cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ferdiansyah Putra Manggala
Contact Email
ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id
Phone
+6282257215240
Journal Mail Official
jeblr.pukatbankfh@unej.ac.id
Editorial Address
jeblr.pukatbankfh@unej.ac.id
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Economic & Business Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : 28283198     EISSN : 28283198     DOI : https://doi.org/10.19184/jeblr.v2i2.24862
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Economic and Business Law Review (JEBLR) is published by the University of Jember and its management is under the Center for Banking Law Studies, Faculty of Law, the University of Jember, which focuses on research or studies within the scope of Economic Law, Business Law, Sharia Economic Law , and Sharia Business Law. The Journal of Economic and Business Law Review (JEBLR) has the goal of encouraging, fostering a climate of scholarship and publishing the results of activities that meet scientific requirements, research results and conceptual thoughts in the field of Business and Economic Law by Students, Lecturers, Legal Practitioners, Economics and Business Practitioners both in the Faculty of Law, University of Jember and society in general. So that it can contribute through ideas or alternative thoughts related to the development of Business Law and Economics in particular
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
Financial Transfer In Cyber Currency And The Private International Law Norouzi, Nima
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.359 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i2.26654

Abstract

The object of this study is the analysis of the legal nature of the so-called cryptocurrencies or virtual currencies and the positions defended by different authors based on the current regulatory status and the decisions issued by international authorities, with special emphasis on the conception of cryptocurrencies as “means of payment” and “property susceptible of ownership.” In addition, an examination is also carried out on the sufficiency of the existing legal mechanisms in matters of private international law to deal with the consequences derived from said qualifications and on the possibility or need to carry out legislative modifications to achieve a satisfactory regulation of cyber currencies.
Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis Lova, Evi Fajriantina
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.443 KB)

Abstract

Di antara jenis fintech yang bertumbuh dengan pesat di Indonesia saat ini ialah fintech jenis peer to peer lending, fintech jenis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi melalui layanan peer to peer lending ini mempunyai kelebihan yakni persyaratan yang sederhana dan proses yang cepat dibanding dengan pinjammeminjam uang terhadap lembaga perbankan. Selain adanya layanan fintech peer to peer lending secara konvensional, ada juga layanan fintech peer to peer lending syariah. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa perbedaan dari fintech peer to peer lending konvensional dan fintech peer to peer lending syariah serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam fintech peer to peer lending syariah. Sehingga dapat menjamin masyarakat Indonesia yang penduduknya umumnya beragama Islam akan halalnya produk yang ditawarkan. Perbedaan antara fintech peer to peer lending syariah dengan fintech peer to peer lending konvensional antara lain: Pertama, dari aspek regulasi yang mengaturnya, Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam fintech syariah, Ketiga, dalam mekanisme kerja antara fintech konvensional dan fintech syariah yang membedakan tentunya dengan adanya prinsip syariah.Dan yang keempat, dalam prakteknya, pada fintech syariah umumnya pinjaman yang diberikan bersifat produktif dan lebih bervariasi. Sedangkan dalam penerapannya, fintech peer to peer lending syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018.
Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2834/ Pid.B/2020/PN SBY) Kobar Bumi Merah
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.272 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i1.31347

Abstract

Pemalsuan surat merupakan suatu perbuatan terlarang yang dilakukan dengan cara membuat atau memalsukan surat sehingga menimbulkan hak tertentu sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan putusan perkara Nomor 2834/Pid.B/2020/PN. Sby terdapat dugaan pemalsuan dokumen pada proses jual beli saham serta perubahan jajaran direksi dan komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT HSJ yang menimulkan kerugian materi. Guna mencari kebenaran atas dugaan tersebut Penyidik melakukan uji Lanoratoris Kriminalistik dan ditemukan fakta bahwa terdapat tanda tangan dari KH yang dipalsukan. Temuan tanda tangan palsu tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan (vrijspraak) atau bebas dari segala dakwaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual dengan tujuan untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana pemalsuan serta mengkaji kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa pada perkara tersebut. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa putusan bebas (vrijspraak) yang diberikan oleh majelis merupakan keputusan yang kurang tepat karena tidak mempertimbangkan temuan tanda tangan palsu sebagaimana unsur tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHP.
Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan Dwi Arini, Desak Gde
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.662 KB)

Abstract

Perlindungan hukum konsumen showroom mobil bekas dalam hal ini diberlakukan baik terhadap barang atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis. Perlindungan bagi merek mobil bekas ini meliputi semua jenis barang atau jasa, sehingga peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh “itikad tidak baik” dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Adapun type penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang terkait serta sumber bahan hukum sekunder berupa konsep konsep mengambil dari lieratur dan jurnal. Dari hal tersebut bisa diketahui bahwa perlindungan hukum konsumen showroom pada pembelian mobil bekas dapat dilakukan dengan mengadakan pengikatan perjanjian kredit antara konsumen dan pihak showroom agar hak dan kewajiban para pihak jelas kepastian hukumnya.Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk melindungi konsumen showroom mobil bekas yang kondisinya tidak sesuai dengan yang ada dalam iklan adalah menerapkan upaya hukum preventif, artinya pada saat membuat perjanjian kredit harus dijelaskan oleh pihak showroom tentang hak, kewajiban dan sanksi ketika konsumen ingkar janji (wanprestasi) serta menerapkan upaya hukum represif artinya apabila ditemukan adanya pelanggaran perjanjian (wanprestasi) maka perusahaan showroom harus menerapkan sanksi yang disepakati dalam perjanjian kredit kepada konsumen. Demikian pula apabila terjadi wanprestasi dilakukan oleh perusahaan showroom, penerapan sanksi hukum terhadap produsen/pelaku usaha showroom mobil bekas yang terbukti melakukan pelanggaran, membayar ganti rugi kepada konsumen sebatas kerusakan mobil yang dibeli, serta pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.
Urgensi Keberadaan Perjanjian Arbitrase Dalam Proses Arbitrase Di Indonesia Wardhana, Rayhan
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.389 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i2.26609

Abstract

Arbitration is one of the non-court dispute resolution methods that can be applied to process disputes. The implementation of arbitration is related to the entry into force of the arbitration agreement, which raises questions regarding the importance of the presence of the arbitration agreement and how to realize its presence. This study aims to determine the urgency of the existence of an arbitration agreement in the arbitration process in Indonesia and to find out how to realize the existence of an arbitration agreement used in arbitration proceedings in Indonesia. The results show that the presence of an arbitration agreement is crucial in the arbitration process in Indonesia because it proves that the parties agree to resolve disputes through arbitration and eliminate the jurisdiction of the district court to adjudicate disputes. Arbitration agreements are made in writing, but technological developments make arbitration agreements can be made online.
URGENSI PENYERAGAMAN KEBIJAKAN COD PADA MARKETPLACE INDONESIA DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM Grace Evelyn Pardede; Ferdinand Sujanto
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic and Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.142 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat telah memunculkan iklim transaksi jual beli dengan mekanisme yang modern. Mekanisme Cash on Delivery (COD) merupakan salah satu unggulan dan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli. Akan tetapi, permasalahan mekanisme COD terus terjadi di Indonesia, mulai dari penyebab ketidaksesuaian barang hingga kurangnya pemahaman akan COD pada masing-masing marketplace di Indonesia. Hal ini menimbulkan akibat hukum baru, dalam hal ini yaitu ketidakpastian hak dan kewajiban kurir yang merugikan kurir yang bersangkutan. Belum adanya perlindungan hukum yang jelas mengenai transaksi COD membuat pihak yang terlibat dalam mekanisme COD akan selalu terancam, baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, perlu diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai urgensi penyeragaman kebijakan COD pada marketplace Indonesia demi mewujudkan perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang terlibat. Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini akan berfokus pada pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum yang berkaitan dengan mekanisme COD pada marketplace di Indonesia. Adanya kekosongan hukum tersebut mempengaruhi tidak adanya penyeregaman kebijakan mekanisme COD di Indonesia. Dengan demikian permasalahan tersebut dapat mengakibatkan problematika pada perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam marketplace. Urgensi perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat pada marketplace khususnya pada pelaksanaan sistem COD sangat dibutuhkan, salah satunya melalui penyeragaman kebijakan.
Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off Sari, Nuzulia Kumala; Romatua, Romatua
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.204 KB)

Abstract

Tahun 2018 DC Comic mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Tergugat yakni PT Marxing Fam Makmur atas permasalahan sengketa kepemilikan merek Superman di Indonesia. DC Comic sebagai pihak yang mengenalkan merek Superman secara global merasa dirugikan akibat adanya produk dengan nama yang sama secara tanpa ijin Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak ekslusif yang dimiliki oleh merek Superman DC, yang dapat mengakibatkan adanya pengaburan dan pengurangan kapasitas terhadap merek Superman DC Comic. Ketika mendaftarkan suatu merek perlu diperhatikan syarat syarat agar merek tersebut dapat didaftarkan secara sah di dalam daftar umum merek. DC Comic merupakan perusahaan yang berasal dari negara yang mengikuti Perjanjian International mengenai merek dimana yang disepakati bersama mengenai Hak Prioritas dan Ketentuan Merek Terkenal. Indonesia sebagai negara yang turut serta dalam Perjanjian tersebut tentu harus menghargai Hak hak yang disepakati dalam Perjanjian Tersebut disesuaikan dengan Peraturan perundang undangan di dalam negeri. Maka diperlukannnya penegakan hukum yang tegas dan selaras dengan Perjanjian Internasional tersebut yang sudah diakomodir dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Harta Bersama I Wayan Yasa
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.308 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i1.31348

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata harta bersama dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Ironisnya, masih sering ditemukan adanya kredit macet dengan jaminan harta bersama. Jika ditelusuri lebih lanjut, ada berbagai faktor penyebab terjadinya kredit macet. Salah satu diantaranya karena debitur sudah tidak mampu lagi melunasi tunggakan kreditnya. Hal ini mungkin berawal dari pembuatan perjanjian kredit pihak bank kurang cermat menerapkan prinsip kehatihatian (prudential principle).Tentu saja permasalahan tersebut tidak bisa disepelekan karena akan dapat mengganggu likuiditas dan bahkan eksistensi bank tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam mengelola aktivitas di dunia perbankan. Sehubungan dengan hal itu, dalam praktik pembuatan perjanjian kredit dengan nasabah debitur, pihak bank sangat wajib hukumnya menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan agar semua pihak yang terkait, tidak merasa dirugikan, terutama pihak perbankan. Oleh karena itu, siapapun yang terkait dengan pengambilan keputusan untuk membuat perjanjian kredit, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Harta bersama yang dijadikan jaminan kredit, memiliki kedudukan yang sama seperti jaminan khusus lainnya. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet dengan jaminan harta bersama, maka harta bersama tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jadi, pihak debitur mau tidak mau, suka tidak suka, harus bertanggungjawab penuh untuk melunasi tunggakan kreditnya.
Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari’ah Dalam Hukum Nasional Suwardi, Suwardi; Billah, Muhammad Erfan Muktasim
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.944 KB)

Abstract

Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akamodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal. Tulisa ini mengkaji tentang internalisasi hukum syari’ah kedalam hukum nasional, dengan metode penelitian normatif atau doctrinal, dengan cara membandingkan antara Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dengan konsep hukum atau nilai yang terdapat dalam ajaran Syari’ah, dengan rumusan masalah apa hakikat jaminan produk halal yang ada di Indonesia dan bagaimama formulasi dan isi dari Undang-Undang mengenai ketentuan jaminan produk halal? Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mencerminkan nilai-nilai ajaran syari’ah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia dalam mengkonsumsi produk halal.
The Reporting Delay Of Acquisition Of Companies In The Post Merger Notification System According To The Law Of Business Competition In Indonesia Sabirin, Ahmad
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.043 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i2.24862

Abstract

The implementation of post-merger notification in Indonesia makes it very difficult for the reporting itself and the finances of business actors. For that, the authors recommend that the implementation of the pre-merger notification is a good thing to be implemented in Indonesia, where the pre-merger notification system has been tested in several countries in the United States, Australia, Japan, South Korea, and Germany as well as several ASEAN member countries, such as Thailand, Singapore and the Philippines. Thus, business actors wishing to merge have made prior reports and notifications to KPPU, so that in conducting assessment, monitoring and supervision can prevent monopolistic practices and unfair business competition. As far as possible, this will provide many advantages and efficiency both for business actors and for KPPU in conducting monitoring and supervision due to the practice of mergers.

Page 2 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Economic & Business Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Journal of Economic & Business Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Journal of Economic & Business Law Review Vol 3 No 2 (2023): Journal of Economic & Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review More Issue