cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 33   34   35   36   37 
Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Sexual Harassment dalam Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dianty, Benita; Sri Poedjieastoeti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9591

Abstract

Abstract - On the internet there is social media that functions as a communication tool as well as a means to dig up various information. Besides the ease of information that can be obtained through social media on the internet, there are negative impacts resulting from the misuse of social media. Cybercrime is a form of crime that arises because of the use of the internet. Social media can also have a negative impact because it can become a means of electronic-based sexual violence or cyber sexual harassment. The approach method used is a juridical-normative method. The specification of this research is analytical descriptive, namely thorough legal fact tracing and systematic review of national regulations and government policies related to cyber sexual harassment. Cyber ​​sexual harassment originates from cybersex behavior which is a behavior of accessing pornography via the internet, followed by involvement in conversations that lead to online sexuality with other people or with the opposite sex. Factors in the occurrence of cyber sexual harassment in the cyber world are due to a lack of legal awareness for the perpetrators who do it, low social control related to a lack of awareness and education about what is considered sexual harassment, uncontrolled online behavior, the inability of perpetrators to control their desires in the cyber world. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 be expected will bring real change, especially in reducing or even eliminating gender-based violence in Indonesia. Abstrak- Dalam internet terdapat media sosial yang berfungsi sebagai alat komunikasi serta menjadi sarana untuk menggali berbagai informasi. disamping kemudahan informasi yang di dapat melalui media sosial di internet, terdapat dampak negatif akibat dari penyalahgunaan media sosial. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan internet. Media sosial juga bisa berdampak negatif karena bisa menjadi sarana kekerasan seksual berbasis elektronik atau cyber sexual harassment. Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu penelusuran fakta hukum secara menyeluruh dan kajian sistematis terhadap peraturan nasional dan kebijakan pemerintah terkait cyber sexual harassment. Cyber sexual harassment berawal dari perilaku cybersex yang merupakan suatu perilaku mengakses pornografi melalui internet, kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan didalam percakapan yang mengarah ke seksualitas secara online dengan orang lain atau dengan lawan jenisnya. Faktor terjadinya cyber sexual harassment dalam dunia cyber karena kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku yang melakukannya, social control yang rendah yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran dan edukasi tentang apa yang dianggap sebagai sexual harassment, perilaku online yang tidak terkendali, ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu di dunia cyber. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 diharapkan dapat membawa perubahan nyata, terutama dalam mengurangi bahkan menghapuskan kekerasan berbasis gender di Indonesia.
Implikasi Penerapan Hukum Pidana bagi Pengusaha yang Membayar UMK di bawah Standar dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Fadia Denesa Aurallya D; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9667

Abstract

ABSTRACT. Wages are workers' rights which are received and expressed in the form of money as compensation from employers to workers which are determined and paid according to a work agreement, work agreement or legislation as a right for workers, workers' protection of wages should be a concern. When workers are given wages below the minimum wage, of course this will cause problems. The labor law and other regulations stipulate that employers must pay wages to their workers with minimum wage provisions. If workers have been hired and given wages below the minimum wage provisions, this certainly does not reflect the existence of legal protection that accommodates the interests and welfare of these workers. The purpose of this research is to determine the application of criminal law for entrepreneurs who pay wages below the minimum wage standard and legal protection for workers. The research method used is normative juridical, namely analyzing based on laws and regulations that are related to legal issues. which is being researched, then the legal sources used by researchers are 1. primary legal materials: Laws of the Republic of Indonesia, Civil Code, Law No. 13 of 2003, Government Regulation No. 2, 2022 concerning Job Creation and other related regulations. 2. secondary, namely through books, journals that are related to the problem being studied. 3.Tresier materials that provide information about primary and secondary legal materials. The data collection technique method in this research is literature and interview sessions. Based on the results, the author then analyzes the collected data and then reviews and discusses them using qualitative analysis methods ABSTRAK. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bntuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja atau perundang-undangan sebagai hak bagi para pekerja, perlindungan pekerja terhadap upah sudah seharunya menjadi perhatian. Ketika pekerja diberikan upah di bawah upah minimum,tentunya hal itu akan menimbulkan persoalan. Dalam undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lainnya telah diatur bahwa pengusaha harus membayarkan upah terhadap para pekerjanya dengan ketentuan upah minimum. Apabila pekerja telah dikerjakaan dan diberikan upah di bawah ketentuan upah minimum,tentu tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan terhadap para pekerja terssebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Bagi Pengusaha Yang Membayar Upah di Bawah Standar UMK dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja .Metode penelitian yang digunakan Spesifikasinya adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti, kemudian sumber hukum yang digunakan peneliti adalah 1.bahan hukum primer : Undang-undang Republik Indonesia, Kitab Hukum Perdata, Undang-undang No.13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 2, tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan lainnya yang terkait. 2.sekunder yaitu melalui buku, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 3.Tresier bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Untuk metode tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan sesi wawancara dari hasil tersebut baru penulis melakukan analisis data yang terkumpul kemudian di telaah dan dibahas dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif.
Pelestarian Warisan Alam berdasarkan World Heritage Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 dan Implementasinya di Indonesia Dihubungkan dengan Pengelolaan Geopark Ciletuh sebagai Unesco Global Geopark Fathania Mediana Putri; Ruhaeni, Neni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9669

Abstract

Abstract. To ensure that Geopark management field policies are appropriate, Ciletuh Geopark conservation is carried out in accordance with the World Heritage Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. The aim of this research is to evaluate the way the government manages the Ciletuh Geopark. Primary, secondary and tertiary legal materials are analyzed as secondary data in a normative juridical research approach. This research uses qualitative juridical analysis techniques, literature reviews, interviews, and descriptive analysis as data collection methods.The findings of this research indicate that the plans established for the management of the Ciletuh Geopark comply with applicable international conventions and also the arrangements made by the government. However, there are still problems that hinder its optimal and effective management, such as still depending on APBD funds rather than special funds. Abstrak Untuk menjamin kebijakan lapangan pengelolaan Geopark telah tepat, maka konservasi Geopark Ciletuh dilakukan sesuai dengan Konvensi Warisan Dunia Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi cara pemerintah mengelola Geopark Ciletuh. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis sebagai data sekunder dalam pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, tinjauan pustaka, wawancara, dan analisis deskriptif sebagai metode pengumpulan data.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana yang ditetapkan dalam pengelolaan Geopark Ciletuh telah mematuhi konvensi internasional yang berlaku dan juga pengaturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun masih terdapat permasalahan yang menghambat pengelolaannya secara optimal dan efektif, seperti masih bergantung pada dana APBD dibandingkan dana khusus.
Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Cihambali Kabupaten Lebak Provinsi Banten Didin Bahrudin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9743

Abstract

Abstract. Cihambali Village is a village in Cibeber District whose people carry out gold mining activities without permits. Gold mining without a permit in Cihambali Village, Lebak Banten Regency has become an activity carried out by all groups, including children who are not yet of working age. This causes impacts such as environmental damage, children's rights not being fulfilled and negative impacts on children's health. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: what are the factors behind children becoming gold miners without permits? and how is the law enforced against children as perpetrators of the crime of gold mining without a permit in terms of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System? The research method used in this research is Normative Juridical using descriptive analytical specifications, sources and data collection techniques through literature study using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, with the data analysis method used is analysis. qualitative juridical. From the results of research in order to overcome the factors that cause children to become illegal gold miners, namely economic, educational, social, topographic and indigenous community factors. So there are several legal provisions that can be taken by law enforcers in an effort to tackle mining activities carried out by children, namely diversion provisions in the form of job training. Apart from that, if the criminal act of gold mining committed by a child has caused serious damage to the forest area environment, then criminal measures must be enforced. Abstrak.Desa Cihambali merupakan desa di Kecamatan Cibeber yang masyarakatnya melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Pertambangan emas tanpa izin di Desa Cihambali Kabupaten Lebak Banten menjadi suatu aktivitas yang dilakukan oleh semua kalangan termasuk anak yang masih belum masuk pada usia kerja. Sehingga menyebabkan dampak seperti kerusakan lingkungan, hak anak yang tidak terpenuhi dan dampak buruk pada kesehatan anak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anak menjadi penambang emas tanpa izin ? dan bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan spesifikasi desktiptif analsis, sumber dan tekhnik pengumpulan data yang melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dalam rangka menanggulangi faktor-faktor penyebab anak menjadi penambang emas ilegal yaitu faktor ekonomi, pendidikan, sosial, topografi dan masyarakat adat. Sehingga ada beberpa ketentuan hukum yang bisa diambil oleh penegak hukum dalam upaya menanggulangi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan ketentuan diversi berupa pelatihan kerja, serta dapat dikenakan pidana tergantung pada dampak yang ditimbulkan.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Pengguna Enchanced Smart Architecture Frame (Esaf) oleh Pt Astra Honda Motor pada Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dito mulyo laksono; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9744

Abstract

ABSTRACT- Motorbikes are a transportation option that is very popular with the public, especially considering the increasing level of traffic jams. They come in a variety of different categories and offerings, creating diversity in motorbike choices for consumers. One of the motorbike developments which has recently become a trending topic on several social media platforms is the Honda eSAF motorbike frame. This research aims to analyze the legal protection of consumers that exists in the Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) case by PT Astra Honda Motor from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The data collection technique used in this research is secondary legal sources in the form of books, articles, papers and various other references. Legal protection for consumers regarding the use of the Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) by PT Astra Honda Motor on motorbikes has been proven in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which provides a strong foundation for protecting consumer rights. Based on this law, consumers have the right to obtain clear and accurate information regarding eSAF features as well as the right to obtain products that comply with the promised quality standards. This legal protection also provides security to consumers. ABSTRAK- Sepeda motor menjadi pilihan transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama mengingat tingkat kemacetan yang semakin meningkat. Mereka datang dengan berbagai kategori dan penawaran yang berbeda, menciptakan keragaman dalam pilihan sepeda motor bagi konsumen. Salah satu perkembangan motor yang belakang ini menjadi trending topik di beberapa platform sosial media adalah rangka motor Honda eSAF.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen yang ada dalam kasus Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) oleh PT Astra Honda Motor dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder berupa buku, artikel, makalah, dan berbagai referensi lainnya. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) oleh PT Astra Honda Motor pada sepeda motor, telah terbukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan fondasi kuat untuk melindungi hak-hak konsumen. Dengan mendasarkan pada undang-undang ini, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai fitur eSAF serta hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan. Perlindungan hukum ini juga memberikan keamanan kepada konsumen.
Studi Komparasi Perlindungan Warga Sipil dalam Perang Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Siyasah Harbiyah Rafly Raihansyah; Fariz Farrih Izadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9745

Abstract

ABSTRACT-This research aims to conduct a comparative study on the protection of civilians in war from the perspectives of International Humanitarian Law (IHL) and Siyasah Harbiyah (Islamic Law about warfare). The current context of wars, such as the Gaza War and the conflict between Ukraine and Russia, emphasizes the importance of understanding and implementing protection measures for civilians. In this approach, the research employs a juridical comparative method to analyze legal regulations from International Humanitarian Law and Siyasah Harbiyah. This qualitative method involves collecting data from various sources, such as legal regulations, legal documents, and court decisions. The research results are expected to provide a better understanding of the concept of civilians in war according to International Humanitarian Law and Siyasah Harbiyah. Additionally, this comparative study is anticipated to identify differences and similarities in the protection of civilians, contributing to the development of knowledge in Siyasah Harbiyah and International Humanitarian Law. In practical terms, this research is expected to provide information and recommendations to parties involved in armed conflicts and international institutions to enhance efforts in protecting civilians during war. Moreover, a deeper understanding of these concepts can assist decision-makers in raising awareness of the importance of safeguarding human rights, especially in situations of armed conflict. ABSTRAK-Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap perlindungan warga sipil dalam perang dari perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Siyasah Harbiyah. Konteks perang saat ini, seperti Perang Gaza dan konflik antara Ukraina dan Rusia, menunjukkan pentingnya pemahaman dan pentingnya implementasi perlindungan terhadap warga sipil. Dalam pendekatan ini, penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis komparatif untuk menganalisis peraturan hukum dari Hukum Humaniter Internasional dan Siyasah Harbiyah. Metode Pendekatan ini menggunakan cara kualitatif, melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti peraturan hukum, dokumen hukum, dan keputusan pengadilan.Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep warga sipil dalam perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan Siyasah Harbiyah. Selain itu, studi komparatif ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam perlindungan warga sipil, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang Siyasah Harbiyah dan Hukum Humaniter Internasional. Dalam konteks praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan lembaga-lembaga internasional untuk meningkatkan upaya perlindungan warga sipil selama perang. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini dapat membantu pengambil keputusan dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya melindungi hak-hak asasi manusia, terutama dalam situasi konflik bersenjata.
Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Nanda Thalia Prayogi; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9756

Abstract

Abstract. Ilegal investment schemes, commonly known as Ponzi or pyramid schemes, often harm communities and can have significant social consequences. Conventional legal approaches to dealing with Ponzi schemes typically focus on criminal prosecution and legal sanctions, but this approach may be less effective in addressing the social impact and necessary recovery. Restorative justice, an alternative approach to conflict resolution, emphasizes repairing relationships, recovering losses, and shared responsibility. In the context of Ponzi schemes, the implementation of restorative justice can be an innovative and beneficial model. This study uses a normative legal method with a qualitative research type and the data collection technique uses relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion show that the restorative approach may involve mediating processes between victims and perpetrators of Ponzi schemes, focusing on mutual understanding, apologies, and compensation. Additionally, it can involve parties affected on a broader scale, such as communities that fall victim to Ponzi schemes. This approach seeks justice not only through punishment but also by creating space for rehabilitation and social recovery. Therefore, restorative justice can be an effective tool in handling Ponzi scheme cases, restoring public trust, and promoting collective well-being. However, it is essential to consider the challenges and limitations in implementing the restorative approach in this context. . By incorporating elements of restorative justice into addressing Ponzi schemes, communities can achieve a more holistic and sustainable form of justice. Abstrak. Investasi bodong atau skema investasi ilegal seringkali merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Pendekatan hukum konvensional untuk menangani pelanggaran investasi bodong cenderung fokus pada penuntutan pidana dan sanksi hukum, tetapi pendekatan ini mungkin kurang efektif dalam mengatasi dampak sosial dan pemulihan yang diperlukan. Restorative justice, atau keadilan restoratif, adalah suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik yang menekankan perbaikan hubungan, pemulihan kerugian, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks investasi bodong, penerapan restorative justice dapat menjadi suatu model yang inovatif dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa pendekatan restoratif dapat melibatkan proses mediasi antara korban dan pelaku investasi bodong, dengan fokus pada pemahaman bersama, permintaan maaf, dan kompensasi. Selain itu, dapat melibatkan pihak-pihak yang terdampak secara luas, seperti masyarakat yang menjadi korban investasi bodong. Pendekatan ini tidak hanya mencari keadilan melalui hukuman, tetapi juga menciptakan ruang untuk rehabilitasi dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, restorative justice dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani kasus investasi bodong, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan mempromosikan kesejahteraan Bersama. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan tantangan dan keterbatasan dalam menerapkan pendekatan restorative. Dengan menggabungkan elemen restorative justice dalam penanganan investasi bodong, masyarakat dapat mencapai keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Aditya Kazuya Pratama; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9757

Abstract

Abstract. The issue of law enforcement related to human trafficking, especially involving underage individuals, has become a global concern, including in Indonesia. Addressing the complexity and challenges of detecting present-day human trafficking necessitates regulations that are more responsive to current conditions. This study uses a normative legal method with a qualitative research type and the data collection technique uses relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion show that despite existing legal provisions concerning human trafficking in Indonesia, they are considered inadequate. Even though there are two articles within the Criminal Code (KUHP) that can be utilized for certain actions related to human trafficking, namely Article 297 concerning the trafficking of women and underage boys and Article 324 concerning debt bondage, the application of these articles has limitations that require specific attention. Abstrak. Masalah penegakan hukum terkait perdagangan manusia, terutama anak di bawah umur, telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam era teknologi yang maju, praktik perdagangan manusia saat ini seringkali sulit terdeteksi karena tersembunyi di balik kegiatan yang sah dan dapat menyeberangi batas-batas negara. Meskipun terdapat ketentuan hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia, namun dinilai belum cukup memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa pengaturan hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia memiliki keterbatasan. Meskipun ada dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa digunakan untuk sebagian tindakan yang terkait dengan perdagangan manusia, yakni Pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, serta Pasal 324 tentang budak belian, namun penerapan pasal-pasal ini memiliki keterbatasan yang perlu mendapat perhatian khusus.
Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ghefiranisa Tsuraya; Fabian Fadhly Jambak
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9759

Abstract

Abstract The village head is the head of village government administration who has authority. Regulation of the village head's authority in managing village funds in goods/services procurement activities is regulated in the Regulation of the Goods and Services Procurement Policy Institute Number 12 of 2019 concerning Guidelines for Procedures for Procurement of Goods and Services in Villages. This regulation aims to ensure that village heads can implement their authority and avoid abuse of authority. The cause of the vulnerability to misuse is a lack of understanding of village budget management, so that village heads and village officials arbitrarily use village funds for personal interests. In order to avoid various forms of abuse of authority, the parties involved in the procurement of goods/services in the village, namely the Village Head, Section Head (Kasi) / Head of Affairs (Kaur), Activity Implementation Team (TPK), Providers and also the Community must cooperate with each other. work together and know their duties, functions and authority so that the process of implementing the procurement of goods/services sourced from village funds is in accordance with good governance. Abstrak Kepala desa merupakan kepala penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai wewenang. Pengaturan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa pada kegiatan pengadaan barang/jasa di atur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Peraturan ini bertujuan agar kepala desa dapat mengimplementasikan wewenangnya dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Penyebab rentannya terjadi penyalahgunaan adalah kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan anggaran desa, sehingga kepala desa dan perangkat desa sewenang-wenang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Agar terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, Pihak-pihak yang terlibat di dalam pengadaan barang/jasa di desa yaitu Kepala Desa, Kepala Seksi (Kasi) /Kepala Urusan (Kaur), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Penyedia dan juga Masyarakat harus saling bekerja-sama dan mengetahui tugas,fungsi dan wewenangnya agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana desa tersebut sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kata kunci : Kepala desa, Wewenang, Pengelolan Dana Desa, dan Pengadaan Barang/Jasa
Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Mahasiswa Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Syireen Humaira; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9762

Abstract

Abstract. Narcotics are a group of substances that generally have a risk of addiction for users if used continuously. Currently, the use of narcotics is often abused by society, especially students. Abuse in the use of narcotics refers to the use of drugs or dangerous substances for purposes other than medicinal purposes, and is carried out without following the instructions or prescribed dosage. Every year narcotics abuse always increases among teenagers and students. Data from the National Narcotics Agency (BNN) states that there has been an increase in the prevalence of drugs among pupils and students. In 2019, it was recorded at 1.1 percent, then increased to 1.38 percent in 2021. This research aims to find out the limits of narcotics abuse in view of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding narcotics abuse among students and to find out about how the law is enforced by the authorities. law and higher education in preventing and dealing with narcotics abuse. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The results of this research indicate that the criminal act of narcotics abuse is activities related to narcotics without permission, control and supervision from authorized institutions, thereby violating statutory regulations. Narcotics abusers, including addict victims, are considered perpetrators of narcotics crimes which are only punished with imprisonment without considering the negative impacts. To prevent and overcome narcotics abuse among students, various efforts are needed from higher education institutions, such as the requirement for a Drug Free Certificate, outreach, cooperation and supervision. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is expected to suppress the distribution and use of narcotics in Indonesia. Abstrak. Narkotika merupakan suatu kelompok zat yang umumnya mempunyai resiko untuk kecanduan bagi penggunanya bila digunakan secara terus menerus. Penggunaan narkotika pada saat ini sudah sering disalahgunakan oleh kalangan masyarakat terutama mahasiswa. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika merujuk kepada penggunaan obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan maksud yang bukan untuk tujuan pengobatan, dan dilakukan tanpa mengikuti petunjuk atau dosis yang telah ditentukan. Setiap tahun penyalahgunaan narkotika selalu meningkat dikalangan remaja dan mahasiswa. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan terjadi peningkatan prevalensi narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Pada 2019 tercatat 1,1 persen kemudian naik menjadi 1,38 persen di 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan penyalahgunaan narkotika dilihat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan mahasiswa serta untuk mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum dari aparat hukum dan perguruan tinggi dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa batasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika tanpa izin, pengendalian, dan pengawasan dari lembaga yang berwenang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan. Penyalahguna narkotika, termasuk korban pencandu, dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang hanya dihukum dengan pidana penjara tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa, diperlukan berbagai upaya dari pergutuan tinggi, seperti syarat Surat Keterangan Bebas Narkoba, sosialisasi, kerjasama, dan pengawasan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat menekan peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia. ABSTRACT Narcotics are a group of substances that generally have a risk of addiction for users if used continuously. Currently, the use of narcotics is often abused by society, especially students. Abuse in the use of narcotics refers to the use of drugs or dangerous substances for purposes other than medicinal purposes, and is carried out without following the instructions or prescribed dosage. Every year narcotics abuse always increases among teenagers and students. Data from the National Narcotics Agency (BNN) states that there has been an increase in the prevalence of drugs among pupils and students. In 2019, it was recorded at 1.1 percent, then increased to 1.38 percent in 2021. This research aims to find out the limits of narcotics abuse in view of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding narcotics abuse among students and to find out about how the law is enforced by the authorities. law and higher education in preventing and dealing with narcotics abuse. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The results of this research indicate that the criminal act of narcotics abuse is activities related to narcotics without permission, control and supervision from authorized institutions, thereby violating statutory regulations. Narcotics abusers, including addict victims, are considered perpetrators of narcotics crimes which are only punished with imprisonment without considering the negative impacts. To prevent and overcome narcotics abuse among students, various efforts are needed from higher education institutions, such as the requirement for a Drug Free Certificate, outreach, cooperation and supervision. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is expected to suppress the distribution and use of narcotics in Indonesia.

Page 35 of 52 | Total Record : 515

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies