Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Pemerintah dalam Menjamin Hak Konsumen Perumahan untuk Mendapatkan Rumah Layak Huni Berdasarkan Hukum Positif Rizki Amarulloh; Tatty Aryani Ramli
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Home is a very important human need at this time. The state guarantees housing needs for the community. Apart from the government, the private sector/developer is given the right to organize housing. Housing consumers are entitled to housing conditions that are livable as a form of guaranteeing the right to security and safety. Provisions on housing have been specifically regulated in the housing administration regulationsAlthough it has been regulated by quite a lot of provisions, cases of consumer losses due to substandard housing products are still rife. In addition, housing consumers find it difficult to get compensation from development actors/developers. Based on this phenomenon, this study aims to determine the regulations regarding the role of the government in guaranteeing the rights of housing consumers to obtain livable houses based on positive law and the implementation of the obligations of business actors in providing compensation in the form of maintenance and repairs based on positive law.This research method uses a normative and juridical approach. Analytical Descriptive. The data collection used is library research. The method of data analysis in this study used qualitative juridical.The results of this study are that in an effort to guarantee the rights of housing consumers to obtain livable housing, the government in its role as a regulator prepares provisions regarding planning, supervision of development as well as maintenance and improvement of regulations on housing administration which are quite in accordance with the principles and objectives of consumer protection. If it is associated with the many cases of housing consumer losses on sub-standard houses, in the end it still requires good faith from business actors. Then the obligation of business actors to provide compensation is realized in the form of maintenance and repairs. However, the implementation is considered not optimal because there is no government supervision at the after-sales service stage and there are no provisions regarding repair procedures for non-self-help housing consumers. Abstrak. Rumah menjadi kebutuhan manusia yang sangat penting pada saat ini. Negara menjamin kebutuhan rumah bagi masyarakat. Selain pemerintah, pihak swasta/pelaku usaha diberikan hak untuk menyelenggarakan perumahan. Konsumen perumahan berhak atas kondisi rumah yang layak huni sebagai bentuk dari terjaminnya hak atas keamanan dan keselamatan. Ketentuan tentang perumahan telah diatur secara khusus dalam peraturan penyelenggaraan perumahan. Meskipun telah diatur oleh ketentuan yang cukup banyak, kasus kerugian konsumen karena produk perumahan dibawah standar masih marak terjadi. Selain itu konsumen perumahan kesulitan untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku pembangunan/developer. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang peran pemerintah dalam menjamin hak konsumen perumahan untuk mendapatkan rumah layak huni berdasarkan hukum positif serta implementasi kewajiban pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian berupa pemeliharaan dan perbaikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan bersifat Deskriptif Analitis. Pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam upaya menjamin hak konsumen perumahan untuk mendapatkan rumah layak huni, pemerintah dalam perannya sebagai regulator menyusun ketentuan mengenai perencanaan, pengawasan pembangunan serta pemeliharaan dan perbaikan pada peraturan tentang penyelenggaraan perumahan yang sudah cukup berkesesuaian dengan asas dan tujuan perlindungan konsumen. Jika dikaitkan dengan masih banyaknya kasus kerugian konsumen perumahan atas rumah dibawah standar, pada akhirnya tetap memerlukan itikad baik dari pelaku usaha. Kemudian kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan dan perbaikan. Namun implementasinya dinilai belum optimal karena tidak adanya pengawasan pemerintah pada tahap pelayanan purna jual serta belum adanya ketentuan mengenai tata cara perbaikan bagi konsumen perumahan non swadaya.

Proses Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Lembaga PemasyarakatanProses Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Reivan Noor Fazry; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Adanya pergeseran sistem pemidanaan dari sistem kepenjaraan mejadi sistem pemasyarakatan menjadi titik awal lahirnya konsep pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan adalah suatu upaya dari negara untuk memperbaiki diri narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidananya. Pembinaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian.Namun sehubungan dengan tujuan dari pembinaan tersebut pada kenyataannya, angka residivis setiap tahun meningkat dan berdasar pada fakta tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan identifikasi masalah: 1) Bagaimana proses pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kabupaten Bandung? 2) Bagaimana upaya untuk meningkatkan proses pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam penerapan proses pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya beberapa kendala yang kompleks dan masalah tersebut sangat berpengaruh terhadap proses perbaikan diri warga binaan pemasyarakatan dalam menyikapi hidup, kehidupan dan penghidupan saat mereka kembali ke lingkungan masyarakat

Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Muhammad Alwan Solahul Khoir; Nurul Chotidjah; Abdul Rohman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The Financial System Stability Committee or abbreviated as KSSK is a committee that organizes the prevention and resolution of Financial System Crisis to carry out the interests and resilience of the state in the economic sector in Indonesia, which has the following tasks; coordinate in the context of monitoring and maintaining Financial System Stability, handling Financial System Crisis, handling Systemic Bank problems, both in normal Financial System Stability conditions and Financial System Crisis conditions. The aims of this study are: 1) to find out how the position of the Financial System Stability Committee is in issuing State Administrative Decisions, and 2) to find out how the implications of the decisions issued by the KSSK are related to the principle of legal certainty. This study uses a normative juridical approach, namely conducting a study of the rules relating to the Authority of the Financial System Stability Committee. Research specifications by outlining the Authority of the Financial System Stability Committee based on Article 27 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic linked to the principle of legal certainty. Data collection techniques through library research on primary, secondary and tertiary legal materials related to the topic of the problem which will be used as a reference to solve problems as part of data analysis. The results of this study are: 1) the position of the Financial System Stability Committee in issuing State Administrative decisions, namely KSSK is a state administrative body or official or state administration official who is given direct authority by law. 2) the implications of the decisions issued by the KSSK after the existence of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2020, namely that the decisions issued by the KSSK cannot be filed with the State Administrative Court, where this is not in accordance with the principle of legal certainty. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK adalah komite menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian di Indonesia yang memiliki tugas yaitu; melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan, melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dan 2) untuk mengetahui bagaimanakah implikasi dari Keputusan yang dikeluatrkan oleh KSSK dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan kajian terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Spesifikasi penelitian dengan menguraikan Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabiilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang berkaitan dengan topik permasalahan yang nantinya dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai bagian dari analisis data. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) kedudukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yaitu KSSK merupakan badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat adminsitrasi negara yang diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang. 2) implikasi dari keputusan yang dikeluarkan KSSK setelah adanya Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu bahwa keputusan yang dikeluarkan KSSK tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Kurangnya Nafkah dari Suami Dikaitkan dengan Teori Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hari Wibowo; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Divorce is a very undesirable situation for any couple but it can happen because of problems caused by the absence of harmony in the household. In Pasuruan, there is a wife who is suing her husband for divorce because the husband does not provide a proper living for his wife, causing disputes within the household which results in a household that is not harmonious. This study aims to determine the dissolution of marriage due to lack of livelihood from the husband and to determine the basis of the judge's consideration in decision no. 1262/Pdt.G/2021/PA.Pas is related to the maqashid sharia theory and Law no. 1 of 1974 concerning marriage. The research method used in the research is the normative juridical method and the technique of collecting data in the library by using secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that in the Marriage Law there is no mention of the conditions for dissolving a marriage regarding the consequences of lack of a living and in Maqashid Syariah the occurrence of divorce is because it causes a lot of harm in marriage and the judge's consideration in granting a divorce application due to lack of living from the husband at the Religious Court of Pasuruan City on the basis of three things, namely the lack of communication, Islamic legal doctrine, and jurisprudence. Abstrak. Perceraian merupakan suatu keadaan yang sangat tidak diinginkan bagi pasangan manapun namun bisa saja terjadi karena adanya masalah yang ditimbulkan akibat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Di Pasuruan,terdapat isteri yang menggugat cerai suaminya dikarenakan suami tidak meberi nafkah dengan layak terhadap istri, sehingga menimbulkan perselisihan didalam rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga yang tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusnya perkawinan akibat kurangnya nafkah dari suami dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan no. 1262/Pdt.G/2021/PA.Pas dikaitkan dengan teori maqashid syariah dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Yuridis Normatif dan teknik pengumpulan data secara kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan syarat putusnya perkawinan mengenai akibat kurangnya nafkah dan di dalam Maqashid Syariah terjadinya perceraian dikarenakan banyak menimbulkan kemadharatan dalam pernikahan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian akibat kurangnya nafkah dari suami di Pengadilan Agama Kota Pasuruan atas dasar tiga hal yaitu kurangnya komunikasi, doktrin hukum islam, dan yurisprudensi.

Prosedur Penegakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Juncto Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dewi Afrasa Fiah; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4854

Abstract. Protection and improvement of public welfare in the employment sector, one of which is law enforcement against foreign workers because the presence of foreigners in Indonesia, on the other hand, has had a positive influence, and has also had a negative influence in the form of threats to development itself. It is not uncommon for companies to use illegal foreign workers. Nowadays, foreign workers are a necessity for companies. Where the company considers that foreign workers have skills and abilities that are not possessed by Indonesian workers. Therefore, it is increasingly difficult for TKI to find work. Even though there are regulations that clearly regulate foreign workers, in reality there are still many who violate these rules, many cases occur in Indonesia, one of which is PT X Banten found 26 illegal workers who do not have work visas in Indonesia. The research objectives that emerged were (1) to find out the use of Foreign Workers who were not in accordance with the procedures based on Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning Foreign Workers, (2) to find out the legal steps for employers who employ Illegal Foreign Workers in Indonesia associated with Government Regulation Number 34 of 2021 in conjunction with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This study uses a research method using a normative juridical approach, a research approach that emphasizes legal science, research specifications that are descriptive analytical. Data collection techniques through library studies, field studies, and data analysis. The results of this study indicate that 1.) The procedure for using Foreign Workers at PT X Banten is not in accordance with Government Regulation Number 34 of 2021 because it employs Foreign Workers who do not have a visa with the intention of working in Indonesian territory and have violated Article 4 which regulates foreign workers only. can be employed by the employer and the employment relationship for a certain position and a certain time, and has competence in accordance with the position to be occupied, and PT X Banten does not have an RPTKA to employ foreign workers from China as referred to in Article 6 which states every employer of foreign workers who employs foreign workers must have an RPTKA which is ratified by the Minister or an appointed official. 2.) Law enforcement on employers in the case of PT X Banten which has been proven to provide employment to Foreign Workers who do not have a visa for the purpose of working in Indonesia and without the ratification of the RPTKA, they are sentenced to an administrative penalty by the court in the form of a fine of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah). This punishment is in accordance with Article 185 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Abstrak. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada sektor ketenagakerjaan salah satunya adalah dilakukannya penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing sebab kehadiran orang asing di Indonesia, disisi lain telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Tidak jarang perusahan sering kali menggunakan TKA yang ilegal. Dalam masa kini TKA menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Dimana perusahaan menganggap TKA memiliki skill dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh TKI. Maka sebab itu TKI semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Walaupun adanya peraturan yang mengatur secara jelas tentang tenaga kerja asing namun kenyataannya masih banyak yang menyalahi aturan tersebut kasusnya sangat banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu di PT X Banten ditemukan 26 pekerja ilegal yang tidak memiliki visa bekerja di Indonesia. Tujuan penelitian yang muncul adalah (1) untuk mengetahui penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, (2) untuk mengetahui Langkah hukum kepada pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 juncto Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis. Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, studi lapangan, dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1.)Prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT X Banten belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 karena mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia dan telah melanggar pasal 4 yang mengatur TKA hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja dan hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dan PT X Banten tidak memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA asal tiongkok tersebut sebagaimana pasal 6 yang menyebutkan setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2.) Penegakan hukum pada pengusaha dalam kasus PT X Banten yang telah terbukti memberi kerja pada Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki visa tujuan untuk bekerja di Indonesia dan tanpa pengesahan RPTKA dijatuhi hukuman administratif oleh pengadilan berupa sanksi denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Hukuman ini Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Mangunreja Kab. Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nida Muron Heriandini; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4894

Abstract. Teenage marriage or at a very young age is now a serious problem. Marriages carried out by adolescents aged 15–19 years are known to be a focus of attention because they will have an impact on both the mother and the baby. Psychologically, the impact of early marriage is that someone who is not old enough or underage can potentially become a trauma. The high number of early marriages and their impact on children's mentality, which is related to the Marriage Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as explained above, shows that the empowerment of law enforcement in marriage law is still low. Youth or childhood is very beautiful it should be filled with positive things, especially education. Based on this, the purpose of this study is to determine legal protection for husbands and wives who engage in early marriage in relation to Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, efforts to prevent early marriage which causes health problems husband and wife mentality. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and interviews. Sources of primary and secondary legal data based on statutory regulations related to early marriage and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties were carried out. Based on the results of this study, it can be interpreted that in Article 9 paragraph 1 it is stated that every child has the right to receive education and teaching in the context of developing his personality and level of intelligence in accordance with his interests and talents. Every child has the right to get protection in an education unit from sexual crimes and violence committed by educators, education staff, fellow students, and/or other parties. Efforts to prevent early marriages are carried out by various parties, not only the KUA but also the Puskesmas, which can work together with the village administration and even with religious leaders. Efforts being made are counseling and youth coaching, providing knowledge to prospective brides about reproductive health, safe sex and improving psychology and emotional maturity. Abstrak. Perkawinan remaja atau di usia yang sangat belia kini menjadi masalah serius, perkawinan yang dilakukan remaja berusia 15–19 tahun diketahui menjadi fokus perhatian karena akan berdampak bagi ibu maupun bayi. Secara psikologis dampak dari perkawinan dini ini adalah seseorang yang masih belum cukup usia atau di bawah umur dapat berpotensi menjadi sebuah trauma. Tingginya angka pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap mental anak yang dikatikan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah, masa muda atau masa anak-anak yang sangat indah itu seharusnya diisi dengan hal-hal yang positip terutama pendidikan. Berdasarkan hal tersebut Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap suami istri yang melakukan perkawinan dini dihubungan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, upaya agar tidak terjadi perkawinan dini yang menyebabkan terganggunya kesehatan mental suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perikawinan dini dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Upaya yang untuk mencegah terjadinya perkawinan dini dilakukan oleh berbagai pihak, bukan saja KUA namun juga dilakukan oleh Puskesmas yang dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa bahkan dengan tokoh agama. Upaya yang dilakukan adalah penyuluhan dan pembinaan remaja, pemberian bekal ilmu pengetahuan bagi calon pengantin tentang kesehatan reproduksi, seksual yang aman serta memperbaiki kejiwaan dan kematangan emosional.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kota Bandung (Studi Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg) Mochamad Farrel Nurrahman Sahid; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4896

Abstract. This study aims to determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of obscenity against minors and to find out the efforts of law enforcement in dealing with criminal acts of obscenity against minors. The research method uses normative criminological and juridical approaches, namely to examine and discuss events obtained in accordance with the facts that occurred later in relation to the applicable legal norms and theoretical concepts, legal principles and existing laws and regulations. This type of research is descriptive with data sources consisting of primary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Methods of data collection by interviews and literature study which then the data were analyzed qualitatively descriptive. The results of the study show that the factors that cause the sexual abuse of minors in the case of decision No.508/Pid.Sus/2021/PN.Bdg are internal factors, where the defendant or perpetrator has an urge for sexual desire which then becomes a factor in the occurrence of criminal acts of obscenity against minors even though lust cannot be controlled which has become a personality trait. Later in its development, new regulations emerged that were more measurable in efforts to prevent and prosecute criminal acts of sexual abuse of minors as well as efforts to overcome criminal acts of sexual abuse of minors in a preventive or descriptive manner carried out and attempted by the apparatus. law enforcer Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Metode penelitian melalui pendekatan kriminologis dan yuridis normatif yaitu untuk mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang yang berlaku dan konsep teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data yang terdiri dari data primer yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi Pustaka yang kemudian data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak di bawah umur dalam kasus putusan No.508/Pid.Sus/2021/PN.Bdg adalah faktor internal, dimana terdakwa atau pelaku memiliki dorongan hawa nafsu seksualitas yang kemduian menjadi faktor atas terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur walau pun hawa nafsu tidak dapat dikendalikan yang telah menjadi sifat kepribadian. Kemudian dalam perkembangannya, muncul peraturan-peraturan baru yang lebih terukur dalam upaya penanggulangan serta penindakan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur serta di hadirkan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur secara preventif maupun deskriptif yang di lakukan dan di upayakan oleh apparat penegak hukum.

Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Devan Hafizh Budiman; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4897

Abstract. Illegal levies (pungli) are the imposition of fees in places where fees are not supposed to be charged or collected. Extortion is common around the community, starting from the market to the terminal, which is mostly carried out by members of social organizations where the function of the mass organization is to channel the aspirations of the community, but it is misused as a field for seeking personal gain, one of which is extortion and this causes problems and anxiety in the community, this research carried out with the aim of describing how Criminal Liability Against Community Organizations that carry out extortion in the city of Bandung and how Law Enforcement Against Community Organizations that carry out fraudulent levies. The research method used in this research is normative juridical method. The prohibition of illegal levies is regulated in article 59 paragraph 2 of Law No. 16 of 2017 concerning social organizations. Legal Sanctions against members of mass organizations who carry out fraudulent levies are subject to the provisions of Article 368 of the Criminal Code. Criminal responsibility and law enforcement against fraudulent levies must be emphasized so that the crime of extortion does not cause unrest in the community and unrest in the community Abstrak. Pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. pungli biasa terjadi di sekitar masyarakat mulai dari pasar hingga terminal yang kebanyakan dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan yang dimana fungsi ormas adalah penyalur aspirasi masyarakat namun disalahgunakan sebagai ladang mencari keuntungan pribadi salah satunya melakukan pungutan liar dan ini menimbulkan masalah dan keresahan di tengah masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungli di kota bandung dan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Larangan Pungutan Liar diatur pada pasal 59 ayat 2 UU No 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan . Sanksi Hukum terhadap anggota ormas yang melakukan pungutan liar dikenakan ketentuan pasal 368 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pungutan liar harus lebih dipertegas agar tindak pidana pungli tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakatlah dan keresahan di tengah masyarakat.

Pelaksanaan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Penipuan di Polwiltabes Bandung Dikaitkan dengan Peraturan Polisi Nonor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Noviyanti Nurjannah; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4900

Abstract. Referring to Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice, the process of its application by investigators at the Bandung Polwiltabes, SP3 may only be issued after fulfilling special requirements, namely by attaching evidence that the victim's rights have been restored. But in fact, SP3 was issued by Bandung Polwiltabes investigators without attaching evidence of recovery of the victim's rights. This is of course very contradictory in the settlement of fraud cases based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. The purpose of writing this thesis is to analyze how the implementation of the mechanism for handling criminal acts of fraud in the Polwiltabes Bandung uses a restorative justice approach and how is the form of certainty for the restoration of victims' rights based on restorative justice related to Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. Types in this research is Nondoctrinal legal research or sociological juridical, namely research that is carried out directly by looking at the reality that exists in practice in the field, and is based on a study of the operation of law in society. The research method used by researchers is normative juridical. Data collection techniques use primary, secondary and tertiary legal materials. The mechanism carried out by the Bandung Polwiltabes Criminal Investigation Unit investigators in implementing restorative justice has helped resolve cases of criminal acts of fraud in the jurisdiction of the Bandung Polwiltabes. However, a different thing happened to Prison Number: LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES related to the criminal act of fraud for business capital/investment cooperation in the procurement of ammonia, in the end after the issuance of SP3 by Satreskrim Polwiltabes Bandung, obstacles were found related to evidence of restoration of victim's rights . The reported party fled while the fulfillment of the victim's right to compensation or compensation has not been fully obtained. In the implementation of restorative justice, investigators or investigators must first complete the material and formal requirements as stated in Articles 4 and 5 of the Republic of Indonesia Police Regulation No. 8 of 2021. Furthermore, regarding the document evidence of victim recovery, it has also been regulated in Article 15 paragraph (3). After all the requirements have been met, the new investigator or investigator can stop the investigation or investigation with reasons for the sake of law. Abstrak. Merujuk pada Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tetang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif proses penerapannya oleh penyidik di Polwiltabes Bandung, SP3 hanya boleh dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan khusus, yaitu dengan melampirkan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Namun faktanya, SP3 dikeluarkan oleh penyidik Polwiltabes Bandung tanpa melampirkan bukti pemulihan hak korban. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dalam penyelesaian perkara penipuan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tetang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dari penulisan skripsi ini guna menganalisis terkait bagaimana pelaksanaan mekanisme penanganan tindak pidana penipuan di Polwiltabes Bandung dengan pendekatan keadilan restoratif dan bagaimana bentuk kepastian atas pemulihan hak korban berdasarkan keadilan restoratif dihubungkan dengan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tetang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.Jenis pada penelitian ini adalah penelitian hukum Nondoktrinal atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Mekanisme yang dilakukan penyidik Satreskrim Polwiltabes Bandung dalam menerapkan restorative justice telah membantu menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan pada wilayah hukum Polwiltabes Bandung. Akan tetapi, hal yang sngat berbeda terjadi pada Laporan Polisi Nomor : LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES terkait tindak pidana penipuan modal usaha/investasi kerjasama pengadaan Amoniak, pada akhirnya setelah diterbitkannya SP3 oleh Satreskrim Polwiltabes Bandung, ditemukan kendala terkait bukti pemulihan hak korban. Terlapor melarikan diri sementara pemenuhan hak korban atas ganti kerugian atau kompensasi belum didapatkan seutuhnya. Pelaksanaan keadilan restoratif, penyelidik atau penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formiil sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Selanjutnya terkait dokumen bukti pemulihan korban juga telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3). Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik baru dapat menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.

Penundaan Upah oleh PT. X Kota Bandung Terhadap Pekerja Karena Perusahaan dalam Kondisi Ekuitas Negatif Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Farraz Arsyeila Denanti; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4902

Abstract. In discussing labor, it cannot be denied that there is a discussion about wages. Employees have the definition of everyone who works by receiving wages and other forms of compensation. Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation explains in Article 88 paragraph (1) that every worker/laborer has the right to a life that is worthy of humanity. However, in reality, the problem is PT. X delays the wages of his employees. As known PT. X is a State-Owned Enterprise (BUMN) engaged in telecommunications equipment in Bandung. In this study, of course, the aim is to find out the postponement of wages by PT X Kota Bandung against workers and also to find out the legal protection from the government regarding the unilateral delay in wages for workers at PT X Kota Bandung in connection with Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages jo. Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and interviews. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of wage rights and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties are carried out. The tertiary legal material in this study relates to delays in wages. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study it can be concluded that the delay in wages for workers carried out by PT. X Bandung City is not in accordance with the principle of remuneration in Government Regulation no. 36 of 2021 concerning Wages and Law no. 11 of 2020 Concerning Job Creation and Islamic Law. The payment of wages that is postponed by the employer is actually not without reason, but the negative financial condition of the company is the reason for the delay in paying wages for workers. Abstrak. Dalam membahas tenaga kerja tidak dapat dipungkiri adanya pembahasan tentang upah. Pekerja memiliki definisi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjelaskan dalam Pasal 88 ayat (1) bahwa setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Akan tetapi dalam kenyataannya, adapun yang menjadi permasalahan adalah PT. X menunda upah pekerjanya. Sebagaimana diketahui PT. X adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang peralatan telekomunikasi di Bandung. Dalam penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui penundaan upah yang dilakukan PT X Kota Bandung terhadap pekerja dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum dari pemerintah mengenai penundaan upah pekerja secara sepihak di PT X Kota Bandung dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan penundaan upah. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penundaan upah terhadap pekerja yang dilakukan oleh PT. X Kota Bandung tidak sesuai dengan prinsip pengupahan pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maupun pada Hukum Islam. Pembayaran upah yang ditunda oleh pihak pengusaha sejatinya bukan tanpa alasan melainkan kondisi keuangan perusahaan yang sudah negatif menjadi alasan tertundanya pembayaran upah bagi para pekerja.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA