cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Roem Syibly
Contact Email
roemsyibly@uii.ac.id
Phone
+628112505178
Journal Mail Official
editor.mawarid@uii.ac.id
Editorial Address
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim - Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 898462
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26561654     EISSN : 2656193X     DOI : 10.20885/mawarid
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by the Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of shariah and law challenges and beyond.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)" : 7 Documents clear
PERAN LEMBAGA FILANTROPI DALAM PEMBERDAYAAN PENERIMA MANFAAT USAHA MIKRO DI KOTA PADANG MELALUI PENDEKATAN CIBEST Hayati, Revi
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art1

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisis peran lembaga filantropi dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padang melalui pendekatan Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST). CIBEST adalah metode yang mengukur kemiskinan dari perspektif Islam dengan menyelaraskan aspek material dan spiritual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian penerima manfaat (PM) dari lembaga IZI, DDS dan LAZISMU Kota Padang dengan jumlah sampel sebanyak 58 orang. Teknik pengambilan sampel dengan probability sampling, sedangkan teknikpengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan hasil kuesioner kemudian dianalisis dalam bentuk kuadran CIBEST sebagai alat ukur keberhasilan pemberdayaan usaha mikro bagi penerima manfaat lembaga filantropi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum lembaga filantropi mampu mengubah PM (periode 2019-2021) dari miskin materi menjadi sejahtera sebesar 22%. Namun, hasil ini masih termasuk dalam kategori rendah. Tingkat keberhasilan lembaga DDS adalah 78% (tinggi) dengan 7 orang berhasil menjadi sejahtera. Kemudian lembaga IZI dengan tingkat keberhasilan 13% (sangat rendah) dengan 4 orang berhasil sejahtera. Selanjutnya LAZISMU dengan tingkat keberhasilan 12% (sangat rendah) dan hanya 2 orang yang berhasil sejahtera. The purpose of this study is to explain, describe and analyze the role of philanthropic institutions in empowering Micro Enterprises in Padang City through the Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) approach. CIBEST is a method that measures poverty from an Islamic perspective by aligning material and spiritual aspects. The approach used in this research is descriptive quantitative with research subjects the beneficiaries (PM) from the institutions IZI, DDS and LAZISMU Padang City with a total sample of 58 people. The sampling technique is by probability sampling, while the data collection technique is using the questionnaire method. Analysis of the data in this study by describing the results of the questionnaire then analyzed in the form of the CIBEST quadrant as a measuring tool for the success of micro-enterprise empowerment for the beneficiaries of philanthropic institutions. The results of this study indicate that in general philanthropic institutions are able to change PM (2019-2021 period) from material poor to prosperous by 22%. However, this result is still categorized in the low category. The success rate of the DDS institution is 78% (high) with 7 people succeeding in becoming prosperous. Then the IZI institution with a success rate of 13% (very low) with 4 people managed to become prosperous. Next up is LAZISMU with a success rate of 12% (very low) and only 2 people managed to become prosperous.
DERAJAT MAHAR DALAM PROSES PERKAWINAN TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT Hamdan Arief Hanif; Yunita, Yoni Irma
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2

Abstract

Sebagai pemenuhan atas ketetapan yang telah ditetapkan dalam agama, sebagai kewajiban calon pasangan dalam pemenuhan perjanjian pranikah yaitu mengenai mas kawin (mahar). Penelitian ini berfokus pada dua persoalan. Pertama, bagaimana pemberian mas kawin dalam proses pernikahan Kedua, bagaimana pemberian mas kawin dalam proses pernikahan dalam Fikih munakahat. Syariat Islam memudahkan pernikahan, yaitu memberikan mahar (mas kawin) sesuai dengan potensi calon pasangan, bukan sesuatu yang harus dipaksakan pada diri sendiri, dan mahar juga tidak boleh menjadi beban calon pasangan, karena Islam tidak. membatasi jumlah mahar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. As the fulfillment of the provisions set by Islam, as the obligation of the prospective partner in fulfilling the prenuptial agreement, namely regarding dowry (dowry). This research focuses on two issues. First, how to give dowry in the marriage process. Second, how to give dowry in the marriage process in fiqh munakahat. Islamic law facilitates marriage, namely giving a dowry (dowry) in accordance with the potential of the potential partner, not something that has to be forced on oneself, and dowry also cannot be a burden on the potential partner, because Islam does not. limit the amount of dowry. This study uses a qualitative method with a literature study approach.
أنواع الوقف واستخداماته المحتملة في إندونيسيا [Types of waqf and its potential uses in Indonesia] Muayyad, Deden Misbahudin; Tahir, Ibrahim Nuhu
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art4

Abstract

This paper aims to explain the types of waqf and its applicability in Indonesia. This paper uses the descriptive theoretical approach by exploring the theory of the endowment and its types in Islam. The results of this paper are that the types of waqf are very diverse, the number of waqf assets is very large in Indonesia, and the large Muslim population is an opportunity to develop waqf in Indonesia in a more diverse way. The endowment includes the good endowment, the civil endowment, the joint endowment, the permanent endowment, the temporary endowment, the investment endowment, the direct endowment, the real estate endowment, the movable endowment, and the cash endowment. تهدف هذه الورقة إلى شرح أنواع الوقف وإمكانية تطبيقه في إندونيسيا. تستخدم هذه الورقة المنهج النظري الوصفي من خلال استكشاف نظرية الوقف وأنواعه في الإسلام. نتائج هذه الورقة هي أن أنواع الوقف متنوعة للغاية، وعدد أصول الوقف كبير جدًا في إندونيسيا، والعدد الكبير من السكان المسلمين هو فرصة لتطوير الوقف في إندونيسيا بطريقة أكثر تنوعًا. يشمل الوقف وقف الخير، ووقف الأهلي، والوقف المشترك، والوقف الدائم، والوقف المؤقت، والوقف الاستثماري، والوقف المباشر، والوقف العقاري، ووقف المنقولة، والوقف النقدي.  
PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA WALI ‘ADHAL KARENA TIDAK SEKUFU PADA ADAT PERKAWINAN PAMEKASAN Maftuh Hidayatullah; Asyrof, Muhammad Najib; Krismono
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art3

Abstract

Ada kalanya faktor ekonomi tidak sekufu seperti belum mempunyai pekerjaan tetap dan tidak sederajat dengan keluarga besar menjadi salah satu penyebab ‘adhal nya wali. Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan wali ‘adhal ke Pengadilan Agama setempat yaitu PA Pamekasan dan uniknya sebagian besar dikabulkan oleh Hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah interelasi antara eksistensi adat perkawinan dan urgensi kafā’ah pada masyarakat Pamekasn dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap perkara wali ‘adhal karena faktor ekonomi tidak sekufu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objeknya adalah tokoh masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sedangkan metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan urgensi kafā’ah di Pamekasan terbagi menjadi dua kategori. Yakni, pertama; mayoritas masyarakat perkotaan menempatkan ekonomi sebagai kriteria utama kafaah dan kedua; masyarakat pedesaan yang tidak mempersoalkan tradisi tersebut. Meski demikian, karakteristik masyarakat yang sudah menjadi tradisi itu tidak dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum positif. Landasan hukum yang digunakan Hakim yaitu keterangan, alasan, bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan serta menimbang dari sisi sosiologis dan psikologis. Selain itu, Hakim berpatokan terhadap apa yang tertuang dalam KHI, hukum normatif, dan positif. There are times when economic factors are not as strong as they do not have a permanent job and are not on the same level as a large family to be one of the causes of the guardian's adhal. Responding to the guardian's attitude, the prospective bride can apply for a guardian 'adhal to the local Religious Court, namely PA Pamekasan, and uniquely, most of it is granted by the judge. This study was conducted to determine whether there is an interrelation between the existence of customary marriages and the urgency of kafā'ah in the Pamekasn community with the consideration of the Pamekasan Religious Court Judges on the wali 'adhal case because economic factors are not equivalent. This type of research is field research whose objects are community leaders and Pamekasan Religious Court Judges. The approach used is sociological juridical. While the research method in this thesis uses qualitative methods. The results of this study indicate that the existence and urgency of kafā'ah in Pamekasan are divided into two categories. Namely, first; the majority of urban communities place the economy as the main criterion of kafā’ah, and second; rural communities do not question the tradition. However, the characteristics of society that have become traditions are not justified by religious law or positive law. The legal basis used by the judge is information, reasons, and evidence presented in the trial process and considering it from a sociological and psychological perspective. In addition, judges are based on what is contained in the KHI, normative and positive law.
PRINSIP-PRINSIP KEADILAN BERBASIS RAMAH GENDER (MASLAHAH) DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA Ahyani, Hisam; Putra, Haris Maiza; Muharir, Muharir; Sa’diyah, Farhatun; Kasih, Dien Kalpika; Mutmainah, Naeli; Prakasa, Armelia
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6

Abstract

Pembahasan tentang kewarisan di Indonesia masih menjadi persoalan yang sering menjadi perbedatan. Dimana dalam hukum Islam sebagaimana disinggung dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 11 Pembagian waris yakni 1:2, namun hal ini dirasa belum adil, sehingga keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia perlu dikedepankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia. Melalui pendekatan teori maslahah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, peneliti memusatkan perhatian pada masalah pembagian waris yang berlaku di Indonesia dan pendistribusianya dilaksanakan secara berkeadilan (maslahah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia adalah konsep berdasarkan prinsip kesepakatan (musyawarah); 2) penerapan prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara menerapkan Prinsip kesetaraan gender secara Islami yakni dengan mengedepankan konsep rahmatan lil’alamin. Discussion of inheritance in Indonesia is still an issue that often becomes a matter of debate. Where in Islamic law as alluded to in the Qur'an letter an-Nisa verse 11 the distribution of inheritance is 1: 2, but this is felt to be unfair, so that gender-friendly based justice (maslahah) in the distribution of inheritance in Indonesia needs to be put forward. The purpose of this study is to discuss the principles of gender-friendly justice (maslahah) in inheritance distribution in Indonesia. Through the maslahah theory approach of Ibn Qayyim Al-Jauziyah, the researcher focuses on the problem of inheritance distribution that applies in Indonesia and its distribution is carried out in a fair manner (maslahah). This study concludes that: 1) the principles of gender-friendly justice (maslahah) in the distribution of inheritance in Indonesia are concepts based on the principle of agreement (deliberation); 2) application of the principles of gender-friendly justice (maslahah) in the distribution of inheritance in Indonesia can be carried out by applying the principle of Islamic gender equality by prioritizing the concept of rahmatan lil'alamin.
TRANSAKSI PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ulum, ziadil; Asmuni, Asmuni
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5

Abstract

Fitur Paylater telah menjadi populer karena memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin membeli barang atau memenuhi kebutuhan pembayaran lainnya, namun tidak mampu membayarnya secara langsung. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran nanti atau secara berkala. Aplikasi dengan fitur Paylater menawarkan manfaat yang serupa dengan kartu kredit, tetapi lebih praktis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kredit barang dalam aplikasi Paylater, terkait dengan denda atas keterlambatan pembayaran cicilan, bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena melibatkan bunga atau imbalan tambahan. Oleh karena itu, transaksi menggunakan Paylater diperbolehkan selama harga ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan persyaratan-persyaratan tertentu dalam hukum jual beli Islam. The Paylater feature has become popular due to its convenience for consumers who wish to purchase goods or fulfill other payment needs but are unable to pay immediately. This feature allows users to make deferred or periodic payments. Applications with the Paylater feature offer benefits similar to credit cards but with added convenience. This research employs a qualitative descriptive method, gathering data through literature review. The approach used is normative and philosophical. The findings indicate that the credit system in Paylater applications, specifically regarding penalties for late installment payments, contradicts the principles of Islamic economics due to the involvement of interest or additional charges. Therefore, Paylater transactions are permissible as long as the price is determined prior to the transaction, adhering to the principles of Sharia and specific requirements within Islamic laws of trade.
Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur Fauzan, Husni; Hadi Imawan, Dzulkifli
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7

Abstract

Maqashid Shariah, which means the objectives, values, and benefits to be achieved through the implementation of Shariah, both globally and in detail. Initially, Maqashid Shariah was considered a branch of Usul al-Fiqh (principles of Islamic jurisprudence), but in its development, Islamic scholars stated that Maqashid Shariah is a distinct discipline and not part of Usul al-Fiqh. One of these scholars is Al-Tahir Ibn Ashur. The focus of this research is to understand the biography of Al-Tahir Ibn Ashur and the background that influenced his thinking. Additionally, it aims to explore the thoughts of Al-Tahir Ibn Ashur in the field of Maqashid Shariah. This study is a descriptive qualitative research using literature review as the methodology. The researcher examined documents related to Al-Tahir Ibn Ashur, and after data collection, the data were reduced or selected for analysis. The gathered data were then described, and using inductive thinking, conclusions were drawn regarding the thoughts of Al-Tahir Ibn Ashur in Maqashid Shariah. The thoughts of Al-Tahir Ibn Ashur in Maqashid Shariah encompass making Maqashid Shariah a separate discipline, dividing Maqashid Shariah, various maslahah (benefits), and methods of discovering Maqashid Shariah. Through this study, the background and thoughts of Al-Tahir Ibn Ashur in Maqashid Shariah can be understood. Maqashid Syariah yang berarti tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya syariah baik secara global maupun secara terperinci. awalnya maqashid syariah merupakan cabang dari bagian ilmu ushul fiqh, namun dalam perkembangannya muncul tokoh-tokoh islam yang menyatakan bahwa maqashid syariah merupakan disiplin ilmu tersendiri, dan bukan menjadi bagian dari ushul fiqh, salah satu tokoh tersebut adalah pendapat Al-Tahir Ibn Asyur. fokus penelitian ini untuk mengetahui biografi Al-Tahir Ibn Asyur serta latar belakang yang mepengerahui pemikirannya, selain itu untuk mengetahui pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur dalam bidang maqashid syariah, Jenis penelitian ini merupakan pelitian kualitatif deskriptif dengam studi pustaka, sehingga peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan Al-Tahir Ibn Asyur, setelah terkumpul, maka akan dilakukan reduksi atau pemilihan data, setelah itu data yang telah ada dideskripsikan, selanjutnya dengan analisis berfikir induktif, data tersebut akan ditarik kesimpulan, mengenai pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur dalam maqashid syariah. Pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur dalam maqashid syariah meliputi menjadikan maqashid syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri, membagi maqashid syariah, macam-macam maslhahat, serta metode penemuan maqashid syariah. Dengan hal tersebut maka dapat diketahui bagaimana latar belakang serta pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur dalam maqahid syariah.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 7 No. 1 (2025): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 1 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 2 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 1 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 1 (2021): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 2 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 2 No. 1 (2020): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 1 No. 2 (2019): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 1 No. 1 (2019): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) More Issue