cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 44   45   46   47   48 
Perlindungan Hukum terhadap Anak Adopsi setelah Perceraian Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut) Aulia Amanda Putri; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12488

Abstract

Abstrak Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta untuk memperoleh keturunan. Pada faktanya tidak semua sebuah keluarga dikarunia anak, karena berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Hal inilah yang membuat pasangan suami dan istri memutuskan untuk mengadopsi anak. Meskipun sudah mengadopsi anak, tidak selamanya perkawinan berjalan lancar yang berujung pada perceraian. Perceraian tidak hanya ada dikalangan Masyarakat biasa tetapi juga terjadi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun dalam kenyataannya ketika terjadi perceraian, seringkali bapak tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, khususnya anak angkat atau anak adopsi. Seperti dalam kasus Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : pertama Bagaimana Tanggung jawab Bapak Angkat Terhadap Anak Adopsi Akibat Perceraian? Kedua, Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Adopsi Setelah Perceraian Orang Tua Angkat? Dan yang ketiga, Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Menolak Tuntutan Nafkah Anak Adopsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut? Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, sehingga data yang digunakan berupa data sekunder. Serta penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Maka diperoleh hasil bahwa bapak angkat tetap bertanggung jawab terhadap anak sampai anak tersebut sudah mandiri atau sudah kawin meskipun sudah bercerai. Perlindungan Hukum Anak Adopsi tetap merupakan kewajiban kedua orang tuanya. Serta bapa tetap harus memberikan nafkah anak adopsi meskipun hak asuh ada ditangan ibunya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, tanggungjawab, Anak Adopsi, Perceraian. Abstract Marriage is the outward and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) and to obtain offspring. In fact, not all families are blessed with children, because various things or certain reasons the desire to get children cannot be achieved. This is what makes a husband and wife decide to adopt a child. Even though you have adopted children, not always the marriage runs smoothly which leads to divorce. Divorce does not only exist among ordinary people but also occurs within the Civil Service (PNS). But in reality when divorce occurs, often fathers do not provide for their children, especially adopted children. As in the case of Number 63/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Ut. Based on the description above, the author formulates the following problems: first How is the Responsibility of the Adoptive Father to the Adopted Child Due to Divorce? Second, what is the legal protection of adopted children after the divorce of adoptive parents? And third, what was the judge's consideration for rejecting the claim for the support of adopted children in the North Jakarta District Court Decision Number 63 / Pdt.G / 2020 / PN. Jkt.Ut? This research method is Normative Juridical. This research method is carried out by examining library materials, so that the data used is in the form of secondary data. And this research is descriptive analytical, which describes applicable laws and regulations associated with legal theories and positive law implementation practices concerning the issues to be discussed. So it is found that the adoptive father remains responsible for the child until the child is independent or married even though he is divorced. Legal Protection of Adopted Children remains an obligation of both parents. And the father still has to provide for the adopted child even though custody is in the hands of the mother. Keywords: Legal Protection, Responsibility, Adopted Child, Divorce.
Prinsip Pemanfaatan Ruang Angkasa berdasarkam The OST 1967 dan Impelemntasinya terhadap Kasus Penggunaan Anti Satelit oleh India Rizki Dwi Widyadhi; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12489

Abstract

In principle, the use of outer space is free and open to all countries in the world without discrimination in accordance with Article 1 of the Outer Space Treaty 1967. According to Bin Cheng, space law is a series of international legal regulations that regulate the exploration and exploitation of outer space. including the moon and the celestial bodies in it. The Outer Space Treaty is an international agreement which aims to regulate rights and obligations, as well as prohibitions and permits in the exploration and exploitation of outer space and the celestial bodies in it. All types of activities are permitted as long as they are carried out for peaceful purposes. Use of outer space for military purposes is not permitted as regulated in Article 4 of the Outer Space Treaty. India's testing of the PDV-MK II anti-satellite ballistic missile by the Defense Research and Development Organization (DRDO) was deemed to have violated the provisions of the Articles of the Outer Space Treaty 1967. The formulation of the problem in this research is as follows: "How is space utilization regulated based on The Outer Space Treaty against anti-satellite testing carried out by India?” and “How does the Outer Space Treaty regulate anti-satellite ballistic missile testing carried out by India?”. Researchers use normative juridical methods, namely legal research carried out by examining The Outer Space Treaty as a legal norm. The data collection technique used in this research is literature study. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis technique. The results of this research are that India violated the provisions of Article 4 of the Outer Space Treaty regarding the demilitarization of outer space Pemanfaatan Ruang angkasa pada prinsip dasarnya bersiat bebas dan terbuka bagi seluruh negara di dunia tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 The Outer Space Treaty 1967. Menurut Bin Cheng, hukum ruang angkasa adalah serangkaian peraturan hukum internasional yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit di dalamnya. The Outer Space Treaty merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban, serta larangan dan kebolehan dalam eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa besrta benda langit di dalamnya. Segala jenis kegiatan diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan damai. Pemanaatan Ruang angkasa demi kepentingan militer tidak diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 The Outer Space Treaty. India melakukan pengujian misil balistik anti-satelit PDV-MK II oleh Defence Research and Development Organisation(DRDO) dinilai telah melanggar ketentuan dari Pasal-Pasal The Outer Space Treaty 1967. Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan pemanfaatan ruang angkasa berdasarkan The Outer Space Treaty terhadap pengujian anti-satelit yang dilakukan oleh India?” dan “Bagaimana The Outer Space Treaty mengatur tentang pengujian misil balistik anti satelit yang dilakukan oleh India?”. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji The Outer Space Treaty sebagai norma hukum. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah India menyalahi ketentuan Pasal 4 The Outer Space Treaty tentang demiliterisasi ruang angkasa.
Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Panti Asuhan sebagai Wali yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Diva Aulia Rizky Imani; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12491

Abstract

ABSTRAKAnak merupakan aset penting bagi bangsa karena anak lah yang akan menjadi investasi serta harapan bagi bangsa sebagai penerus generasi di masa yang akan datang. Di fase anak-anak itu lah anak mengalami masa petumbuhan yang kelak tumbuh kembangnya berpengaruh untuk penentuan masa depan ia nanti. Pada masa ini sering terjadi kasus penelantaran anak serta kekerasan dengan anak sebagai korban. Biasanya masalah ini terjadi di awali karena tingginya tingkat penduduk miskin yang mendorong penelantaran serta kekerasan pada anak. Maka dari itu banyak sekali panti asuhan yang didirikan untuk membantu serta melindungi anak-anak. Pada faktanya pemilik dan pengurus Panti Asuhan ini lah yang membuat tindak pidana kekerasan pada anak-anak yang seharusnya mereka lindungi. Bahkan banyak anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, namun di Indonesia belum ada aturan khusus terkait perlindungan hukum bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana kekerasan seksual anak yang terjadi didalam panti asuhan dan mengetahui perlindungan hukum positif dan hukum islam bagi anak korban kekerasan seksual di panti asuhan. Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunaka dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan meode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di panti asuhan ini membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang integral dan terpadu. Kata Kunci : Panti Asuhan, Pertanggungjawaban, Kekerasan Seksual, Anak. ABSTRACTChildren are an important asset for the nation because they are the ones who will be the investment and hope for the nation as the next generation in the future. It is in the childhood phase that children experience a period of growth where their growth and development will influence the determination of their future. During this period, cases of child abandonment and violence often occur with children as victims. Usually this problem occurs at the beginning because of the high level of poverty which encourages neglect and violence against children. Therefore, many orphanages have been established to help and protect children. In reality, the owners and administrators of this orphanage are the ones who commit criminal acts of violence against the children they are supposed to protect. Even though many boys are victims of sexual violence, in Indonesia there are no specific regulations regarding legal protection for men who are victims of sexual violence. Therefore, this research aims to determine criminal responsibility related to criminal acts of child sexual violence that occur in orphanages and to determine the protection of positive law and Islamic law for children who are victims of sexual violence in orphanages. Meanwhile, the research method used uses a normative juridical approach, with research specifications using descriptive analysis. The data collection technique used in this research is literature study and qualitative juridical methods. The results of this research conclude that overcoming criminal acts of sexual violence against children in orphanages requires an integral and integrated penal and non-penal approach.Keywords : Orphanage, Accountability, Sexual Violence, Children.
Penerapan Pidana Penjara Dihubungkan dengan Kelebihan Kapasitas di Lapas Kelas II B Sumedang Dikaitkan dengan Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Nanda Wijaksana; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12492

Abstract

Abstrak : Sistem Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Akan tetapi faktanya terdapat banyak kendala saat melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pada pelaksanaannya pembinaan yang diberikan belum dapat dilakukan secara optimal. Di Indonesia terdapat banyak lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidana dan tahanan melebihi dari kapasitas Lapas atau Rutan tersebut. Maka dari itu pemerintah dan sejumlah aparatur penegak hukum sudah seharusnya tidak lagi memprioritaskan hukuman pemenjaraan dan menggunakan pendekatan atau konsep keadilan restorative sehingga masalah kelebihan kapasitas yang ada di Indonesia dapat berkurang. Kata Kunci : Sistem Pemasyarakatan, Kelebihan kapasitas, Hak Narapidana, dan Keadilan Restoratif Abstract : Correctional system is one of the important parts in the development of criminal law system in the field of criminal execution in Indonesia. The correctional system is a series of criminal law enforcement units. However, in fact there are many obstacles when providing guidance to prisoners, so that in practice the guidance provided cannot be carried out optimally. In Indonesia, there are many correctional institutions where the number of prisoners and detainees exceeds the capacity of the prison or detention center. Therefore, the government and a number of law enforcement officials should no longer prioritize imprisonment and use the approach or concept of restorative justice so that the problem of overcapacity in Indonesia can be reduced. Keywords: Correctional System, Overcapacity, Prisoners' Rights, and Restorative Justice
Tinjauan Yuridis Tindak Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Mochamad Dendy Anugrah; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12500

Abstract

ABSTRACT. Indonesia is a legal state that upholds human dignity and guarantees the welfare of every citizen. To uphold the rule of law and to uphold legal order in order to achieve the goals of the Republic of Indonesia, namely creating a just and prosperous society based on Pancasila. In achieving this goal, legal problems often occur.Children who are in conflict with the law are children who are in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and children who are sanctioned for criminal acts. Children who commit criminal acts or children who commit acts that are declared prohibited for children both according to statutory regulations and according to other legal regulations that exist and apply in the society concerned.Sexual violence against children often occurs, leaving victims feeling traumatized and often feeling like they want to end their lives. Children need to be protected from various forms of crime that can affect their physical, psychological and spiritual development. Children with all their biological and physical limitations have the same rights in every aspect of life, be it social, cultural, economic, political and legal aspects of life. In reality, there are still many children whose rights are violated and become victims. Keywords: Children, child protection, sexual violence, child crime. ABSTRAK.Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak jarang sekali terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi Tindak Pidana.Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Kekerasan seksual pada anak sudah sering terjadi yang membuat korban merasa trauma dan tidak jarang yang merasa ingin mengakhiri hidupnya. Anak perlu dilindungi dari bebrbagai bentuk kejahatan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis dan rohaninya, anak dengan segala keterbatasan biologis dan osikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Pada kenyataanya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban. Kata Kunci : Anak, Perlindungan anak, Kekerasan seksual, Tindak Pidana anak.
Penerapan Pemasaran Produk dengan Sistem Multilevel Berbasis Syariah pada PT Mahkota Sukses Indonesia (Msi) Dihubungkan dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor 75/Dsn/Mui/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Yasyfa Nadhirah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12505

Abstract

PT MSI is one of the companies whose business is engaged in marketingproducts that use a multilevel system or in stages. The products it markets are halal-certified but marketing with a multilevel system that is run is not sharia-based. This study aims to understand the application of marketing halal-certified products with a multilevel system at PT Mahkota Sukses Indonesia in relation to DSN-MUI Fatwa Number 75/DSN/MUI/VII/2009 concerning Guidelines for Sharia Leveled Direct Sales, and the legal consequences of marketing halal-certified products with direct sales with a conventional-based multilevel system. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications and qualitative analysis with a statutory approach. The implementation of marketing halal-certified products with a multilevel system at PT Mahkota Sukses Indonesia has not been implemented in accordance with Islamic law as multilevel marketing in accordance with Islamic law is regulated in the DSN-MUI fatwa Number 75/DSN/MUI/VII/2009 concerning Guidelines for Sharia Leveled Direct Sales. The legal consequences of marketing halal-certified products with direct sales with a conventional multilevel system for multilevel marketing members at PT MSI, especially those who are Muslims, marketing products that are in accordance with Islamic law. Keywords: Multilevel Marketing, Sharia-based, Halal Products PT MSI merupakan salah satu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang pemasaran produk yang menggunakan sistem multilevel atau secara berjenjang. Produk yang dipasarkannya sudah bersertifikasi halal namun pemasaran dengan sistem multilevel yang dijalankan belum berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan pemasaran produk yang bersertifikasi halal dengan sistem multilevel di PT Mahkota Sukses Indonesia dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN/MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, dan akibat hukumnya terhadap pemasaran produk yang sudah bersertifikasi Halal dengan penjualan secara langsung dengan sistem multilevel berbasis konvensional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis secara kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan 1.Penerapan pemasaran produk yang bersertifikasi halal dengan sistem multilevel di PT Mahkota Sukses Indonesia belum dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana mengenai multilevel marketing yang sesuai syariat Islam diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN/MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Akibat hukum terhadap pemasaran produk yang sudah bersertifikasi halal dengan penjualan secara langsung dengan sistem multilevel konvensional bagi anggota multilevel marketing di PT MSI khususnya yang beragama Islam, pemasaran produk yang dilakukan secara multilevel konvensional, belum memenuhi syariat Islam, dimana skema pembagian bonus kepada member yang menurut Islam tidak dibolehkan. Secara syariat Islam rezeki yang diterima dan dimakan oleh member tersebut tidak mendapatkan keridhoan dan keberkahan dari Allah SWT. Kata Kunci: Pemasaran Multilevel, Berbasis Syariah, Produk Halal
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Akibat Tindak Kelalaian yang Dilakukan oleh Perawat atas Tertukarnya Bayi yang Baru Lahir Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Vira Marcela; Muhammad Faiz Mufidi; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12591

Abstract

Abstract. Hospitals are a type of health service facility that has health human resources who have scientific disciplines under their profession to provide health services according to patient needs. Hospitals carry out health efforts in the form of primary, preventive, curative, and rehabilitative measures carried out by the central government, regional government, and/or the community. Good, safe, and quality service is something that is essential for hospitals to provide to patients. This can be realized by improving hospital performance optimally and professionally. In 2022, there was an incident where a nurse at a hospital identified a patient because they gave the wrong identity bracelet, causing the baby to be confused. This research aims to find out the standard of nursing services for newborn babies about the implementation that occurs at Hospital X. The hospital's civil liability is known due to acts of negligence committed by nurses according to Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method used is normative juridical, the research specifications in this study are descriptive. The data collection technique in this research is library research and the analysis method in this research uses qualitative analysis methods. The results of this research explain that hospitals are responsible for negligence committed by nurses. Abstrak. Rumah sakit merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia kesehatan yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan profesinya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Rumah Sakit menyelenggarakan upaya kesehatan berupa pomotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dilakukan oleh yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pelayanan baik aman dan bermutu merupakan hal yang mutlak diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien. Hal tersebut dapat terealisasi dengan meningkatkan kinerja Rumah Sakit secara optimal dan profesional. Pada Tahun 2022 terdapat peristiwa yang dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit dalam mengidentifikasi pasien karena salah memberikan gelang identitas menyebabkan bayi tersebut tertukar. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya Standar Pelayanan Keperawatan terhadap bayi yang baru lahir dihubungkan dengan pelaksanaan yang terjadi di Rumah Sakit X. Diketahuinya tanggung jawab perdata Rumah Sakit akibat tindak kelalaian yang dilakukan oleh perawat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif bersifat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi keperpustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif .Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh perawat.
Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Saat Perjanjian Pengikatan Jual Beli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mochamad Irfan Faisal Hafid; Rini Irianti Sundary,; Fira Audia Kusnadi; Teguh Ichsan Pramoedya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12600

Abstract

Abstract. The payment system for Land and Building Rights Acquisition Fee (hereinafter referred to as BPHTB) as a regional acquisition tax is regulated in Government Regulation Number 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies which are implementing provisions for Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Government. The Regulation adds provisions regarding the payment of BPHTB tax which can be made when making a Sale and Purchase Agreement (hereinafter referred to as PPJB), where the BPHTB tax payable is determined at the time the PPJB is made and signed. or the acquisition of rights to land and buildings which must go through a real handover process and submission of the signing of the Sale and Purchase Deed (AJB) in the presence of and witnessed by the Land Deed Making Officer (PPAT), while in the PPJB the rights to the transfer or acquisition of the land are not transferred in principle. . This writing aims to obtain certainty regarding PPJB which is the basis for obtaining tax payable by BPHTB in the buying and selling transaction process. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach, conceptual approach and theoretical approach. Based on the results of this research, the imposition of BPHTB on PPJB does not fulfill the element of legal certainty. Based on Article 1 number (37) of Law no. 1 of 2022 BPHTB is a tax on the acquisition of rights to land and buildings, so the basis for imposing BPHTB makes PPJB the basis for paying BPHTB debts incorrectly. This results in tax collection not providing legal certainty and this arrangement cannot be implemented due to injustice towards taxpayers who have been charged by BPHTB who have not legally obtained the transfer of rights to land and buildings. Abstrak. Sistem pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB) sebagai pajak perolehan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan ketentuan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan tersebut menambahkan ketentuan mengenai Pembayaran pajak BPHTB yang dapat dilakukan ketika pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB), dimana pajak BPHTB terutang ditetapkan pada saat dibuat dan ditandatanganinya PPJB, penentuan terutangnya BPHTB pada saat terjadinya PPJB dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip peralihan atau perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus melalui proses penyerahan yang nyata dan penyerahan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sementara di dalam PPJB secara asas belum mengalihkan hak atas peralihan atau perolehan tanah tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh kepastian PPJB yang menjadi dasar dari perolehan pajak terutangnya BPHTB dalam proses transaksi jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendeketan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan teori. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah pengenaan BPHTB pada PPJB belum memenuhi unsur kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, Sehingga dasar pengenaan BPHTB menjadikan PPJB sebagai dasar dalam pembayaran terutang BPHTB tidak tepat. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak tidak memberikan kepastian hukum dan pengaturan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ketidakadilan pada wajib pajak yang telah dibebankan BPHTB yang secara hukum belum memperoleh peralihan hak atas tanah dan bangunan.
Implementasi Ganti Rugi pada Pembangunan Bendungan Sadawarna Kabupaten Subang Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Alya Nur Azzahra
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12616

Abstract

Abstract. Compensation is the replacement of the value and land in the form of buildings and / or other objects related to the land due to the release or transfer of land rights. Compensation based on Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest is an issue that can be resolved through deliberation or court to achieve justice with legal force, to make an agreement on the form and amount of compensation. The compensation in question is in the form of compensation for the value and land of buildings and / or other objects related to the land due to the release or transfer of land rights. This research also aims to find out the implementation of compensation that occurs due to land acquisition for the public interest, and to find out the obstacles in the compensation process that occur due to land acquisition for the public interest. The approach used is a normative juridical approach with the method used through literature study / document study, and the type of research conducted by the author is a type of qualitative research using data analysis using normative analysis, which is based on legal principles and legal norms, the author's research specification in this writing is descriptive analysis. Based on the results of the review of cases in the field, the implementation of compensation for the construction of the sadawarna dam in Subang Regency based on Law No. 2 of 2012 concerning land acquisition for development for the public interest which is considered not effective and not optimal in its implementation, because there are still many people who assess the amount of compensation that the government provides is still not optimal with the price of land value determined by the apprisal team, also in its implementation, the National Land Agency and the government are still not effective in conducting comprehensive supervision and checking of errors regarding the existence of multiple ownership of individual land, resulting in imbalances in the legal process in court. So that in this case the relevant law enforcement agencies must be better and more comprehensive in increasing legal awareness and have firmness in carrying out checks on all land that is part of the acquisition process. Abstrak. Ganti kerugian merupakan penggantian atas nilai dan tanah berupa bagunan dan/atau benda – benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Ganti kerugian berdasarkan Undang -Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan suatu permasalahan yang dapat diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan untuk mencapai keadilan yang berkekuatan hukum, untuk membuat kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian. Ganti kerugian yang dimaksud berupa penggantian atas nilai dan tanah bangunan dan/atau benda – benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi dalam ganti kerugian yang terjadi akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta mengetahui hambatan dalam proses ganti kerugian yang terjadi karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan yuridis normatif dengan Metode yang di gunakan melalui studi kepustakaan/studi dokumen, serta jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data menggunakan analisis normatif, yang didasarkan asas asas hukum serta norma - norma hukum, Spesifikasi penelitian penulis dalam penulisan ini yaitu deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelaahan kasus di lapangan, implementasi ganti kerugian pada pembangunan bendungan sadawarna kabupaten subang berdasarkan undang - undang no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dinilai belum efektif dan belum maksimal dalam pelaksanaanya, karena masih banyak masyarakat yang menilai besaran ganti rugi yang pemerintah berikan masih belum maksimal dengan harga nilai tanah yang ditentukan oleh tim apprisal, juga dalam penereapannya Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah masih belum efektif dalam melakukan pengawasan serta pengecekan secara komperehensif mengenai kekeliruan akan adanya kepemilikan ganda tanah milik individu, sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam proses hukum dalam beracara di pengadilan. Sehingga dalam hal ini lembaga penegakan hukum terkait harus lebih baik serta lebih komperehensi meningkatkan kesadaran hukum dan memiliki ketegasan dalam melaksanakan pengecekan pada seluruh tanah yang menjadi bagian dari proses pembebasan.
Kepastian Hukum atas Hak Asasi Tahanan dalam Penanganan Overstay di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang Cani Waharani Putri; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12617

Abstract

Abstract. Detention in the context of criminal justice is highly vulnerable to human rights violations, such as arbitrary detention, secret detention, and enforced disappearance. In cases of unlawful detention, correctional institutions (Lapas) are given the authority to release detainees by law. However, in reality, many detainees experience unlawful detention and remain in Lapas even though their detention period has ended. This situation is commonly referred to as overstay. Considering that the issue of overstay in correctional facilities is a systemic problem that cannot be resolved solely by the Lapas/Rutan, support from structural officials overseeing detention services is also needed. This includes monitoring overstay management, starting from data collection, notification of expired detention periods to the detaining party, and daily reporting of overstay cases, to minimize the occurrence of detainee overstays. Therefore, a different approach and solution are necessary to address this issue effectively. This research aims to examine the legal certainty for detainees affected by overstay and how it is handled by Lapas Kelas IIA Cikarang. The research method used is a juridical-empirical approach, with descriptive analytical research specifications. The data collection techniques employed in this study are interviews and juridical qualitative analysis methods. The purpose of this research is to determine the legal certainty for detainees experiencing overstay at Lapas Kelas IIA Cikarang and to understand the measures taken by Lapas in managing overstay cases, as many detainees are unaware of what overstay entails. Abstrak. Penahanan dalam konteks peradilan pidana sangat rentan terhadap pelanggaran HAM, seperti penahanan sewenang-wenang (arbitrary detention), penahanan rahasia (secret detention), dan penghilangan paksa (enforced disappearance). Dalam hal terjadi penahanan yang tidak sah, lembaga pemasyarakatan (Lapas) diberikan kewenangan untuk membebaskan tahanan demi hukum. Namun, dalam kenyataannya, banyak tahanan yang mengalami penahanan tidak sah dan masih berada di dalam Lapas meskipun masa penahanannya telah habis. Hal ini biasa disebut overstay. Mengingat persoalan overstay di Lapas/Rutan merupakan masalah sistemik yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh pihak Lapas/Rutan saja, dukungan dari pejabat struktural yang membawahi pelayanan tahanan juga dibutuhkan untuk mengawasi penanganan overstay, mulai dari pendataan, pemberitahuan masa habis tahanan kepada pihak penahan, hingga pelaporan overstay setiap hari, sehingga dapat meminimalisir terjadinya overstay tahanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum para tahanan yang terkena overstay dan penanganannya oleh Lapas Kelas IIA Cikarang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan metode analisis yuridis kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum para tahanan yang mengalami overstay di Lapas Kelas IIA Cikarang dan mengetahui penanganan yang dilakukan oleh pihak Lapas terkait overstay, mengingat adanya tahanan yang tidak memahami masalah overstay itu sendiri.

Page 46 of 52 | Total Record : 515

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies