Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengelolaan Zakat Dana Non Halal Baznas Kota Bandung Berdasarkan Prespektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Fuad Malik Al Faqih; Zaini Abdul Malik; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10671

Abstract. BAZNAS Bandung city in transactions cannot be separated from conventional financial institutions because conventional financial institutions dominate all financial transactions. There is no official ban on the use of conventional banks, so it is permissible and not something that constitutes a prohibition on its use. So this transaction is common and unavoidable. Sharia financial institutions fulfill some of their financial needs by transacting with conventional banks. For example, when receiving zakat through conventional banks, there is a part of the receipt that comes from income from current account services or interest from conventional banks and this according to Islamic sharia principles is haram. Baznas Bandung City accepts donations from donors originating from bank interest, but uses the precautionary principle that non-halal funds must be channeled for public purposes. This type of research uses field research, using primary and secondary data sources. Then data collection techniques use interviews and documentation. The results of this research are the factors of using conventional banks and receiving funds from conventional banks interest based on the purification of assets owned by donors to be used as well as possible for the public interest, and the analysis of Islamic Law and Positive Law is Positive Law. This policy is considered valid because it has not There are special regulations that prohibit the use of conventional banks taking into account the policies and regulations, but in Islamic law this policy is still considered to be detrimental. Abstrak. BAZNAS kota Bandung dalam transaksi tidak terlepas dari lembaga keuangan konvensional karena lembaga keuangan konvensional mendominasi seluruh transaksi keuangan. Belum adanya larangan secara resmi dari penggunaan bank konevnsional, sehingga diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang menjadi larangan dalam penggunaannya. Sehingga transaksi ini lazim dan tidak dapat dihindari Lembaga keuangan syariah memenuhi sebagian hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional. Misalnya saat penerimaan zakat melalui bank konvensioanal maka ada bagian penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram. Pada Baznas Kota Bandung menerima sedekah dari donatur yang bersumber dari bunga bank, namun dengan menggunakan prinsip kehati-hatian bahwa dana non halal tersebut harus di salurkan untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan sumber data primer dan juga sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor penggunaan bank konevnsional dan penerimaan dana dari bunga bank konvensional didasarkan pada pensucian harta yang dimiliki donatur untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan umum, dan analisi Hukum Islam dan Hukum Positif adalah Hukum Positif kebijakan ini dianggap sah saja karena belum adanya aturan khusus yang melarang penggunaan bank konvensional dengan pertimbangan kebijakan dan peraturannya, namun dalam hukum Islam kebijakan ini masih dianggap terdapat mudharat nya.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X di Kota Bandung Ayuningtyas Bastman; Maman Surahman; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10705

Abstract. Sale and purchase is an agreement to exchange objects or goods that have value voluntarily between the two parties in accordance with the agreement of sharia law. In buying and selling there are pillars and shara that must be fulfilled, namely the existence of people who have an agreement (aqid), the existence of shigat (ijab and qabul), the existence of goods or money. The implementation of the sale and purchase of food that occurs at Restaurant X in Bandung City is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely his own will (without coercion). The objectives of this study are: First, knowing the Implementation of Service Charge at Restaurant X. Second, to know the Muamalah Jurisprudence Review of the Implementation of Service Charge at Restaurant X. The research method used is qualitative descriptive analysis method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of literature studies and field research. Based on the results of research that has been conducted by the author are: First, the implementation of the service charge at restaurant x is the absence of prior socialization to consumers. Second, the sale and purchase is still valid, but there is a mild gharar. Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian hukum syara. Dalam jual beli terdapat rukun dan syara yang harus terpenuhi yaitu adanya orang yang berakad (aqid), adanya shigat (lafaz ijab dan qabul), adanya barang atau uang. Pelaksaan jual beli makanan yang tejadi di Restoran X di Kota Bandung dugaan sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui Implementasi Service Charge pada Restoran X. Kedua, mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: Pertama, pelaksanaan service charge di restoran x ini tidak adanya sosialisasi diawal kepada konsumen. Kedua, jual belinya tetap sah hanya saja terjadi gharar ringan.

Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Layanan Hotel Syariah Pasir Putih Kota Jambi Dara Suci Amalia; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10824

Abstract. Sharia tourism is a tour by visiting a place to see the natural beauty that Allah SWT created, considering the number of Indonesian Muslim population is the largest in the world. Sharia hotel is one of the accommodations in tourism that provides an attractive form of additional service in order to improve moral quality and noble character. The implementation of services at Pasir Putih hotel is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely facilities. The purpose of this study is first to analyse the sharia hotel services in Pasir Putih, the facilities provided are in accordance with the guidelines, the second is to find out the analysis of the implementation of the sharia hotel in Pasir Putih based on the DSN MUI Fatwa. The method used is qualitative, the data used are primary and secondary data. Based on the results of research conducted by the author at Pasir Putih Sharia Hotel based on DSN MUI Fatwa No.108 / DSN-MUI / X / 2016, regarding guidelines for organising tourism based on sharia principles is based on seven points which are requirements for the fulfilment of hotel standards based on sharia principles. There are several conditions that have not been fulfilled. Abstrak. Wisata syariah adalah wisata dengan mengunjungi suatu tempat untuk melihat keindahan alam yang Allah SWT ciptakan, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia jumlahnya paling banyak di dunia. Hotel syariah merupakan salah satu akomodasi dalam pariwisata yang memberikan bentuk pelayanan tambahan yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter yang luhur. Pelaksanaan layanan di hotel Pasir Putih di duga sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu fasilitas. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis pelayanan hotel syariah pasir putih fasilitas yang di sediakan sudah sesuai dengan pedoman, yang kedua untuk mengetahui analisis implementasi hotel syariah pasir putih berdasarkan Fatwa DSN MUI. Metode yang digunakan adalah kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Hotel Syariah Pasir Putih berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, tentang pedoman penyelenggaran pariwisata berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan tujuh poin yang menjadi syarat agar terpenuhinya standar hotel yang berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa syarat yang masih belum terpenuhi.

Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 di Gunung Puntang Kabupaten Bandung Diana Rusdianawati; Sandy Rizki Febriadi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10853

Abstract. The aim of this research is to analyze the potential for sharia tourism development in Mount Puntang tourism based on DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Mount Puntang is located in Bandung Regency, this tourist attraction has the potential to support sharia tourism, namely in terms of facilities for places of worship for Muslim tourists, tourism managers and the community towards tourists, as well as supporting facilities such as halal food and drinks, security facilities, toilets, camping. adequate land and accommodation. The method used in this research uses a normative descriptive research method using a qualitative approach. Data collection techniques in this research used interview techniques, literature study and field observation. The results of the research show that the implementation of the potential tourist destination of Mount Puntang has fulfilled the provisions of the sharia tourism concept based on the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 but has not yet been certified as sharia tourism. Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata syariah pada wisata Gunung Puntang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Gunung Puntang terletak di Kabupaten Bandung, wisata ini memiliki potensi yang mendukung untuk dijadikan pariwisata syariah, yaitu dari segi fasilitas tempat beribadah bagi wisatawan muslim, pengelola wisata dan masyarakatnya terhadap wisatawan, serta fasilitas penunjang seperti makanan dan minuman halal, fasilitas keamanan, toilet, camping ground serta penginapan yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan potensi destinasi wisata Gunung Puntang sudah memenuhi ketentuan konsep pariwisata syariah berdasarkan pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 akan tetapi belum tersertifikasi pariwisata syariah.

Analisis Pengawasan Pembiayaan Mudharabah pada Produk Mikro Syariah di BMT Tamzis Cabang Bandung Salsabila Rafidah; Zaini Abdul Malik; Intan Manggala Wijayannti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10908

Abstract. Baitul Maal Wattamwil (BMT) is a microfinance institution whose operations are based on sharia principles. Financing in BMT involves the provision of funds by the institution to the community which must be returned in accordance with established sharia principles. Supervision is the process of observing all organizational activities. One of the sharia microfinance products owned by BMT Tamzis, especially in the mudharabah contract, has reached 600 members. Therefore, researchers are interested in knowing the suitability of supervision of Islamic microfinance products at BMT Tamzis. This study aims to analyze the mechanism and implementation of financing supervision on these products at BMT Tamzis Bandung. The research method used is qualitative with a normative juridical approach and uses a type of field research. Data were obtained through observation, interviews, literature studies, documentation, and analyzed using qualitative descriptive techniques. Research findings show that there are several factors that cause the lack of implementation of the supervision system with established SOPs. These factors include: the supervisory team only consists of account officers and marketing collectors, while supervision should involve various parties such as DPS, the finance team and the financing committee team. Not effective in the ball pickup system and the number of officers is less when compared to the number of customer members. Budget limitations for travel money. Lack of awareness of customer members paying financing installments. Then the lack of participation of customer members in the coaching program that has been organized by BMT Tamzin. Abstrak. Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Pembiayaan di BMT melibatkan pemberian dana oleh lembaga kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan. Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi. Salah satu produk pembiayaan mikro syariah yang dimiliki oleh BMT Tamzis, khususnya pada akad mudharabah telah mencapai 600 anggota. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui kesesuaian pengawasan terhadap produk pembiayaan mikro syariah di BMT Tamzis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan implementasi pengawasan pembiayaan pada produk tersebut di BMT Tamzis Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya implementasi sistem pengawasan pembiyaan dengan SOP yang telah ditetapkan. Faktor-faktor tesebut meliputi : tim pengawas hanya terdiri account officer dan marketing kolektor saja, sementara seharusmya pengawasan harus melibatkan berbagai pihak seperti DPS, tim keuangan dan tim komite pembiayaan. Tidak efektif dalam sistem jemput bola dan jumlah petugas terbilang kurang jika dibandingkan dengan jumlah anggota nasabah. Keterbatasan anggaran biaya untuk uang perjalanan. Kurangnya kesadaran para anggota nasbah membayar angsuran pembiayaan. Kemudian kurangnya partisipasi anggota nasabah dalam program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh BMT Tamzis.

Analisis Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 terhadap Program Pemberdayaan UMKM pada Koperasi Masjid di Kopsyahmas Mungsolkanas Bandung Tri Ambarwati; Zaini Abdul Malik; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11024

Abstract. Empowerment is a development process that makes people take the initiative in social activities to improve their situation and conditions. MSMEs are business activities carried out by individuals or groups but with small businesses. Minister of Cooperatives and UMKM Regulation No. 3 of 2021 which explains the convenience and protection of Cooperatives and MSMEs. One of the Kopsyahmas Mosque Cooperatives has approximately thirty MSME business actors who provide financing and carry out empowerment, so the author wants to know about the empowerment practices carried out by the Mungsolkanas Cooperative and the analysis of Permenkop MSMEs No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative. The aim of this research is to analyze Permenkop UMKM No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach and the type of research is field research. The data collection methods used were interviews, literature study, observation and documentation. Research results The empowerment practice carried out is very easy both in terms of the terms and process and the contract used is explained in advance and mutually agreed upon by both parties. The analysis of Permenkop UMKM No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative is less than optimal because article 12 in Permenkop UMKM No. 3 of 2021 is not implemented comprehensively by the Kopsyahmas Mosque Cooperative. Abstrak. Pemberdayaan merupakan suatu proses pembangunan yang menjadikan masyarakat mempunyai inisiatif dalam kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok namun dengan usaha kecil-kecilan. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 3 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang kemudahan dan perlindungan Koperasi dan UMKM. Salah satu Koperasi Masjid Kopsyahmas mempunyai kurang lebih tiga puluh pelaku usaha UMKM yang memberikan pembiayaan dan melakukan pemberdayaan, sehingga penulis ingin mengetahui praktik pemberdayaan yang dilakukan Koperasi Mungsolkanas dan analisis Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 tentang pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Permenkop UMKM No. 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi literatur, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian Praktek pemberdayaan yang dilakukan sangat mudah baik dari segi syarat dan prosesnya serta kontrak yang digunakan dijelaskan terlebih dahulu dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Analisis terhadap Permenkop UMKM No.3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM pada Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung kurang optimal karena pasal 12 pada Permenkop UMKM No.3 Tahun 2021 tidak diterapkan secara komprehensif oleh Koperasi Masjid Kopsyahmas.

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Preloved pada Shopee Nisrina Jameela; Eva Misfah Bayuni; Nanik Eprianti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11197

Abstract. Buying and selling is a form of social interaction that is often carried out by all humans. Doing business must adhere to the basic principles of Islamic business ethics. Business and ethics should not be seen as two opposing things in Islamic economics, in fact buying and selling using online systems tends to ignore ethics. Even though there are many free trade ideas emerging, debates and competition which ultimately give rise to enthusiasm among business people to justify various ways of selling their products in online shops. Prelovedboo online shop buying and selling practices on Shopee describe the product as having "no minuses" but after the product arrives to the buyer there are stains. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through interviews, documentation, literature study, and observation, then with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research are reviewed from the basic principles of Islamic business ethics, regarding the Islamic business ethics implemented by Prelovedboo at Shopee revealing business practices that reflect the basic principles of Islamic business ethics. The shop owner, Salsabila Hana, runs a business by integrating ethical business values into every aspect of its operations. However, Islamic business ethics regarding buying and selling Prelovedboo on Shopee does not meet the principles of Islamic business ethics, namely at the balance point where the Prelovedboo online shop is not specific in providing descriptions of goods sold on Shopee. This can be a challenge in implementing the principles of balance or fairness, because buyers must be able to trust the information provided by the seller. Abstrak. Jual beli merupakan bentuk interaksi sosial yang sering dilakukan semua manusia. Berbisnis harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Bisnis dan etika tidak boleh dilihat sebagai dua hal yang berlawanan dalam ekonomi Islam, dalam kenyataannya jual beli yang menggunakan sistem online cenderung mengabaikan etika. Bahkan sekalipun ada banyak muncul gagasan perdagangan bebas, perdebatan, dan persaingan yang pada akhirnya memunculkan gairah dari para pembisnis untuk menghalalkan berbagai cara dalam menjual produknya di online shop. Praktik jual beli online shop Prelovedboo di Shopee mendeskripsikan produk “no minus” namun setelah produk sampai kepada pembeli terdapat noda. Penelitan ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumenasi, studi pustaka, dan observasi, kemudian dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditinjau dari prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, mengenai etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Prelovedboo di Shopee mengungkapkan praktik bisnis yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis Islam. Pemilik toko, Salsabila Hana, menjalankan bisnis dengan mengintegrasikan nilainilai etika bisnis dalam setiap aspek operasionalnya. Namun, etika bisnis Islam terhadap jual beli online shop Prelovedboo di Shopee belum memenuhi prinsip etika bisnis Islam yaitu pada poin keseimbangan dimana online shop Prelovedboo tidak spesifik dalam memberikan deskripsi barang yang dijual di Shopee. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menjalankan prinsip keseimbangan atau keadilan, karena pembeli harus dapat mempercayai informasi yang diberikan oleh penjual.

Analisis Putusan Hakim Nomor 86/PdtG/2023/PA Mrs tentang Pembebanan Biaya Operasional pada Pembiayaan Mudharabah di Pengadilan Agama Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Esti Apriliani Permata Sari; Zaini Abdul Malik; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11283

Abstract. There are different views regarding the burden of operational costs in mudharabah financing between the DSN-MUI Fatwa and the Sharia Economic Law Compilation. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: (1) What is the decision of the judge of the Maros religious court in decision Number 86/Pdt.G/2023/PA Mrs (2) What is the analysis of the decision of the judge of the Maros religious court in decision Number 86/ Pdt.G/2023/PA Mrs. Researchers use qualitative research methods with data collection techniques using triangulation (combining various data sources). Data analysis was carried out inductively. The approach in this research uses a normative juridical approach. This type of research is a literature study. If analyzed in the context of the relationship between KHES and the DSN-MUI Fatwa, it appears that there is a lack of harmony in the regulations between the two. This of course can damage legal certainty. As a result, confusion will arise in determining the legal guidelines that must be followed. Furthermore, if we consider the roles of both, it can be seen that they have different focuses, where KHES is specifically aimed at resolving sharia economic disputes in the Religious Courts, while the DSN-MUI Fatwa focuses more on the operational arrangements of the system. Abstrak. Terdapat perbedaan pandangan mengenai pembebanan biaya operasional dalam pembiayaan mudharabah antara Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana putusan hakim pengadilan agama Maros pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA Mrs (2) Bagaimana analisis putusan hakim pengadilan agama Maros pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA Mrs. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (penggabungan berbagai sumber data). Analisis data dilakukan secara induktif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Jika dianalisis dalam konteks hubungan antara KHES dan Fatwa DSN-MUI, terlihat adanya ketidakselarasan dalam regulasi di antara keduanya. Hal ini tentu saja dapat merusak kepastian hukum. Akibatnya, akan timbul kebingungan dalam menentukan panduan hukum yang harus diikuti. Selanjutnya, jika kita mempertimbangkan peran keduanya, terlihat bahwa mereka memiliki fokus yang berbeda, di mana KHES ditujukan khusus untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, sedangkan Fatwa DSN-MUI lebih menitikberatkan pada pengaturan operasional sistemnya.

Analisis Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terhadap Penyewaan Lahan PT KAI Azmi Filhaq; Zaini Abdul Malik; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11304

Abstract. In Islam, muamalah is an activity or activity carried out by humans to fulfill their daily needs, one of which is through renting or ijarah. Ijarah is a contract whose object is the exchange of benefits for a certain period, namely ownership of benefits in return or what can be called selling benefits. A lease or ijarah can be said to be valid if it meets certain pillars and conditions. The people of Langonsari Village, Pameungpeuk District, carry out activities for renting land belonging to PT KAI, so the author wants to know the suitability of the pillars and conditions according to muamalah jurisprudence or government regulations carried out by the people of Langonsari Village, Pameungpeuk District.The aim of this research is to determine the practice of leasing land owned by PT KAI and to analyze muamalah jurisprudence and Government Regulation No. 28 of 2020 concerning Management of State/Regional Property regarding the leasing of government-owned land in Langonsari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency. . The research framework focuses on the theory of ijārah contracts according to muamalah jurisprudence on the practice of leasing PT KAI land and the provisions of Government Regulation No. 28 of 2020 in Langonsari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency. This research uses a qualitative approach that is normative juridical in nature. The data sources for this research use primary data in the form of interviews and secondary data obtained from journals, articles, books and other sources.The research results found that in practice the people of Langonsari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency did not ask for permission to lease back PT KAI's land and did not pay rent to PT KAI, thereby causing losses to one of the parties, namely PT KAI. Therefore, the practice of leasing PT KAI's land in Langonsari Village, Pameungpeuk District, results in the ijāh contract being invalid according to muamalah jurisprudence as well as according to Government Regulations. Abstrak. Dalam Islam muamalah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan sewa-menyewa atau ijarah. Ijarah adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan atau dapat disebut menjual manfaat. Sewa-menyewa atau ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk melakukan aktivitas sewa-menyewa lahan milik PT KAI sehingga penulis ingin mengetahui kesesuaian rukun dan syarat baik menurut fikih muamalah ataupun peraturan pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik sewa-menyewa lahan milik PT KAI dan untuk menganalisis fikih muamalah dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terhadap penyewaan lahan milik pemerintah di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Kerangka pemikiran pada penelitian berfokus mengenai teori akad ijārah menurut fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa lahan PT KAI dan ketentuan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yang bersifat yuridis normatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, artikel, buku, dan sumber lainnya. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam praktiknya masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung tidak meminta izin untuk menyewakan kembali lahan PT KAI dan tidak membayar uang sewa kepada PT KAI, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu PT KAI. Oleh karena itu, praktik sewa menyewa lahan PT KAI di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk mengakibatkan akad ijarāh tidak sah menurut fikih muamalah begitupun menurut Peraturan Pemerintah

Analisis Akad Mukhabarah pada Perkebunan Bunga di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Annisa Nurul Fauziah; Zaini Abdul Malik; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11453

Abstract. Islam emphasizes the importance of muamalah in accordance with the principles of sharia taught. One important aspect of muamalah is cooperation, which can be realized in various systems such as musyarakah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, and mukhabarah. In this research, there is a phenomenon of cooperation in Sukajaya village, Lembang subdistrict, the production sharing cooperation system in flower plantations, which is better known as paro plantation, generally uses a cooperation agreement. However, even though this collaboration was carried out verbally, it did not fully meet the requirements for cooperation. The formulation of the research problem is what the concept of mukhabarah is in Islam, what is the practice of paro cooperation in flower plantations in Sukajaya Village, and how to analyze the mukhabarah agreement on the profit sharing system. This research uses a qualitative descriptive method with a normative approach that views religion in terms of its basic and original teachings from God in which there is no human reasoning. Data was collected through interviews and observations. The research results show that the practice carried out by the community in Sukajaya Village is a cooperation system with a mukhabarah agreement. However, in practice, this collaboration is not fully in accordance with the concept taught by Islam, because there are conditions that have not been fulfilled, such as the distribution of results that is not in accordance with the initial agreement and the lack of specific time limits by the parties. Apart from that, the contract was carried out orally without any written evidence. Thus, the cooperation carried out by the community is not fully in accordance with the mukhabarah or fasid agreement. Abstrak. Islam menekankan pentingnya bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang diajarkan. Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah kerjasama, yang dapat diwujudkan dalam berbagai sistem seperti musyarakah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Dalam penelitian ini terjadi fenomena kerjasama di desa Sukajaya kecamatan Lembang, sistem kerjasama bagi hasil dalam perkebunan bunga, yang lebih dikenal dengan istilah paro perkebun, umumnya menggunakan akad kerjasama. Namun, kerjasama ini meskipun dilakukan secara lisan, belum sepenuhnya memenuhi syarat kerjasama. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep mukhabarah dalam Islam, bagaimana praktek kerjasama paro dalam perkebunan bunga di Desa Sukajaya, serta bagaimana analisis akad mukhabarah terhadap sistem bagi hasil tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Desa Sukajaya adalah sistem kerjasama dengan akad mukhabarah. Namun, dalam praktiknya, kerjasama ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Islam, karena terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi seperti pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan ketidakspesifikasian batas waktu oleh para pihak. Selain itu, akad dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Dengan demikian, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan akad mukhabarah atau fasid.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcssel@unisba.ac.id

Phone +6281224131431

Journal Mail Official bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA