Garuda - Garba Rujukan Digital

Praktek Kerjasama Pertanian Sawah Ditinjau dari Aspek Al-Adalah Aef Faturahman; Asep Ramdan Hidayat; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11495

Abstract. This study aims to review the practice of rice field farming cooperation in Cikondang Ciawigebang Kuningan Village which indicates injustice to one party. Where the injustice is in the form of sharing results that feel not enough to cover all the costs experienced by farmers. In such cases, the researcher reviews the problem through a review of the principles of the concept of al-adlah (justice). This research was examined using qualitative type research methods with an Empirical Normative approach, namely to unravel a problem based on reality phenomena that occur in the field. The results of observations and interviews that research found that there was a mistake in responding to an agreement on muzara’ah experienced by farmers. Basically, this is an unexpected field risk that causes the farmers to weigh the inadequacy of the density obtained so that the farmers feel unfair and benefited. In addition, there are also several factors for the sustainability of the sense of injustice because the farmers have not had time to discuss this issue with the owner of the child because the landowner is no longer domiciled in the village and the landowner rarely comes or meets with the farmer. This has led to the absence of a good communication related to the cooperation experienced by farmers and landowners. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik kerjasama pertanian sawah di Desa Cikondang Ciawigebang Kuningan yang terindikasinya ketidakadilan bagi salah satu pihak. Yang dimana ketidakadilan tersebut berupa pembagian hasil yang terasa belum cukup untuk menutupi segala biaya yang dialami oleh pihak petani. Dalam kasus tersebut peneliti meninjau permasalah tersebut melalui tinjauan prinsip konsep al-‘adalah (keadilan). Penelitian ini diteliti menggunakan metode penelitan berjenis kualitatif dengan pendekatan Normatif Empiris yaitu untuk mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi di lapangan. Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan bahwa adanya kekeliruan dalam menanggapi sebuah perjanjian akan muzara’ah yang dialami oleh pihak petani. Yang pada dasarnya hal tersebut adalah sebuah resiko lapangan yang tidak terduga sehingga menyebabkan beratnya pihak petani akan ketidak cukupan pendapadatan yang didapat sehingga pihak petani merasa tidak adil serta di untungkan. Selain itu pun ada beberapa faktor keberlanjutannya rasa ketidakadilan tersebut dikarenakan pihak petani belum sempat membicarakan masalah ini dengan pihak pemilik tanak dikarenakan pihak pemilik tanah sudah tidak berdomisili di desa tersebut dan pemilik tanah pun jarang datang atau bertemu dengan pihak petani. Hal ini menyebabkan tidak terjalinnya sebuah komunikasi yang baik terkait kerjasama yang di alami oleh pihak petani dan pihak pemilik tanah.

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Aqiqah di Sentra Aqiqah Kota Cimahi Putri Salsabila; Iwan Permana; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11527

Abstract. This study aims to review the practice of business ethics in the Centra Aqiqah catering business in Cimahi City which according to the business is not in accordance with Islamic business ethics which can cause a loss to consumers. This research uses descriptive qualitative methods with an empirical normative approach, namely to parse problems based on reality phenomena that occur in the field. The results of this study are indeed Central Aqiqah business actors found several indications that are not in accordance with the principles of Islamic business ethics where there is no transparency in the number of portions that have been promised with consumers, not only that transparency related to the scales of aqiqah meat from goats that are slaughtered for consumption. This causes losses experienced by the consumer because he feels aggrieved after he incurs considerable costs but the results of the catering are not in accordance with the order agreement. In this phenomenon obtained during interviews and observations, it is not in accordance with the principles of Islamic business ethics which is explained that it can be seen from the absence of honesty from the caterer regarding the remaining meat, even the excess is used to cover the shortage for other consumers. In addition, the caterer does not confirm to the consumer regarding the amount and nominal of the sale of leather carried out by the caterer, and the distribution of the money is handed over or donated to whom. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik etika bisnis pada usaha katering Centra Aqiqah di Kota Cimahi yang menurut peniti usaha tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis islam yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian pada pihak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris yaitu untuk mengurai permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini memang pelaku usaha Central Aqiqah ditemukan beberapa indikasi yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yang dimana tidak adanya transparasi jumlah porsi yang telah di janjiakan dengan konsumen, tidak hanya itu transparasi terkait timbangan daging aqiqah dari kambing yang di sembelih untuk di jadikan konsumsi. Hal ini menyebabkan kerugian yang di alami oleh pihak konsumen karena merasa dirugikan setelah dia mengeluarkan biaya yang cukup besar namun hasil dari katering tersebut tidak sesuai dengan perjanjian pemesanan. Dalam fenomena terssebut yang didapatkan pada saat wawancara serta observasi hal tersubut tidak sesuai dengan prinsip ektika bisnis islam yang dimana dijelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kejujuran dari pihak katering terkait sisa daging yang lebih, bahkan kelebihan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan untuk konsumen yang lain. Selain itu pihak catering juga tidak melakukan konfirmasi kepada konsumen mengenai jumlah dan nominal penjualan kulit yang dilakukan pihak catering, serta pembagian uang tersebut diserahkan atau dihibahkan kepada siapa.

Pemetaan Prioritas Kendala dan Solusi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara Delia Dwiyanti Hasanah; Ifa Hanifia Senjiati; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11574

Abstract. The practice of waqf in Indonesia is not yet running in an orderly manner. The North Cimahi area has waqf assets that do not have AIW. Nadzir competence, the role of PPAIW, and waqf asset management are the main obstacle factors in making this Waqf Pledge Deed. The aim of this research is to understand the mechanism and practice of making AIW in accordance with applicable law, understand the obstacles and priority solutions in making AIW, the obstacles that arise include a lack of public awareness of the legality of waqf, negligence of nadzir in management, and waqf not having a valid Waqf Pledge Deed. the main cause. The method used is qualitative with a descriptive analysis approach. Types of data sources used are qualitative data and quantitative data, primary data sources and secondary data. The collection methods are questionnaires, interviews, literature studies, and documentation. The data analysis method used is Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of his research showed that the priority obstacles to making waqf pledge deeds at KUA North Cimahi were the competency of nadzir at 70.9%, lack of knowledge and awareness of nadzir at 68.9%, PPAIW did not socialize the making of AIW at 67.7%, there was no legality of 70.1%. In priority solutions, providing knowledge and awareness in making AIW was 70.4%, increasing socialization of making AIW by 69.3%, providing education on the importance of making AIW by 69.5%. Abstrak. Praktik wakaf di Indonesia belum berjalan dengan tertib. Daerah Cimahi Utara terdapat aset wakaf yang tidak mempunyai AIW, kompetensi nadzir, peran PPAIW, dan manajemen aset wakaf menjadi faktor utama kendala dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf ini. Tujuan penelitian ini untuk memahami mekanisme dan praktik pembuatan AIW sesuai hukum yang berlaku, memahami kendala serta solusi prioritas dalam pembuatan AIW, kendala yang muncul mencakup kurangnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas wakaf, kelalaian nadzir dalam pengelolaan, dan wakaf tidak mempunyai Akta Ikrar Wakaf yang sah menjadi penyebab utamanya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Jenis sumber data yang digunakan data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulannya kuisioner, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan Analytical Hierarchy Procces (AHP). Hasil penelitiannya, prioritas kendala pada pembuatan akta ikrar wakaf di KUA Cimahi Utara yang menjadi prioritas adalah kompetensi nadzir sebesar 70,9%, kurangnya pengetahuan dan kesadaran nadzir sebesar 68,9%, PPAIW kurang mensosialisasikan pembuatan AIW sebesar 67,7%, tidak adanya legalitas sebesar 70,1%. Pada prioritas solusi memberikan pengetahuan dan kesadaran nadzir dalam pembuatan AIW sebesar 70,4%, meningkatkan sosialisasi pembuatan AIW sebesar 69,3%, memberikan edukasi terhadap pentingnya pembuatan AIW sebesar 69,5%.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah yang Bersumber dari Peserta Perlombaan Bola Voli di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung Muhammad Rayhan Fadhilah; Zaini Abdul Malik; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11591

Abstract. To get rid of the feeling of tiredness and tiredness that people get after working, people need entertainment as a means of refreshing. One of the entertainment that people do as a means of refreshing after work is exercising. Apart from aiming to maintain body health, sport is also often done as a means of competition. Volleyball competitions where there are prizes must be taken into account regarding the status of the prizes, so that there should be no Maisir elements. However, researchers found that the prize money that the competition winners would receive came from the registration fees of the teams participating in the competition. This research aims to find out and understand how volleyball competitions are practiced and understand the Islamic Law review of prizes that come from volleyball competition participants. This type of research is qualitative research using a juridical-normative approach. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection used interview, observation, documentation and literature study methods. Then the data obtained is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the research show that according to Islamic law in volleyball competitions there are discrepancies in terms of awarding competition prize money. Because all the registration money from the participating teams was apparently used by the committee for cash prizes, even though the participants paid the registration money and it was not intended to give prizes to the winners of the competition, the participating teams paid the registration money only as one of the conditions for taking part in the volleyball competition. Abstrak. Untuk menghilangkan rasa lelah dan penat yang didapatkan setelah bekerja manusia membutuhkan hiburan sebagai sarana penyegaran, Salah satu hiburan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana penyegaran setelah bekerja adalah berolahraga. Selain bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, olahraga juga sering dilakukan sebagai sarana kompetisi, Perlombaan bola voli yang terdapat hadiah, harus diperhatikan mengenai status dari hadiah tersebut, jangan sampai terdapat unsur Maisir. Namun, peneliti menemukan bahwa uang hadiah yang akan diterima oleh pemenang perlombaan berasal dari uang pendaftaran tim peserta perlombaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perlombaan bola voli dan memahami tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah yang bersumber dari peserta perlombaan bola voli. Jenis peneltian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian data yang di dapat di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Tinjauan menurut hukum Islam Perlombaan bola voli ada ketidaksesuaian dari sisi pemberian uang hadiah perlombaan. Karena semua uang pendaftaran tim peserta ternyata digunakan oleh pihak panitia untuk hadiah uang tunai, padahal peserta membayar uang pendaftaran bukan dimaksudkan untuk memberi hadiah kepada pemenang perlombaan, tim peserta membayar uang pendaftaran hanya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti perlombaan bola voli.

Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf setelah Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Revisi 2022 Hilman Nurul Aripin; Ifa Hanifia Senjiati; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11599

Abstract. Over the last few years, financial accounting standards in Indonesia have experienced significant developments with the issuance of Statement of Accounting Standards (PSAK) No. 109 revision 2022 by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI). All financial transactions must be recorded and documented in accordance with the provisions of applicable financial accounting standards, namely Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 revision 2022 accounting for zakat, infaq and alms as well as other relevant Statements of Financial Accounting Standards (PSAK). The aim of this research is to find out the provisions regarding Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 of 2022 after the implementation of this new regulation. This research is qualitative research using a normative descriptive approach. The data collection technique used is literature. The results of this research are that there are rules or regulations that have been added and replaced by new regulations due to updates so that there is a comparison between Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 revised in 2022 and Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) no. 109 of 2010. Abstrak. Selama beberapa tahun terakhir, standar akuntansi keuangan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 revisi 2022 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK-IAI). Seluruh transaksi keuangan harus dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 revisi 2022 akuntansi zakat, infaq dan sedekah serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) lain yang relevan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2022 setelah diberlakukan aturan yang baru ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah terdapat aturan atau regulasi yang ditambahkan dan digantikan diaturan yang baru karena adanya pembaharuan sehingga terjadi perbandingan antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 revisi tahun 2022 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2010.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah terhadap Bisnis Mikro Kedai Kopi Mohamad Dandi Maulana; Panji Adam Agus Putra; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11628

Abstrack. In the Islamic point of view business is based on the norms and concepts of sharia in carrying it out, sharia itself is the provisions of Allah that must be obeyed both regarding the issue of aqidah (tawhid), worship (relationship to Allah), and muamalah (relationship between people). Sharia business can also be interpreted as a series of buying and selling activities in various forms, not limited to the amount of ownership of both goods and services, but limited to how to obtain and use them. Fatuha Coffee runs on a family basis and profit sharing as the basis for its success, while the discrepancy in the concept of profit sharing in Fatuha Coffee lies in the distribution of the percentage of results based on the amount of capital of each person in it. This is a special attraction for researchers to examine more deeply about the practice of suitability of the implementation of the shirkah contract carried out by Fatuha Coffee Bandung City with related legal sources, in this case researchers use legal sources in the form of Fatwa DSN-MUI No.114 of 2017 concerning Syirkah Akad as a comparison. Then a qualitative method with an empirical juridical approach was used as a research study, with the aim of comparing the practice of implementing shirkah that occurred in Fatuha Coffee Bandung City with related Fatwas so that it could be concluded that in practice Fatuha Coffee Bandung City carried out this Shirka with the distribution of proceeds based on the amount of initial capital from each syarik and this was not in accordance with the concept of revenue sharing in the scheme Shirkah as stated in Fatwa DSN-MUI No.114 of 2017 concerning Akad Syirkah which says that the distribution of proceeds should not be based on the percentage of working capital. Abstrak. Dalam sudut pandang islam bisnis didasarkan kepada norma dan konsep syariah dalam menjalankannya, syariah sendiri adalah ketentutan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik menyangkut masalah aqidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah), dan muamalah (hubungan antar manusia). Bisnis syariah juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartnaya baik barang ataupun jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Fatuha Coffee berjalan dengan landasan kekeluargaan serta pembagian hasil sebagai landasan bermuamalahnya, adapun ketidaksesuaian konsep bagi hasil di Fatuha Coffee terletak pada pembagian persentase hasil yang didasarkan kepada besaran modal dari masing masing orang didalamnya. Hal tersebut menjadi tarikan tersendiri bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi tentang praktik kesesuaian pelakasanaan akad syirkah yang dilakukan Fatuha Coffee Kota Bandung dengan sumber hukum terkait, dalam hal ini peneliti menggunakan sumber hukum berupa Fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah sebagai perbandingannya. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris sebagai kajian penelitiannya, dengan tujuan membandingkan praktik pelaksaan syirkah yang terjadi di Fatuha Coffee Kota Bandung dengan Fatwa terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Praktiknya Fatuha Coffee Kota Bandung melaksanakan Syirkah ini dengan pembagian hasil berdasarkan besaran modal awal dari setiap syarik dan hal ini tidak sesuai dengan konsep pembagian hasil dalam skema syirkah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah yang mengatakan bahwa pembagian hasil tidak boleh berdasarkan angka persentase modal usaha.

Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Sistem Pelayanan Hotel di Gaia Hotel Syariah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Muh. Ikbal Bh. Lewa; Zaini Abdul Malik; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11677

Abstract. Facing business competition in the hotel sector, several hotel entrepreneurs have developed service concepts that have unique characteristics with the aim of providing optimal customer (guest) satisfaction. One of the efforts made by hotel business actors is to develop a sharia-based hotel concept. Hotel Gaia Ternate has the desire to transform Hotel Gaia into one of the best Sharia Hotels in Ternate. Regarding this matter, the implementation of services at sharia hotels must of course be in accordance with the values of service ethics in Islam. Based on this background, the research problem is formulated in the form of a question as follows: What are the values of Islamic service ethics in providing accommodation in sharia hotels How are the criteria for organizing hotel facilities at Gaia Syariah Hotel Ternate City implemented And what is the review of the values of Islamic Service Ethics in the implementation of tourist accommodation at the Gaia Hotel Syariah, Ternate City The objectives of this research are 1) To find out the service provisions at sharia hotels according to DSN MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. 2) To find out the implementation of the hotel service system at Gaia Syariah Hotel Ternate City. 3) For analysis, understand the DSN MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles regarding the hotel service system at the Gaia Syariah Hotel, Ternate City. The research method used in this research is to use a descriptive analytical method with a qualitative approach. This method is used to explain and analyze the implementation of accommodation and hotel service implementation at the Gaia Syariah Hotel in terms of Islamic service ethics values. The operation of sharia-based hotels at Gaia Syariah Hotel Ternate City, especially in the general service aspect, is in accordance with sharia service values. the research results show that Gaia Syariah Hotel Ternate City still does not meet some of the absolute criteria contained in the ministerial regulations, both in product, service and management aspects. Thus, this hotel cannot yet be called a sharia hotel business according to DSN MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles and cannot be classified as a hilal-1 or hilal-2 hotel business. Abstrak. Menghadapi persaingan bisnis pada sektor perhotelan, beberapa pengusaha hotel mengembangkan konsep pelayanan yang memiliki ciri khas dengan tujuan memberikan kepuasan pada para pelanggan (tamu) secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan pelaku bisnis perhotelah adalah dengan mengembangkan konsep hotel berbasis syariah. Hotel Gaia Ternate memiliki keinginan untuk mengubah Hotel Gaia menjadi salah satu Hotel Syariah terbaik di Ternate. Terkait hal tersebut, pelaksanaan pelayanan pada hotel syariah tersebut tentu saja harus sesuai dengan nilai-nilai etika pelayanan dalam Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1)Bagaimana nilai-nilai etika pelayanan Islam dalam penyelenggaraan akomodasi pada hotel syariah 2)Bagaimana penerapan kriteria penyelenggaraan fasilitas hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate Dan 3)bagaimana tinjauan nilai-nilai Etika Pelayanan Islam terhadap penyelenggaraan akomodasi wisata di Gaia Hotel Syariah Kota Ternate Adapun tujuan penelitian ini 1)Untuk mengetahui ketentuan pelayanan pada hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. 2)Untuk mengetahui penerapan sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate. 3)Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi penyelenggaraan akomodasi dan pelaksanaan pelayanan hotel di Hotel Gaia Syariah yang ditinjau dari nilai-nilai etika pelayanan dalam Islam. Penyelenggaraan hotel berbasis syariah di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate khususnya dalam aspek pelayanan secara umum telah sesuai dengan nilai-nilai pelayanan syariah. Hasil penelitian menujukkan bahwa Gaia Syariah Hotel Kota Ternate masih belum memenuhi sebagian kriteria mutlak yang terdapat dalam peraturan menteri tersebut, baik dalam aspek produk, pelayanan, maupun pengelolaan. Sehingga, hotel ini belum dapat disebut sebagai usaha hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan belum bisa digolongkan menjadi golongan usaha hotel hilal-1 maupun hilal-2.

Implementasi Destinasi Wisata Kuliner Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DAN-MUI/X/2016 di Kota Bandung Ghina Syifa Agustina; N. Eva Fauziah; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11720

Abstract. One of the MUI fatwas regarding tourism is contained in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 108/DSN- MUI/X/2016. According to an article from Trip-Advisor, Indonesia's largest tourist reference social networking site also recommends "Hummingbird Eatery and Space" as one of the halal tourist attractions. Considering the misconception that claims about "Halal Tourism" are in accordance with sharia, it is important to carry out more in-depth research and study the implementation of culinary tourism destinations based on MUI fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 in tourist destinations in the city of Bandung. This research aims to analyze the management of culinary tourism destinations at Hummingbird Eatery and Space and the implementation of culinary tourism destinations based on DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 at Hummingbird Eatery and Space. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through interviews, documentation, literature study and observation. The results of research at the Hummingbird Eatery and Space Restaurant show that there is a significant discrepancy with the DSN MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 regarding the halalness of the food and beverages served. In fact, this restaurant does not hold an MUI halal certificate and there is no explicit clarification regarding the halal status of food ingredients from the manager. Thus, the implementation of the provisions for culinary tourism destinations carried out by Hummingbirds Eatery and Space is deemed not to be in accordance with the MUI DSN Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016. However, on the one hand, this restaurant has implemented this fatwa in terms of providing facilities for places of worship and a clean environment. Keywords: Halal Tourism, MUI Fatwa, Culinary Tourism. Abstrak. Salah satu fatwa MUI mengenai pariwisata tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN- MUI/X/2016. Menurut artikel dari Trip-Advisor, situs jejaring sosial referensi wisata terbesar Indonesia juga menyarankan “Hummingbird Eatery and Space” sebagai salah satu tempat wisata halal. Mengingat adanya miskonsepsi klaim atas “Wisata Halal” yang sesuai syariah tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan dikaji terkait implementasi destinasi wisata kuliner berdasarkan fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dalam destinasi wisata di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan destinasi wisata kuliner di Hummingbird Eatery and Space dan implementasi destinasi wisata kuliner berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Hummingbird Eatery and Space. Penelitan ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumenasi, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian di Restoran Hummingbird Eatery and Space menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang signifikan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terkait dengan kehalalan bahan makanan dan minuman yang disajikan. Bahkan resto ini tidak memegang sertifikat halal MUI dan tidak ada klarifikasi eksplisit mengenai status kehalalan bahan makanan dari managernya. Dengan demikian, implementasi ketentuan destinasi wisata kuliner yang dilakukan oleh Hummingbirds Eatery and Space dianggap belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Namun di satu sisi restoran ini telah menerapkan fatwa ini dari sisi penyediaan fasilitas tempat ibadah dan lingkungan yang bersih. Kata Kunci: Pariwisata Halal, Fatwa MUI, Wisata Kuliner.

Analisis Akad Ijarah pada Praktik Usaha Jahit Home Industri di Kecamatan Coblong Kota Bandung Nuri Rufaidah Al Anshariyah; Zaini Abdul Malik; Maman Surahman
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11759

Abstract. According to the concept of muamalah fiqh, the act of renting or paying wages is called an ijarah contract. A practical example of an ijarah contract is in the sewing business. This research relates to ijarah contracts in sewing business practices that occur in Coblong District, Bandung City. There is a phenomenon in sewing business practices, that during the course of running the business, several times it has happened that sewing orders that have been completed have not been taken by sewing customers. The sewing customer has handed over the fabric/clothing to the tailor, but after the sewing is finished the customer has not returned to collect the sewing results. The research method used is a qualitative method. Types of research data with types of field data. Research data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, literature study, and documentation. The results of this research are that there is a discrepancy in the ujrah, namely wages that have not been paid by the musta'jir, this causes injustice for the tailors. According to Hanafiyah Ulama, this contract is said to be valid but is a fasid contract. Abstrak. Menurut konsep fikih muamalah, perbuatan sewa-menyewa atau upah-mengupah dinamakan dengan akad ijarah. Contoh praktik dari akad ijarah yaitu dalam usaha jahit. Penelitian ini berkaitan dengan akad ijarah pada praktik usaha jahit yang terjadi di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Ada sebuah fenomena pada praktik usaha jahit, bahwa selama menjalankan usaha nya, beberapa kali terjadi dimana pesanan jahit yang sudah selesai tidak kunjung diambil oleh pelanggan jahit. Pelanggan jahit sudah menyerahkan kain/pakaian pada penjahit, tetapi setelah jahitan selesai pelanggan tersebut belum kembali untuk mengambil hasil jahitannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Jenis data penelitian dengan jenis data lapangan. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian dalam ujrah yaitu upah yang belum juga dibayar oleh musta’jir, hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pihak penjahit. Menurut Ulama Hanafiyah, akad ini dikatakan sah tetapi termasuk akad fasid.

Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Konser Musik sebagai Ekonomi Kreatif Aditya Rivani Lesmana; Sandy Rizki Febriadi; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11791

Abstract. The music industry is a sub-sector of the creative economy that contributes to local revenue. The entertainment tax collected from holding music concerts plays a role in increasing local revenue. Regional tax revenues really help local governments realize regional development. Differences of opinion regarding the halal and haram of music concerts as a tax contributor as well as differences of opinion regarding the halal and haram of tax levies from an economic law perspective are the background for researchers to compile this research paper. Economic activities in Islam have their own rules based on the 5 principles of Islamic economics. To understand music concerts as a creative economy from an Islamic economic perspective requires qualitative research methods because researchers can observe data in depth and go directly to the field by knowing the existing facts, which will later be adjusted by observing directly. The results of research on the perspective of Islamic Economic Law on the role of music concerts show that music concerts are only entertainment where tax levies are not burdensome but can increase local revenue. Abstrak. Industri musik menjadi sub sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak hiburan yang dipungut dari penyelenggaraan konser musik berperan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan pajak daerah sangat membantu pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah. Perbedaan pendapat mengenai halal dan haram konser musik sebagai kontributor pajak serta perbedaan pendapat mengenai halal dan haram pungutan pajak dari perspektif hukum ekonomi merupakan latar belakang peneliti menyusun skipsi ini. Kegiatan berekonomi dalam agama Islam memiliki aturan tersendiri dengan berlandaskan 5 prinsip ekonomi Islam. Untuk mengetahui konser musik sebagai ekonomi kreatif dari sudut pandang ekonomi Islam memerlukan metode penelitian kualitatif karena peneliti dapat mengobservasi data secara mendalam dan turun langsung ke lapangan dengan mengetahui fakta-fakta yang ada, yang nantinya akan disesuaikan dengan memperhatikan secara langsung. Hasil penelitian tentang perspektif Hukum Ekonomi Islam pada peran konser musik menunjukan bahwa konser musik hanya hiburan yang pungutan pajaknya tidak memberatkan namun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcssel@unisba.ac.id

Phone +6281224131431

Journal Mail Official bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA