Garuda - Garba Rujukan Digital

Praktik Jasa Pemasangan Kawat Gigi oleh Tukang Gigi Menurut Etika Bisnis Islam Akbar Fathurrahman Muhammad; Encep Abdul Rojak; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8602

Abstrak. Dalam agama Islam setiap manusia diperbolehkan melakukan bisnis namun harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain, serta mengedepankan kejujuran dan keadilan agar mencapai tujuan bisnis yang berkah dan diridhoi Allah. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi praktik tukang gigi di jalan Hos Tjokroaminoto Kota Bandung yang menjalakan praktik tukang giginya tidak memiliki kompetensi dibidangnya untuk melakukan prosedur ini mereka tidak mempunyai latar belakang pendidikan medis dan izin yang sesuai dengan peraturan serta undang-undang kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui bagaimana praktik Tukang Gigi di jalan Hos Tjokroaminoto Kota Bandung dan megetahui analisis etika bisnis Islam terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di jalan hos tjokroaminoto kota bandung. Peneltian ini mengunakan pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, Studi pustaka dan dokumentasi yang berlokasi di jalan hos tjokroaminoto. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa praktik tukang gigi di jalan hos tjokroaminoto kota bandung melakukan praktik diluar kewenangannya seperti memasang kawat gigi seharusnya tukang gigi hanya mempunyai kompetensi dan wewenang memasang gigi palsu atau tiruan lepasan dari akrilik yang sudah tertulis dalam undang-undang kementrian kesehatan nomor 39 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1). Ditinjau dari etika bisnis Islam, Dari kelima prinsip etika bisnis Islam praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi melanggar tiga prinsip yaitu keseimbangan (Equilibrium), kehendak bebas (Free Will), kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran). Abstrack. in Islam, every human being is allowed to do business but must always think about justice for others, as well as promote honesty and fairness to achieve business goals that are blessed and blessed by Allah. One example of a problem what happened was a dental practice on Jalan Hos Tjokroaminoto, Bandung City, who carried out their dental practice, did not have the competence in their field to carry out this procedure, they did not have a medical education background and permits by health regulations, and laws that had been set by the government. this study aims to find out how dental artisans practice at Hos Tjokroaminoto Street, Bandung. This research uses a qualitative approach. The type of research used is field research. Data collection techniques in the form of observation, interviews, literature, and documentation are located on Hos Tjokroaminoto Street. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the practice of dental artisans in Hos Tjokroaminoto Street, Bandung City, carries out practices outside their authority, such as installing braces. Dental artisans only have the competence and authority to install dentures or removable acrylic dentures. What has been written in the Ministry of Health Law number 39 of 2014 Article 6 paragraph (1). Judging from Islamic business ethics, of the five principles of Islamic business ethics, the practice of installing braces by dentists violates three principles, namely balance (equilibrium), free will (free will), and truth (virtue and honesty).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Cashback Jasa Kirim di Marketplace Shopee Daffa Ilfandi Dzakwan Putra; Siska Lis Sulistiani; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8609

Abstract. This research was motivated by the lack of literacy related to the halal or haram problems of cashback provided by sending services to online stores in the Shopee marketplace, the development of technology in the business and economic sector, and the importance of understanding the legal certainty of Islam regarding contemporary issues.. The purpose of this study is to analyze the certainty of Islamic law regarding product marketing strategies and the legal certainty that, according to Islamic law, is related to product marketing strategies used by Delivery Services in the Shopee marketplace. This research framework is based on the relationship between cashback on Shopee as a marketing strategy for sending service products to Islamic legal sources so as to produce legal certainty related to delivery service product marketing strategies, especially the cashback provided by delivery services to online stores such as Surfinclo. The research method applied is normative-juridical with a descriptive-qualitative research approach. The data sources used in this study are the results of interviews from Surfinclo and literature studies such as research journals, scientific articles, textbooks, and so on. Based on their findings, researchers found that the practice of sending service cashback on product marketing on the Shopee marketplace is classified as a marketing fee. It is included in the halal category based on Islamic legal sources, such as the Qur'an, hadith, ijma', and ijtihad. So it can be concluded that legal certainty related to cashback is halal and can be applied by Muslim entrepreneurs Keyword: Islam, Law, Marketplace, Cashback, Marketing, Strategy. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya literasi terkait permasalahan halal atau haramnya cashback yang diberikan jasa kirim kepada pihak toko online di marketplace Shopee, perkembangan teknologi disektor ekonomi bisnis, dan pentingnya mengetahui kepastian hukum islam terhadap sebuah permasalahan yang sifatnya kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum islam tentang strategi pemasaran produk, dan menganalisis kepastian hukum yang mana menurut hukum Islam terkait strategi pemasaran produk yang digunakan oleh Jasa Kirim di marketplace Shopee. Kerangka berfikir penelitian ini didasarkan pada keterkaitan antara cashback di Shopee sebagai strategi pemasaran produk jasa kirim terhadap sumber-sumber hukum islam sehingga menghasilkan kepastian hukum terkait strategi pemasaran produk jasa kirim yang khususnya adalah cashback yang diberikan oleh jasa kirim kepada toko online seperti Surfinclo. Metode penelitian yang digunakan adalah yurudis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak Surfinclo dan studi literatur seperti jurnal penelitian, artikel ilmiah, buku teks, dan sebagainya. Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan bahwa praktik cashback jasa kirim pada pemasaran produk di marketplace Shopee tergolong sebagai marketing fee. Hal tersebut termasuk dalam kategori halal berdasarkan sumber hukum Islam, seperti Al-qur’an, hadits, ijma’, dan ijtihad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terkait cashback tersebut adalah halal dan dapat diaplikasikan oleh pengusaha Muslim Kata Kunci: Hukum, Islam, Marketplace, Strategi, Pemasaran

Penerapan Akad Ijarah terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri dalam Persfektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Syifa Dewi Fajriyani; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8621

Abstrak. Akad Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan yang biasa disebut sewa menyewa. Sewa menyewa tersebut bisa berupa barang atau lahan ataupun berupa perbuatan tenaga manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari inti permasalahan, yaitu bagaimana praktik akad ijarah pada Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri Awi Express, bagaimana analisis pembiyaan terhadap praktik akad ijarah pada Jasa Pengiriman paket Awi Express dalam persfektif Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dengan pendekatan penelitian yuridis normative. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terpenuhinya syarat sah akad ijarah seperti tidak terpenuhinya syarat kelaziman ijarah dan tidak terpenuhinya syarat sah berakhirnya akad ijarah. Abstract. Ijarah contract is a type of contract to take benefits by way of replacement. Ijarah is a transaction for the benefit of an item in return for what is commonly called a lease. The lease can be in the form of goods or land or in the form of human labor. This study aims to find answers to the core of the problem, namely how to practice the ijarah contract on the Awi Express Overseas Package Delivery Service, how to analyze the financing of the practice of the ijarah contract on the Awi Express package Delivery Service in the perspective of DSN MUI Fatwa NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning ijarah contracts. In this study the authors used qualitative research methods with data collection techniques by interviews, observation, documentation, with a normative juridical research approach. The results of this study are the non-fulfillment of the legal terms of the ijarah contract such as the non-fulfillment of the ijarah customary conditions and the non-fulfillment of the legal terms of the end of the ijarah contract.

Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Pengupahan Freelance “X” Wedding dan Event Organizer Muhamad Farid Solehudin; Encep Abdul Rojak; Akhmad Yusup
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8622

Abstract. Service work in muamalah fiqh is included in the Ijarah Al-amal contract, in which the provisions must determine how much nominal wages will be given to workers. However, in "X" Wedding and Event Organizer, Sighat or statements of offer and acceptance/ al-ijab wa al-qabul are unclear, so it will have the potential to make the contract fasid or damaged. Based on these problems, the purpose of this research is to find out the remuneration system according to Islamic law, namely, Fiqh Muamalah, to find out the remuneration system for freelancers or workers who are not bound by a contract at "X" Management Wedding & Event Organizer, and to find out Muamalah Fiqh Analysis of the Freelance remuneration system at “X” Wedding & Event Organizer. The research method used is juridical-empirical, namely, field research that examines the legal provisions and normative rules that apply and what happens in reality in people's lives. The type of data consists of two types, namely literature data (Library Study) and field data (observation and interview results) with data analysis carried out qualitatively. The results of the study show that the wage system in Muamalah Jurisprudence Analysis must be determined by agreement between the two parties by carrying out the principle of justice, the wage system at "X" Wedding & Event Organizer is paid to Freelancers after the client has paid off payments to "X" Wedding & Event Management Organizer, and the wage system for freelancers or non-contractual workers carried out by "X" Wedding & Event Organizer is not fully in accordance with the provisions of Islamic law, namely fiqh muamalah. Keywords: Contract, Ijarah, and Wedding Organizer.. Abstrak. Pekerjaan jasa dalam fikih muamalah termasuk ke dalam akad Ijarah Al-amal, dimana ketentuannya harus ditentukan berapa nominal upah yang akan diberikan kepada para para pekerja. Akan tetapi pada “X” Wedding dan Event Organizer, Sighat atau pernyataan penawaran dan penerimaan/ al-ijab wa al-qabul yang tidak jelas, sehingga akan berpotensi membuat akad menjadi fasid atau rusak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem pengupahan menurut Hukum Islam yakni Fikih Muamalah, mengetahui sistem pengupahan freelance atau pekerja yang tidak terikat kontrak pada “X” Management Wedding & Event Organizer, dan untuk mengetahui Analisis Fikih Muamalah terhadap sistem pengupahan Freelance pada “X” Wedding & Event Organizer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum dan aturan normatif yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jenis data terdiri dari dua jenis yaitu data literatur (Studi Pustaka) dan data lapangan (hasil observasi dan wawancara) dengan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Sistem upah pada Analisis Fikih Muamalah harus ditentukan atas kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menjalankan prinsip keadilan, sistem upah pada “X” Wedding & Event Organizer dibayarkan kepada para Freelance setelah pihak klien melunasi pembayaran kepada manajemen “X” Wedding & Event Organizer, dan Sistem pengupahan para Freelance atau pekerja tidak terikat kontrak yang dilakukan “X” Wedding & Event Organizer belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yakni fikih muamalah. Kata Kunci : Akad, Ijarah, dan Wedding Organizer..

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Ruko Kinanti Alya Nur Izza; Nandang Ihwanudin; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8646

Abstrak. Sewa menyewa atau ijārah merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu sendiri. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara, terdapat uang muka yang hangus dan denda dalam praktik sewa menyewa ruko Sabar Subur di Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang mana menjadi permasalahan pada penelitian ini. Terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Imam Syafi’i dan Imam Hambali mengenai uang muka dan denda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa ruko yang terdapat uang muka yang hangus dan denda ditinjau berdasarkan fikih muamalah. Penelitian ini menggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (library research) sehingga mendapatkan hasil yang menjelaskan bahwa menurut mazhab Imam Syafi’i uang muka tidak dibolehkan karena dianggap sebagai memakan harta orang lain. Sedangkan menurut Imam Hambali uang muka merupakan bagian dari harga barang, sehingga tidak masalah menjadi hangus akibat pembatalan akad. Denda menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali dibolehkan karena denda berkaitan dengan harta dan harus membawa kemaslahatan. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dan Fatwa DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Denda. Dengan demikian, praktik sewa menyewa ruko Sabar Subur terjadi khilafiyah pada uang muka yang hangus dan muwafaqah pada denda. Kata Kunci: Ijarah, Uang muka, Denda. Abstract. The rent of hire or ijārah is an transfer contract of benefits to an item or service ata certain time through payment of rent or wages, without the transfer of ownership itself. Based on the information obtained through the interview, there is a charred down of payment and a penalties in the practice of renting shophouse Sabar Subur which is a problem with this research. There is a difference of views between the sect of Imam Syafi’i and Imam Hambali on charred down of psayment and penalties. The purpose of this research is to find out how the shophouse rental practice of a charred down payment and penalties is reviewed based on fiqh muamalah. The study used a qualitative method with the approach to case studies (library research) to produce results that explain that according to the sect of Iman Syafi’i is advances were not acceptable because they are regarded as a eating the possessions of others. Whereas according to sect of Imam Hambali, down of payment is part of the price of goods so, it doesn’t matter to be charred by canceling the transaction. As for the fine according to the Imam Syafi’i and Imam Hambali were permissible because of the treasure and must bring destruction. It is based on a clause of Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 about Down of Payment and Fatwa DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 about Penalties. Therefore, the practice of renting shophouse Sabar Subur results in khilafiyah on charred down of payment and muwafaqah on penalties. Keywords: Ijarah, Down of Payment, Penalties.

Analisis Pengupahan terhadap Sistem Upah Kerja Borongan Buruh Bangunan Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Nur Alvi Maulidi Hidayah; Ira Siti Rohmah Maulida; Asep Ramdan Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8651

Wages are an important component of the relationship between companies and their workers. Researchers analyzed wage practices carried out by PT. Raytama Bintang Arbani where the company is one of the companies in the construction sector that uses the services of workers/laborers who work according to what the company expects. The rampant remuneration is arbitrary because it is caused by the ignorance of both parties about the wage system. Researchers use the theories of wages that exist in the Fatwa regarding ijarah, and Government Regulations regarding wages. The purpose of this study is to find out and explain the practice of giving wages to construction workers at PT. Raytama Bintang Arbani. Second, to find out and explain the analysis of Islamic law on the practice of wages for construction workers at PT. Raytama Bintang Arbani. The researcher analyzed using Fatwa No. 09 of 2000 concerning ijarah contracts and also Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. The method used in this research is qualitative research, a type of research that describes systematically what is happening in the field. The data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. Based on the results of research in the field, it is true that at PT. Raytama Bintang Arbani under this contract labor wage system, the standard wages given to workers are not the same value as the same work because wages are also based on the length of work of workers/laborers at PT. Raytama Bintang Arbani. The amount of wages, which also has a value, has been determined by the company, so workers cannot negotiate, for fear of losing their jobs. The average worker in this company has a low level of education, so they don't understand regulations. Companies should be wiser and understand wage regulations.

Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Buzzer sebagai Sarana Promosi Usaha Jual Beli Properti Hasnas Sania Ghassani; Neneng Nurhasanah; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8666

Abstract. Buzzer service was paid for by a subsidized residential property company X in Sumedang Regency to increase the rating on the internet in order to restore the company's good image. The aims of this study were to identify and understand the practice of buzzer services as a means of promoting the business of buying and selling subsidized housing property X in Sumedang Regency and to analyze the practice of buzzer services based on muamalah fiqh and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research method uses a normative-empirical research approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Collecting research data using interviews, observation, and literature study. Then, the data were analyzed using descriptive analytical methods. The results of the study show that buzzers create several fake accounts in providing reviews on the internet in order to increase property company ratings, buzzers practice inappropriateness by providing inaccurate information or exaggerating the advantages of a property. Based on muamalah fiqh, there is a buzzer's ethical violation of the principle of honesty (ash-shidqu) and the principle of justice (al-'adl) because there are elements of deception and fraud (false information). Meanwhile, based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it shows that there is a violation of the provisions in Article 4 letter c which guarantees consumers' rights to obtain correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and or services. Keywords: Buzzer Services, Promotions, Fiqh Muamalah, Consumer Protection Act. Abstrak. Jasa buzzer dibayar oleh pihak perusahaan properti perumahan subsidi X di Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan rating di internet guna mengembalikan citra baik perusahaan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik jasa buzzer sebagai sarana promosi usaha jual beli properti perumahan subsidi X di Kabupaten Sumedang dan menganalisis praktik jasa buzzer berdasarkan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kemudian, data di analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan buzzer membuat beberapa akun palsu dalam memberikan ulasan di internet guna meningkatkan rating perusahaan properti, buzzer melakukan praktik ketidaksesuaian dengan memberikan informasi yang tidak akurat atau membesar-besarkan kelebihan properti. Berdasarkan fikih muamalah adanya pelanggaran etika seorang buzzer terhadap prinsip kejujuran (ash-shidqu) dan prinsip keadilan (al-‘adl) karena terdapat unsur penipuan dan kecurangan (informasi palsu). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 huruf c yang menjamin hak-hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Kata Kunci: Jasa Buzzer, Promosi, Fikih Muamalah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Analisis Hak Cuti Pekerja di CV Rabah Faeyza Berdasarkan Konsep Maslahah Mursalah Mahesa Adi Regawa; Deden Gandana Madjakusumah; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8668

Abstract. Workers have some basic rights as someone who has done something and got rewarded. Among them are getting a decent job, getting a decent wage, getting social security, getting rest and leave, and other rights. Several efforts were made by the Indonesian government to be able to provide protection for these workers, which were then regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Including the right contained in the law, companies have the right to have their own regulations governing the granting of leave to workers. These regulations must have the aim of providing welfare and benefits to workers. Maslahah Mursalah is one of the theories for exploring law when there is no evidence to support it in the texts, both in the Quran and Hadith. Islamic law was created to provide benefit to everyone; a determination of Islamic law must bring benefits and reject harm or damage. The purpose of this research is to find out the leave practices applied by CV Rabah Faeyza, which are then reviewed with maslahah mursalah. This research method uses field research; and descriptive analytical techniques to describe the problems that exist in CV Rabah Faeyza. The results of the study show that in practice CV Rabah Faeyza has provided benefits to workers even though the company's work agreement does not provide and explain leave rights. CV Rabah Faeyza provides relief to workers, if workers need and ask for leave. Leave is a basic need for workers that must be obtained by workers and must be provided by the company, however, in practice, leave is included in maslahah hajjiyah (secondary needs) according to the needs of workers. Abstrak. Pekerja memiliki beberapa hak dasar sebagai seseorang yang telah melakukan sesuatu dan mendapatkan imbalan. Diantaranya adalah, mendapat pekerjaan yang layak, mendapat upah yang layak, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan waktu istirahat dan cuti, dan hak-hak lainnya. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja tersebut yang kemudian diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Termasuk hak cuti meskipun terdapat dalan Undang-Undang, perusahaan berhak mempunyai peraturan sendiri yang mengatur pemberian cuti kepada pekerja. Berbagai peraturan tersebut harus memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada pekerja. Maslahah Mursalah adalah salah satu teori untuk penggalian hukum ketika tidak ada dalil yang mendukung nya dalam nash, baik itu dalam Al-Quran maupun Hadist. Hukum Islam diciptakan tidak lain untuk memberikan kemaslahatan kepada semua orang, suatu penentuan hukum islam harus mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan atau kerusakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan praktik cuti yang diterapkan oleh CV Rabah Faeyza yang kemudian ditinjau dengan maslahah mursalah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam praktiknya CV Rabah Faeyza telah memberikan kemaslahatan kepada pekerja walaupun dalam perjanjian kerja perusahaan tidak memberikan dan menjelaskan hak cuti. CV Rabah Faeyza memberikan sebuah keringanan kepada pekerja, apabila pekerja membutuhkan dan meminta cuti. Cuti merupakan kebutuhan pokok dari pekerja yang wajib didapatkan oleh pekerja dan wajib diberikan oleh perusahaan. namun dalam prkatiknya cuti termasuk dalam maslahah hajjiyah (kebutuhan sekunder) sesuai kebutuhan pekerja.

Tinjauan Muqashid Syariah terhadap Rencana Penerbitan Rupiah Digital sebagai Mata Uang di Indonesia Selva Selfia Ginanjar; Encep Abdul Rojak; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8688

Kemajuan zaman yang terjadi saat ini mengalami perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Dimasa pandemi penggunaan penggunaan cashless semakin meningkat, dan juga maraknya pengguna kripto yang terus meningkat. Bank Indonesia dalam menjalankan mandat nyaberencana melakukan penerbitan rupiah digital sebagai mata uang digital resmi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep bank Indonesia dalam rencana penerbitan rupiah digital dan untuk memahami maqashid syariah terhadap rencana penerbitan rupiah digital sebagai mata uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data berupa primer dan sekunder. Jenis datanya pustaka dan lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data bersifat deskriptif cenderung memberikan uraian deskriptif dari sebuah permasalahan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kepada permasalahan umum. Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dan meninjau dari whitepaper, rencana penerbitan rupiah digital sebagai mata uang digital telah sesuai dengan maqashid syariah, karna setelah jika dilihat dari perspektif maqashidsyariah hal ini lebih banyak membawa kepada kemaslahatan dibandingkan kemudharatan. Pada rencana rupiah digital akan menggunakan blockchain, sistem tersebut juga digunakan oleh cryptocurrency,tetapi pada rupiah digital sistem tersebut akan dimixdengan sistem pada bank Indonesia dan akan menghilangkan unsur-unsur buruk yang terdapat pada sistem blockchain, menegakkan syariah Islam dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat muslim sesuai dengan maqashid syariah.

Analisis Strategi Pemasaran Syariah pada Produk Hijab Siti Husna Alawiyah; Deden Gandana Madjakusumah; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8732

There is no doubt that every company has a unique approach that must be implemented to ensure that every product that is sold is successful and achieves the goals set. There are product, pricing, advertising, and location/distribution strategies. The purpose of these various marketing objectives is to gain benefits for the company and its own consumers. This problem is caused by the increasing number of competitors who make products that are similar to the products being sold and the lack of product marketing experts. When viewed from the price, this product may not be too expensive for the general public. However, because there are several people who market it, the selling price of the product will change. The purpose of this study is to identify the marketing strategies used by the HAS Hijab Convection and to analyze these strategies by considering their compatibility with sharia marketing. The concept of Islamic marketing and general marketing is used in this research framework. This research is a type of qualitative research using field research, or field research. The research method used is descriptive qualitative. Data was collected through interviews and observation. This study found that the HAS Hijab Convection uses sharia principles in its marketing, but has not maximized its selling value. This research shows that the HAS hijab convection has used a general marketing strategy using a marketing mix, which includes product, price, location, and promotion. In buying and selling and promotions, applying the attitudes of Rasulullah SAW such as shiddiq (honest), amanah (trustworthy), fathonah (intelligent), and tabligh (communicative). So, if a transaction shows a violation of a principle such as honesty, then that principle has not been fully implemented in practice.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcssel@unisba.ac.id

Phone +6281224131431

Journal Mail Official bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA