cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 34   35   36   37   38 
Pemecahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Perorangan Lebih dari 5 (Lima) Bidang di Desa Babakancaringin Cianjur dalam Terwujudnya Kepastian Hukum Syah Abdul Ghani; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9763

Abstract

Abstract .The process of splitzing land ownership certificates is regulated in the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2010 concerning Service Standards and Land Regulations. In practice, the application process for splitzing the certificate of ownership of individual land more than 5 (five) fields in Babakancaringin Cianjur Village is accepted by the Cianjur Regency Land Office. This research aims to find out the process of splitzing the certificate of ownership of individual land more than 5 (five) fields in Babakancaringin Cianjur Village is in accordance with the applicable provisions and to find out the legal protection for land buyers against the split certificate of ownership of individual land more than 5 (five) fields in Babakancaringin Cianjur Village in the realization of legal certainty. The research method used in this research is the normative juridical approach method. Research specification is descriptive analytical. The research stage was carried out by conducting library research and interviews as supporting material for secondary data and data analysis was carried out using qualitative juridical methods. The results of this study found that the process of splitzing the Certificate of Ownership on individual land in Babakancaringin Cianjur Village is not in accordance with the applicable provisions, which are contained in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of BPN of the Republic of Indonesia Number 1 of 2010 concerning Service Standards and Land Regulations in Appendix II concerning the Split / Separation of Individual Land Fields and Legal Entities. In addition, Legal Protection for land buyers in Babakancaringin Cianjur Village is the provision of Land Ownership Certificates in the realization of legal certainty. ABSTRAK. Proses pemecahan Sertifikat Hak Milik atas tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Dalam praktik proses permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik atas tanah perorangan lebih dari 5 (lima) bidang di Desa Babakancaringin Cianjur diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemecahan Sertifikat Hak Milik atas tanah perorangan lebih dari 5 (lima) bidang di Desa Babakancaringin Cianjur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli tanah terhadap pemecahan sertifikat Hak Milik atas tanah perorangan lebih dari 5 (lima) bidang di Desa Babakancaringin Cianjur dalam terwujudnya kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara, analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa Proses pemecahan Sertifikat Hak Milik atas tanah perorangan di Desa Babakancaringin Cianjur tidak sesuai ketentuan yang berlaku, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Lampiran II tentang Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan dan Badan Hukum. Selain itu, Perlindungan Hukum bagi pembeli tanah di Desa Babakancaringin Cianjur adalah pemberian Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam terwujudnya kepastian hukum.
Kajian terhadap Putusan Hakim Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Alika Zahra Aurelia; M. Husni Syam
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9766

Abstract

abstrak Pelecehan seksual merupakan isu yang mendesak, tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga menimpa anak-anak di bawah umur, bahkan dalam lingkup keluarga. Kondisi ini dapat berpotensi menyebabkan kehamilan yang memengaruhi kesehatan mental dan fisik korban, mengarah pada opsi aborsi sebagai solusi. Meskipun aturan terkait aborsi dan pengecualiannya telah ada di Indonesia, kasus di Jambi menunjukkan keputusan hakim yang memberikan hukuman kepada korban perkosaan incest yang melakukan aborsi, melalui putusan pengadilan no. 5/pid.sus.anak./2018/pn.mbn, yang dianggap tidak adil oleh korban, memunculkan pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar atau latar belakang mengapa hakim memberikan hukuman kepada korban, meskipun telah ada aturan yang mengatur pengecualian aborsi, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi apakah aborsi akibat perkosaan incest dapat dianggap sebagai indikasi medis untuk penghapusan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif untuk menganalisis putusan pengadilan, serta untuk pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. data primer, data sekunder, serta data tersier akan digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap penyebab keputusan hakim dan menghindari terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dalam konteks ini, pemidanaan bukanlah tujuan utama yang lebih diutamakan adalah perbaikan kondisi, perlindungan anak, dan penerapan prinsip-prinsip landasan pertimbangan hakim, seperti kepastian hukum, asas hukum, dan keadilan hukum. abstract Sexual harassment is an urgent issue, not only affecting adults, but also affecting minors, even within the family. This condition can potentially cause pregnancy which affects the victim's mental and physical health, leading to the option of abortion as a solution. Although regulations regarding abortion and exceptions already exist in Indonesia, the case in Jambi shows the judge's decision to punish incest rape victims who have abortions, through court decision no. 5/pid.sus.anak./2018/pn.mbn, which is considered unfair by the victim, raises research questions. This research aims to identify the basis or background why the judge sentenced the victim, even though there are regulations governing exceptions to abortion, as stated in the Criminal Code (KUHP) and Law number 17 of 2023 year’s concerning Health in Indonesia. In addition, this research will also explore whether abortion resulting from incestuous rape can be considered a medical indication for the abolition of punishment. This research uses a normative juridical approach and qualitative methods to analyze court decisions, as well as to collect data using literature study. Primary data, secondary data and tertiary data will be used in this research. It is hoped that this research can provide an understanding of the causes of the judge's decisions and avoid the recurrence of similar incidents in the future. In this context, punishment is not thean hukum, aborsi, korban perkosaan main objective, the priority is to improve conditions, protect children, and apply the basic principles of the judge's considerations, such as legal certainty, legal principles, and legal justice.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sindi Mulia; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9769

Abstract

ABSTRAK. Hutan dan lahan sebagai sumber keyakaan alam milik Indonesia dianggap sebagai modal dasar pembangunan ekonomi nasional dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan hukum mengenai perlindungan hutan dan lahan salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun pada faktanya, tuntutan hutan sebagai paru-paru dunia semakin sulit diharapkan. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi peristiwa tahunan di Indonesia, yang mana sebagian besar disebabkan oleh orang dan korporasi baik disengaja atau karena kealpaanya. Banyaknya kasus kebakaran yang terjadi, menjadi bukti bahwa Indonesia belum serius mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan kebijakan kriminal sebagai penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder, keseluruhan data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penetian ini diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dibedakan menjadi orang dan korporasi baik karena kesengajaan atau kealpaan. Pertanggungjawaban pidana korporasi ialah sanksi pidana pokok ditambah 1/3 lebih berat dari pada pertanggungjawaban pidana orang perorangan. Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. ABSTRACT. Forests and land as sources of natural wealth belonging to Indonesia are considered the basic capital for national economic development and are used as much as possible for the prosperity of the people. One of the legal provisions regarding forest and land protection is regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. However, in fact, the demands of forests as the lungs of the world are increasingly difficult to hope for. Forest and land fires have become an annual event in Indonesia, most of which are caused by people and corporations, either intentionally or through negligence. The large number of fire cases that occur is proof that Indonesia is not yet serious about addressing this problem. This research aims to determine the form of criminal liability for perpetrators of forest and land fires in relation to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and criminal policies for dealing with criminal acts of forest and land fires. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through literature study using secondary data, all data was processed and analyzed qualitatively. The results of this research show that the form of criminal liability for forest and land fire perpetrators is differentiated into individuals and corporations, whether on purpose or negligence. Corporate criminal liability is the basic criminal sanction plus 1/3 more severe than the criminal liability of an individual. Criminal policy as an effort to overcome criminal acts of forest and land fires can be carried out through penal and non-penal measures. By implementing criminal law application, prevention without punishment, influencing views of society on crime and punishment.
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Trasportasi Online di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Sitarini Satianti Soewarno; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9773

Abstract

Abstrak. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pengaruh revolusi industri 4.0, salah satu permasalahan yang terjadi akibat pertumbuhan teknologi dalam menjalankan aktivitas bisnis adalah penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa transportasi online. Perhatian terhadap Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya diakomodasi baik oleh penyedia layanan maupun pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus kebocoran data pribadi pengguna salah satu produk layanan transportasi online di Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 2022, pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan mengetahui tanggung jawab Pengendali Data Pribadi terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online di Indonesia. Indonesia dalam hal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online di Indonesia terbagi menjadi bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum ini mengatur bahwa kebocoran Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana Pasal 22 Ayat (5), yang akibatnya batal demi hukum. Tanggung jawab Pengendali Data Pribadi adalah memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada pengguna dan lembaga pemilik Data Pribadi. Apabila terjadi kasus kebocoran Data Pribadi yang mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan Pengguna, Pengendali Data Pribadi wajib mengumumkan kebocoran Data Pribadi tersebut kepada Pengguna jasa transportasi online di Indonesia. Abstract. The rapid growth of information and communication technology is one of the influences of the industrial revolution 4.0, one of the problems that occurs due to the growth of technology in carrying out business activities is the misuse of personal data of users of online transportation services. Attention to Personal Data Protection has not been fully accommodated either by service providers or by the government. This is proven by several cases of leakage of personal data of users of one of the online transportation service products in Indonesia. On October 17 2022, the government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research aims to determine the legal protection of Personal Data for Users of online transportation services in Indonesia in terms of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and determine the responsibility of Personal Data Controllers for the Personal Data of Users of online transportation services in Indonesia in terms of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected using a literature study. The data analysis used is qualitative juridical. The results of this research state that legal protection for users of online transportation services in Indonesia is divided into preventive and repressive forms. This legal protection regulates that leaks of Personal Data belonging to Personal Data Subjects as stated in Article 57 Paragraph (2) may be subject to administrative sanctions, as in Article 22 Paragraph (5), the consequences of which are null and void. The responsibility of the Personal Data Controller is to provide written notification no later than 3 x 24 hours to the user and the institution holding the Personal Data. If a case of leakage of Personal Data occurs that disrupts public services and/or has a serious impact on the interests of Users, the Personal Data Controller is required to announce the leakage of Personal Data to Users of online transportation services in Indonesia.
Perlindungan Hukum bagi Pencipta dari Film Warkop DKI yang Diparodikan Tanpa Izin dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Farhan Ramadhiansyah; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9776

Abstract

Abstract In general, copyright is the part of intellectual property that receives the most extensive protection. Based on Law Number 28 of 2014 which regulates that creators have the right to economic rights to their creations. Rapid technological developments in cyberspace have created a special space for creative individuals to produce expressive works, one of which is parody content. The aim of this research is legal protection for creators and copyright holders of parody content in the Warkop DKI case. This paper uses normative legal research methods through a regulatory approach and a case approach. This research concludes that it is divided into two legal protections for copyright violations in the form of parody content in the Warkop DKI case, namely preventive legal protection which aims to prevent violations from occurring so that copyright recording and registration is carried out. Furthermore, repressive legal protection is resolved in the form of legal remedies through litigation and non-litigation. Abstrak Secara umum, hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan paling luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pencipta berhak atas hak ekonomi ciptaannya. Perkembangan teknologi yang pesat dalam dunia maya telah menciptakan ruang tersendiri bagi individu kreatif untuk menghasilkan karya-karya ekspresif, salah satunya adalah konten parodi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta atas konten parodi pada kasus Warkop DKI. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan peraturan secara perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terbagi menjadi dua perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta yang berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sehingga dilakukannya pencatatan dan pendaftaran hak cipta. Selanjutnya, perlindungan hukum represif yang dalam penyelesaiannya berupa upaya hukum penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dari Penggunaan Bahan Beracun Formalin sebagai Bahan Tambahan Pangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Arsyaldi Dzikri Riza; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9777

Abstract

Abstract. Food Additional Material are ingredients that are added to food to affect the nature or shape of food. Food Additional Material are regulated in Law Nunber 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection and regulation of the Ministry of Health Number 033 Year 2012 Concerning Food Additional Material whose purpose is to provide legal protection for consumers such as toxic ingredients Formaldehyde in food. The research method used is juridical normative with article analysis and qualitative approach. The results showed that the need for Internal and external legal protection in order to prevent actions that harm consumers. Abstrak. Bahan Tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. Bahan Tambahan Pangan diatur penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan yang tujuannya untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen seperti dari bahan beracun Formalin pada pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis pasal dan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlunya perlindungan hukum Internal dan Eksternal agar dapat mencegah tindakan yang merugikan Konsumen. Kata Kunci : Konsumen, Pelaku Usaha, Bahan Tambahan Pangan, dan Formalin.
Implementasi Penggantian Kerugian atas Wanprestasi yang Dilakukan Pengembang Apartemen Meikarta kepada Konsumen Tiara Salzhabilla; Yeti Sumiyati; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9778

Abstract

Abstract. This research aims to analyze the implementation of compensation for defaults made by the Meikarta developer to its consumers after the court decision Number 162/Pdt.G/2020/PN Ckr and the efforts that consumers can take in order to claim their right to receive compensation. In the process of enforcing the protection of consumer rights, the consumer (Djuara Pirmaton) won the compensation claim in the form of compensation in the amount of Rp. 415,716,086 cannot be implemented, because the judge did not grant the request for confiscation of the account guarantee. And consumers experience legal uncertainty regarding the type of execution, bankruptcy legal action, and/or judicial review legal action. The approach method used in this research is the case study approach. This approach refers to the legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as the value of justice that exists in society, descriptive analysis research, namely by describing applicable laws and regulations linked to legal theories and implementation practices. positive law in the judge's decision. Payment of compensation cannot be implemented immediately when the judge decides 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr, because the decision is not accompanied by formal procedural law regarding the procedures for how compensation of IDR 415 million is transferred to the victim consumer. Judge Number 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr has rejected the confiscation of collateral for the Nobu bank account owned by PT MSU, and granted compensation, this is not a progressive step for the judge. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi penggantian kerugian atas wanprestasi yang dilakukan pengembang meikarta kepada konsumennya pasca putusan pengadilan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr dan Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam rangka menuntut haknya mendapatkan ganti rugi. Dalam proses penegakan terhadap perlindungan hak konsumen di tempuh dengan menggunakan ranah keperdataan, yaitu ganti rugi dengan gugatan wanprestasi, namun gugatan ganti rugi yang dimenangkan oleh konsumen (Djuara Pirmaton) berupa ganti rugi sebesar Rp. 415.716.086 tidak dapat dilaksanakan, karena permohonan sita jaminan rekening tidak dikabulkan hakim. Dan konsumen menadapatkan ketidak pastian hukum terkait jenis eksekusi, upaya hukum kepailitan, dan atau upaya hukum peninjauan kembali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan case study. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dalam putusan hakim. Pembayaran ganti rugi tidak dapat langsung diimplementasikan seketika saat putusan 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr oleh hakim, karena putusan tersebut tidak disertai dengan hukum acara formil tentang tata cara bagaimana ganti rugi sebesar Rp.415 Juta di alihkan pada konsumen korban. Hakim Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr telah menolak sita jaminan rekening bank nobu yang dimiliki oleh PT MSU, dan mengabulkan ganti rugi, hal tersebut bukan langkah progresif hakim.
Analisis Yuridis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Penyedia Jasa Seks Komersial melalui Aplikasi Media Elektronik Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Sahna Eka Putra Perkasa; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9780

Abstract

Abstract. Prostitution or other forms of sexual exploitation, but also include other forms of exploitation, such as forced labor or forced service, slavery, or slavery like practices. As a form of repression/countermeasures against trafficking, the government created and enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. The defendant, a pimp named Fanny Wijaya alias Fanny, committed a trafficking crime in which the defendant participated in assisting or facilitating the trafficking business in the form of commercial sex / prostitution.. Based on this, this study aims to determine the factors that cause human trafficking in commercial sex providers based on the decision of Banjarmasin District Court Number 1128 / Pid.Sus / 2017 / PN. And To determine law enforcement for perpetrators of human trafficking in commercial sex service providers based on the decision of PN Banjarmasin Number 1128 / Pid.Sus / 2017 / PN in terms of human rights aspects. This research is Descriptive Analysis. While the data used in this study are secondary data obtained from the results of the literature and using the Qualitative Descriptive analysis method. Therefore, it was found that the factors causing trafficking in persons are opportunity, economic, educational, and socio-cultural factors. Economic and educational factors are the largest contributing factors to trafficking offenses. And the criminal act of trafficking in people must be considered an extraordinary crime, because it degrades the dignity and dignity of man as a creature of God Almighty which means a violation of human rights. Abstrak. Pemerintah menciptakan dan menetapkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Contoh kasus nyata dimana seorang germo, melakukan tindak pidana berupa menyediakan pelayanan jasa seks komersil melalui aplikasi media elektronik berupa Whatsapp dan Black Berry Messenger (BBM) di Banjarmasin. Terdakwa yang seorang germo bernama Fanny Wijaya alias Fanny melakukan tindak pidana perdagangan orang dimana terdakwa turut andil sebagai membantu atau pemulus usaha perdagangan orang berupa penyedia jasa seks komersil/prostitusi sebagai germo melalui aplikasi media elektronik whatsapp dan BBM. Berdasarkan hal tersebut, penilitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan melakukan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam Penyedia Seks Komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN. Dan Untuk mengetahui penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam penyedia jasa seks komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif Maka diperoleh hasil bahwa Falktor penyebalb terjaldinyal tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng aldallalh falktor kesempaltaln, ekonomi, pendidikaln, daln sosiall budalyal. Falktor ekonomi daln pendidkaln aldallalh falktor terbesalr penyebalb terjaldinyal tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng. Dan Tindalk pidalnal perdalgalng oralng (tralfficking in persons) halrus dialnggalp sebalgali kejalhaltaln yalng lualr bialsal, kalrenal merendalhkaln halrkalt daln malrtalbalt malnusial sebalgali malkhluk Tuhaln Yalng Malhal Esal yalng beralrti pelalnggalraln HALM
Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Spa Pijat Sesama Jenis (Homoseksual) Di Kota Medan Dihubungkan Dengan UU Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus : No.3317/Pid.B/2020/Pn.Md Muhamad Akbar Rafly Astadipura; Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9781

Abstract

Abstract. Human trafficking has evolved into a more modern form of human trade. One case of human trafficking occurred in Medan City, as in the case of Decision No. 3317/Pid.B/2020/Pn.Mdn. In this case, the modus operandi used for human trafficking was in the form of same-sex spa masseurs (homosexual). The judge's sentence imposed on the defendant was a 3-year prison term and a fine of Rp 120,000,000, or in default, an additional 1-month imprisonment. This is far from the maximum punishment stipulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons, which is 15 years imprisonment and a maximum fine of Rp 600,000. This research aims to determine the legal accountability of perpetrators of the crime of trafficking in persons of the same sex and to identify the forms of legal protection for victims of the crime of human trafficking. The method used by the author is the normative juridical approach. Normative juridical research is an approach to the review of legislation. The accountability of perpetrators of the crime of human trafficking falls into a specific criminal act. If we look at the elements of the actions carried out by the defendant A Meng Als Ko Amin, they violate several provisions related to sexual deviations, illegal efforts such as same-sex massage spas, and most importantly, the crime of human trafficking. Legal protection for victims of human trafficking is contained in Articles 44 to 51, which stipulate the rights granted to victims of the crime of human trafficking. Human trafficking is one of the worst acts that threaten the dignity and humanity of individuals. The form of human trafficking is not only as an object for sexual gratification but has evolved into forms of forced labor, slavery, and other forms such as recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons, by means of threat or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or vulnerability, giving or receiving payments or benefits to obtain consent from a person in authority over another person, for the purpose of exploitation. Abstrak. Perdagangan orang telah berkembang menjadi bentuk lebih modern dari perdagangan manusia. Salah satu kasus perdagangan orang terjadi di Kota Medan seperti dalam kasus Putusan No. 3317/Pid.B/2020/Pn.Mdn, dalam kasus ini modus perdagangan orang yang digunakan yaitu sebagai pekerja spa pijat sesama jenis (homo seksual). Vonis hakim yang dijatuhkan pada terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak Rp 120.000.000,- subs 1 bulan penjara, dimana hal tersebut sangat jauh dari hukuman maksimal yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 600.000,-. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sesama jenis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum pada korban tindak pidana perdagangan orang. Metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan pada tinjauan terhadap perundang-undangan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang, bahwa hal tersebut masuk kedalam tindak pidana khusus. Jika melihat unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa A Meng Als Ko Amin melanggar beberapa ketentuan dalam ketentuan penyimpangan seksual, usaha illegal berupa spa pijat sesama jenis, dan yang terutama yaitu tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat didalam pasal 44 sampai pasal 51 yang berisi tentang hak-hak korban yang diberikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan manusia merupakan salah satu tindakan yang paling buruk dalam mengancam harkat dan martabat manusia. Bentuk dari perdagangan orang bukan hanya sebagai objek pemuasan hasrat seksual saja tetapi telah berkembang menjadi bentuk pekerja paksa, perbudakan, dan bentuk lainnya seperti Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk- bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur di Kabupaten Cilacap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Doni Sonjaya; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9782

Abstract

Abstrak. Dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, skripsi ini menyelidiki pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku penganiayaan dan bagaimana hal ini berdampak pada tindakan pidana yang dijatuhkan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan pemeriksaan dokumen perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memungkinkan anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun untuk dijatuhi pidana atas tindak pidana penganiayaan. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap anak memiliki batasan maksimum yang lebih rendah daripada pidana yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan harus diperkuat. Anak seringkali menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan oleh sesama anak sebaya, meskipun hak-hak anak telah diakui secara nasional. Penelitian ini menyelidiki kasus penganiayaan di lingkungan pendidikan di SMP Negeri 2 Cimanggu di Kabupaten Cilacap, di mana sekelompok siswa menganiaya seorang siswa lainnya. Korban mengalami cedera parah akibat penganiayaan tersebut. Sangat penting untuk melindungi anak-anak sebagai korban dan pelaku kekerasan. Untuk menangani kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah dibuat. Namun, perlu ada peningkatan komprehensif dalam perlindungan hukum terhadap anak untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta mencegah penganiayaan oleh anak sebayanya. Abstract. By referring to the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, this thesis investigates the criminal responsibility of perpetrators who are permitted by minors in Cilacap Regency. The aim of this research is to study the legal protection provided to children who commit crimes and how this impacts the criminal actions imposed. This normative legal research uses a statutory and context approach. The data used is secondary data collected through library research and examination of relevant statutory and regulatory documents. The results of the research show that Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System allows children aged between 12 and 18 years to be sentenced to criminal sentences on authority. However, penalties imposed on children have a lower maximum limit than penalties imposed on adults. This research also shows that legal protection for children who are victims of violence must be strengthened. National children are often victims of violence, including violence perpetrated by peers, even though children's rights have been recognized.

Page 36 of 52 | Total Record : 515

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies