cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 20   21   22   23   24 
Kesalahan Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat (Studi Putusan Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg) Helmi Lingga Derajat; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4903

Abstract

Abstract. The biggest problem Indonesia face today is corruption. However, not all corruptors are people whom committed corruption. As an example, the subject made an error in their administration, still the person is subjected with criminal charges under act of corruption, this was created to not taint the image of the court. In this study, the normative juridical method was used by using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained by document studies. Qualitative in question is analyzing data derived from the results of decision related to sentencing by judges. In the Decision on Case Number 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, the sentence against a state official was deemed inappropriate, because the root cause of this case was an administrative error, the defendant ABDURRAHMAN NURYADIN was sentenced in accordance with Article 3 of Law Number 20 of 20021 concerning The Eradication or Corruption, to 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 50,000,000,- (fifty million rupiah), and a renumeration fee of Rp. 671,908,555,- (six hundred seventy one million nine hundred eight thousand five hundred fifty five rupiah). This can’t be considered justice for the people. Abstrak. Permasalahan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu korupsi. Namun, tidak semua pelaku tindak pidana korupsi benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya pelaku melakukukan kesalahan administrasi atau tidak tertib administrasi tetapi terdakwa tetap di jatuhi tindak pidana korupsi, hal ini karena rasa takut citra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi buruk. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Kualitatif yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, penjatuhan hukuman terhadap pejabat pemerintahan dirasa kurang tepat, karena akar permasalahan perkara ini yaitu ketidaktertiban administrasi, terdakwa ABDURRAHMAN NURYADIN dijatuhi hukuman sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 671.908.555,- (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Hal ini dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Mila Risa Yulianti; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4905

Abstract

Abstract. Corruption is a crime that is generally carried out in secret through the abuse of authority for the purpose of profiting from unlawful acts. The government budget that should be used to build the social needs of society is actually used for personal and group needs. During the Covid-19 Pandemic there was a phenomenon of social assistance which was misused by officials by committing acts of corruption. So that with this research to find out about criminal responsibility that does not reflect a sense of justice for society. This research method is normative qualitative using primary, secondary and tertiary literature data. In the case with Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, according to the author, the acquittal was handed down by a panel of judges who did not see the inclusion of the teachings of the defendant M Totoh Gunawan who indirectly helped and provided an opportunity for Aa Umbara committed a criminal act of corruption which caused a loss of state money. Therefore the decision has not provided a sense of justice and calmed public unrest and also has not provided a deterrent effect. Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara tersembunyi melalui penyalahgunaan wewenang untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari tindakan melawan hukum. Anggaran pemerintah yang semestinya digunakan untuk membangun kebutuhan sosial masyarakat justru digunakan untuk kebutuhan pribadi dan golongan. Pada masa Pandemi Covid-19 adanya fenomena bansos yang justu malah di salah gunakan oleh oknum pejabat dengan malakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui akan pertanggungjawaban pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian ini yaitu normatif kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan primer,sekunder dan tersier. Dalam kasus dengan Nomor Putusan 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, penjatuhan putusan bebas yang di jatuhkan oleh majelis hakim menurut penulis kurang melihat adanya ajaran penyertaan yang dilakukan terdakwa M Totoh Gunawan yang secara tidka langsung membantu dan memberi kesempatan terhadap Aa Umbara melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian uang negara. Oleh karena itu putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan dan menenangkan keresahan masyarakat dan juga tidak memberi efek jera.
Tanggungjawab Perusahaan yang Tidak Memberikan Hak Cuti bagi Pekerja Wanita Hamil di PT X Kabupaten Sumedang Ditinjau dari Undang-Undang Namor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Ivonne Avia Nabila; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4907

Abstract

Abstract. Employment is one of the things that is needed by every worker to earn income and income to be able to meet primary/basic life needs, such as the need for food, clothing, and shelter. Several companies select workers based on gender, women, and men will be placed according to the needs of the company itself. In this day and age, many women participate to earn a living and to maintain individual and family life. Workers' welfare is the main point when discussing problems experienced by fellow workers. Occupational safety and health efforts are intended to improve the health of workers/laborers and provide safety guarantees. However, currently, many companies do not prioritize the welfare of their workers, one of which is by providing leave rights for pregnant women workers because it is made difficult by the company. Therefore this study aims to understand the company's responsibility towards pregnant women workers and understand the efforts made by pregnant women workers who do not get leave rights at PT X Sumedang Regency in a review of the Namor Law 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research method used is normative juridical research using analytical descriptive research specifications, the research stages used are library research, data sources, and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. as well as data analysis methods used systematic search method. Based on the research results, it is known that they are not responsible for the welfare and safety of their employees and are related to the company's right to leave which is complicated by unilaterally. And the sanctions at PT X Sumedang Regency were not carried out by Article 185 of the Labor Law Abstrak. Lapangan pekerjaan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh setiap pekerja untuk memperoleh penghasilan dan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup primer/mendasar, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Beberapa perusahaan memilih pekerja berdasarkan jenis kelamin, perempuan maupun laki laki akan ditempatkan sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri. Di jaman era saat ini banyak perempuan yang ikut berpartisipasi untuk mencari nafkah, untuk kelangsungan kehidupan individual maupun keluarga. Kesejahteraan buruh menjadi point utama ketika membicarakan persoalan yang dialami oleh teman-teman buruh .Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan para pekerja/buruh dan memberikan jaminan keselamatan.Namun saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mementingkan kesejahteraan pekerjanya salah satunya dengan memberikan hak cuti bagi pekerja wanita hamil karena dipersulit oleh perusahaan.Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggungjawab perusahaan terhadap pekerja wanita hamil dan memahami upaya yang dilakukan oleh pekerja wanita hamil yang tidak mendapatkan hak cuti di PT X Kabupaten Sumedang di tinjau dari dari Undang-Undang Namor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskritif analitis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analitis data yang digunakan metode penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan para pegawainya dan terkaita hak cuti yang dipersulit secara sepihak. Dan hukuman sanksi di PT X Kabupaten Sumedang tidak dijalankan sesuai Pasal Pasal 185 Undang-undang Ketenagakerjaan
Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg) Ajeng Ayu Tri Puspita Kesi; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4909

Abstract

Abstract. This thesis discusses the causative factors and considerations of judges in deciding cases regarding the crime of sexual and economic exploitation of children. and sex with children. Sexual and economic exploitation are all forms of using the sexual organs or other organs of the victim for profit, including but not limited to all activities of prostitution and obscenity. Based on the background above, issues related to what are the factors that cause sexual and economic exploitation of children are raised and how are the judges' considerations of the results of the Bandung District Court Decision Number 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg. The approach method used is Normative Juridical, namely Legal Research which is carried out by examining library materials. In collecting data, the authors use library techniques sourced from laws and regulations, books, official documents, publications, and research results that are appropriate to the research topic. The results of the research by the authors of the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual and economic exploitation of children are due to internal and external factors within the perpetrator. Then the judge's considerations in deciding cases were not quite right because the UUTPPO was deemed more relevant, giving a deterrent effect to perpetrators and paying attention to the losses suffered by victims. Abstrak. Skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana eksplotasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual dan ekonomi merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Berdasarkan latar belakang diatas, diangkat permasalahan terkait dengan Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg. Metode pendekatan yang digunakan ialah Yuridis Normatif yaitu Penelitiaan Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaaan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian penulis faktor penyebab terjadinya tindak pidana ekspolitasi seksual dan eknomi terhadap anak karena adanya faktor internal dalam diri pelaku dan eksternal. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara kurang tepat karena UUTPPO dirasa lebih relevan, memberikan efek jera pada pelaku dan memperhatikan kerugian yang diderita korban.
Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bdg Tentang Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Kesusilaan Muhammad Fikri Azka; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4911

Abstract

Abstract. Criminal acts of obscenity and rape are criminal acts in the realm of decency. The criminal act of obscenity is an act of decency which has a broad meaning, in distinguishing obscenity from attempted rape it can be seen from the intention of the accused. In a case of decency crime, the judge needs to be careful and careful in differentiating the crime committed by the defendant by paying attention to the facts of the trial and the evidentiary process. Is the classification of the actions carried out by the defendant included in Article 285 Jo. 53 paragraph (1) of the Criminal Code concerning attempted rape or is it included in Article 289 of the Criminal Code concerning obscene acts. The problem is that it is difficult to distinguish between the two crimes because the element of rape is no longer relevant today. This research uses normative juridical method. In collecting data, researchers used library data techniques sourced from laws and regulations, books, official documents, publications, and research results relevant to the research topic. The results of the research by the authors of the crime committed by the defendant based on decision number 450/Pid.B/2022/PN Bdg are more directed at the crime of attempted rape because by looking at the facts of the existing trial. The public prosecutor's indictment is more appropriate if the charge against the defendant is a criminal act of attempted rape or Article 285 Jo. 53 paragraph (1) of the Criminal Code. Then in the process of proving the crime of attempted rape it should have been fulfilled because the most important element in the trial is intention and it is already real. However, in the process of proving the crime of attempted rape, it is very difficult to prove at this time because according to the authors and the results of the research prove that the contents of Article 285 concerning rape and 53 paragraph (1) concerning attempts are no longer relevant today. There needs to be a revision of the renewal funds in the meaning of the two articles so that the legal goal, namely justice, can be realized. Abstrak. Tindak pidana perbuatan cabul dan perkosaan merupakan tindak pidana dalam ranah kesusilaan. Tindak pidana perbuatan cabul adalah tindakan kesusilaan yang mempunyai arti yang luas, dalam membedakan perbuatan cabul dengan percobaan perkosaan dapat dilihat dari niat terdakwa. Dalam suatu kasus tindak pidana kesusilaan hakim perlu teliti dan cermat dalam membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan memperhatikan fakta persidangan dan proses pembuktian. Apakah klasifikasi tindakan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam Pasal 285 Jo. 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan perkosaan ataukah masuk dalam Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul. Yang menjadi permasalahan adalah sulitnya membedakan kedua tindak pidana tersebut karena unsur delik perkosaan yang sudah tidak relevan lagi di masa sekarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian penulis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan putusan nomor 450/pid.b/2022/pn bdg lebih mengarah pada tindak pidana percobaan perkosaan karena dengan melihat fakta persidangan yang ada. Dakwaan penuntut umum lebih tepat apabila dakwaan terhadap terdakwa merupakan tindak pidana percobaan perkosaan atau Pasal 285 Jo. 53 ayat (1) KUHP. Kemudian dalam proses pembuktian tindak pidana percobaan perkosaan seharusnya sudah terpenuhi karena unsur terpenting dalam percobaan ialah niat dan itu sudah nyata adanya. Akan tetapi dalam proses pembuktian tindak pidana percobaan perkosaan untuk saat ini sangat sulit untuk di buktikan karena menurut penulis dan hasil penelitian membuktikan bahwa kandungan pasal 285 tentang perkosaan dan 53 ayat (1) tentang percobaan sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Perlu adanya revisi dana pembaharuan dalam pemaknaan kedua pasal tersebut agar tujuan hukum yaitu keadilan dapat terwujud.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Luhu) Rahmatia Nabila Jayadi; Abdul Rohman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4914

Abstract

Abstract. The implementation of village head elections is a citizen's constitutional right to vote and be elected. Matters relating to the election of the Village Head are regulated in Article 31 to Article 39 of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. In his government, Luhu Village is led by the Acting Village Head who was ordered by the Regional Government through the SBB Regent's Decree No 141-642 of 2022 to hold Village Head Elections. However, this order has not been implemented and has led to instability in government administration. Therefore the aims of this study are: 1) to find out the implementation of village head elections based on Law Number 6 of 2014 in Luhu Village linked to the Principle of Legal Certainty, and 2) to find out the factors causing the Acting Head of Luhu Village not to carry out village head elections Luhu based on SBB Regent Decree No 141-642 of 2022. This study uses a normative juridical approach, namely a study of the principles related to village head elections, with descriptive analysis research specifications, which describe the authority of the acting village head to organize village head elections based on Law No. 6 of 2014 concerning villages linked to the principle of legal certainty. . Data collection techniques are carried out through library research and field research related to the topic of the problem as material for data analysis. The results of this study are: 1) The Acting Village Head has not complied with the order from the SBB Regent's Decree No 141-642 of 2022 to carry out the holding of Village Head Elections, where this is contrary to the Principle of Legal Certainty as the aim of Village regulation. 2) The factor causing the Village Head election in Luhu Village to not be held was due to differences of opinion between the Luhu Village community groups and also influenced by the lack of legal knowledge about village governance by the Luhu Village community. So that there are no preventive steps taken by the Village Government to synergize the holding of Village Head Elections. Abstrak. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pemerintahannya, Desa Luhu dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah melalui SK Bupati SBB No 141-642 Tahun 2022 untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. Namun perintah ini belum dilaksanakan dan menyebabkan adanya instabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui implementasi pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Luhu dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum, dan 2) untuk mengetahui faktor penyebab Penjabat Kepala Desa Luhu tidak melaksanakan pemilihan Kepala Desa Luhu berdasarkan SK Bupati SBB No 141-642 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu kajian terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan Pemilihan Kepala Desa, dengan sepesifikasi penelitian diskriptif analisis, yang menggambarkan kewenangan Penjabat Kepala Desa untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang berkaitan dengan topik permasalahan sebagai bahan analisis data. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Penjabat Kepala Desa belum memenuhi perintah dari SK Bupati SBB No 141-642 Tahun 2022 untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dimana hal tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai tujuan pengaturan Desa. 2) Faktor penyebab belum terlaksananya pemilihan Kepala Desa di Desa Luhu adalah karena adanya perbedaan pendapat antara golongan masyarakat Desa Luhu dan juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan hukum tentang pemerintahan desa oleh masyarakat Desa Luhu. Sehingga tidak adanya langkah-langkah preventif yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mensinergikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Muhammad Rizky Aditia Nugraha; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4916

Abstract

Abstract. Online gambling is a game that is carried out using money as a bet with the terms of the game and the amount of the bet determined by the online gambler and using electronic media with internet access as an intermediary. This gambling is a symptom of society that is easy to find in certain areas. One of the areas where there are allegedly many gambling cases is the Tasikmalaya Regency, West Java. Identification of the problem in this thesis is the factors that cause people to continue to commit online gambling crimes in the Tasikmalaya Regency area and how are the Tasikmalaya Police law enforcement efforts in eradicating online gambling crimes. The research method in writing this thesis is a normative juridical approach. The specification of the research is analytical descriptive. Data collection techniques, namely library research, observation, and interviews. Data analysis was carried out qualitatively. The research location is Polres Tasikmalaya, West Java. The Bareskrim Polri report notes that there have been fluctuations in online gambling criminal cases that have been successfully prosecuted in Indonesia. The number of cases from 2018-2022 is 905 cases. The results of the author's research show that there are 6 cases of criminal acts of online gambling in the Tasikmalaya Regency area that are being prosecuted by the Tasikmalaya Police, with several types of cases, including online slot gambling and lottery gambling. In conclusion, the main factors for the occurrence of criminal acts of gambling in the jurisdiction of the Subang Police, are family economic factors, factors of community non-compliance with the law, factors of low human resources and factors of customs. Law enforcement is carried out by the Subang Police, including directing or counseling to the public, protecting reporters, conducting regular patrols and legal proceedings against gambling actors. Abstrak. Perjudian online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian ini merupakan suatu gejala masyarakat yang mudah dijumpai di daerah-daerah tertentu. Salah satu wilayah yang disinyalir banyak kasus perjudian adalah wilayah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah, faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan tindak pidana perjudian online di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan bagaimana upaya penegakan hukum Polres Tasikmalaya dalam memberantas tindak pidana perjudian online. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah metode pendekatannya bersifat yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriftif analitis. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Lokasi penelitian adalah Polres Tasikmalaya Jawa Barat. Laporan Bareskrim Polri mencatat bahwa terjadi fluktuasi kasus tindak pidana perjudian online yang berhasil ditindak di Indonesia. Jumlah kasus dari tahun 2018-2022, sebanyak 905 kasus. Hasil penelitian penulis menunjukan kasus tindak pidana perjudian online di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ada 6 kasus yang ditindak oleh Polres Tasikmalaya, dengan beberapa jenis kasus, diantaranya, judi online slot, dan judi togel. Kesimpulannya, faktor utama terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Subang, adalah faktor perekonomian keluarga, faktor ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum, faktor rendahnya sumber daya manusia dan faktor adat istiadat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Subang, diantaranya pengarahan atau penyuluhan kepada masyarakat, perlindungan kepada pelapor, mengadakan patroli secara rutin dan proses hukum kepada pelaku perjudian.
Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Bdg dan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg) Regina Anjani; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4917

Abstract

Abstract. Disparities in corruption crimes can be caused by the law itself and the use of the freedom of judges which, although recognized by law and are in fact necessary to ensure justice, are often used to transgress limits thereby reducing the authority of law in Indonesia. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. Palembang State in Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg in the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) corruption case and knowing the implications of the disparity in criminal sanctions on achieving the objective of sentencing. Based on the results of the research, it is known that the judge's considerations in imposing a criminal verdict on the two perpetrators of Corruption, the panel of judges and the Defendant Endang Saprudin have considered the loss of state money based on PERMA Number 1 of 2020 Concerning Guidelines for Punishment Article 2 and Article 3 of the Corruption Law, but the judges decided to drop the Defendant Askari has not implemented, so this decision has not reached justice because there is still a very large gap in the results of decisions, namely 8 (eight) years in prison and 3 (three) years in prison, so there is a Disparity in Criminal Decisions where those who are detrimental to the state are greater get heavier prison sentences, but here the reality is not. Then, in the two decisions it is considered that it will affect the implications for sentencing purposes where judges must consider the laws that live in society, so this sentencing disparity can be minimized in the future. Abstrak. Disparitas dalam tindak pidana korupsi dapat disebebkan oleh hukum itu sendiri dan penggunaan kebebasan hakim yang meskipun ] diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunanya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg dan Pengadilan Negeri Palembang pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg pada kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan mengetahui implikasi disparitas sanksi pidana terhadap pencapaian tujuan pemidanaan. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kedua pelaku Tipikor, majelis hakim dengan Terdakwa Endang Saprudin sudah mempertimbangkan kerugian uang negara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU TIPIKOR namun dalam hakim pada menjatuhkan Terdakwa Askari belum menerapkan, sehingga putusan ini belum mencapai keadilan karena masih ada ketimpangan hasil putusan yang sangat jauh yaitu 8 (delapan) tahun penjara dan 3 (tiga) tahun penjara maka terjadilah Disparitas Putusan Pidana dimana seharusnya yang merugikan negara lebih besar mendapat Pidana Penjara lebih berat, tetapi disini kenyataannya tidak. Kemudian, dalam kedua putusan tersebut dianggap akan berpengaruh terhadap implikasi pada tujuan pemidanaan dimana hakim harus mempertimbangan hukum yang hidup di masyarakat, maka disparitas pemidanaan ini dapat di minimalisirkan dikemudian hari.
Kepastian Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Ibu yang Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Dihubungkan dengan Keadilan Agung Muhamad Zulfikar; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4918

Abstract

Abstract. This suspension of detention is the right of the suspect or defendant to obtain a suspension of detention as regulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. This suspension of detention can be given to cases according to the rules. However, in granting the implementation of the suspension of detention, there were still errors in giving the suspension of detention. This study explains that Mrs. Putri Candrawati received a suspension of detention, this is in serious conflict with Article 21 paragraph 4 of the Criminal Procedure Code as stated in Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, detention can only be imposed on suspects who commit criminal acts with the threat of imprisonment for five years or more. In this case, investigators must be more experienced in granting suspension of detention because it is not only the image of the investigator that is at stake, but the image of the police as law enforcers will also be in the spotlight if the suspension of detention causes problems. And the law related to the suspension of detention does not provide clarity regarding the implementation of the suspension of detention and gives freedom to an agency in giving reasons for granting the suspension of detention. This study uses a normative legal approach (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results in this study indicate that the suspension of detention in the case of Mrs. Putri Candrawati still has irregularities in granting a suspension of detention due to the reason of having a baby. This is in contrast to what was received by Vanessa Angel, Angelina Sondakh, Rochisatin Masyawaroh and Nita Setia Budi who were immediately detained without receiving a suspension of detention for the same reason. Abstrak. Penangguhan penahanan ini merupakan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penangguhan penahanan yang telah diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan ini dapat diberikan kepada kasus kasus yang sesuai dalam aturannya. Akan tetapi dalam pemberian pelaksanaan penangguhan penahanan ini masih adanya kesalahan dalam memberi penangguhan penahanan tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Ibu Putri Candrawati mendapatkan penangguhan penahanan, hal ini sangat bertabrakan dengan pasal 21 ayat 4 KUHAP sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih. Dalam ini penyidik harus lebih berpengalaman dalam memberikan penangguhan penahanan karena bukan hanya citra penyidik yang dipertaruhkan namun citra kepolisian sebagai penegak hukum juga akan menjadi sorotan apabila penangguhan penahanan menimbulkan masalah. Dan Undang Undang yang terkait dalam penangguhan penahanan ini tidak memberi kejelasan terhadap pelaksanaan penangguhan penahanan dan memberikan kebebasa kepada suatu instansi dalam memberikan alasan pemberian penangguhan penahanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penangguhan penahanan terhadap kasus Ibu Putri Candrawati masih adanya kejanggalan terhadap pemberian penangguhan penahanan dikarenakan dengan alasan mempunyai bayi. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang di dapatkan oleh Vanessa Angel, Angelina Sondakh, Rochisatin Masyawaroh maupun Nita Setia Budi yang langsung dilakukan penahanan tanpa mendapatkan penangguhan penahanan dengan alasan yang sama.
Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Bandung Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban Diana Mulyasari; Dian Andriasari, S.H.,M.H
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4898

Abstract

ABSTRACT-Sexual violence is an act of a person against another individual that leads to a sexual invitation without the consent of the other party as a victim, and sexual violence also includes all forms of touching that are outside of moral norms. Problems that occur when victims of sexual violence are not handled properly in accordance with the 2022 Sexual Violence Act Accountability investigators have a great impact on law enforcement in sexual violence crimes because disclosers play an important role in realizing legal protection for victims. In this study, using an empirical juridical approach that is field research (research on primary data), the specification of this research is descriptive analytical, namely, a method for obtaining in-depth data that contains meaning and significance so that it can influence the substance of the research; thus, this method is carried out by collecting, analyzing, concluding, and presenting the data as a whole, with interview techniques from document studies and interviews. and data analysis using normative-qualitative methods. The results of this study showed that in handling cases of sexual violence at the Bandung Police Station, it required more effort to coordinate with the UPTD PPA Bandung City so that it could follow up on cases of sexual violence that fulfilled the criminal element to be continued until the process of sentencing in court so as to give a deterrent effect to perpetrators and provide flexibility to report to the police when there are victims who experience sexual violence, both children and women. Keywords- Bandung, Sexual violence, Polrestabes, Investigators, UU TPKS 2022 ABSTRAK-Kekerasan seksual merupakan tindakan seseorang terhadap individu lain yang mengarah pada suatu ajakan seksual tanpa persetujuan pihak lain sebagai korban dan kekerasan seksual juga termasuk segala bentuk sentuhan yang diluar norma susila. Permasalahan yang terjadi ketika korban kekerasan seksual tidak ditangani dengan baik sesuai dengan Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tahun 2022. Akuntabilitas penyidik sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual karena penyidik memegang peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitik yaitu metode untuk mendapatkan data mendalam yang didalamnya mengandung makna dan secara signifikan sehingga dapat mempengaruhi substansi penelitian dengan demikian metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisa, menyimpulkan dan memaparkan data secara menyeluruh, dengan Teknik wawancara dari studi dokumen dan wawancara. Dan menganalisis data menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Polrestabes Bandung memerlukan upaya lebih untuk berkoordinasi dengan pihak UPTD PPA Kota Bandung sehingga dapat menindak lanjuti kasus-kasus kekerasan seksual yang memenuhi unsur pidana untuk dilanjutkan hingga prosres pemidanaan di pengadilan sampai memberikan efek jera pada pelaku serta memberikan keleluasaan untuk melapor polisi ketika ada korban yang mengalami kekerasan seksual baik anak maupun perempuan Kata kunci : Bandung, Kekerasan seksual, Polrestabes, Penyidik, UU TPKS 2022

Page 22 of 52 | Total Record : 515

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies