cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 42   43   44   45   46 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK DARI PEMBAJAKAN DOKUMENTASI KONSER MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Salma Nabilah Kamilia
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10290

Abstract

Abstract Concert documentation is a work in the field of copyright, which needs to be protected. Every use of this work emphasizes the importance of obtaining permission from the creator or rights holder before using it commercially. Legal protection for creators and rights holders against piracy of concert documentation via Twitter, referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, is expected to help and understand legal liability and legal protection from piracy. The research method used is normative juridical with article analysis and a qualitative approach. The research results show that there is a need for preventive and repressive legal protection in order to prevent acts of piracy and things that are detrimental to copyright holders. Keywords: Copyright, Concert Documentation, Twitter, and Piracy. Abstrak Dokumentasi Konser termasuk karya dibidang hak cipta, yang perlu dilindungi. Dimana setiap penggunaan ciptaan ini menekankan pentingnya memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak sebelum memanfaatkannya secara komersial. Perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak terhadap pembajakan dokumentasi konser pada platform media sosial Twitter, mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diharapkan dapat membantu dan mengetahui perlindungan hukum terhadap tindakan pembajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis pasal dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya perlindungan hukum preventif dan represif agar dapat mencegah tindakan pembajakan dan hal-hal yang merugikan pemegang hak cipta. Kata Kunci : Hak Cipta, Dokumentasi Konser, Twitter, dan Pembajakan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN 10040019246, Adi Maulana Muhamad; SRI RATNA SUMINAR
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10323

Abstract

ABSTRACT- In an effort to maintain the quality of health workers in Indonesia, regulations have been provided that discuss maintaining health standards for the Indonesian people, as explained in the 1945 Constitution, especially in articles 28A and 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that every person has the right to live in prosperity and prosperity. and their minds have a place to live, a good living environment, and have the right to receive health services. The negligence case occurred on Friday, February 3 2023, precisely at a hospital in Palembang. Law Number 17 of 2023 concerning Health Article 276 explains that obtaining Health Services is in accordance with medical needs, professional standards and quality services. The aim of this research is to determine the legal protection of patients who experience losses and the responsibility of nurses for acts of negligence, in terms of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The approach method used is normative juridical, the research specifications in this study are analytical descriptive. The data collection technique in this research is a literature study and the analysis method in this research uses qualitative analysis methods. Then the results were obtained that there was negligence committed by the nurse. Nurses' actions are considered unlawful and nurses must be responsible for their actions. ABSTRAK- Dalam upaya menjaga kualitas tenaga Kesehatan di Indonesia maka disediakanlah aturan yang membahas guna menjaga standar Kesehatan bagi rakyat Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 menyatakan khususnya dalam pasal 28A dan 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak hidup secara Sejahtera lahir dan batinnya memiliki tempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik, dan memiliki hak memperoleh layanan Kesehatan. Kasus kelalaian terjadi pada Jumat tanggal 3 Februari 2023 tepatnya di salah satu Rumah Sakit di Palembang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 276 menjelaskan bahwa mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pasien yang mengalami kerugian dan tanggung jawab perawat atas tindakan kelalaian, ditinjau dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh Perawat. Perbuatan Perawat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum serta Perawat harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
Tanggung Jawab Negara Indonesia untuk Melindungi Hutan dalam Penyelengaraan Food Estate menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati Galih Maulana Azkiya; Irawati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10447

Abstract

Abstract. Facing the challenges of food security, the Food Estate Program becomes a strategic step for Indonesia in addressing strategic food security challenges. The success of this program lies in the state's responsibility to protect forests, which often serve as crucial natural resources. In the management of forests, policies, regulations, and practices, this study evaluates the extent to which the country prioritizes forest sustainability in designing and implementing the Food Estate Program. In this approach, the research employs a normative juridical approach to analyze the Convention on Biological Diversity (UNCBD) through the results of its ratification in National Law as Law No. 5 of 1994. This approach utilizes qualitative methods, involving data collection from various sources such as legal regulations, legal documents, and court decisions. The research results are expected to provide a better understanding of the concept of forest protection responsibility for the implementation of the Food Estate according to the Convention on Biological Diversity. Additionally, this normative study is also expected to identify indications of violations related to land rights seizure and land use conversion carried out by the government and the government's responsibility for resolving the committed violations. In a practical context, this research is expected to offer in-depth information, recommendations, and insights for policymakers, practitioners, and researchers in designing sustainable national food strategies in Indonesia. Abstrak. Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, Program Food Estate menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan strategis. dalam keberhasilan program ini adalah tanggung jawab negara dalam melindungi hutan, yang sering kali menjadi sumber daya alam yang penting. kebijakan, regulasi, dan praktek pengelolaan hutan, studi ini mengevaluasi sejauh mana negara memprioritaskan keberlanjutan hutan dalam merancang dan menjalankan program Food Estate. Dalam pendekatan ini, penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis konvensi keanekaragaman hayati (UNCBD) melalui hasil ratifikasi Hukum Nasional menjadi UU NO.5 TAHUN 1994. Metode Pendekatan ini menggunakan cara kualitatif, melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti peraturan hukum, dokumen hukum, dan keputusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep Tanggung jawab perlindungan hutan untuk penyelenggaraan food Estate menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati. Selain itu, studi normartif ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi adanya indikasi pelanggaran terkait perampasan hak atas tanah dan pengalih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah dan tanggung jawab dari pemerintah terhadap penyelesaian pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi,rekomendasi dan wawasan yang mendalam bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti dalam merancang strategi pangan nasional yang berkelanjutan di Indonesia).
Penegakkan Hukum Tindak Pidana Siber dalam Upaya Memberikan Perlindungan pada Korban pada Kasus Robot Trading Muhammad Faris Fauzaan; Arinto Nurcahyono
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10479

Abstract

Abstract. Law enforcement of cyber crimes in an effort to provide protection to victims in trading robot cases is an important thing to do. This is because cases of illegal trading robots are increasingly occurring in Indonesia and causing large losses for the victims. This research aims to analyze law enforcement for cyber crimes in an effort to provide protection to victims in robot trading cases. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. This research data was collected by literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The research results show that law enforcement for cyber crimes in an effort to provide protection to victims in robot trading cases is still not optimal. This is caused by several factors, including a lack of public understanding about cyber crimes, including cases of trading robots. A lack of coordination between law enforcement agencies in handling robot trading cases. There are no specific laws and regulations governing criminal acts of trading robots. Meanwhile, if you look at Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, there are several articles in this law that can be imposed on perpetrators of criminal acts. Some of them are Article 27 paragraph (2), Article 28 paragraph (1), Article 32 paragraph (1) and Article 35. Meanwhile, legal protection measures for victims of cyber crime in the case of trading robots that can be implemented are repressive legal protection, if Judging from Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, there are several articles relating to forms of legal protection for victims of cyber crime in the case of trading robots, including Article 26 and Article 38. Keywords: Cyber Crime, Legal Protection, Robot Trading. Abstrak. Penegakan hukum tindak pidana siber dalam upaya memberikan perlindungan pada korban pada kasus robot trading merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan kasus robot trading ilegal semakin marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian yang besar bagi para korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana siber dalam upaya memberikan perlindungan pada korban pada kasus robot trading. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana siber dalam upaya memberikan perlindungan pada korban pada kasus robot trading masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana siber, termasuk kasus robot trading.Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus robot trading.Belum adanya peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang tindak pidana robot trading. Adapun jika tinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa Pasal yang ada didalam Undang-Undang tersebut yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana. Beberapa diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35. Sedangkan Upaya perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana siber pada kasus robot trading yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum represif, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa Pasal yang berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana siber pada kasus robot trading ini diantaranya adalah Pasal 26 dan Pasal 38.
Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan atas Penguasaan Tanah Rempang oleh Masyarakat di atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam dan Implementasinya di Kecamatan Galang, Kota Batam Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor Harry Muhamad Fahlevie; Frency Siska; Salma Suroyya Yuniyanti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10570

Abstract

Abstract. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia, orang yang menggunakan atau memanfaatkan tanah diwajibkan membayar PBB.Pengertian PBB adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka pajak PBB disebut sebagai pajak yang objektif, sehingga objek dari PBB adalah tanah dan/atau bangunan. Objek tanah yang dikenakan biaya PBB merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) lebih dari sepuluh juta rupiah atau tidak kurang dari sepuluh juta rupiah. Subjek dan objek merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari konteks pertanahan nasional, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak kebendaan dimana objek dari PBB adalah tanah dan bangunan, penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sendiri bergantung terhadap subjek dari PBB itu sendiri, menurut UUHKPD Pasal 39 ayat 2, wajib pajak PBB merupakan orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, berdasarkan UUPA Pasal 16 ayat 1, hak atas bumi meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, sehingga penetapan PBB bergantung terhadap status yuridis kepemilikan atau pengusaan tanah dari subjek PBB itu sendiri, sehingga secara pratiknya antara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan hak atas tanah memiliki keterkaitan. Bedanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan merupakan bukti kepemilkan tetapi dapat menjadi bukti penguasaan, sedangkan hak atas tanah merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Keywords: Pajak Bumi dan Bangunan, Hak Pengelolaan,Pulau Rempang. Abstrak. The The collection of Land and Building Tax (PBB) is one of the types of taxes in Indonesia. Individuals who use or benefit from land are obligated to pay PBB. The understanding of PBB is that it is a tax imposed on immovable property, hence it is referred to as an objective tax. Therefore, the objects of PBB are land and/or buildings. The land objects subject to PBB are land and/or buildings owned, controlled, or utilized by individuals or entities with a Tax Object Sales Value (NJOP) of more than ten million rupiahs or not less than ten million rupiahs.Subjects and objects are two inseparable elements in the context of national land. The Land and Building Tax (PBB) is a property tax where the objects are land and buildings. The determination of the Land and Building Tax object depends on the subject of the tax itself. According to Article 39 paragraph 2 of Law No. 12/1994 concerning Rural and Urban Land Spatial Planning, PBB taxpayers are individuals or entities who actually have rights to the land. Based on Article 16 paragraph 1 of Law No. 5/1960 concerning Basic Agrarian Principles, land rights include ownership rights, land-use rights, building-use rights, and utilization rights. Therefore, the determination of PBB depends on the juridical status of land ownership or use by the PBB subject. In practice, there is a connection between the Land and Building Tax (PBB) and land rights. The difference is that the Land and Building Tax (PBB) is not proof of ownership but can be evidence of possession, while land rights are evidence of ownership of the land
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan yang Mengalami Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ivan Daffa Darmawan; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10663

Abstract

Fenomena kekerasan seksual akhir-akhir ini menjadi isu yang penting, Korban tindak kekerasan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Terkhusus pada kekerasan seksual di tempat kerja, belakangan ini menjadi salah satu isu problematika bagi para pekerja khususnya pekerja perempuan. Perlindungan terhadap perempuan dan pekerja, merupakan hak asasi yang harus diperoleh, pentingnya hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Namun berdasarkan catatan Komnas Perempuan kasus Kekerasan Seksual ditempat kerja pada tahun 2021 terdapat 398 kasus, pada tahun 2022 terdapat 324 kasus, dan sampai Mei 2023 telah terjadi 123 kasus, Kekerasan Seksual merupakan sikap, pernyataan, tindakan yang merendahkan martabat manusia. Oleh sebab itu, bisa berdampak negatif baik pada Korban maupun lingkungan kerjanya. Penulisan ini membahas tentang kewajiban perusahaan melindungi hak pekerja perempuan dan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang menjadi korban kekerasan sesksual di Tempat Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, serta metode analisis data yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian, berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menyebutkan bahwa perusahaan tempat kerja wajib memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang mencakup kesejahteraan, dan keselamatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Pekerja Perempuan korban tindak kekerasan seksual di tempat kerja berhak mendapatkan perlindungan berupa dapat melakukan pelaporan, pendampingan, penanganan, dan tindakan pemulihan dari perusahaan tempat kerja serta pemerintah. The phenomenon of sexual violence has recently become an important issue. Most victims of sexual violence are women and some are children. Especially regarding sexual violence in the workplace, recently it has become a problematic issue for workers, especially female workers. Protection of women and workers is a human right that must be obtained, the importance of human rights (HAM) for every individual so that their existence must always be recognized, respected and protected, including through various legislative products. However, based on the records of the National Commission on Violence Against Women, there were 398 cases of sexual violence in the workplace in 2021, in 2022 there were 324 cases, and as of May 2023 there had been 123 cases. Sexual violence is an attitude, statement or action that demeans human dignity. Therefore, it can have a negative impact on both the victim and his work environment. This article discusses the company's obligation to protect the rights of female workers and legal protection efforts for female workers who are victims of sexual violence in the workplace based on Decree of the Minister of Manpower Number 88 of 2023 concerning Guidelines for Preventing and Handling Sexual Violence in the Workplace and Law Number 13 of 2023. 2003 concerning Employment. The research method used is a normative juridical approach, research specifications that are descriptive analysis, data collection methods in the form of library research, and the data analysis method used is qualitative juridical analysis. The research results are based on the provisions of Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 concerning Guidelines for Preventing and Handling Sexual Violence in the Workplace and Law Number 13 of 2003 concerning Employment. States that workplace companies are obliged to provide protection for female workers which includes the welfare and safety, both mental and physical, of the workforce. Female workers who are victims of sexual violence in the workplace have the right to receive protection in the form of reporting, assistance, treatment and recovery from the company where they work and the government.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindak Pidana Malapraktik Suntik Filler Payudara yang Dilakukan oleh Tenaga Bukan Profesional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Tasman, Adilla Tiara Putri Isram; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.11357

Abstract

Abstrak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi menciptakan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, namun perawatan tubuh dan kulit menjadi salah satu kebutuhan yang diminati. Belakangan ini, prosedur suntik filler payudara menjadi prosedur kecantikan yang diminati, sehingga membuat sejumlah orang membuka jasa suntik filler payudara dengan bertindak seolah-olah tenaga medis tanpa kualifikasi yang memadai. Tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap malpraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada tinjauan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi dalam tindak pidana malpraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional termasuk dalam tindak pidana khusus. Bahwa pertanggungjawaban pelaku diatur dalam ayat (2) Pasal 435 dan Pasal 489 juncto Pasal 138 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf. Abstract. The development of science and technology in the era of globalization has created public needs that are not only related to health, but also body and skin care. Recently, breast filler injections have become a popular beauty procedure, which has led a number of people to open breast filler injection services by acting as medical personnel without adequate qualifications. Such actions have legal consequences. This research aims to find out how the legal rules and legal liability for malpractice of breast filler injections performed by non-professional personnel based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method that the author uses is a normative juridical approach. The normative juridical approach refers to the review of laws and regulations. The application of sanctions in the criminal offense of malpractice of breast filler injections committed by non-professional personnel is included in a special criminal offense. That the perpetrator's responsibility is regulated in paragraph (2) of Article 435 and Article 489 in conjunction with Article 138 of Law No. 17 of 2023 concerning Health. That the criminal act committed by the perpetrator is against the law and there is no excuse.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim dalam Pendaftaran Merek Dagang sebagai Instrumen Perlindungan Hukum: Persfektif Urgensi Dan Tantangan Implementasi Alika Fitria Rahmanda; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.11549

Abstract

Abstrak. Kesadaran Hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terkandung dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Yuridis Normatif dan pendekatan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan kualitatif, yaitu dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Balubur Town Square Tergolong Rendah, karena kurangnya pengetahuan mengenai merek. Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim di Balubur Town Square masih cukup banyak yang belum mendaftarkan mereknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Yang menganggap bahwa tidak mengetahui cara mendaftar merek, mengagap merek tidak penting dan biaya yang tidak sesuai pendapatan atau mahal. Sedangkan akibat hukum dari tidak didaftarkannya merek yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Merek, UMKM, Busana Muslim Abstract. Legal Awareness is awareness of the values ​​contained in humans regarding existing laws. Legal awareness can be interpreted as the awareness of a person or group of people regarding the applicable rules or laws. The research method used in this research is the Normative Juridical method and the approach to studying the problem to be researched is a qualitative approach, which is carried out to explain and analyze individual or group phenomena, events, social dynamics, attitudes, beliefs and perceptions. Based on the results of this research, the Legal Awareness of Muslim Clothing Micro, Small and Medium Enterprises Owners Regarding the Importance of Brand Registration in Balubur Town Square is relatively low, due to a lack of knowledge about brands. There are still quite a lot of Muslim Clothing Micro, Small and Medium Enterprises owners in Balubur Town Square who have not registered their brands with the Director General of Intellectual Property Rights. Those who think that they don't know how to register a brand, think that brands are not important and the costs are not commensurate with income or are expensive . Meanwhile, the legal consequence of not registering a trademark is that it does not receive legal protection. Keywords: Legal Awareness, Trademark, MSMEs, Muslim Clothing
Hak Atas Keselamatan Konsumen Muslim terhadap Impor Produk Hewan dan Turunannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Mochammad Dwivo Rahayu; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.11660

Abstract

Abstract. The increasing concern of consumers regarding the safety of food products derived from animals is what prompted this research. To guarantee the safety of their products and/or services, food producers of animal origin must have a halal certificate. This is very important for the safety of Muslim consumers from imports of animal products and their derivatives. For business actors, a halal certificate functions as validation that the goods they produce meet the quality requirements and standards set out in statutory regulations and Islamic law. Therefore, the aim of this research is to evaluate the effectiveness of laws regarding ownership of halal certificates. This research's normative juridical method uses analytical descriptive research specifications to analyze secondary data. Interviews and literature reviews are the methods used in this research to collect data. Because it connects one article of a statutory regulation with another article, the data analysis method used in this research is qualitative. Research findings show that obtaining legal certainty, justice, order and consumer safety are all influenced by having a halal certificate. The process of obtaining a halal certificate is full of difficulties. The Garut Regency Government has carried out outreach and supervision both before submitting the application and after receiving halal certification. Abstrak. Meningkatnya kekhawatiran konsumen terhadap keamanan produk pangan yang berasal dari hewan inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Untuk menjamin keamanan produk dan/atau jasanya, produsen pangan asal hewan harus memiliki sertifikat halal. Hal ini sangat penting bagi keselamatan konsumen Muslim dari impor produk hewan dan turunannya. Bagi pelaku usaha, sertifikat halal berfungsi sebagai validasi bahwa barang yang diproduksinya memenuhi persyaratan mutu dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta hukum Islam. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang terkait kepemilikan sertifikat halal. Metode yuridis normatif penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis data sekunder. Wawancara dan tinjauan pustaka merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Karena menghubungkan satu pasal peraturan perundang-undangan dengan pasal lainnya, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diperolehnya kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan keselamatan konsumen semuanya dipengaruhi oleh kepemilikan sertifikat halal. Proses mendapatkan sertifikat halal memang penuh kesulitan. Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan sosialisasi dan pengawasan baik sebelum pengajuan permohonan maupun setelah diterimanya sertifikasi halal. Kata Kunci: Impor Produk Hewan dan Turunannya, Sertifikat Halal, Konsumen Muslim
Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak di PT X di Hubungkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Gia Yulio Subianto; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.11671

Abstract

ABSTRAK- PHK merupakan suatu hal yang sangat menakutkan teruntuk pekerja/buruh itu sendiri karena dapat hilangnya suatu mata pencahariannya sehingga akan menimbulkan kehilangan penghasilan untuk kehidupan sehari-harinya. Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang ingin penulis kaji dalam skripsi adalah PHK karena pelanggaran berat. Terkait pelanggaran berat sendiri itu sudah diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun sudah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui surat Putusan Nomor 012/PUU-I/2023 sehingga pada Pasal 158 sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht). Metode penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis penilitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini, Pekerja yang berinisial IG sebagai pekerja telah melakukan pelanggaran berat dengan memalsukan surat/dokumen palsu sehingga pengusaha memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja. Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kesalahan berat telah tercantum dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam pemenuhan hak yang wajib dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja yang mengalami PHK, pekerja tetap harus mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkait Hak pekerja yang telah mengalami PHK oleh pengusaha maka pengusaha tersebut tetap harus memberikan hak-haknya terhadap pekerja, karena pengaturan pemutusan hubungan kerja dan pemberian hak pesangon telah diatur dengan jelas pengaturannya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun masih banyak perusahaan yang belum memenuhi hak-hak pekerja yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan perjanjian kerja tersebut, khususnya dalam hal pemutusan hubungan kerja. Abstract. In the scope of Manpower, there are often Termination of Employment (PHK). Basically, layoffs are a very scary thing for workers / workers themselves because it can lose a livelihood so that it will cause loss of income for their daily lives. The provision for termination of employment of workers / workers who want to be reviewed in the thesis is layoff due to serious violations. Regarding serious violations themselves, it has been regulated in Article 158 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, but a material test has been carried out by the Constitutional Court (MK) through Decision Number 012 / PUU-I / 2023 so that Article 158 has no permanent legal force (inkracht). In fulfilling the rights that must be carried out by employers to workers who experience layoffs, workers must still get their rights that have been regulated in the Manpower Law. Regarding the rights of workers who have experienced layoffs by employers, these employers still have to give their rights to workers, because the arrangements for termination of employment and the granting of severance rights have been clearly regulated in the Manpower Law.In this study researchers use qualitative methods and the data used are secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials, Tertiary legal materials collected through literature study. This research analysis was carried out qualitatively.

Page 44 of 52 | Total Record : 515

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies