. Sebagai contoh, jika seorang pegawai negeri memiliki pengetahuan yang baik tentang prosedur dan regulasi yang berlaku, serta mampu berkomunikasi dengan baik, maka ia akan lebih mampu menyelesaikan tugasnya dengan efektif. Selain itu, kinerja yang baik juga dapat mendorong pegawai lain untuk meningkatkan profesionalisme mereka, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. This study aims to determine the effect of bureaucratic professionalism on the performance of the apparatus at the Regional Development Planning Agency of Gorontalo City. In the context of government, bureaucratic professionalism can be interpreted as the ability, competence, and positive attitude possessed by civil servants in carrying out their duties and functions. This is very important to ensure that public services run well and efficiently. In this study, the approach used is a quantitative approach with the ex-post facto method. This method was chosen because the researcher wanted to see the relationship between existing variables without manipulating the variables. Data collection was carried out through a questionnaire designed to measure the level of bureaucratic professionalism and apparatus performance. With a sample size of 59 people obtained from the total sampling technique, this study attempts to provide a representative picture of the existing conditions. Data analysis in this study used simple linear regression. This method allows researchers to evaluate the extent to which the variable of bureaucratic professionalism can affect the performance of the apparatus. The results of the study indicate that bureaucratic professionalism has a positive and significant effect on the performance of the apparatus of the Gorontalo City Regional Development Research Planning Agency by 43%. This means that an increase in bureaucratic professionalism can contribute to improving the performance of the apparatus. For example, if a civil servant has good knowledge of applicable procedures and regulations, and is able to communicate well, then he will be better able to complete his duties effectively. In addition, good performance can also encourage other employees to improve their professionalism, creating a more productive work environment.
Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Layanan Siaga Dukcapil di Desa Munsalo Kabupaten Kuantan Singingi Ramadhani, Fitri; Rafi, M.
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 - September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i1.1293

Abstract

Kapabilitas menjadi salah satu komponen krusial dalam menilai SDM yang ada di organisasi pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Website Siaga Dukcapil merupakan inovasi baru dalam sistem pelayanan Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif secara online. Desa Munsalo sebagai salah satu desa yang memberikan layanan adminduk secara digital. Namun, permasalahan terkait ketidakmampuan aparatur desa dalam memanfaatkan sistem Siaga Dukcapil menjadi problematika tidak tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menjelaskan kapabilitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan Siaga Dukcapil di Desa Munsalo Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dianalisis menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus untuk menjawab tujuan penelitian secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas Pemerintah Desa Munsalo dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui website Siaga Dukcapil tahun 2023 masih belum optimal. Pertama, dimensi pengetahuan dan keterampilan masih dihadapkan dengan masalah tidak adanya pembinaan dari Disdukcapil Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan kepada operator desa, sehingga keterampilan aparatur dalam penginputan data kependudukan masyarakat desa melalui Siaga Dukcapil masih minim. Kedua, dimensi sistem teknis masih terdapat permasalahan terkait tidak adanya SOP dan terbatasnya sarana prasarana untuk menunjang pelayanan yang diberikan. Ketiga, dimensi sistem manajerial berkaitan dengan belum maksimalnya kemampuan kepala desa dalam menjalankan regulasi sehingga operator adminduk desa sulit ditemui masyarakat dan minimnya sosialisasi program adminduk di desa. Keempat, dimensi nilai dan norma permasalahan terkait aspek kebermanfaatan yang belum optimal bagi masyarakat lokal karena waktu penyelesaian dokumen adminduk melalui Siaga Dukcapil yang masih belum efisien dan sering mengalami kendala jaringan. Capability is one of the crucial components in assessing human resources in government organizations, including village governments. The Siaga Dukcapil website is an innovation in the Disdukcapil service system of Kuantan Singingi Regency to provide effective online population administration services. Munsalo Village is one of the villages that provides digital adminduk services. However, the problem related to the inability of village officials to utilize the Siaga Dukcapil system is a problem that has not achieved optimal public service delivery. Therefore, this study aims to explain the capabilities of the village government in providing Siaga Dukcapil services in Munsalo Village, Kuantan Singingi Regency. This study uses a descriptive qualitative approach which is analyzed using the Nvivo 12 Plus application to answer the research objectives systematically. The results of this study indicate that the capabilities of the Munsalo Village Government in providing public services through the Siaga Dukcapil website in 2023 are still not optimal. First, the knowledge and skills dimension is still faced with the problem of the absence of guidance from the Regency Population and Civil Registry Office and the Sub-district Government to village operators, so that the skills of the apparatus in inputting population data for village communities through Siaga Dukcapil are still minimal. Second, the technical system dimension still has problems with the absence of Standard Operating Procedures and limited facilities and infrastructure to support the services provided. Third, the managerial system dimension is related to the less than optimal ability of village heads to implement regulations so that village population administration operators have difficulty meeting with the community and the minimal socialization of population administration programs in the village. Fourth, the value and norm dimension of the problem is related to the benefits that are not optimal for local communities because the completion time for population administration documents through Siaga Dukcapil is still inefficient and often experiences network problems.
The The Influence Of Leadership and Work Discipline On Employee Performance In The Ragional Office Of The Ministry Of Religion Of Gorontalo Province Pateda, Rahmatia; Aneta, Asna; Abdussamad, Juriko
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 - September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i1.1297

Abstract

This research aims to determine the impact of leadership and work discipline on employee performance at the regional office of the Gorontalo provincial ministry of trust. The research approach used in this research is quantitative, where the sample in this research is 35 employees using a research approach and research design. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires or questionnaires to the data analysis technique used was multiple regression analysis. The results of the regression analysis test indicate the influence of leadership and work discipline on employee performance in the regional office of the Gorontalo provincial ministry of trust. Using this, the first hypothesis (H1) can be demonstrated or accepted. The R Square value is 0.412, in other words, 41.2% of the independent variables, namely (X1) Leadership, (X2) work discipline contribute to the variable (Y) employee performance, while the balance is 58.8% in the form of donations from other variables not examined in this research. The results of the regression analysis test show the influence of leadership and work discipline on employee performance in the Regional Office of the Ministry of Religion, Gorontalo Province. Thus the first hypothesis (H1) can be proven or accepted. The R Square value is 0.412, in other words, 41.2% of the independent variables, namely (X1) Leadership, (X2) Work Discipline contribute to the variable (Y) Employee Performance, while the remaining 58.8% is in the form of contributions from other variables not examined in this research. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui imbas kepemimpinan dan disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada kantor daerah kementerian kepercayaan provinsi Gorontalo. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif, dimana sampel pada penelitian ini berjumlah 35 orang pegawai dengan memakai pendekatan penelitian serta desain penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil uji analisis regresi yang menandakan pengaruh kepemimpinan serta Disiplin Kerja Terhadap Kinerja pegawai di kantor daerah kementerian kepercayaan provinsi Gorontalo. Menggunakan demikian hipotesis pertama (H1) dapat ditunjukan atau diterima. Nilai R Square sebesar 0,412 dengan kata lain itu sebanyak 41,2% dari variable bebas yaitu (X1) Kepemimpinan, (X2) disiplin kerja memberikan donasi buat variable (Y) kinerja pegawai, adapun keseimbangan sebanyak 58,8% berupa donasi dari variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil uji analisis regresi yang menunjukan Pengaruh Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) dapat dibuktikan atau diterima. Nilai R Square sebesar 0,412 dengan kata lain bahwa sebesar 41,2% dari variable bebas yaitu (X1) Kepemimpinan, (X2) Disiplin Kerja memberikan kontribusi untuk variable (Y) Kinerja Pegawai, adapun sisanya sebesar 58,8% berupa kontribusi dari variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Implementation of Good Governance in the Development of Tri Mulya Village, North Poso Coast District, Poso Regency Syuaib, Mohammad Rusli; Lamandasa, Serli
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 - September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i1.1338

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Good Governance dalam pembangunan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Responsivitas, di Pemerintahan Desa Tri Mulya, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan observasi, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip Good Governance, khususnya prinsip Partisipasi, belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia di masyarakat Desa Tri Mulya serta sikap apatis masyarakat terhadap informasi dan kegiatan pembangunan. Selain itu, keterampilan aparat desa yang masih perlu ditingkatkan dan kurangnya sarana pendukung dalam prinsip Transparansi menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan informasi, yang saat ini hanya tersedia di kantor desa. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan, seperti penyediaan papan informasi di setiap RT. This research aims to find out how the implementation of Good Governance in Village Development uses the principles of Good Governance, namely the Principles of Accountability, Transparency, Participation and Responsiveness in the Tri Mulya Village Government, Poso Pesisir Utara SubDistrict, Poso Regency, and to find out the factors that influence the implementation of the Principles of Accountability, Transparency, Participation and Responsiveness. This research uses primary data and secondary data. The data collection techniques are interviews and observations. The technique of data analyzed based on a qualitative problem formulation. The results of this research show that the implementation of the Principles of Good Governance in Development, especially the Principle of Participation, is not yet optimal. This is influenced by the lack of human resources in the Tri Mulya village community's attitude of not wanting to know, not needing to know about information and development activities. The lack of maximum skill or expertise of Village officials needs to be further improved, and in the principle of transparency there is a lack of supporting facilities which results in the community not knowing enough information, because only at the village office the community can see information, this needs to be improved, such as making information boards in each RT.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Analysis PESTEL : Studi Kasus Desa Wisata Sukunan, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Julianti, Shela; Ardiyati, Ardiyati
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025 - September 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i1.1348

Abstract

This research aims to analyze the PESTEL factors faced by Sukunan Tourism Village. The research method used a qualitative approach to explore in-depth information about external factors affecting the development of Sukunan Tourism Village through PESTEL analysis. The research subjects included tourism village managers, community leaders, and local government parties involved in the management or development of Sukunan Tourism Village. The results showed that Sukunan Tourism Village was successfully developed through attraction enhancement, community empowerment, collaboration, and monitoring and evaluation. PESTEL analysis of Sukunan Tourism Village development: (1) Politics, Politically, Sukunan Tourism Village is designated as a tourism village through the Governor's Regulation and Sleman Regent Decree Number 56 /Kep.KDH /A / 2022 concerning Tourism Villages in 2022. (2). Economically, Sukunan Tourism Village develops and sells recycled waste handicraft products, homestays, and educational tour packages on waste processing. (3). Socially, village development involves the community socially. (4) Technology, Sukunan Tourism Village utilizes technology such as biopores for organic waste management and social media. (5) Environmental, Sukunan Tourism Village manages waste into biogas, sells inorganic waste, and recycles waste into crafts. (6) Legal, This village is officially authorized by the Regent of Sleman and verified by Jadesta. The Sukunan Tourism Village Development Strategy was prepared based on the PESTEL analysis, namely: The political dimension focuses on government and private cooperation and optimization of policies to support the operation of tourist villages. The economic dimension emphasizes improving homestay infrastructure and empowering local MSMEs to increase Village Original Income (PADes). The social dimension includes community participation, and preservation of local culture. Technology is used for promotional digitization, while the environmental dimension focuses on waste management and renewable energy innovation. The legal dimension ensures regulatory compliance and protection of intellectual property rights of local products. The strategy aims to create a sustainable tourism village, empowering the community, protecting the environment, and preserving culture. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor PESTEL yang dihadapi Desa Wisata Sukunan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi mendalam tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Sukunan melalui analisis PESTEL. Subjek penelitian mencakup pengelola desa wisata, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan atau pengembangan Desa Wisata Sukunan. Hasil penelitian menunjukan Desa Wisata Sukunan berhasil dikembangkan melalui peningkatan daya tarik, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi. Analisis PESTEL pengembangan Desa Wisata Sukunan: (1) Politik, Secara politik, Desa Wisata Sukunan ditetapkan sebagai desa wisata melalui Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 56 /Kep.KDH /A / 2022 Tentang Desa Wisata Tahun 2022.(2). Dari segi ekonomi, Desa Wisata Sukunan mengembangkan dan melakukan penjualan produk kerajinan daur ulang sampah, homestay, dan paket wisata edukasi pengolahan sampah.(3). Sosial, Pengembangan desa melibatkan masyarakat secara sosial. (4) Teknologi, Desa Wisata Sukunan memanfaatkan teknologi seperti biopori untuk pengelolaan sampah organik dan media sosial. (5) Environmental, Secara lingkungan desa wisata Sukunan mengelola sampah menjadi biogas, menjual anorganik, dan mendaur ulang sampah menjadi kerajinan. (6) Legal, Desa ini disahkan secara resmi oleh Bupati Sleman dan terverifikasi oleh Jadesta. Strategi Pengembangan Desa Wisata Sukunan disusun berdasarkan analisis PESTEL yaitu: Dimensi politik berfokus pada kerja sama pemerintah dan swasta serta optimalisasi kebijakan untuk mendukung operasional desa wisata. Dimensi ekonomi menekankan peningkatan infrastruktur homestay dan pemberdayaan UMKM lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dimensi sosial mencakup partisipasi masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Teknologi digunakan untuk digitalisasi promosi, sedangkan dimensi lingkungan berfokus pada pengelolaan sampah dan inovasi energi terbarukan. Dimensi legal memastikan kepatuhan regulasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual produk lokal. Strategi ini bertujuan menciptakan desa wisata yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat, menjaga lingkungan, dan melestarikan budaya.