cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 41   42   43   44   45 
Pembuktian atas Penetapan Anak di Luar Perkawinan yang Sah Tanpa melalui Tes Dna Rico Pratama Arafah; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9986

Abstract

Abstrack. Penelitian ini berfokus kepada pembuktian atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA pada putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban ayah biologis kepada anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA dan akibat hukumnya pada Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN ditinjau dari UU Perkawinan dan Putusan MK/46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban ayah biologis atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa tes DNA ialah memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga menjadikan ayah biologis wajib bertanggung jawab akibat adanya hubungan keperdataan. Akibat hukum Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN yaitu RA wajib mengakui NKT sebagai anak kandungnya selama RA belum mampu menunjukkan sebaliknya. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta-akta kelahiran NKT, akta yang dibuat oleh petugas catatan sipil dan dicatat dalam akta kelahiran NKT, serta akta otentik yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran NKT sebagaimana Pasal 281 KUHPerdata. Abstract. This research focuses on proving the legal determination of children outside of marriage without going through a DNA test in decision Number 109/PDT/2022/PT BTN. The purpose of this research is to determine the responsibility of biological fathers to children outside of a legal marriage without going through a DNA test and the legal consequences in Decision No. 109/PDT/2022/PT BTN reviewed from the Marriage Law and Decision MK/46/PUU-VIII/2010. This research method uses a qualitative approach and a legal approach. The data collection technique used was through literature study and analyzed descriptively qualitatively. This research proves that the biological father's responsibility for determining a child out of wedlock as legal without a DNA test is to care for and educate the child as stipulated in Article 45 paragraph (1) of the Marriage Law. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 also makes biological fathers obliged to take responsibility due to civil relations. Legal consequences of Decision no. 109/PDT/2022/PT BTN, namely that RA is obliged to recognize NKT as his biological child as long as RA is unable to show otherwise. This recognition can be done through NKT birth certificates, deeds made by civil registration officers and recorded in the NKT birth certificate, as well as authentic deeds which are then recorded in the NKT birth certificate as stated in Article 281 of the Civil Code.
Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Thoriq Najmu Tsaqib; Chepi Ali Firman Z
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9987

Abstract

Abstract. Narcotics have become a big problem at every level of society, because their abuse has had a negative impact on society, the nation and the state. Almost every day the circulation of narcotics and their abuse is reported in various mass media and social media, starting from the arrest of dealers or the discovery of narcotics factories, to news about young people who have died due to consuming narcotics. And it must be acknowledged that the disclosure of these narcotics abuse cases was due to information from the public. This is a form of public awareness of their social responsibility to help maintain public order and safety, and this awareness is very much in line with Islamic values which teach its adherents to always do good things in their lives. This research was conducted with the aim of understanding the legal protection mechanism for reporting narcotics crimes, and also to understand the impact of providing information on the disclosure of narcotics crimes, in relation to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This research uses normative legal methods and library legal research methods, namely legal research carried out by examining existing library materials and real data obtained. Meanwhile, the research specifications in this study use analytical descriptive. Analytical descriptive is research carried out by describing statutory regulations and legal theories related to research. The results of research conducted in the jurisdiction of the West Java Regional Police show that the West Java Regional Police does not yet have special technology to be used as a means of conveying information about suspected narcotics abuse, but still uses a joint hotline facility for complaints of various information and public reports, even though the technology In particular, if it can be provided with security guarantees for whistleblowers and used optimally, it will be a factor that really supports the ease of information from the public, so that it will speed up the response to criminal acts that occur in society. Meanwhile, the obstacles faced by the West Java Regional Police originate from internally, namely regarding the regulations and resources they have; and external obstacles, related to the socio-cultural and geographical conditions of West Java, which are quite challenging and must be faced by reviewing the rules for protecting, improving personnel skills, conducting outreach and education to the community, as well as providing digital technology-based communication applications that make it easier to use and provide security guarantee for the reporting community. Abstrak. Narkotika telah menjadi masalah besar di setiap tingkatan Masyarakat, karena penyalahgunaannya telah berdampak negatif pada Masyarakat, bangsa, dan negara. Hampir setiap hari peredaran narkotika dan penyalahgunaannya diberitakan diberbagai media massa dan media sosial, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik narkotika, sehingga berita tentang generasi muda yang tewas karena mengonsumsi narkotika. Dan harus diakui bahwa terungkapnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika ini adalah karena adanya informasi dari Masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kesadaran Masyarakat akan tanggungjawab sosialnya untuk turut menjaga ketertiban dan keselamatan Masyarakat, dan kesadaran ini sangat sejalan dengan nilai Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana narkotika, dan juga untuk memahami dampak pemberian informasi oleh pelapor terhadap pengungkapan tindak pidana narkotika, dalam kaitan dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan metode penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan data-data yang diperoleh secara riil. Sedangkan Spesifikasi penelitian pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polda Jawa Barat ini menunjukkan bahwa di Polda Jawa Barat belum memiliki teknologi khusus untuk dijadikan sarana penyampaian informasi tentang adanya dugaan tindak penyalahgunaan narkotika, akan tetapi masih menggunakan fasilitas hotline bersama untuk pengaduan berbagai informasi dan laporan Masyarakat, padahal teknologi khusus bila dapat disediakan dengan jaminan keamanan bagi para pelapor dan digunakan secara optimal, akan menjadi faktor yang sangat mendukung kemudahan informasi dari masyarakat, sehingga akan mempercepat penanggulangan tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Polda Jabar berasal dari internal, yakni menyangkut aturan dan sumber daya yang dimiliki; dan hambatan eksternal, terkait dengan kondisi sosial budaya dan geografis jawa barat, yang cukup menantang dan harus dihadapi dengan meninjau aturan perlindungan pada pelapor, meningkatkan skill personil, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat, serta menyediakan aplikasi komunikasi berbasis teknologi digital lebih memudahkan digunakan dan memberi jaminan keamanan bagi Masyarakat pelapor.
Pertanggungjawaban Hukum Bpom dan Pelaku Usaha terhadap Peredaran Toxin dalam Obat Paracetamol Sirup Ditinjau dari Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Indira Ratna Wismaya; Syam, M. Husni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9994

Abstract

Abstract Indonesia asserts health as a fundamental human right, with the government playing a crucial role in ensuring its fulfillment, particularly in overseeing the pharmaceutical industry. The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is responsible for ensuring the safety of pharmaceutical products in the market, regulated by international agreements and the Health Law No. 17 of 2023. Despite regulations, violations persist, as seen in the case of paracetamol syrup containing harmful substances. The security crisis prompts questions about legal accountability, especially for BPOM. Legal accountability for BPOM is essential due to its negligence causing adverse effects on society, prompting a reassessment of its effectiveness and efficiency. This study explores the concept of legal accountability through the theory of delictual liability, emphasizing the state's responsibility for the institution's negligence that harms the public.This research employs a qualitative normative method using primary, secondary, and tertiary literature. Findings indicate that BPOM, as a supervisory institution, falls short of its responsibility for consumer safety and ensuring business compliance with Good Manufacturing Practice (CPOB) standards. Businesses also bear legal responsibility to consumers under the Consumer Protection Law (UUPK), including providing accurate product information and accountability for losses. Abstrak Indonesia menegaskan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental, dengan pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak tersebut, terutama dalam pengawasan industri farmasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab memastikan keamanan produk obat di pasaran. Peraturannya telah diatur dalam perjanjian internasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun memiliki peraturan, pelanggaran masih terjadi, seperti pada kasus obat paracetamol sirup yang mengandung bahan berbahaya. Krisis keamanan pada obat paracetamol menimbulkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban hukum, terutama BPOM. Pertanggungjawaban hukum BPOM menjadi esensial karena kelalaian BPOM menyebabkan dampak negatif pada masyarakat, sehingga menyebabkan tuntutan penilaian kembali terhadap efektivitas dan efisiensi lembaga ini. Maka penelitian ini mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban hukum melalui teori delictual liability, di mana negara harus bertanggung jawab atas kelalaian lembaga yang merugikan masyarakat. Metode penelitian ini yaitu normatif kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BPOM sebagai lembaga pengawas tidak memenuhi tanggung jawabnya atas keamanan konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha sudah mematuhi standar CPOB. Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab hukum kepada konsumen sesuai UUPK termasuk memberikan informasi produk yang benar dan tanggung jawab atas kerugian.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pemutih Badan yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Garini Listiana Dewi; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9998

Abstract

Abstrak. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tentu saja menjadi salah satu ancaman bagi konsumen serta para pengguna kosmetik, terlebih kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia khususnya bagi kaum wanita. Saat ini, banyak beredar kosmetik yang ilegal baik itu tidak terdapat izin edar maupun mengandung bahan berbahaya termasuk kosmetik lokal maupun impor. Maka dari itu diperlukan adanya Perlindungan Hukum terhadap konsumen agar hak-hak mereka tetap terpenuhi atas kerugian yang mereka alami. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Produk kosmetik dan makanan serta obat-obatan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM yang bertugas mengawasi peredaran kosmetik maupun obat-obatan dan makanan di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini ialah Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Pelaku Usaha di Indonesia terkait dengan Peredaran Kosmetik ilegal. Metode penelitian pada skripsi ini adalah : Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam Penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan penelitian ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara Wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal adalah dengan cara melakukan pengawasan terus-menerus dan konsumen dapat mengadukan permasalahan yang dialaminyasecara langsung atau membuat laporan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan agar dapat ditindaklanjuti secara hukum dan diberikan sanksi pidana maupun adminsitratif sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku. Pengaturan hukum terkait dengan peredaran kosmetik di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dll. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat yakni melalui Pengadilan (Litigasi) dan BPSK (Non-Litigasi). Abstract. Cosmetics that contain harmful ingredients are certainly a threat to consumers and cosmetic users, especially since cosmetics have now become a basic necessity for humans, especially for women. Currently, there are many illegal cosmetics that do not have distribution permits or contain hazardous ingredients, including local and imported cosmetics. Therefore, it is necessary to have legal protection for consumers so that their rights are still fulfilled for the losses they experience. Consumer protection aims to raise awareness for business actors of the importance of consumer protection so that an honest and responsible attitude in business grows. Cosmetic products and food and medicines are supervised by the Food and Drug Supervisory Agency or abbreviated as BPOM which is in charge of overseeing the circulation of cosmetics and medicines and food in Indonesia. The problem raised in this research is how is the legal protection of consumers on the circulation of illegal cosmetic products containing hazardous ingredients. How is the legal liability of business actors in Indonesia related to the circulation of illegal cosmetics. The research methods in this thesis are: Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal journals related to the material discussed in this thesis. In this research there are primary data and secondary data. Field Research, namely by conducting research directly into the field. In this case, researchers directly conducted research at the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) by means of interviews. The result of the research obtained is that the legal protection of consumers regarding the circulation of illegal cosmetic products is by conducting continuous supervision and consumers can complain about the problems they experience directly or make reports to the Food and Drug Supervisory Agency so that they can be followed up legally and given criminal and administrative sanctions in accordance with the provisions of the applicable law. Legal regulations related to the circulation of cosmetics in Indonesia include Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, Law Number 36 Year 2009 on Health, BPOM Regulation Number 2 Year 2020 on the Supervision of Production and Distribution of Cosmetics, etc. Legal efforts that can be taken by the public are through the Court (Litigation) and BPSK (Non- Litigation).
Pembuktian dalam Kejahatan Carding dan Upaya Pihak Perbankan dalam Melakukan Penanganan terhadap Data Nasabah Kartu Kredit menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia Aldo Fuqaha Alfatih; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10004

Abstract

Abstrak. Carding saat ini menjadi masalah yang sangat pelik di Indonesia, carding merupakan kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit. Motif kejahatan ini adalah melakukan pembelian dengan menggunakan identitas dan nomor telepon orang lain, dengan metode pencurian data pribadi orang lain melalui Internet. Dalam penegakan hukumnya, kejahatan carding dapat di kenakan Pasal-pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku untuk mendapatkan hukuman pidana atas perbuatannya. Hanya saja, ketika terkait dengan kejahatan yang melibatkan teknologi informasi, pembuktian menjadi sulit dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian dalam kejahatan carding menurut hukum pidana postitif di Indonesia, serta bagaimana upaya perbankan dalam kejahatan carding untuk melakukan pengamanan terhadap data nasabah kartu kredit menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Meliputi klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan dan topik penelitian kemudian di sesuaikan dengan ketentuan hukum, dimana hasil akhir analisis adalah dalam bentuk narasi berupa pengambilan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab sulitnya pembuktian dalam kejahatan carding adalah sulitnya mendapatkan alat bukti sah yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP karena membutuhkan sumber daya manusia serta peralatan komputer forensik yang baik. Selanjutnya banyak saksi maupun tersangka dan korban yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga untuk melakukan pemeriksaan maupun penindakan amatlah sulit, Selanjutnya upaya pengamanan data nasabah kartu kredit oleh perbankan dilakukan dengan cara, yaitu sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 bahwa bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kewajiban ini mencakup perlindungan terhadap data nasabah dalam posisinya sebagai penyimpan. Dalam upaya bank dalam menjaga ketahanan siber dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /Seojk.03/2022 Tentang Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum Abstract. Carding is now a very strange problem in Indonesia, carding is a crime associated with the use of credit cards. The motive for this crime is to make purchases using someone else's identity and telephone number, using the method of stealing someone's personal data over the Internet. In law enforcement, the crime of carding can be carried under articles of some regulations of the law which can trace the perpetrator to obtain criminal punishment for his acts. It's just, when it comes to crimes involving information technology, proof becomes difficult to do. The research aims to find out the proof of carding crimes under postitive criminal law in Indonesia, as well as how banking attempts in carding crime to carry out security of credit card customer data according to legislation. This research uses qualitative descriptive research methods, i.e. analysis of primary, secondary, and tertiary legal material. Includes the classification of legal material according to the subject matter and subject matter of research and is then adapted to the legal provisions, where the final result of the analysis is in the form of narrative deductive conclusions. The results of the research show that the reason for the difficulty of proofing in the crime of carding is the difficulties of obtaining a valid proof tool in accordance with Article 184 of the Code because it requires human resources as well as good forensic computer equipment. Furthermore, many witnesses as well as suspects and victims are outside the jurisdiction of Indonesian law, so to carry out the inspection or prosecution is extremely difficult, Further efforts to secure the data of credit card customers by the bank are carried out in a way, namely in accordance with Article 40 paragraph (1) of the Act No. 10 of 1998 that the bank has an obligation to keep the confidentiality of information about the customer and its storage. This obligation includes the protection of customer data in its position as a keeper. The bank's efforts to maintain cyber resilience are further explained in the Official Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 29 /Seojk.03/2022 On Cyber Resilience and Security for Public Banks.
Critical Study of the Fulfillment of Employee’s Rights Post Employment Termination Due to Unperformance Ayu Wahyuningsih Syarifah; Rimba Supriatna, S.H., M.H.
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10013

Abstract

Abstrak. Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, Pemenuhan hak pasca pemutusan hubungan kerja kerap kali menjadi permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak perkerja pasca pemutusan hubungan kerja dengan dasar kinerja buruk atau uperformance berdasarkan undang-undang dibidang ketenagakerjaan, serta Bagaimana dasar kesesuaian pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 763K/ Pdt.sus-PHI/2020 dengan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif kualitatif, yakni analisis terhadap bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang dituangkan dalam bentuk narasi berupa pengambilan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukan Pemenuhan hak pekerja pasca pemutusan hubunga kerja dengan dasar kinerja buruk atau unperformace harus didasari dengan Pasal 161 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan kinerja buruk merupakan salah satu tindakan pekerja yang melanggar kewajiban pekerja baik dalam peraturan perusahaan maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tentunya dengan memperhatikan lebih seksama mengenai proses pemutusan hubungan kerjanya. Pelaksanaan eksekusi sebagai pemenuhan hak pekerja (pemohon kasasi) pasca hubungan kerja sedikit melenceng dari kata adil. Pelaksanaan eksekusi yang molor selama sembilan bulan dari putusan dibacakan, seharusnya dilakukan maksimal 8 hari dari putusan dibacakan sebagaimana pasal 195 HIR.Kesesuaian pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 763K/Pdt.sus-PHI/2020 dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia menurut penulis sedikit tidak sesuai. Mahkamah Agung seharusnya lebih jeli mengenai prosedur pemutusan hubungan kerjanya terlebih dahulu, dikarenakan akan fatal apabila ada kesalahan dari dasarnya. Abstract. An industrial relations dispute is a dispute of opinion that results in conflict between an employer or an entrepreneur's association with a worker/worker or a union of workers/unions of workers due to the existence of disputes over rights, conflicts of interest, termination of the employment relationship and disputes between a union/union of workers within a company. If he does not comply with the rights and obligations outlined in the treaty, there may be a dispute in the matter. The fulfillment of the right after the termination of the employment relationship is often a problem. This research aims to find out how the fulfillment of employment rights after termination of an employment relationship based on poor performance or performance based on employment law, as well as how the legal considerations in Decision No. 763K/ Pdt.sus-PHI/2020 are compatible with the rules of labor law in force in Indonesia. This research uses qualitative descriptive research methods, namely analysis of primary, squander, and tertiary legal materials that are presented in the form of narrative inductive conclusion-taking. The results of the research show that the fulfillment of an employee's rights after termination of an employment relationship based on unperformance should be based on Article 16 Verse 1 of the Employment Act No. 13 of 2003 due to poor performance is one of the acts of the employee who violates the obligations of both the company regulations and the Employment Act Number 13 of 2003, and of course by paying more attention to the termination process. The enforcement of the execution as the fulfillment of the rights of the worker (claimant of cassation) after the employment relationship is a little narrow from the fair word. The execution of execution that molor for nine months from the judgment is read, should be carried out a maximum of 8 days from the decision read as in article 195 HIR. The legal considerations in decision No. 763K/Pdt.sus-PHI/2020 with the rules of law in force in Indonesia according to the author are a little inappropriate. The Supreme Court should be more cautious about the termination procedure first, as it would be fatal if there were a fundamental mistake.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI WEBSITE KELAS BINTANG DALAM KASUS RUMAH PRODUKSI FILM PORNO DAN UPAYA PENGAWASANNYA 10040020056, Silvia Nurul Fatimah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10138

Abstract

Abstrak. Dalam era digital yang semakin berkembang, penyebaran konten pornografi melalui internet, khususnya melalui website kelas bintang, telah menjadi isu yang mendesak dan menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis masalah pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan pelibatan rumah produksi film porno, para pelaku penyebar konten, dan upaya pengawasan pemerintah. Penelitian ini mengidentifikasi masalah pertanggungjawaban pidana yang melibatkan berbagaipihak yang terlibat dalam industri film porno, termasuk produser, aktor, dan penyebar konten. Penelitian ini juga membahas upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas penyebaran konten pornografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi kasus untuk memahami implementasi hukum dalam konteks nyata, penelitian ini menyelidiki berbagai aspek tanggung jawab hukum para pelaku serta kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan penyebaran konten pornografi di dunia maya. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terlibat dalam tindakan penyebaran konten pornografi melalui website kelas bintang. Selain itu, penelitian ini menawarkan wawasan terkait upaya-upaya konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan mengatasi masalah ini secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi di era digital saat ini. Kata Kunci: Pornografi, Cybercrime, Pertanggungjawaban Pidana. Abstract. In the growing digital era, the dissemination of pornographic content through the internet, especially through star-class websites, has become an urgent issue and poses complex legal challenges. This research aims to explore and analyze criminal liability issues related to the involvement of pornographic film production houses, content disseminators, and government supervision efforts. This research identifies criminal liability issues involving various parties involved in the pornographic film industry, including producers, actors, and content disseminators. It also discusses the government's supervision of pornographic content dissemination activities. Using a normative approach to relevant legislation and case studies to understand the implementation of the law in a real context, this research investigates various aspects of the legal liability of the perpetrators as well as the constraints and challenges faced by the government in supervising and controlling the spread of pornographic content in cyberspace. The results of this research provide an in-depth understanding of the legal aspects involved in the act of disseminating pornographic content through star-class websites. In addition, it offers insights into the concrete measures that can be taken by the government to improve surveillance and effectively address this issue. As such, this research makes an important contribution to our understanding of the legal aspects relating to the dissemination of pornographic content in today's digital age. Keywords: Pornography, Cybercrime, Criminal Liability.
Analisis Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia Syifa Anggita Ahimsa Putri; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10168

Abstract

Abstrak. Dalam proses beracara hukum pidana sering terjadi kekeliruan dalam penangkapan kepada diduga tersangka atau sering disebut salah tangkap. Korban salah tangkap dapat mengalami beberapa kerugian seperti fisik, psikis, dan materi, sehingga korban salah tangkap berhak mendapatkan ganti kerugian karena telah menjalani hukuman atas dakwaan yang tidak pernah dilakukannya. Namun pada faktanya, banyak kasus-kasus yang memohon ganti kerugian justru mengeluhkan mengenai proses permohonan ganti kerugian yang berbelit-belit. Penelitian ini akan membahas implementasi pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan observasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Spesifikasi penelitiannya menggunakan pendeketan yuridis normatif, dengan metode analisis yang bersifat deskriptif analisis. Implementasi ganti kerugian terhadap dua kasus yang peneliti bahas belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hambatan pemberian ganti kerugian bagi korban salah tangkap mencerminkan bahwa hak-hak korban salah tangkap belum terpenuhi dengan baik, seperti besaran jumlah ganti kerugian yang tidak optimal, tenggang waktu pemberian ganti kerugian tidak sesuai dengan peraturan, lemahnya peraturan penggantian kerugian, serta pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah ganti kerugian. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap terbagi menjadi dua yaitu faktor-faktor korban salah tangkap tidak mengajukan permohonan ganti kerugian serta faktor-faktor penghambat pencairan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Abstract. In the criminal legal process, mistakes often occur in arresting suspected suspects or what is often called wrongful arrest. Victims of wrongful arrest can experience several losses, such as physical, psychological and material, so that victims of wrongful arrest have the right to receive compensation because they have served time for charges they never committed. However, in reality, many cases that apply for compensation actually complain about the complicated process of requesting compensation. This research will discuss the implementation of providing compensation to victims of wrongful arrest as an effort to protect human rights and the factors that hinder the implementation of providing compensation to victims of wrongful arrest. The research in this writing is doctrinal research using data collection techniques, literature study and observation. The approach method used in this research is qualitative analysis. The research specifications use a normative juridical approach, with analytical methods that are descriptive analysis. The implementation of compensation for the two cases that the researchers discussed has not been carried out well. This is due to the many difficulties in providing compensation for victims of wrongful arrest, reflecting that the rights of victims of wrongful arrest have not been fulfilled properly, such as the amount of compensation which is not optimal, the grace period for providing compensation is not in accordance with regulations, weak compensation regulations, and The judge's consideration in determining the amount of compensation. The factors that hinder the implementation of providing compensation to victims of wrongful arrest are divided into two, namely factors that victims of wrongful arrest do not submit requests for compensation and factors that hinder the disbursement of compensation for victims of wrongful arrest.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Ujaran Kebencian Atas Nama Terdakwa Habib Bahar Bin Smith Andika Pradipta Putra W; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10170

Abstract

Abstract. The development of information and communication technology has led to increasingly open opportunities for individuals to interact with others on social media. But not infrequently comments on social media often lead to giving blasphemy or hate speech to an individual or other group that can cause polemics between individuals or groups, one of which is BAHAR bin SMITH. BAHAR bin SMITH was submitted to the Bandung District Court by JPU, alleging that he had committed hate speech during his lecture in December 2021 in Margaasih District, Bandung Regency in commemoration of the Birthday of the Prophet Muhammad SAW. Some of the content of his lecture was provocative, containing hate speech against the government to the Indonesian Police institution, which actually Habib Rizieq was punished not for commemorating the Birthday of the Prophet Muhammad SAW, however, due to violations of the Health Process in Petamburan and the Bogor Hospital Swab case. As for the death of 6 FPI fighters, the actual facts from the Visum et Repertum Results, the death of 6 FPI fighters, due to 2 gunshot wounds, there were no injuries due to persecution due to having their nails removed, skinned, and their genitals burned. This study aims to know, study, and analyze whether the acts committed by the accused BAHAR bin SMITH meet the criteria for hate speech; The specifics of the research on this case are descriptive analytical, with the method of juridical-normative approach, the analysis is qualitative juridical. Legal considerations that handed down a verdict on hate speech against this act, BAHAR bin SMITH has been sentenced by the Bandung District Court to imprisonment for 6 months and 15 days, as referred to in the Bandung District Court decision Number 220/Pid.Sus/2022/PN.Bdg dated August 16, 2022 which was later corrected by the Bandung High Court to 7 months as referred to in the Court decision. Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan individu berinteraksi di media sosial, namun seringkali muncul komentar yang bersifat hujatan atau ujaran kebencian, seperti dalam kasus BAHAR bin SMITH. BAHAR bin SMITH dihadapkan ke Pengadilan Negeri Bandung karena dianggap melakukan ujaran kebencian dalam ceramahnya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Margaasih, Kabupaten Bandung, Desember 2021.Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan BAHAR bin SMITH memenuhi kriteria ujaran kebencian dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif. Ceramahnya dianggap provokatif karena berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah dan kepolisian terkait kasus Habib Rizieq dan kematian 6 laskar FPI.Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman 6 bulan 15 hari, yang diperbaiki Pengadilan Tinggi Bandung menjadi 7 bulan. Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang mendukung putusan tersebut adalah adanya elemen ujaran kebencian dalam ceramah BAHAR bin SMITH yang dapat menimbulkan kerusuhan sosial. Dengan demikian, hukuman tersebut dianggap sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
Tinjauan terhadap Kualitas Kepala Daerah dari Pilkada Satu Pasangan Calon berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Ries Ardhian Sultansyah; Nurul Chotidjah; Abdul Rohman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10203

Abstract

Abstrak. Indonesia yang merupakan dari sebagian negara dimana sudah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka sebagaimana isi dari UUD 1945. Dengan menyatakan secara tegas hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dasar membuat Indonesia secara langsung menerapkan demokrasi dimana hal menjadi bentuk dari implementasi dari apa yang diharapkan pada pasal dengan maksud kedaulatan rakyat dalam bentuk perwujudan adalah penyelenggaran pemilihan secara umum. Pemilihan umum yang menjadi bentuk wujud dari adanya kedaulatan rakyat memperlukan wakil yang berada di parlemen maupun di eksekutif sebagaimana yang tercantum pada Pasal 18 dalam isi UUD 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih. Dalam terjaringnya kepala daerah yang berkualitas, maka bagi calon pasangan kepala daerah harus memenuhi yang tercantum pada Pasal 7, Pasal 40, dan Pasal 41 UU Pilkada. Tetapi, persyaratan yang telah disebut tidak dapat dipenuhi, maka terjadi pilkada berjalan satu pasangan calon. Maka, dalam penelitian mencakup terkait dengan prosedur yang harus dilalui setiap pasangan calon dan bagaimana kualitas kepala dari hasil pilkada satu pasangan calon ini. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan berdasarkan bahan baku hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, adanya kesulitan dalam pemenuhan persyaratan kepala daerah dan juga kualitas kepala daerah sendiri dipengaruhi apakah pedoman AAUPB dijalankan dengan baik atau tidak. Dengan demikian, penyesuaian terkait persyaratan calon kepala daerah dan memperkuat dari AAUPB bagi kepala daerah. Abstract. Indonesia is one of the countries which has upheld the sovereignty of the people as stated in Article 1 number as the contents of the 1945 Constitution. By expressly stating this in the basic legislation makes Indonesia directly implement democracy where it becomes a form of implementation of what is expected in the article with the intention of popular sovereignty in the form of manifestation is the holding of general elections. General elections which are a form of manifestation of the sovereignty of the people require representatives who are in parliament and in the executive as stated in Article 18 in the contents of the 1945 Constitution which states, "Governors, Regents, Mayors, each as the head of the provincial, district and city regional governments are elected. In capturing qualified regional heads, candidates for regional head pairs must fulfill the requirements listed in Article 7, Article 40, and Article 41 of the Pilkada Law. However, the requirements that have been mentioned cannot be fulfilled, so the election runs one candidate pair. So, the research includes procedures that must be passed by each candidate pair and how the quality of the head of the election results of one candidate pair. The research method uses normative juridical and based on primary, secondary, and tertiary legal raw materials. The results of the study show that, there are difficulties in fulfilling the requirements of the regional head and also the quality of the regional head itself is influenced by whether the AAUPB guidelines are implemented properly or not. Thus, adjustments related to the requirements for regional head candidates and strengthening of AAUPB for regional heads.

Page 43 of 52 | Total Record : 515

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies