Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab PT. Grab Toko Indonesia Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli secara Online Ditinjau dari Buku III KUHPerdata ]]>
<![CDATA[Wulanita Kurnia Muharram]]>;
<![CDATA[Liya Sukma Muliya]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (445.316 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1519
<![CDATA[Abstract. Based on Indonesian Code Civil, if there is a party that is in default, he must be responsible for the default. PT Grab Toko Indonesia defaulted on its 980 buyers by not sending the ordered goods that had been paid by the buyers so that they suffered losses. Until now, Grab Toko has not provided compensation for the default, PT Grab Toko Indonesia has not yet taken responsibility for the default. Based on the problems mentioned above, the problems in this research are: (1) What is the responsibility of PT Grab Toko Indonesia for the default of the parties in the online sale and purchase agreement in terms of Book III of the Civil Code? (2) What is the most effective legal remedy that can be taken by consumers who suffer losses as an effect of default by PT Grab Toko Indonesia to return consumer rights? The research method used is a normative juridical approach. The research specification used is descriptive-analytical, and the data analysis method used is qualitative normative juridical. The results of the research obtained by the author are that the responsibility that should be carried out by the Grab Toko party is the responsibility for Default. Because the responsibilities that must be carried out arise based on an agreement made by Grab Toko with its buyers. Legal remedy that can be taken by consumers to return their rights is the rieele executie remedy, which is a way of resolving disputes between creditors and debtors through judges in court. Abstrak. KUHPerdata mengatur bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, maka wajib baginya untuk bertanggungjawab atas wanprestasinya tersebut. PT Grab Toko Indonesia melakukan wanprestasi terhadap 980 pembelinya dengan tidak mengirimkan barang pesanan yang telah dibayar oleh para pembelinya sehingga mereka mengalami kerugian. Sampai saat ini pihak Grab Toko belum memberikan ganti rugi atas wanprestasinya tersebut. Akan tetapi, PT Grab Toko Indonesia sampai saat ini belum menjalankan tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukannya. Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Tanggung Jawab PT Grab Toko Indonesia atas wanprestasi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online ditinjau dari Buku III KUH Perdata? (2) Bagaimana upaya hukum paling efektif yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia dalam rangka mengembalikan hak-hak konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder. Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskripstif analitis, dan metode analasis data yang digunakan yaitu Yuridis Normatif Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah Tanggung Jawab yang seharusnya dilakukan Pihak Grab Toko adalah Tanggung Jawab karena Wanpretasi. Karena Tanggung Jawab yang harus dilakukan Grab Toko muncul atas dasar perjanjian yang dilakukan Grab Toko dengan para pemebelinya. Dan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia untuk mengembalikan hak-haknya adalah dengan cara rieele executie, yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Matinya Korban ]]>
<![CDATA[Sartika Tiarasani]]>;
<![CDATA[Dian Andriasari]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.578 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1771
<![CDATA[Abstract. Problems in the household often lead to fights can lead to criminal acts of violence between husband and wife. Domestic violence is act results in physical and psychological suffering beyond certain limits within the household. Acts of domestic violence often carried out by husbands against wives who are supported by patriarchal culture which assumes that husband has a higher social status than wife, which is often done so that the perpetrator has a dominant position in the household. Currently cases of domestic violence are still rife, this study aims to determine the criminological review perpetrators of domestic violence crimes that resulted in the death of the victim (Case Study Decision Number 508/Pid.Sus/2020/PN.Bdg). The research method used normative legal research using descriptive analytical research specifications, sources and data collection techniques used through library research with secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The cause of domestic violence that led to death of the victim in case of decision No.508/Pid.Sus/2020/PN.Bdg is internal factor, where the perpetrator has an angry and jealous nature. Imbalance in relationship between the ego of husband and wife makes humans unable to control themselves properly and results in deviant behavior. Regulation criminal acts of domestic violence in the Criminal Code is general in nature and is not classified into separate group, then the Government issued Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which contains policies related to domestic violence, so the formulation is limited, offenses in Criminal Code can be accommodate. Abstrak. Persoalan dalam rumah tangga seringkali menyebabkan pertengkaran yang dapat berujung menjadi tindak pidana kekerasan antara suami dengan istri. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik maupun psikis diluar batas-batas tertentu dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kerap kali dilakukan oleh suami terhadap istri yang didukung oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa suami memiliki derajat sosial lebih tinggi dari istri, yang sering dilakukan agar pelaku memiliki posisi dominan dalam rumah tangga. Saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga masih marak terjadi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban (Studi Kasus Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Bdg). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskritif analitis, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban dalam kasus putusan No.508/Pid.Sus/2020/PN.Bdg adalah faktor internal, dimana pelaku memiliki sifat pemarah dan cemburuan. Ketidakseimbangan hubungan antara ego suami dengan istri membuat manusia tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik dan berakibat pada terjadinya perilaku yang menyimpang. Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat umum dan tidak digolongkan kedalam kelompok tersendiri, kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi kebijakan-kebijakan terkait KDRT, sehingga keterbatasan rumusan delik yang ada dalam KUHP dapat diakomodir.]]>
<![CDATA[Pengendalian Pencemaran Limbah Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dan Penegakan Hukumnya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Muhammad Aldiva Raditya Achjar]]>;
<![CDATA[Neni Ruhaeni]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.598 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1966
<![CDATA[Nowadays, the environment has experienced problems, one of which is caused by the activities of the Health Facilities which produce medical waste causing medical waste pollution. Based on this, the problems that can be discussed in this case are: (1) How to control medical waste pollution based on the Regulation of the Minister of Health Number 18 of 2020 concerning Medical Waste Management of Regional-Based Health Service Facilities linked to Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Material Waste Management Dangerous and Toxic? (2) How is law enforcement against medical waste pollution based on the Regulation of the Minister of Health Number 18 of 2020 concerning Medical Waste Management of Area-Based Health Service Facilities linked to Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste at Urip Sumoharjo Hospital Bandar Lampung City ? . The purpose of this thesis research is to find out how to control medical waste pollution based on Permenkes No. 18 of 2020 and law enforcement against medical waste pollution by Urip Sumoharjo Hospital is linked to PP No. 101 of 2014. The author in this case uses a research method, namely the normative juridical method. The research specification is descriptive analysis. The data collection technique is literature study from various sources. And, the data analysis method is qualitative juridical. The results of this study are the control of medical waste pollution by Urip Sumoharjo Hospital and its law enforcement refers to the procedures in the Minister of Health Regulation No. 18 of 2020 and PP No. 101 of 2014 and Regional Regulation No. 1 of 2020 in addition to referring to Law no. 32 of 2009 which is certainly because of the basis of all these regulations. Dewasa ini lingkungan hidup sudah mengalami masalah yang salah satunya disebabkan aktivitas Fasyankes yang menghasilkan limbah medis menyebabkan pencemaran limbah medis. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dibahas pada kasus ini yakni : (1) Bagaimana pengendalian pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung? . Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran limbah medis berdasarkan Permenkes No. 18 Tahun 2020 dan penegakan hukum terhadap pencemaran limbah medis yang dilakukan RS Urip Sumoharjo dihubungkan dengan PP No. 101 Tahun 2014. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yakni metode yuridis normative .Spesifikasi penelitian yakni analisis deskriptif . Teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dari berbagai sumber. Dan, metode analisis data yakni yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni pengendalian pencemaran limbah medis oleh RS Urip Sumoharjo dan penegakan hukumnya mengacu pada prosedur dalam Permenkes No. 18 Tahun 2020 dan PP No. 101 Tahun 2014 serta Perda No. 1 Tahun 2020 selain mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 yang pastinya karena dasar dari segala peraturan tersebut.]]>
<![CDATA[Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Fidusia sebagai Pelunasan Piutang Kreditur Melalui Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Muhamad Rafi Fakhrudin]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.286 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.2194
<![CDATA[. Fiduciary guarantees are rights to movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with collateral rights as referred to in Law Number 4 of 1996 concerning Collateral Rights which remain in the control of the fiduciary giver (debtor). as collateral for the repayment of certain money, which gives priority to the fiduciary recipient (creditor) over other creditors. The problem in this study is PT Reksa Finance with Muhamad Yuda Fitriana who carried out the Fiduciary Guarantee financing agreement and Muhamad Yuda Fitriana did not fulfill the obligations or defaulted but in the judge's decision only to pay compensation. This study aims to understand the implementation of fiduciary guarantee execution. This study uses a juridical-qualitative analysis method, this research was carried out descriptively covering the content and structure of positive law in Indonesia by using secondary data sources containing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study also uses two approach methods, namely the statutory approach and the conceptual approach, as well as the data collection technique in this study was carried out through a literature study. The result of the first problem is the implementation of the execution of fiduciary guarantees against the execution of fiduciary guarantees in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The results of the research from the second problem are that the implementation of the execution of the fiduciary guarantee on the object of the fiduciary guarantee causes legal consequences with the execution of the fiduciary guarantee for the parties. Jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah PT Reksa Finance dengan Muhamad Yuda Fitriana yang melaksanakan perjanjian pembiayaan Jaminan Fidusia dan Muhamad Yuda Fitriana tidak memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi tetapi dalam putusan hakim hanya untuk bayar ganti rugi saja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif, penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif di Indonesia dengan menggunakan sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan dua metode pendekatan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Hasil dari permasalahan pertama adalah penerepan eksekusi jaminan fidusia terhadap eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Hasil penelitian dari permasalahan kedua adalah dengan adanya penerapan eksekusi jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia tersebut menimbulkan akibat hukum dengan adanya eksekusi terhdap jaminan fidusia bagi para pihak.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Kesehatan atas Tindakan Pemberian Vaksin kepada Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi ]]>
<![CDATA[Nadya Mutiara Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Sri Ratna Suminar]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.112 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.2218
<![CDATA[Covid-19 vaccination is one of the health care facilities organized by the government. Related to the provision of services, there have been interesting events related to the provision of health services during the Covid-19 pandemic during the vaccination process carried out by health workers. Rahel Pratama died a week after receiving the Covid-19 vaccine. But after the vaccine, Rachel's condition continued to decline. He complained of not feeling well. The 15-year-old's life could not be saved. In the vaccine certificate received by Rachel there is no phone number that can be contacted when there is a complaint. So when Rachel complained of pain, the family who were lay people could not follow through. The purpose of this study is the known efforts that must be made by health workers so that the provision of vaccines does not harm patients and the known responsibility of health care workers for the provision of covid-19 vaccines that harm patients.The approach method used is normative juridical, the research specifications in this research are descriptive analytical, data collection techniques in this research literature study as well as analytical methods in this research using qualitative analysis methods. Then obtained the results that there is negligence of health workers who give covid-19 vaccines who do not comply with applicable procedures reviewed from Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Vaksinasi Covid-19 adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Terkait dengan pemberian pelayanan, telah terjadi peristiwa yang menarik berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada saat proses vaksinasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Kasus Ananda Rahel Pratama meninggal dunia seminggu setelah menerima vaksin Covid-19. Namun usai vaksin, kondisi Rahel terus menurun. Nyawa remaja 15 tahun tersebut tak bisa diselamatkan. Dalam surat keterangan vaksin yang diterima oleh Rahel tak ada keterangan nomor telepon yang bisa dihubungi ketika ada keluhan. Sehingga saat Rahel mengeluh sakit, keluarga yang merupakan orang awam tak bisa menindaklanjutinya. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya upaya yang harus dilakukan tenaga kesehatan agar pemberian vaksin tidak merugikan pasien serta diketahuinya tanggung jawab petugas pelayanan kesehatan atas pemberian vaksin covid-19 yang merugikan pasien. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya kelalaian tenaga kesehatan pemberi vaksin covid-19 yang tidak mematuhi prosedur yang berlaku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.]]>
<![CDATA[Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ]]>
<![CDATA[Erfan Prasetiawan]]>;
<![CDATA[Husni Syawali]]>;
<![CDATA[Rimba Supriatna]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.566 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.2232
<![CDATA[Abstract. In social relations, conflicts or disputes that occur in the community in general involve rights and obligations classified as civil disputes, Mediation is a method of peaceful dispute resolution that is appropriate, effective and can open wider access to the parties to obtain a satisfactory settlement. and fair. This study discusses mediation as an alternative dispute resolution since the issuance of Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2003 which was later replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2008 and lastly replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 concerning procedures mediation in court. This regulation is an implementation of Article 130 of HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) which applies to Java and Madura and Article 154 of RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) which applies to areas outside Java and Madura. In this study, it will be arranged using a descriptive qualitative research research type which aims to find out how the implementation of the Mediator's duties in assisting the parties in the negotiation process of civil dispute resolution at the Bandung District Court and knowing in depth the role of the mediator in the negotiation process in civil cases Number 150/ Pdt.G/2021/PN Bdg. Abstrak. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, konflik atau sengketa yang terjadi pada masyarakat pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan kedalam sengketa perdata, Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Penelitian ini membahas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkannnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini merupakan implementasi dari Pasal 130 HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura pada intinya menginsyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Dalam penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian penelitian metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas Mediator dalam membantu para pihak dalam proses perundingan penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung dan mengetahui secara mendalam peranan mediator dalam proses perundingan dalam perkara perdata Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Bdg.]]>
<![CDATA[Kewenangan Orang Tua sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur berdasarkan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Muhammad Adri Rusyadi]]>;
<![CDATA[Liya Sukma Muliya]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.123 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.2238
<![CDATA[Abstract. Guardianship is the supervision of minors who are not under the authority of their parents and the management of the object or property of the child as regulated by law. The emergence of a guardianship is caused by the termination of a marriage either due to death or due to a court decision and always brings legal consequences both to the husband/wife, children and their assets, especially to children who are still underage. Based on the above background, the problem is how is the authority of parents as guardians in managing the inheritance of minors based on Islamic law, and how is the determination of the religious court judge number 0227/Pdt.p/2017/pa.gtlo regarding the authority of parents in controlling inheritance of children under age to the community in general and can be used as input, especially for the parties, to the parents or guardians of children, legal practitioners in making decisions regarding the authority and implementation of parents as guardians of the heirs of minors on inheritance. The results of this study are: 1) . In Article 106 of the compilation of Islamic law, the power of parents in representing their children is limited in terms of engagement and transferring rights or doubling of children's assets, which can be done after obtaining a court order. allowed to move or mortgage the child's property except for an urgent need. 2) in decision number 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo that wawan rustam neu as the guardian of the heirs of a child named radityaputra pratama neu is not allowed to sell, move or mortgage the inherited property unless there is an urgent need that makes the inheritance must be mortgaged or sold as stated in Article 106 paragraph (1) KHI, Article 110 paragraph (2) and Article 112 KHI Abstrak. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Timbulnya suatu Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Berdasarkan latar belakang di atas maka permalahannya adalah bagaimana kewenangan orang tua sebagai wali dalam pengurusan harta waris anak di bawah umur brdasarkan hukum islam, dan bagaimana penetapan hakim pengadilan agama nomor 0227/Pdt.p/2017/pa.gtlo mengenai kewenangan orang tua dalam menguasi harta warisan anak di bawah umur.kegunaan penelitian ini adalah Hasil Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) . Dalam pasal 106 kompilasi hukum islam Kekuasaan orang tua dalam mewakili anaknya dibatasi dalam hal perikatan dan memindahkan hak atau menggandakan harta anak yang hal tersebut bisa dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan.dapat disimpulkan bahwa orang tua yang menjadi wali ahli waris dibawah umur terhadap harta warisan tersebut tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan harta anak tersebut kecuali karena keperluan mendesak. 2) pada putusan nomor 0227/Pdt.P/2017/PA.Gtlo bahwa wawan rustam neu selaku wali ahli waris dari anak bernama raditya putra pratama neu tidak diperbolehkan menjual ,memindahkan atau menggadaikan harta warisan teersebut kecuali ada keperluan mendesak yang membuat harta warisan tersebut harus digadaikan atau dijual sebagaimana yang dicantum pada Pasal 106 ayat (1) KHI, Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 112 KHI]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Outsourcing yang Bekerja berdasarkan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Suci Setiawati]]>;
<![CDATA[Rini Irianti Sundary]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.252 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.2245
<![CDATA[Abstract. Legal protection for workers is very important in ensuring the welfare of workers, especially legal protection for outsourcing workers. This is because the outsourcing practice that has taken place has not guaranteed legal protection for outsourcing workers, especially in the implementation of work agreements. Employment agreements for outsourcing workers are stated in the form of PKWT and PKWTT. Companies often misinterpret that making work agreements for outsourcing workers always uses the form of PKWT. Then, in making a work agreement, the company providing labor has not yet implemented it based on Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. It can be seen that legal protection for outsourcing workers is still not guaranteed all their rights. The purpose of this research is to find out the legal protection for the outsourcing workers who work based on PKWT and to find out the government's guarantee for outsourcing workers who work under PKWT when the working period ends.This research was conducted with a normative juridical legal research method using descriptive analysis research specifications. Data sources and data collection techniques used were library research with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials; namely in the form of field research, legislation, textbooks, articles, and the internet.Based on the study results, legal protection for outsourcing workers who work based on PKWT is not in accordance with the applicable rules, namely regarding the implementation of work agreements according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Abstrak. Perlindungan Hukum bagi para pekerja merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menjamin kesejahteraan para pekerja, terlebih lagi perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing. Dikarenakan dalam praktik outsourcing yang telah berlangsung masih belum menjamin perlindungan hukum para pekerja outsourcing, terutama dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Perjanjian kerja bagi para pekerja outsourcing dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) perusahaan seringkali salah mengartikan bahwa pembuatan perjanjian kerja bagi pekerja outsourcing selalu menggunakan PKWT. Kemudian, dalam pembuatan perjanjian kerja, perusahaan penyedia tenaga kerja masih belum melaksanakannya berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dapat terlihat bahwa, perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing masih belum terjamin segala hak-hak nya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT dan untuk mengetahui jaminan dari pemerintah bagi pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT Ketika masa kerja berakhir. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yaitu berupa penelitian di lapangan, Peraturan Perundang-Undangan, buku teks, artikel dan internet. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap WNI yang Melaksanakan Perkawinan Campuran Dihubungkan dengan Hak Milik Tanah sebagai Harta Bersama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Jo. Undang-Undang Pokok Agraria ]]>
<![CDATA[Annisa Auliya Fadilah]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.49 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.2247
<![CDATA[Abstract. Along with the development era, and the era of globalization-paced modern time this leads to relations between countries are increasingly complex, the relationship with other countries resulted in many social and cultural changes, one of which is marriage with foreign nationals (foreigners) are referred to as mixed marriages. With the presence of a mixed marriage in Indonesia, affect the ownership of property rights in a marriage, it is caused by a mixture of joint property. Mastery of the rights belong to the most often happens is that the property rights to land. Article 21 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian set that only Indonesian citizens may have rights of ownership over the land. But the fact that the Indonesian citizens who perform mixed marriages get into trouble to have property rights over the land. This study aims to determine the protection of the law against Indonesian citizens who perform mixed marriages when will be buying land with the status of property rights and how the procedures of Indonesian citizens has the right to belong to the land of the terms of Marriage Act Jo. The Basic Agrarian Law. The method used in this research is a normative juridical approach with the specification of analytical descriptive research, data collection techniques with the research literature with the use of secondary data sources, as well as using methods of qualitative data analysis. Based on the results of the research, it was found preventive legal protection given by the government that is with in putuskannya decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015, and for Indonesian citizens who will be buying land with the status of property rights then required to perform the marriage covenant. Abstrak. Seiring dengan perkembangan zaman, dan era globalisasi yang serba modern saat ini menyebabkan hubungan antar negara semakin kompleks, hubungan dengan negara lain tersebut mengakibatkan banyak perubahan sosial dan budaya, salah satunya adalah perkawinan dengan warga negara asing (WNA) yang disebut sebagai perkawinan campuran. Dengan adanya perkawinan campuran di Indonesia, berpengaruh terhadap kepemilikan hak milik dalam perkawinan, hal tersebut disebabkan karena adanya percampuran harta bersama. Penguasaan hak milik yang paling sering terjadi adalah hak milik atas tanah. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun faktanya WNI yang melakukan perkawinan campuran mendapatkan kesulitan untuk memiliki hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan perkawinan campuran ketika akan membeli tanah dengan status hak milik dan bagaimana tatacara WNI tersebut mempunyai hak milik tanah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Jo. Undang-Undang Pokok Agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan di putuskannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan bagi WNI yang akan membeli tanah dengan status hak milik maka diharuskan melakukan perjanjian perkawinan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan dan Tanggung Jawabnya di Hubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ]]>
<![CDATA[Mentari Nuralya Fahirattunisa]]>;
<![CDATA[Neni Sri Imaniyati]]>;
<![CDATA[Rimba Supriatna]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.199 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.2258
<![CDATA[Abstract. A finance company is a financial company that is engaged in the service sector, in this case a company that provides funds in the form of credit/or financing. Collector is a collection of people/groups of people who sell services to collect the debts of a person or institution that hires their services. Debt Collector is a third party connected between creditors and debtors in terms of credit collection. Debt collection services created a cooperation agreement, so that it can represent the financial company / bank to withdraw consumer goods. However, in terms of collection by debt collectors, it is detrimental to the customer. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The approach method is by taking material or data from the literature, which refers to the rules and legal norms in society. The research specifications that the authors do are descriptive analytical. Analytical descriptive research method is a method that describes the object to be studied thoroughly and systematically from the subject matter. In this study the author will describe the relationship between the matters of the problem that are intended or to the object being carried out, regarding debt collection by debt collectors against bank credit debtors who are in default based on applicable laws and regulations. This type of research is a technique of collecting data by means of document studies, namely by using literatures, scholarly scientific works, laws and regulations, and scientific notes to obtain secondary data. The results of this study conclude that the bank is responsible for all things done by debt collectors in billing to customers and debt collectors have responsibilities to two parties, namely to the bank that recruits and the customer. Abstrak. Perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam sector jasa keuangan,dalam hal ini perusahaan yang menyediakan dana dalam bentuk kredit/atau pembiayaan.pada tahun 2018 otoritas jasa keuangan atas kewenangan independennya telah menerbitkan peraturan nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.Debt Collector merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Debt Collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Jasa penagih utang lahir karena perjanjian kerjasama, untuk itu dapat mewakili pihak perusahaan finance/Bank menarik barang milik konsumen.namun dalam hal ini penagihan oleh debt collector banyak merugikan pihak nasabah. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu metode pendekatan dengan cara mengambil bahan ataupun data dari kepustakaan, dimana penelitian ini mengacu para peraturan dan norma-norma hukum dalam masyarakat Adapun Spesifikasi penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan objek yang akan diteliti secara menyeluruh dan sistematis dari pokok permasalahannya. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan keterkaitan hal-hal dari permasalahan yang bermaksud diungkapkan atau terhadap objek yang diteliti, mengenai penagihan utang oleh debt collector terhadap debitur kredit bank yang melakukan wanprestasi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, yaitu dengan literatur-literatur, karya ilmiah sarjana, peraturan perundang-undangan, serta catatan–catatan ilmiah untuk memperoleh data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bank bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kepada nasabah dan debt collector memiliki tangung jawab terhadap dua pihak yaitu kepada pihak bank yang merekrut dan pihak nasabah]]>
