cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 45   46   47   48   49 
Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penipuan Informasi Jenis Kelamin dalam Pernikahan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mochamad Daffa Adzanu; Ali Firman Zakaria, Chepi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12621

Abstract

Abstract. Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife, aimed at forming a happy and eternal family based on the Almighty God. According to marriage law, the presence of a man and a woman as parties to the marriage is an absolute requirement for the marriage to be considered valid. However, deviations in this requirement, such as falsification of gender identity, have occurred. These deviations lead to significant legal consequences for both parties involved.This research addresses the enforcement of law against gender identity fraud in marriage under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and examines the legal consequences of such marriages. To explore these issues, the study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach, using secondary data as the primary source and primary data as complementary. Data collection is conducted through literature review, and analysis is performed using qualitative methods.The legal consequences of a marriage involving falsification of gender identity include the marriage being considered null and void. Consequently, the legal status of the individuals involved reverts to their pre-marriage state. Regarding property, each party retains their respective assets, whether inherited, acquired through personal efforts, or obtained as gifts, grants, or inheritance after marriage. Abstrak. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan undang-undang perkawinan, kehadiran seorang pria dan wanita sebagai pihak dalam pernikahan adalah syarat mutlak agar pernikahan tersebut dianggap sah. Namun, dalam kenyataannya, terjadi penyimpangan terkait syarat ini, salah satunya adalah pemalsuan identitas gender. Penyimpangan ini tentu membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak yang terlibat.Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas gender dalam pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta menelaah akibat hukum dari pernikahan tersebut. Untuk mengeksplorasi isu ini, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dan data primer sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif.Akibat hukum dari pernikahan yang melibatkan pemalsuan identitas gender adalah pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, status hukum individu yang terlibat kembali ke keadaan sebelum menikah. Mengenai harta, masing-masing pihak tetap memiliki asetnya sendiri, baik yang diwarisi, diperoleh melalui usaha pribadi, maupun yang didapatkan sebagai hadiah, hibah, atau warisan setelah menikah.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. X Kota Mojokerto, Jawa Timur, Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tah Salma Nurhaliza Rekardi; Effendy, Deddy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12622

Abstract

Abstrak. Perselisihan dalam hubungan industrial marak terjadi, salah satu penyebabnya dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK mengakibatkan muncul suatu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hak para pekerja, seperti pemberian upah yang disebut dengan pesangon. Pesangon sering kali tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan yang berujung dengan perselisihan tidak dapat dicegah antara pihak pekerja dan pihak pengusaha sebagai pemberi kerja, seperti yang terjadi di PT. X Mojokerto Jawa Timur. Adanya perselisihan di PT. X akibat PHK yang dilakukan secara sepihak dan pemenuhan hak para pekerja tidak diberikan. Perselisihan industrial di PT. X harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk dapat terselesaikan dan mencapai suatu kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di PT. X Kota Mojokerto Jawa Timur karena terjadinya PHK serta untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja karena PHK di PT. X Kota Mojokerto Jawa Timur dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah sumber kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, asas, dan teori yang relevan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa PT. X melakukan tahapan penyelesaian perselisihan sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan terjadi dikarenakan PT. X tidak memenuhi ketentuan pemberian hak kepada pekerja setelah terjadinya PHK sepihak yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan adanya pemberian pesangon. Abstract. Disputes in industrial relations are rife, one of the causes being Termination of Employment Relations (PHK). Layoffs result in a form of company responsibility to fulfill workers' rights, such as providing wages called severance pay. Severance pay is often not fulfilled by the company, which leads to unavoidable disputes between the worker and the entrepreneur as the employer, as happened at PT. X Mojokerto, East Java. There is a dispute at PT. X due to layoffs carried out unilaterally and the fulfillment of the rights of workers is not given. Industrial dispute at PT. X must be carried out in accordance with the mechanisms and stages of industrial relations dispute resolution so that they can be resolved and reach a mutual agreement. This research aims to determine the resolution of industrial relations disputes between workers and employers at PT. X Mojokerto City, East Java due to layoffs and to find out the fulfillment of workers' rights due to layoffs at PT. X Mojokerto City, East Java is related to Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes in Jo Law Number 13 of 2003 concerning Employment. The method used in this research uses a normative juridical approach, namely by reviewing literature sources in the form of statutory regulations, principles and theories that are relevant to this research. The research results show that PT. X Carry out a stages of dispute resolution in accordance with the mechanism described in Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, disputes occur because PT. X does not meet the provisions of granting rights to workers after unilateral layoffs that have been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with severance pay.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kepolisian Sektor Binong Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Willy Ahmad Yudistia; Zakaria, Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12623

Abstract

Abstract. The enforcement of gambling offences is motivated by the deteriorating economic level in Indonesia, especially among the poor, which makes gambling one of the quick and easy ways to make money. The police, with an approach to protect society and its enforcement in line with the development of society, which is fully imbued with Pancasila and the 1945 Constitution. In accordance with Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control, legal certainty needs to be sought for the continuity of gambling crime enforcement activities and to prevent fraud that brings undesirable negative consequences in the implementation of activities to combat gambling crime. The purpose of this study is to understand the steps taken by the Binong Sector Police in enforcing the law related to gambling crimes that occur in the Binong District area, Subang Regency, as well as to investigate how criminal sanctions for gambling crimes committed in the area, which are related to Law No.7 of 1974 concerning the control of gambling. The results of the study show that Law Enforcement Against Gambling Crimes in the Legal Area of the Binong Police Sector, Subang Regency is carried out through preventive measures, namely by providing guidance and education to the general public, especially related to gambling crimes, and carried out by repressive measures, namely by trying to eradicate crimes that are happening, especially gambling crimes. Abstrak. Dalam penegakan tindak pidana perjudian, dilatarbelakangi oleh memburuknya tingkat perekonomian di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat miskin, yang membuat perjudian menjadi salah satu cara cepat dan mudah untuk menghasilkan uang. Pihak kepolisian, dengan pendekatan untuk melindungi masyarakat dan penegakannya selaras dengan perkembangan masyarakat, yang sepenuhnya dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan penegakan tindak pidana perjudian dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan tindak pidana perjudian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami langkah-langkah yang diambil oleh Polsek Binong dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, serta untuk menyelidiki bagaimana hukuman sanksi pidana atas tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah tersebut, yang berkaitan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Hasil penelitian, bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Binong Kabupaten Subang dilakukan melalui tindakan preventif, yakni dengan usaha memberikan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat umum khususnya terkait tindak pidana perjudian, serta dilakukan dengan tindakan represif, yakni dengan usaha melakukan pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi, khususnya tindak pidana perjudian.
Perlindungan Anak dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Saryan Rio Siva Muliawan; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12625

Abstract

Abstract. Terrorism is a crime that is categorized as an extraordinary crime and is also categorized as a crime against humanity or crimes against humanity. Terrorism is a form of organized crime in an effort to create noise and chaos and can cause the loss of the existence of human rights in a country. The aim of this research is to protect children's rights from perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The method in this research is a normative juridical and statutory approach. Based on the research results, legal protection for children from perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, means that children involved in criminal acts of terrorism are actually victims. The rights of children of perpetrators of criminal acts of terrorism are something that really needs to be taken into account, children of perpetrators of criminal acts of terrorism are not perpetrators of criminal acts because in cases of criminal acts of terrorism children are victims as a result of criminal acts committed by their parents as perpetrators of criminal acts of terrorism. Therefore, children's rights in child protection actually need to be protected and paid attention to. Abstrak. Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan terorganisir dalam upaya untuk menciptakan kegaduhan dan kekacauan serta dapat menyebabkan kehilangan eksistensi Hak Asasi Manusia disuatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana terorisme dan menganalisis cara melindungi hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana terorisme didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ialah anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban. Hak – hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, anak dari pelaku tindak pidana terorisme bukan sebagai pelaku tindak pidana karena dalam kasus tindak kejahatan terorisme anak sebagai korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Oleh karena itu hak - hak anak dalam perlindungan anak justru periu dilingdungi dan diperhatikan.
Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Nasabah yang Diretas Data Pribadinya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Ghilman Faza; Diana Wiyanti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12630

Abstract

Abstract. The rapid development of the national economy brings complex challenges, including the need for policy adjustments in the banking sector. As a key economic intermediary, banks leverage technology to expand services and improve customer access. Customer data confidentiality is regulated under Article 40 of the Banking Act No. 10/1998 and Article 28 of the Personal Data Protection Act No. 27/2022. Despite these regulations, a data breach at BSI Bank exposed customer data due to hacking. This study examines BSI Bank’s liability and the legal protection for affected customers. Using a normative juridical approach, the research finds that, under domestic legal protection theory, the bank, as the data controller, must enhance its security systems. Despite strong legal frameworks, implementation still has weaknesses, especially against evolving cyber threats. Legal protection requires not only sanctions but proactive security improvements by banks. As banking technology advances, it must be balanced with stronger data protection to ensure public trust. This study recommends banks focus on improving technology and regulatory compliance to safeguard customer data and prevent future breaches. Abstrak. Perkembangan pesat ekonomi nasional menghadirkan tantangan kompleks, termasuk kebutuhan penyesuaian kebijakan di sektor perbankan. Sebagai perantara ekonomi utama, bank memanfaatkan teknologi untuk memperluas layanan dan meningkatkan akses pelanggan. Kerahasiaan data pelanggan diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan No. 10/1998 dan Pasal 28 UU Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022. Meski ada peraturan ini, kebocoran data di Bank BSI terjadi akibat peretasan yang mengekspos data pelanggan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Bank BSI dan perlindungan hukum bagi nasabah yang datanya terdampak. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian menunjukkan bahwa, menurut teori perlindungan hukum domestik, bank sebagai pengendali data harus memperkuat sistem keamanannya. Meskipun ada kerangka hukum yang kuat, penerapan perlindungan masih memiliki kelemahan, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang berkembang. Perlindungan hukum memerlukan tidak hanya sanksi, tetapi juga perbaikan keamanan proaktif dari bank. Seiring kemajuan teknologi perbankan, harus diimbangi dengan perlindungan data yang lebih kuat untuk memastikan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan agar bank fokus pada peningkatan teknologi dan kepatuhan regulasi untuk melindungi data pelanggan dan mencegah pelanggaran di masa depan.
Penanggulangan Kerusakan Savana Gunung Bromo sebagai Kawasan Taman Nasional Akibat Penyelenggaraan Kegiatan Prewedding Menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Pengendalian Kerusakan Hutan pada Taman Nasional Nala Ardelia Najatin Sidik; Yetty sumiyati; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12632

Abstract

Abstract. This study aims to examine the licensing mechanism for pre-wedding activities in the Savanna of Mount Bromo, which is part of the National Park area, and the efforts to mitigate the damage caused by the fire on September 6, 2023. The fire resulted in environmental damage covering an area of 274.71 hectares in the Savanna of Mount Bromo, triggered by a flare used during a pre-wedding photoshoot. This damage not only harmed the ecosystem but also had economic impacts due to the total closure of access to the Mount Bromo Tourist Area by the Bromo Tengger Semeru National Park Authority (BB TNBTS). This research employs a normative juridical approach with descriptive analytical specifications. Data were collected through a literature review, including laws and regulations, books, official documents, publications, and relevant research findings. The analysis was conducted qualitatively by reviewing and examining applicable laws and related literature. Furthermore, mitigation efforts must involve comprehensive prevention, control, and recovery actions. The study also highlights the importance of the role of relevant agencies, such as the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and BB TNBTS, in managing forest and land fire disasters. This research is expected to provide both theoretical and practical contributions to the development of legal science, particularly in environmental management and forest fire mitigation in national park areas. The results of this study are also expected to serve as a reference for researchers and stakeholders in future efforts to protect and manage the environment. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perizinan penyelenggaraan kegiatan prewedding di Savana Gunung Bromo sebagai Kawasan Taman Nasional dan upaya penanggulangan kerusakan akibat kebakaran yang terjadi pada tanggal 6 September 2023. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan seluas 274,71 hektar di Kawasan Savana Gunung Bromo, disebabkan oleh flare yang digunakan dalam kegiatan pemotretan prewedding. Kerusakan ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga berdampak ekonomi akibat penutupan total akses masuk ke Kawasan Wisata Gunung Bromo oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka terkait. Selain itu, upaya penanggulangan kerusakan akibat kebakaran harus melibatkan tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan secara komprehensif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BB TNBTS, dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan kebakaran hutan di kawasan taman nasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan pihak terkait dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Produk Minuman Wine Mengandung Alkohol yang Memiliki Label Halal Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Ha Rizki Aliah Yasmin Wibiksana; Sumiyati, Yeti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12653

Abstract

Abstract. Freedom in practice religion is a right guaranteed by the government, including for Muslims. One form of this guarantee is consumer protection of halal products, which is regulated in the Halal Product Guarantee Act and Government Regulations for the Implementation of the Halal Product Guarantee Sector. This law governs the certification and labeling of halal products, granting consumers the right to receive clear, accurate, and honest information about the condition and assurance of goods and services they consume, especially regarding the halal status of the products. With halal certification and labeling, consumers can feel safe and confident about the products they purchase. Halal certification not only benefits consumers by providing legal certainty and protection but also benefits businesses by increasing consumer trust in their products. Regarding intoxicating beverage products, there is a tolerance for alcohol content levels stipulated in the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 10 2018 on Food and Beverage Products Containing Alcohol/Ethanol, which is less than 0.5%. However, the reality shows that legal protection through various existing regulations has not fully guaranteed the good faith of business actors, especially the issue of halal certification procedures. There are four common violations related to halal products: first, displaying a halal label without having BPOM and MUI certification; second, products circulating in the community without a halal label; third, composition not listed but upon examination contains haram substances like pork; fourth, products with foreign BPOM, halal logo included, but without clear information about the importer. This study aims to understand the procedure for applying for halal certification to BPJPH for wine products and to analyze the legal protection for consumers who have purchased wine products containing alcohol. The research method used is normative juridical or library research. The conclusion of this study shows that the halal certification procedure established by BPJPH in the legislation has not been able to guarantee the compliance of business actors. Legal protection for consumers who have purchased and consumed wine products containing alcohol with halal labeling is by providing compensation in the form of a refund. Abstrak. Kebebasan menentukan agama adalah hak yang dijamin oleh negara, termasuk bagi pemeluk agama Islam. Salah satu bentuk jaminan ini adalah perlindungan konsumen terhadap produk halal, yang diatur dalam Undang Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi produk halal, yang memberikan hak kepada konsumen untuk menerima informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa yang mereka konsumsi, khususnya terkait status kehalalan produk. Dengan adanya sertifikasi halal dan label halal, konsumen dapat merasa aman dan percaya terhadap produk yang mereka beli. Terkait produk minuman yang memabukkan, terdapat toleransi kadar kandungan alkohol yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol yaitu kurang dari 0,5%. Meskipun demikian, realitanya menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui berbagai peraturan yang ada belum sepenuhnya menjamin itikad baik dari pelaku usaha, terutama persoalan prosedur sertifikasi halal. Terdapat empat bentuk pelanggaran yang sering terjadi terkait produk halal: pertama, mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikasi BPOM dan MUI; kedua, produk tetap beredar di masyarakat meskipun tidak mencantumkan label halal; ketiga, komposisi tidak dicantumkan tetapi setelah diteliti ternyata mengandung bahan haram seperti babi; keempat, produk dengan BPOM merek luar dan logo halal yang dicantumkan tanpa informasi yang jelas tentang importirnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH untuk produk minuman wine dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang telah membeli produk minuman wine mengandung alkohol. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH dalam peraturan perundang-undangan belum mampu menjamin kepatuhan pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah membeli dan mengonsumsi produk minuman wine yang mengandung alkohol dengan label halal adalah dengan pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang.
Pengaturan Kepemilikan Rekam Medis Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Syifa Bunga Jingga; Muhammad Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12657

Abstract

Abstract. The lack of clarity regarding the protection of patients' rights to medical records in Law Number 17 of 2023 concerning Health has created a debate about claiming ownership of medical records between patients and health service facilities. This research compares the regulation of ownership of medical records before and after Law Number 17 of 2023 concerning Health and international laws such as the New Hampshire Statute and HIPAA. This research was conducted with the aim of knowing and analyzing ownership of medical records according to Law Number 29 of 2004 and Law Number 17 of 2023 concerning health with the New Hampshire Statute, as well as knowing the legal consequences following the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health on protecting the rights of patients or families regarding the contents of medical records. The research analysis method used in this research is a qualitative method with a juridical-normative approach based on comparison through literature study techniques supported by interviews. This research shows that there are similarities in the regulation of ownership of medical records in the New Hampshire Statute with Law Number 17 of 2023 and Minister of Health Regulation Number 24 of 2022. Differences in rights to medical records in Law Number 17 of 2023 and Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 show that the access rights contained in Law Number 17 of 2023 are an additional right to the ownership right to electronic medical record information in Minister of Health Regulation Number 24 of 2022, which is still in effect today. Abstrak. Ketidakjelasan pada perlindungan hak pasien terhadap rekam medis pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menimbulkan perdebatan untuk mengklaim kepemilikan rekam medis antara pasien dengan fasilitas layanan kesehatan. Penelitian ini membandingkan pengaturan kepemilikan rekam medis sebelum dan sesudah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta hukum internasional seperti Statuta New Hampshire dan HIPAA. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan rekam medis menurut UU No. 29 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Statuta New Hampshire, serta mengetahui akibat hukum pasca diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atas perlindungan hak pasien atau keluarga terhadap isi rekam medis. Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif berdasarkan perbandingan melalui teknik studi pustaka yang ditunjang oleh wawancara. Penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat persamaan pengaturan kepemilikan rekam medis dalam Statuta New Hampshire dengan UU No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes No. 24 Tahun 2022. Perbedaan hak terhadap rekam medis dalam UU No. 17 Tahun 2023 dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 menunjukkan bahwa hak akses yang ada pada UU No. 17 Tahun 2023 merupakan hak tambahan dari hak milik atas informasi rekam medis secara elektronik dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 yang keberadaan masih berlaku hingga saat ini.
Pemberian Upah di Perusahaan X Ditinjau dari Ketentuan Upah Minimum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Muhammad Rifqi Hakim; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12665

Abstract

Abstract. According to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, Article 88A paragraph 4 states: "Wage regulations established based on agreement between the Employer and the Worker/Labor or Trade Union must not be lower than the wage regulations stipulated in statutory regulations." The method used in this study is descriptive qualitative, with a juridical approach where law is examined from the perspective of internal elements and the legal norms that are the subject of the study. In this research, library materials and other relevant materials are used. The data collection technique employed is library research sourced from secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis method used is qualitative analysis. The results of the study indicate that the government has regulated wage standards for each region by determining the provincial minimum wage (UMP) and detailed regulations in the relevant law and regional regulations. Abstrak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pasal 88A ayat 4 yang berisi “Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis dimana hukum dikaji dari sudut pandang internal dan norma-norma hukum yang menjadi subjek kajiannya, dalma penelitian ini yang digunakan adalah bahan pustaka sekaligus bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis kualitatif, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur mengenai pengupahan bagi setiap daerah dengan menentukan upah minimum provinsi (UMP) dan pengaturan secara detail dalam undang-undang sekaligus peraturan daerah yang bersangkutan.
Studi Kasus terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jasa Titip Tiket Konser pada Platform Media Sosial Perspektif Kriminologi Syavira Maharani Kiswanda; Nandang Sambas; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12808

Abstract

Abstract. The development of technology provides convenience in conducting transactions for each individual by utilizing the digital world. Digital transactions are utilized by business activists to make transactions to consumers without the need to meet face to face. One of the criminal acts of fraud that utilizes digital transactions is entrustment services, especially in entrustment services for music concert tickets for musicians who perform concerts in Indonesia. This study aims to determine the factors that motivate a person to commit a criminal act of fraud in the field of concert ticket entrustment services, as well as how legal countermeasures against the perpetrators of the criminal act of fraud. The method used by the author is the normative juridical approach method, which focuses on literature theory. There are two factors that generally become the basis for a person to commit a criminal act of fraud in concert ticketing services, namely internal factors and external factors, and common legal countermeasures are penal and non-penal efforts. Abstrak. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi bagi setiap individu dengan melalui pemanfaatan dunia digital. Transaksi digital dimanfaatkan para pegiat bisnis untuk melakukan transaksi kepada konsumen tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Salah satu tindak pidana penipuan yang memanfaatkan transaksi digital adalah jasa titip, khususnya pada jasa titip tiket konser musik musisi yang melakukan konser di indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana penipuan dalam bidang jasa titip tiket konser, serta bagaimana upaya penanggulangan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan kajian pada teori kepustakaan. Terdapat dua faktor yang umumnya menjadi dasar seseorang melakukan tindak pidana penipuan pada jasa titip tiket konser, yakni faktor internal dan faktor eksternal, serta upaya penanggulangan hukum yang umum dilakukan adalah upaya penal dan non-penal.

Page 47 of 52 | Total Record : 515

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies