cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 324 Documents
 20   21   22   23   24 
Analisis Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Sayur dengan Sistem Taksiran Sebelum Masa Panen di Desa Jambudipa Kabupaten Bandung Barat Mochamad Afif Zacharias Masyhur; Udin Saripudin; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek fiqih muamalah dalam transaksi jual beli sayur menggunakan sistem taksiran sebelum masa panen di Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari pelaku transaksi yang terlibat dalam jual beli sayur. Pada analisis yang telah dilakukan, secara tinjauan akad jual beli untuk jual beli sayur dengan sistem taksiran ini dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan atau rusak (fasad). Hal ini dikarenakan barang yang diperjualbelikan dalam praktik ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan jika tidak diperhitungkan dengan hati-hati terhadap pihak yang terlibat. Kasus kerugian dalam jual beli taksiran telah ditemukan di lapangan, salah satunya karena adanya faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan jual beli ini, disarankan agar proses penimbangan objek yang diperjualbelikan diwajibkan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam jual beli sayur tersebut untuk meningkatkan praktik transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah. Penelitian ini memperluas pengetahuan yang ada tentang penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktik ekonomi serta wawasan bagi para pelaku usaha khususnya yang menggunakan sistem taksiran seperti yang dilakukan di Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Sobariaty Aisyah Diva Marpuah; Nandang Ihwanudin; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8795

Abstract

Abstract. One of the buying and selling practices is the buying and selling of gold waste. Unlike the sale and purchase of gold in general, the sale and purchase of gold waste is traded not in the form of gold but in waste. The sale and purchase of gold waste in Karanganyar Village, Kadanghaur Subdistrict, Indramayu Regency between the seller and the buyer is carried out by means of the buyer taking it directly to the seller with the condition that the goods have not been packaged, handed over by estimation. This is suspected of violating the provisions of muamalah fiqh from the aspect of the pillars. This study aims to analyze the practice of buying and selling gold waste and reviewing muamalah fiqh on buying and selling gold waste at that location. The method used in this research is qualitative research with a normative approach and data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature studies. The results of this study are 1) The practice of buying and selling gold waste in the sales system, the seller offers the price to the buyer, then makes a payment transaction. Furthermore, the buyer picks up the gold waste goods at the gold shop workshop, but the goods have not been packed. 2) The review of Muamalah Jurisprudence on the sale and purchase of gold waste in Karanganyar Village, Kandanghaur District, Indramayu Regency is in accordance with the pillars of buying and selling, but in the conditions of buying and selling, where one of the conditions, namely the object being traded, has not been fulfilled, because the gold waste is unknown and contains elements of gharar. However, it is included in gharar al-yasir (mild gharar) because the sale and purchase of gold waste does not cause much dispute between the two parties to the contract. Keywords: Fikih Muamalah, Sale and Purchase of Gold Waste Abstrak. Salah satu praktik jual beli ialah jual beli limbah emas. Berbeda dengan jual beli emas pada umumnya, jual beli limbah emas diperjualbelikan tidak berbentuk emas melainkan berada dalam limbah. Jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kadanghaur Kabupaten Indramayu antara penjual dengan pembeli dilakukan dengan cara pihak pembeli mengambil langsung ke pada penjual dengan kondisi barang tersebut belum di kemas, diserah terimakan secara taksiran. Hal ini diduga melanggar ketentuan-Ketentuan fikih muamalah dari aspek rukunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli limbah emas dan meninjau fikih muamalah terhadap jual beli limbah emas di lokasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini ialah 1) Praktik jual beli limbah emas dalam sistem penjualan, pihak penjual menawarkan harga kepada pembeli, kemudian melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya pihak pembeli mengambil barang limbah emas di bengkel toko emas, namun barang tersebut belum dikemasi. 2) Tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sudah sesuai degan rukun jual beli akan tetapi dalam syarat jual beli yang mana salah satu syarat yaitu objek yang diperjualbelikan belum terpenuhi, karena pada belum diketahui didalam limbah emas tersebut dan mengandung unsur gharar. Namun termasuk kepada gharar al-yasir (ghrara ringan) karena jual beli limbah emas ini tidak menimbulkan banyak perselisihan diantara kedua belah pihak yang berakad. Kata Kunci: Fikih Muamalah, Jual Beli Limbah Emas
Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 6/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna terhadap Implementasi Transaksi Akad Jual Beli Pesanan di Konveksi Cimahi Salwa Nabila Putri; Redi Hadiyanto; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8847

Abstract

Abstrak. Istishna termasuk kedalam akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’) didalamnya ada barang yang diakadkan, dan adanya ijab dan qabul. Ketentuan mengenai barang dan pembayaran diatur di dalam Hukum Islam yang diambil dari teori Imam Hanafi dan fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna. Salah satu usaha yang menggunakan praktik jual beli istishna adalah konveksi pakaian Putra Mandiri di Cimahi. Pada praktiknya Putra Mandiri menyampaikan pesanan klien kepada vendor jahit. Selanjutnya terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai barang dan pembayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pesanan di Konveksi Putra Mandiri serta, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna terhadap praktik jual beli di Konveksi Putra Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik jual beli pesanan di Konveksi Putra Mandiri tidak termasuk kedalam jual beli istishna. Karena pada kenyataannya Putra Mandiri memberikan bahan jahit kepada vendor untuk dapat menyelesaikan barang dan Putra Mandiri berperan sebagai pemilik usaha yang mebutuhkan jasa saja. Melihat dari definisi yang di jelaskan oleh Imam Abu Hanifah dan fatwa DSN No. 6, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan yang terjadi di Konveksi Putra Mandiri dan vendor jahit tidak sesuai dengan akad jual beli pesanan dalam bentuk istishna. Abstract. Istishna is included in the contract of buying and selling in the form of ordering the production of specific goods with certain criteria and conditions agreed upon between the buyer (the customer, mustashni’) and the seller (the producer, shani’). It involves the arrangement of the goods and the presence of an offer and acceptance. The provisions regarding goods and payment are regulated in Islamic Law, taken from the theory of Imam Hanafi and the fatwa of DSN Number 06/DSN-MUI/IV/2000 concerning istishna sales and purchases. One business that uses the practice of istishna sales and purchases is Putra Mandiri's clothing convection in Cimahi. In practice, Putra Mandiri conveys client orders to the sewing vendor. Subsequently, an agreement is reached between both parties regarding the goods and payment. The aim of this research is to determine the practice of ordering sales and purchases at Putra Mandiri's Convection as well as to understand the Islamic law perspective and the fatwa of DSN 06/DSN-MUI/IV/2000 concerning istishna sales and purchases in Putra Mandiri's Convection. This research uses a qualitative method with a normative approach and a field research type. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation, and literature review. The results of this research show that the practice of ordering sales and purchases at Putra Mandiri's Convection is not classified as istishna sales and purchases. This is because, in reality, Putra Mandiri provides sewing materials to the vendor to complete the goods, and Putra Mandiri acts as a business owner who only requires services. Considering the definition provided by Imam Abu Hanifah and the fatwa of DSN No. 6, it can be concluded that the practice of ordering sales and purchases that occur in Putra Mandiri's Convection and the sewing vendor is not in accordance with the contract of ordering sales and purchases in the form of istishna.
Telaah Maslahah Al-Mursalah terhadap Kerjasama dan Pertanggung Jawaban Kerusakan Serta Kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Raden Rahma Raijani; Sandy Rizki Febriadi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8977

Abstract

Abstract. Ownership of vacant land is now often used as a business venture, one of which is parking lots that are managed by individuals or in collaboration with other parties. Where when there is a cooperative effort there must be agreements and agreements made. There are two types of parking business partnerships that people often use, namely Production Sharing and Land Lease collaboration. It is possible that in the parking business cooperation there are problems such as losses from one of the individual parties or company management, as is the case with the Management of EZ Parking and Shopping Center X Bandung City. Collaboration and Accountability between EZ Parking Management and Shopping Center X Bandung City in the form of land lease faces several obstacles. The sudden increase in rent and profit taking that was not in accordance with the unfair land lease agreement by Shopping Center X caused losses for EZ Parking Management. This study aims to analyze Maslahah Al-Mursalah's review of cooperation and accountability for damage and loss in the Parking Area of ​​Shopping Center X Bandung City. This type of research is a qualitative research using a descriptive-analytic approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Collecting data in research using interviews, observation, and document study. The results of this study indicate that the sudden increase in rent and profit taking that is not in accordance with the unfair land lease agreement by Shopping Center X causes losses for EZ Parking Management and is not in line with the benefit of mankind. Even this cooperation is not in accordance with the principles of Musyarakah in Islam. The absence of equitable profit sharing and joint risk sharing shows incompatibility with the concept of Islamic cooperation. Accountability is carried out by EZ Parking Management for damage and loss using a family approach and negotiating with related parties. However, there is a discrepancy in the division of responsibilities between EZ Parking Management and parking employees Keywords: Collaboration, Accountability, Trust, Musyarakah, and Maslahah Al-Mursalah. Abstrak. Kepemilikan lahan kosong kini sering dijadikan suatu usaha bisnis salah satunya adalah lahan parkir yang dikelola oleh perseorangan maupun kerjasama dengan pihak lain. Dimana ketika ada suatu usaha kerjasama pasti ada perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan. Terdapat dua macam kerjasama bisnis parkir yang sering masyarakat gunakan, yaitu kerjasama bisnis parkir terdapat masalah seperti kerugian dari salah satu pihak perorangan maupun manajemen perusahaan.seperti hal nya yang dirasakan oleh Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Kerjasama dan Pertanggung jawaban antara Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung dalam bentuk sewa lahan menghadapi beberapa kendala. Kenaikan sewa yang mendadak dan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa lahan yang tidak adil oleh Pusat Perbelanjaan X menimbulkan kerugian bagi Manajemen EZ Parking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Maslahah Al-Mursalah terhadap kerjasama dan pertanggung jawaban kerusakan serta kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualititatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan sewa yang mendadak dan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa lahan yang tidak adil oleh Pusat Perbelanjaan X menimbulkan kerugian bagi Manajemen EZ Parking dan tidak sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Kerjasama tersebutpun tidak sesuai dengan prinsip Musyarakah dalam Islam. Tidak adanya pembagian keuntungan yang merata dan penanggungan risiko yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep kerjasama Islam. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Manjemen EZ Parking terhadap kerusakan dan kehilangan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan dan berunding dengan pihak yang terkait. Namun, ada ketidaksesuaian dalam pembagian tanggung jawab antara Manajemen EZ Parking dan karyawan parkir. Kata Kunci: : Kerjasama, Pertanggungjawaban, Amanah, Musyarakah, dan Maslahah Al-Mursalah.
Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Bai’atain fi Bai’ahpada Jual Beli Kain di Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Deliya Fadilatul Ihsani; Iwan Permana; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8987

Abstract

Abstract. Bai'atian fi bai'ah is a form of sale and purchase transaction system in which there are restrictions based on unclear which contract is used in a sale and purchase transaction. Buying and selling transactions with bai'atain fi bai'ah itself has various community responses, both those who agree and disagree with the implementation of such a buying and selling system, especially in the fabric world in Karangnunggal, Tasikmalaya Regency. The purpose of this study was to examine the suitability and legal validity of bai'atain fi bai'ah, especially in the aspect of fiqh mua'malah, this research was conducted using qualitative research methods with descriptive methods, the result of this study is the concept of bai'atain fi bai The law that is applied and carried out in Karangnunggal Tasikmalaya is running with adjustments to the acceptance of each party in the transaction without the need to make a thorough agreement in the area which causes many differences in the application of the cloth buying and selling system in Karangnunggal, Tasikmalaya Regency, apart from that the buying and selling transactions carried out in Karangnunggal, Tasikmalaya Regency, was carried out on the grounds that no party felt disadvantaged when using such a trading system, they even felt that they benefited from such a trading system. And based on the fiqh mua'amalah review, buying and selling transactions with the bai'atain fi bai'ah system were sentenced to be prohibited because of religious texts because in its implementation there are elements or 'illat which harm such as gharar. However, not a few express their agreement with the application of this system on condition that there is an agreement agreed upon by the parties to the transaction and it is considered that the transaction is valid and does not deviate from religious law. scholars are considered not to meet the requirements of buying and selling and there is an 'illat which makes transactions with this system prohibited. Abstrak. Bai’atian fi bai’ah merupakan suatu bentuk sistem transaksi jual beli yang terdapat pelarangan berdasarkan ketidakjelasan pada akad mana yang digunakan dalam suatu transaksi jual beli tersebut. Transaksi jual beli dengan bai’atain fi bai’ah sendiri memiliki berbagai penanggapan masyarakat baik itu yang setuju dan tidak setuju atas penerapan sistem jual beli seperti itu khusus nya didunia kain di Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai kesesuaian serta keabsahan hukum dari bai’atain fi bai’ah terutama pada aspek fiqh mua’malah, penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, hasil dari penelitian ini ialah konsep bai’atain fi bai’ah yang diterapkan serta dilakukan di Karangnunggal Tasikmalaya ini berjalan dengan penyesuaian terhadap penerimaan setiap pihak yang bertransaksi tanpa perlu membuat kesepakatan secara menyeluruh didaerah tersebut yang menyebabkan banyak nya perbedaan penerapan sistem jual beli kain di Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya selain hal tersebut transaksi jual beli yang dilaksanakan di Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya tersebut dilakukan dengan alasan tidak ada pihak yang merasa dirugikan ketika menggunakan sistem jual beli seperti itu bahkan mereka merasa diuntungkan dengan sistem jual beli seperti itu. Dan berdasarkan tinjauan fiqh mua’amalah transaksi jual beli dengan sistem bai’atain fi bai’ah dijatuhi hukum dilarang karena nash agama sebab dalam pelaksanaan nya terdapat unsur atau ‘illat yang memadharatkan seperti gharar. akan tetapi tak sedikit yang menyatakan kesetujuan akan penerapan sistem ini dengan syarat terdapatnya kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang bertransaksi dan dianggap transaksi tersebut sah dan tidak menyimpang dari syariat agama
Praktik Jual Beli di Dark Web dengan Konsep Anonimitas dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Rayfaa Nazar Al Baihaqy; Sandy Rizki Febriadi; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9341

Abstract

Abstract. Buying and selling activities can indirectly be done by using gadget or smartphone. Buying and selling orders in Islamic jurisprudence is called ba'i as-salam which delivers an item whose delivery has been postponed, or sells an item that has been delayed. The characteristics are clear by paying capital early while the goods are delivered later. Muamalah is a rule created by Allah to regulate human life, in this case muamalah also provides the right way to be able to help people's lives.man One of them is buying and selling transactions. The research focus is formulated in the form of questions as follows: What is the concept of buying and selling practices according to Fiqh Muamalah? How is the practice of buying and selling using a salam contract? And what about Fiqh Muamalah's review of the practice of buying and selling on the Dark Web with the concept of anonymity? The research method used is qualitative with a normative-empirical approach, namely a combination of approaches hinnormative law with the addition of various empirical elements. The results of the study show that buying and selling using the concept of anonymity is often used by most people, buying and selling anonymous intends to hide the identity of the buyer or seller usingtools or certain applications that can hide the user's identity, which aims for the security of the user in surfing the internet. It can be concluded that buying and selling with the concept of anonymity in Dark Web permissible as long as it does not contain elements that can damage it, However, it should be avoided because it is vulnerable to elements of fraud, irresponsible individuals.. Keywords: Fiqh Muamalah, Salam Contract, Anonymity. Abstrak. Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan gadget atau telepon pintar. Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan ba’i as-salam yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Muamalah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia, dalam hal ini muamalah juga memberikan cara yang tepat untuk dapat membantu kehidupan manusai salah satunya yaitu dengan transasksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep praktik jual beli menurut Fiqih Muamalah, praktik jual beli menggunakan akad salam, dan tinjauan Fiqih Muamalah pada praktik jual beli di Dark Web dengan konsep anonimitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan Jual beli menggunakan konsep anonimitas sudah sering digunakan oleh kebanyakan orang, jual beli anonym bermaksud untuk menyembunyikan identitas si pembeli maupun penjual menggunakan tools atau aplikasi tertentu yang dapat menyembunyikan identitas penggunanya, yang bertujuan untuk keamanan si pengguna dalam menjelajahi internet.Dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan konsep anonimitas di Dark Web diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, namun sebaiknya dihindari karena rentan terhadap unsur penipuan oknum tidak bertanggungjawab. Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Akad Salam, Anonimitas.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Pengembalian Uang dengan Voucher pada Kedai Kopi 911 Coffee Lab Dipatiukur Kota Bandung Gita Sonia Saraswati Saraswati; Sandy Rizki Febriadi; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9342

Abstract

Abstract. Refund of the remaining payment for the sale and purchase of coffee drinks at the 911 Coffee Lab Dipati Ukur coffee shop by paying with a voucher. This of course raises a polemic for consumers, because not all consumers at the 911 Coffee Lab Dipati Ukur coffee shop want to receive vouchers in exchange for change. Based on these problems, the research focus is formulated in the form of questions as follows: How is the implementation of returning the remaining price with a voucher at the 911 Coffee Dipatiukur Lab coffee shop in Bandung City? And what about muamalah fiqh's review of returning coffee drink balances with vouchers at the 911 Coffee Lab Dipatiukur coffee shop, Bandung City? The research method used in this research is descriptive analysis with a qualitative research type. The result of this study is that the implementation of returning the remaining price with a voucher at 911 Coffee Lab Dipatiukur Bandung City was carried out because the stock of Rp. 2.000,- Rp. 5,000, - and Rp. 10.000,-. which is equivalent to the return value of groceries that has been used up, and returning the remaining price from a sale and purchase transaction that occurred at 911 Coffee Lab Dipatiukur City of Bandung using a voucher, can be justified according to Fikih Muamalah as long as the principle of mutual satisfaction or betweendhin is carried out by both parties. Keywords: Fiqh Muamalah, Khiyar, Trade and Vouchers. Abstrak. Pengembalian sisa pembayaran pada transaksi jual beli minuman kopi di kedai kopi 911 Coffee Lab Dipati Ukur dengan dibayarkan dengan voucher. Hal ini tentu saja menimbulkan polemic bagi konsumen, karena tidak semua konsumen di kedai kopi 911 Coffee Lab Dipati Ukur mau menerima voucher sebagai ganti uang kembalian. Berdasarkan permasalah tersebut, maka fokus penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan voucher di kedai kopi 911 Coffee Dipatiukur Lab Kota Bandung? Dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pengembalian sisa pembayaran minuman kopi dengan voucher di kedai kopi 911 Coffee Lab Dipatiukur Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan voucher di 911 Coffee Lab Dipatiukur Kota Bandung dilakukan karena stok uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-. yang senilai dengan nilai kembalian belanjaan sudah habis, dan pengembalian sisa harga dari transaksi jual beli yang terjadi di 911 Coffee Lab Dipatiukur Kota Bandung dengan menggunakan voucher, dapat dibenarkan menurut Fikih Muamalah selama azaz saling ridha atau antaradhin dijalankan kedua belah pihak. Kata Kunci : Fikih Muamalah, Khiyar, Jual Beli dan Voucher.
Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah terhadap Gift pada Fitur Live Tiktok Nurul Fida; Muhammad Yunus; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9345

Abstract

Abstract. Changes in society are brought about by the advancement of technology, information, and communication (ICT). Online social media is the technology that is now under development. The TikTok app is one of the popular and active internet-based social media platforms right now. A Chinese music video site is called TikTok. Users of TikTok may make quick films that last between 15 and 10 minutes. TikTok has a live function that enables users to welcome their followers directly in the comments section. Viewers can contribute commissions or earnings in the form of virtual gifts, which can later be redeemed for cash, in addition to remarks via live chat. But it's terrible that TikTok often produces stuff that is divisive and very upsetting in order to win awards from the live creative audience. The purpose of this study is to ascertain if the DSN-MUI Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Concerning the Ju'alah Contract for Prizes in the Live Tiktok Feature has been acknowledged. A normative qualitative technique is employed in this form of library study, and the main and secondary data are gathered from DSN-MUI fatwas, books, scholarly publications, and earlier studies. The findings of this study include live TikTok activities that include live mud baths, dancing till people reveal their body curves, self-harm, and other things to catch the audience's interest and win rewards. This obviously violates the Ju'alah Agreement-related DSN-MUI fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Abstrak. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan di masyarakat. Saat ini teknologi yang sedang berkembangan adalah media sosial yang berbasisi internet. Salah satu media sosial berbasis internet yang sedang ramai dan banyak digunakan dewasa ini adalah aplikasi TikTok. TikTok merupakan platform video musik asal China. TikTok memungkinkan penggunanya untuk membuat video pendek dengan durasi 15 detik hingga 10 menit. Dalam perkembangannya TikTok menyediakan fitur live yang memungkinkan seorang pengguna untuk menyapa para pengikutnya melalui kolom komentar secara langsung. Tidak hanya sebatas memberikan komentar melalui live chat, tapi penonton yang menyaksikan live juga dapat memberikan komisi atau upah berupa virtual gift yang kemudian dapat dicairkan menjadi uang tunai. Namun sangat disayangkan, untun memdapatkan gift dari penonton kreator live TikTok sering membuat konten kontroversial dan dinilai cukup meresahkan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah Terhadap Gift pada Fitur Live Tiktok. Jenis penelitian ini ialah kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, adapun data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang diambil melalui fatwa DSN-MUI, buku-buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Adapun hasil dari penelitian ini adalah aktivitas live TikTok yang menunjukan aksi live mandi lumpur, menari sampai memperlihatkan lekuk tubuhnya, menyakiti diri dan lain sebagainya untuk menarik perhatian penonton demi mendapatkan gift. Tentunya hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah
Tinjauan Saddu al-Dzari’ah dan Undang-Undang Pasal 285 No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Jual Beli Knalpot Racing Intan Puspita; Udin Saripudin; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9349

Abstract

Abstract. Saddu al-Dzari’ah is an act that initially contains benefits but leads to harm. As explained in the fiqh principle, preventing harm (mafsadah) takes precedence over achieving good (maslahah). One of the transactions that occur in the community is the buying and selling of racing exhausts, in which the use of racing exhausts is regulated in Article 285 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The purpose of this research is to understand the practice of buying and selling racing exhausts in the vehicle spare parts market in Jatayu, Kota Bandung, and to examine the concept of Saddu Al-dzariah and Article 285 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation regarding the buying and selling of racing exhausts in the vehicle spare parts market in Jatayu, Kota Bandung. This research uses a descriptive normative approach. The data collection techniques used are observation, interviews, literature study, and documentation. The results of this research show that the buying and selling of racing exhausts are allowed if sold for their intended use on race circuits, considering the quality of potential harm rather than benefits, as they disturb the general public and other road users' comfort. The object of the buying and selling of racing exhausts, in this case, does not comply with Article 285 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, thus making it prohibited. Keywords: Saddu al-Dzari’ah, Buying and Selling, Racing Exhausts. Abstrak. Saddu al-Dzari’ah ialah sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu ke-mafsadat-an. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah). Salah satu transaksi yang terjadi dikalangan masyarakat adalah jual beli knalpot racing yang mana penggunaan knalpot racing sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 285 No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek jual-beli knalpot racing di pasar sparepart kendaraan Jatayu Kota Bandung dan untuk mengetahui tinjauan Saddu Al-dzariah dan Undang-Undang Pasal 285 No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap jual beli knalpot racing di pasar sparepart kendaraan Jatayu Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, studi Pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ialah transaksi jual beli knalpot racing di perbolehkan apabila di jual sesuai fungsinya untuk digunakan pada sirkuit balap dilihat dari segi kualitas kemafsadaran lebih banyak mengandung kemudharatan dibandingkan kemaslahatan karena mengganggu masyarakat umum, dan mengganggu kenyamanan pengendara lain. Transaksi jual beli knalpot racing objek yang dijadikan barang untuk berlangsungnya transaksi jual beli tidak sesuai dengan dan Undang-Undang Pasal 285 No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga hukumnya menjadi tidak boleh. Kata Kunci: Saddu al Dzari’ah, Jual beli, Knalpot Racing.
Analisis Perlindungan Konsumen Menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Akad Simpanan di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang Yuli Sri Nurhasanah; Asep Ramdan Hidayat; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9353

Abstract

Abstract Consumer protection is a step that aims to protect consumers and is an obligation that must exist because it is one of the conditions for success. Consumer protection has also been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. BMT Mardlotillah is a Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) located in Tanjungsari District, Sumedang Regency. But starting in 2019, BMT experienced problems because many customers wanted to take their money, but the BMT did not give the customer's savings directly. This study aims to determine consumer protection practices carried out by BMT Mardlotillah regarding the implementation of savings contracts and to determine consumer protection analysis according to Fikih Muamalah and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection for savings contracts provided by BMT Mardlotillah to customers. The research method used in this study is a qualitative method. The type of research used is field search (field) and uses primary and secondary data. The data collection technique is by interview and observation. The results of this study are that the consumer protection provided by BMT Mardlotillah is not in accordance with muamalah fiqh and Law No. 8 of 1999, there are still many consumer rights and obligations that are not fulfilled. Keywords: consumer protection, savings contract, BMT Abstrak Perlindungan konsumen merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan merupakan suatu keawajiban yang harus ada karena merupakan salah satu syarat untuk mencapai keberhasilan. Perlindungan konsumen juga sudah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. BMT Mardlotillah merupakan sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berlokasi di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Tetapi mulai pada tahun 2019 BMT ini mengalami kendala dikarenakan banyak nasabah yang ingin mengambil uangnya tetapi pihak BMT tidak memberikan langsung uang tabungan nasabah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BMT Mardlotillah terhadap implementasi akad simpanan dan untuk mengetahui analisis perlindungan konsumen menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap akad simpanan yang diberikan BMT Mardlotillah kepada nasabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah field search (lapangan) dan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan datanya dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan konsumen yang diberikan oleh BMT Mardlotillah belum sesuai dengan fikih muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 masih banyak hak dan kewajiban konsumen yang tidak dipenuhi. Kata kunci : perlindungan konsumen, akad simpanan, BMT

Page 22 of 33 | Total Record : 324

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021): Sharia Economic Law