cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 324 Documents
 18   19   20   21   22 
Atribut Hotel Syariah dalam Keputusan Menginap Wisatawan Muslim di Hotel Narapati Indah Syariah Adinda Putri Anggareini; Nandang Ihwanudin; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8267

Abstract

Abstrak. Hotel syariah menawarkan fasilitas sesuai dengan nilai Islam dan mencegah praktik perzinaan, minuman keras, dan perjudian. Dengan menerapkan syarat-syarat ketat bagi tamu pengunjung, hotel ini mendorong konsumen untuk tidak melanggar hukum. Akan tetapi, Banyak hotel syariah Bandung belum memenuhi ketentuan DSN MUI Fatwa 108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan industri perhotelan syariah. Hotel Narapati Indah Syariah salah satu hotel yang banyak diminati oleh Wisatawan Muslim, mengemukakan bahwa kepuasan terjadi saat seseorang membandingkan persepsinya terhadap kinerja suatu hal. Peneliti memilih Hotel Syariah Narapati Indah Syariah Bandung Raya sebagai objek penelitian untuk mengevaluasi pelayanan Syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari faktor yang mempengaruhi minat kunjungan wisatawan muslim di hotel tersebut di Kota Bandung. Penulis ingin meneliti kualitas pelayanan Hotel Narapati Indah Syariah di Kota Bandung yang sesuai dengan hukum Islam. Metode survei digunakan dengan penulis membagikan kuesioner untuk pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dekorasi, fasilitas, dan pelayanan hotel berpengaruh terhadap pilihan wisatawan untuk menginap. Semakin baik dekorasi dan ornamen suatu hotel, semakin baik pelayanan dan fasilitas yang tersedia, maka akan meningkatkan keputusan para pengunjung untuk menginap. Kata Kunci: Atribut Hotel Syariah, Minat Keputusan Wisatawan Abstract. Sharia hotels offer facilities in accordance with Islamic values ​​and prevent the practice of adultery, drinking, and gambling. By implementing strict conditions for visiting guests, this hotel encourages consumers not to break the law. However, many Bandung Sharia hotels do not comply with the provisions of the DSN MUI Fatwa 108/DSN-MUI/X/2016. This research focuses on the management and implementation of the Sharia hospitality industry. Hotel Narapati Indah Syariah is one of the hotels that are in great demand by Muslim tourists, suggesting that satisfaction occurs when someone compares his perception of the performance of a thing. Researchers chose Hotel Syariah Narapati Indah Syariah Bandung Raya as the object of research to evaluate Sharia services in accordance with Islamic principles. The purpose of this research is to look for factors that influence the interest of Muslim tourists to visit these hotels in the city of Bandung. The author wants to examine the service quality of the Narapati Indah Syariah Hotel in the city of Bandung in accordance with Islamic law. The survey method was used with the authors distributing questionnaires for data collection. This study uses a type of descriptive research with a quantitative approach. From the results of this study, it can be concluded that the decoration, facilities, and hotel services affect the choice of tourists to stay. The better the decorations and ornaments of a hotel, the better the services and facilities provided, it will increase the visitor's decision to stay. This study uses simple regression analysis carried out with the following steps: test the validity and reliability of questionnaire data, and normality test using the Kolmogorov-Smirnov method. And then a regression test was carried out with two steps, namely the F-test and T-test. Keywords: Sharia Hotel Attributes, Tourist Decision Interests
Analisis Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Pengelolaan Hotel Orange Homes Syariah di Kota Bandung Gamas Athalla Fenanto; Siska Lis Sulistiani; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8301

Abstract

Abstract. DSN-MUI Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 is a regulation that is currently the basis for organizing Sharia hospitality tourism in Indonesia after PERMENPAREKRAF No.2/2014 concerning Guidelines for Implementing Sharia Hotel Business which was revoked by Tourism Minister Regulation Number 11 Year 2016 concerning Revocation of PERMENPAREKRAF No.2/2014 concerning Guidelines for Implementing Sharia Hotel Businesses. Revocation PERMENPAREKRAF No.2/2014 concerning Guidelines for Implementing Sharia Hotel Businesses is revoked because it no longer follows current demands and developments in tourism so it needs to be revoked. This research is a qualitative type with a normative juridical method whose data collection comes from interviews, literature studies, and documentation studies which are then analyzed through data reduction or a simplification process which is then carried out by presenting data which provides an opportunity to draw conclusions and take action to draw conclusions as a stage last on the method of analysis in this study. Based on the results of this study, of the seven minimum fatwa requirements No. 108/DSNMUI/X/2016 on the Orang Homes Syariah Hotel, there is one conditions that had not been fulfilled yet, which is the seventh condition. so it can be said that a small part of the Orange Homes Syariah Hotel cannot be categorized as a shariacompliant hotel.Keywords: Sharia Hotel, DSN-MUI Fatwa, Sharia Economic Law
Analisis Komparatif Penerapan Ta’zir dan Ta’widh Sebagai Penanganan Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung Jajang Saepul Hamzah; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8308

Abstract

Abstrak. BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana. Tetapi pada prosesnya terdapat nasabah yang wanprestasi, sehingga menyebabkan kerugian pada bank. Adapun aturan yang berlaku sebagai upaya menangani nasabah yang wanprestasi yaitu dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang ta’zir dan ta’widh. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis komparatif penerapan ta’zir dan ta’widh sebagai penanganan nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi. Tujuan penelitian ini menganalisa penerapan hukuman ta’zir dan ta’widh dalam mengatasi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif dengan pendekatan yang digunakan yuridis-empiris yaitu mengurai permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi dilapangan. Hasil temuan penelitian ini bahwa dalam praktik penanganan nasabah wanprestasi ini berlandaskan pada fatwa DSN MUI No 17 Tahun 2000 tentang sanksi bagi nasabah yang sengaja menunda pembayaran (Ta’zir) dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), praktik dilapangan dari kedua sanksi dalam menangani nasabah wanprestasi lebih sering memberlakukan sanksi ta’zir. BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi belum bisa sepenuhnya menerapkan sanksi ta’widh kepada nasabah pada pembiayaan murabahah, dengan mempertimbangkan kondisi nasabah dan mencari alternatif penyelesaian yang lain sehingga tidak membebankan denda atau ganti rugi kepada nasabah dalam menangani nasabah wanprestasi, hal ini berasaskan nilai saling meringankan beban dan menghindari tindakan kezaliman terhadap nasabah.
Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya Fikri Muhammad Zukvikar; Nandang Ihwanudin; Intan Manggala
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8319

Abstract

Murabahah terdapat dalam Lembaga Keuangan Syariah salah satunya ialah Koperasi Syariah. Pemberlakuan denda diadakan oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa adalah agar nasabah Koperasi lebih dapat tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran. Namun berdasarkan hasil observasi bahwa pemberlakuan denda yang diadakan oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa tidak hanya kepada Nasabah yang mampu membayar namun menunda pembayaran, pemberlakuan denda yang diadakan oleh Koperasi Batara Syariah Tungga Raksa juga diberlakukan kepada Nasabah yang tidak / belum mampu membayar atau force majeur dan tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Adapun tujuan pada penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun adalah sebagai berikut: (1)Bagaimana penyelesaian permasalahan terkait Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah Di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya, (2)Bagaimana Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran Di Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Kota Tasikmalaya memberlakukan sanski kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar tetapi tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar kewajibannya. Sanksi ini diberikan agar nasabah dapat tertib dalam melakukan pembayaran kewajibannya secara rutin sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. (2) Koperasi Syariah Batara Tungga Raksa Tasikmalaya tidak melihat apkah Nasabah yng bermaslah tersebut tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dimana Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
Wisata Halal dalam Konteks Kearifan Lokal Kampung Adat Cireundeu di Kota Cimahi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Nur Fadilah Sukmawardani; Popon Srisusilawati; Nandang Ihwanudin
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8388

Abstract

Abstract. In 2019 Indonesia ranked first as the country with the best halal tourist destination according to GMTI (Global Muslim Travel Index). West Java is one of the provinces developing National Priority halal tourism destinations. But in reality there are still tours in West Java that do not meet the criteria as halal tourist destinations when viewed from Fatwa DSN-MUI No.108 of 2016 concerning Guidelines for organizing tourism based on sharia principles. Cireundeu traditional village located in West Java is one of the tourist destinations that has unique local wisdom. The research aims to analyze the practice of halal tourism in the context of local wisdom in Cireundeu Traditional Village with a review of the DSN-MUI Fatwa. The method of writing this thesis uses normative legal research methods using a qualitative approach which uses data collection techniques by collecting and describing data obtained through library research and field research by conducting interviews, which then the results of the research will be presented in the form of words. Halal tourism in the context of local wisdom is actually quite difficult to implement in Cireundeu Traditional Village. However, for Cireundeu Traditional Village halal tourism is not something that must be avoided by the managers and people of Cireundeu Traditional Village. However, for Cireundeu Traditional Village halal tourism is not something that must be avoided by the manager and the people of Cireundeu Traditional Village. In the review by Fatwa DSN-MUI, there are also several aspects of halal tourist destinations that are not appropriate or fulfilled on the Cireundeu Traditional Village tour. For the management, it would be better if they improve facilities such as the construction of places of worship that are strategically located to the tourist center, to make it easier for Muslim tourists who will perform worship. The Indonesian Ulema Council and the Ministry of Religious Affairs should socialize the provisions relating to sharia principles in tourist destinations with local wisdom and help implement the fatwa. Keywords: Halal Tourism, Local Wisdom Context, Fatwa DSN-MUI. Abstrak. Pada tahun 2019 Indonesia meraih peringkat pertama sebagai negara dengan destinasi wisata halal terbaik versi GMTI (Global Muslim Travel Index). Jawa Barat menjadi salah satu provinsi pengembangan Destinasi wisata halal Priorotas Nasional. Namun pada kenyataannya masih terdapat wisata di Jawa Barat yang belum memenuhi kriteria sebagai destinasi wisata halal jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelengaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Kampung adat Cireundeu yang terletak di Jawa Barat merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki keunikan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik wisata halal dalam konteks kearifan lokal di Kampung Adat Cireundeu dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara, studi pustaka serta observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu wisata halal dalam konteks kearifan lokal cukup sulit untuk diimplementasikan di Kampung Adat Cireundeu. Namun bagi Kampung Adat Cireundeu wisata halal bukanlah suatu hal yang harus dihindari oleh pengelola serta masyarakat. Dalam tinjauan oleh Fatwa DSN-MUI pun terdapat beberapa aspek destinasi wisata halal yang tidak sesuai atau terpenuhi pada wisata Kampung Adat Cireundeu. Bagi pihak pengelola akan lebih baik apabila meningkatkan fasilitas seperti pembangunan tempat ibadah yang letaknya strategis dengan pusat wisata, agar memudahkan wisatawan muslim yang akan melaksanakan ibadah. Majelis Ulama Indonesia serta Penyuluh Kementerian Agama sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah pada destinasi wisata dengan kearifan lokal dan membantu pengimplementasian fatwa. Kata Kunci: Wisata Halal, Konteks Kearifan Lokal, Fatwa DSN-MUI.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembekuan Akun Affiliator dalam Memasarkan Produk di Aplikasi Tiktok Sina Lailatus Shafa; Udin Saripudin; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8390

Abstract

Abstract.The freezing of TikTok affiliators' accounts is a frequent occurrence that raises concerns for businesses utilizing this platform, especially for product marketing. This study aims to assess the compliance of TikTok's terms and conditions and the practice of freezing affiliator accounts with Islamic law. Qualitative research methods employing a case study approach are employed to comprehend the relationship between affiliators and TikTok as a business platform. By analyzing normative juridical data, this research develops concepts pertaining to Islamic legal norms relevant to freezing affiliator accounts for product marketing on TikTok. The research findings demonstrate that TikTok's terms and conditions align with the principles of Islamic law, prohibiting negative content such as pornography, violence, defamation, blasphemy, and unethical behavior. The freezing of affiliator accounts adheres to applicable regulations and involves notifying affiliators of their violations. The objective of this practice is to ensure user compliance with platform rules and policies. Within the context of Islamic law, TikTok's terms and conditions are grounded in high moral values and ethics. Moreover, TikTok implements fair procedures for affiliators by issuing advance notifications prior to account suspension. Stringent measures are taken against affiliators who breach the rules. Therefore, it can be concluded that TikTok's account freezing practices align with the principles of Islamic law. Abstrak. Pembekuan akun affiliator di TikTok sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang menggunakan platform ini untuk bisnis, terutama dalam memasarkan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah syarat dan ketentuan, serta praktik pembekuan akun affiliator di TikTok, melanggar hukum Islam dan sejauh mana kesesuaiannya. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami hubungan affiliator dan TikTok sebagai platform bisnis. Melalui analisis data yuridis normatif, penelitian ini mengembangkan konsep tentang norma hukum Islam yang relevan dengan pembekuan akun affiliator dalam memasarkan produk di TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh TikTok sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melarang konten negatif seperti pornografi, kekerasan, penghinaan, penistaan agama, dan perilaku tidak etis. Pembekuan akun affiliator dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan pemberitahuan kepada affiliator tentang pelanggaran yang dilakukan. Tujuan praktik ini adalah menjaga kepatuhan pengguna terhadap aturan dan kebijakan platform. Dalam tinjauan hukum Islam, syarat dan ketentuan TikTok didasarkan pada nilai-nilai akhlak, etika, serta moral yang tinggi. TikTok juga menerapkan prosedur yang adil bagi para affiliator dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada affiliator sebelum memblokir akun. Tindakan tegas diambil terhadap affiliator yang melanggar aturan. Dengan demikian, pembekuan akun oleh TikTok dapat disimpulkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah terhadap Jasa Layanan Kontraktor di Kota Bandung Mita Qurrota Ayunin; Udin Saripudin; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8394

Abstract

Semua aspek kehidupan bermasyarakat dibahas dalam studi Fiqh Muamalah., pengertian muamalah menurut istilah “Ketentuan hukum yang mengatur terkait hubungan antar individu dengan sesamanya dalam masalah keduniniawian”. Adapun salah satu akad dalam bermuamalah ialah akad Ijarah bentuk lain nya adalah muamalah ijarah. Akad Ijarah ini telah diatur dalam fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017, yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, dan beragam aktivitas bisnis lainnya.Akad Ijarah ini sudah digunakan oleh sejumlah orang sebagai syarat untuk menyepakati suatu transaksi yang salah satu contohnya ialah digunakan oleh jasa layanan kontraktor CV. PH yang ada di kota Bandung. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa CV. PH ini sudah memenuhi syarat transaksi sesuai prinsip Syariah, Namun dalam penelitian studi kasus, ditemukan bahwa perusahaan ini telah melanggar ketetapan yang ada pada fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah terhadap jasa layanan kontraktor karena memperoleh ujrah diluar kesepakatan awal antara mu’jir dan musta’jir. Pelanggaran ini terjadi pada ketetapan ke Sembilan poin 4 yang berisi Dalam hal akad ljarah dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku dhawabith dan hudud Ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijarah al - Mau shufah fi al - Dzimmah. Oleh karena itu, praktik perusahaan di CV. PH melanggar ketentuan dalam fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah. Dan analisis fatwa tersebut terhadap CV. PH menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan prinsip syariah karena perusahaan melampaui batasan transaksi dan menimbulkan kerugian pada konsumen. Perusahaan seharusnya memberikan informasi yang jelas mengenai harga dan biaya. Transaksi yang tidak memenuhi syarat hukum atau peraturan menjadi bathil.
Implementasi Fatwa DSN-MUINomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Penyelenggaraan Spa, Sauna, dan Massage di Kota Bandung Tia Rahmawati; Encep Abdul Rojak; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8402

Abstract

Abstrak. Salah satu implementasi dari industri pariwisata halal adalah Salon & Spa yang berbasis Syariah, dimana dalam pelaksanaan dan konsepnya harus sesuai dengan syariat islam sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun ketentuan yang harus diterapkan dalam bisnis salon & spa yang berbasis Syariah yaitu dalam praktiknya menggunakan produk bersertifikat halal MUI, adanya batasan antara wanita dan laki-laki serta adanya fasilitas untuk beribadah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terkait bagaimana praktik Salon & Spa di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa dan pengimplementasiannya terhadap Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis data yuridis normatif yang dipaparkan secara deskriptif melalui data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari berbagai macam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa terkait produk yang digunakan belum mempunyai Sertifikat Halal MUI, dan kurang memadainya sarana ibadah yang terpisah antara wanita dan laki-laki. Oleh karena itu, praktik di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terkait produk yang bersertifikat halal MUI, dan tersedia sarana yang memudahkan konsumen untuk melakukan ibadah.Kata Kunci: Pariwisata Halal, Salon dan Spa Syariah, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016. Abstract. One of the implementations of the halal tourism industry is a Sharia-based Salon & Spa, where the implementation and concept must be in accordance with Islamic law as regulated in DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. The provisions that must be applied in a Sharia-based salon & spa business are in practice using MUI halal certified products, there are restrictions between women and men and facilities for worship. The purpose of this study is to find answers related to how the practice of Salon & Spa at Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa and its implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/dsn-mui/x: 108/DSN-MUI/X/2016. To achieve the research objectives, the author uses a normative juridical data analysis method which is presented descriptively through primary data obtained from interviews and secondary data obtained from various kinds of literature. The results showed that the practice at Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa related to the products used did not yet have a MUI Halal Certificate, and inadequate worship facilities separated between women and men. Therefore, the practice at Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa has not fully fulfilled the provisions in DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles related to products.Keywords: Halal Tourism, Sharia Salon and Spa, DSN-MUI Fatwa No. 108/dsn-mui/x/2016: 108/DSN-MUI/X/2016.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perubahan Kebijakan Pembayaran Tagihan Listrik PT PLN (PERSERO) pada Awal Covid19 Aulia Rachmi Yuliarti; Nandang Ihwanudin; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8430

Abstract

Abstract: Since the Covid 19 virus hit the country, almost all public services have changed drastically. One of them is the payment of electricity bills, especially for postpaid customers. Because the recording of electricity meters to customers homes has been temporarily suspended, PLN has instead adopted a policy that the amount of usage for April accounts (usage in March) refers to the average of the past three months. The calculation of electricity bills using the average scheme for the last 3 months and carrying over electricity bills made by PLN to customers is baseless, and is taken unilaterally without an agreement with the customer. The research method used is qualitative with analytical descriptive method. The data collection techniques used are interviews, documentation studies and literature studies. Research shows that the policy for calculating electricity bills using the calculation of the average usage of 3 months is taken by PLN so that customers feel safe from the Covid 19 pandemic. As for the calculation scheme, it contains an element of gharar or obscurity for consumers regarding the amount of kwh meter usage. This is not in accordance with muamalah fiqh, unless there is a willingness on the part of the consumer to pay the bill by first clarifying the use of the electricity meter by matching the usage stated on the electricity bill with the kWh meter in the customer's home.Keywords: calculation, bill, covid 19.Abstrak: Sejak virus Covid 19 melanda tanah air, hampir seluruh pelayanan publik berubah drastis. Salah satunya dalam pembayaran tagihan listrik, khususnya untuk pelanggan pasca bayar. Karena pencatatan meteran listrik ke rumah pelanggan dihentikan sementara, sebagai gantinya PLN mengambil kebijakan bahwa besaran pemakaian rekening April (pemakaian Maret) mengacu pada rata-rata tiga bulan ke belakang. Penghitungan tagihan listrik dengan skema rata-rata 3 bulan terakhir dan carry over tagihan listrik yang dilakukan oleh PLN ke pelanggan tidak berdasar, dan diambil sepihak tanpa kesepakatan dengan pelanggan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode deskriptif analistis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perhitungan tagihan listrik dengan menggunakan perhitungan pemakaian rata-rata 3 bulan ini diambil PLN agar pelanggan merasa aman dari pandemi covid 19. Sedangkan untuk skema perhitungannya, mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan bagi pihak konsumen mengenai besaran pemakaian kWh meter. Hal ini tidak sesuai dengan fikih muamalah, kecuali terdapat kerelaan dari pihak konsumen untuk membayar tagihan tersebut dengan terlebih dulu melakukan klarifikasi pemakaian meter listrik dengan mencocokan pemakaian yang tertera pada tagihan listrik dengan kWh meter yang ada di rumah pelanggan.Kata Kunci: perhitungan, tagihan, covid 19.
Implementasi Akad Ba'i Al-Taqsith terhadap Praktik Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Alisya Aulia Rusmana; Nandang Ihwanudin; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8435

Abstract

Salah satu fenomema yang ada di Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka adalah jual beli emas secara tidak tunai yang diawali dengan penjual menyediakan emas secara kredit untuk dapat dijual kepada masyarakat, ketika pelaksanaan akad ijab dan qabul penjual tidak mengatakan adanya denda dan juga jaminan kepada pembeli jika mengalami kemacetan pembayaran, karena tujuan dari jual beli kredit ini adalah untuk sekedar tolong menolong dengan adanya unsur kepercayaan. Namun pada kenyataannya, ketika pembeli mengalami kemacetan pembayaran, penjual meminta jaminan dan memberikan denda kepada pembeli untuk dilunasi ketika membayar cicilan berikutnya. Hal ini menjadikan adanya unsur paksaan dan ketidaksepakatan kedua belah pihak dalam pembayaran angsuran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu penjual dan pembeli dan sumber data sekunder yaitu buku-buku jurnal, artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. dan teknis analisis data nya yaitu dengan mengumpulkan data, menyeleksi data, menganalisis data, dan kesimpulan. Praktik jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan di Desa Jatipamor ini sudah memenuhi rukun dari jual beli secara taqsith ini. Namun, masih belum memenuhi terkait dengan pelaksanaan akad, syarat dan juga unsur dari akad ba’i al-taqsith yang sesuai sehingga akad ba’i al-taqsith dalam jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini masih belum dapat terimplementasikan atau diterapkan dalam pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai. One of the phenomena in Jatipamor Village, Talaga Subdistrict, Majalengka Regency is the sale and purchase of gold on an uncash basis, which begins with the seller providing gold on credit to be sold to the public, when implementing the ijab and qabul contracts, the seller does not say that there will be fines and guarantees to the buyer if he experiences payment problems, because the purpose of this credit sale and purchase is to help with the element of trust. But in reality, when the buyer experiences payment problems, the seller asks for collateral and imposes a fine on the buyer to be repaid when paying the next installment. This makes the element of coercion and disagreement between the two parties in the installment payment. The research method used is a qualitative approach. The type of data used is field research. The data sources in this research are primary data sources, namely sellers and buyers and secondary data sources, namely journal books, scientific articles, and other materials. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and literature study. and the data analysis technique is by collecting data, selecting data, analyzing data, and conclusions. The practice of non-cash gold buying and selling carried out in Jatipamor Village has fulfilled the pillars of this sale and purchase in taqsith. However, it still does not fulfill the pillars of this taqsith sale and purchase.

Page 20 of 33 | Total Record : 324

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021): Sharia Economic Law