cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 43   44   45   46   47 
Tradisi Kawin Lari “Silariang” Di Makassar Sulawesi Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nabilah Salwa Ungawaru; Sri Poediastoeti; Faizal Adha
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12339

Abstract

Abstract. "Silariang" is a tradition of elopement in Makassar City, South Sulawesi, which is caused by refusing an arranged marriage (forced marriage), economic factors, rejected applications, bad male behavior. This occurs due to the lack of community implementation of Islamic Law and Marriage Laws. This research aims to determine the occurrence of "Silariang" and the implementation of Islamic Law and Laws. This research method is normative juridical research. The method used is qualitative analysis by analyzing documents and reports relating to the "Silariang" elopement. If a marriage is not registered with the KUA, the marriage is considered invalid according to law. When the couple meets the requirements determined by law, both internal and external requirements, the marriage is considered valid. The relationship between a man and a woman can be considered as legal husband and wife if it is based on established rules or regulations, so that the marriage is considered valid. Likewise, according to Islamic law, marriages carried out without a guardian will be considered invalid in religion. The husband-wife relationship resulting from "Silariang" without the consent of the guardian and an attitude of disagreement based on reasons in accordance with the Shari'a, shows that the perpetrator of "Silariang" has committed an incorrect action or violated religious norms. However, if they succeed in undergoing a reconciliation ceremony called "Abbaji", the woman's family will accept them back and carry out a correct marriage according to the terms and harmony. Thus, it can be understood that the husband-wife relationship resulting from "Silariang" without the consent of the guardian and an attitude of disagreement based on reasons in accordance with the Shari'a, shows that the perpetrator of "Silariang" has committed an incorrect action or violated religious norms. Abstrak. “Silariang” merupakan tradisi kawin lari di Kota Makassar Sulawesi Selatan yang disebabkan karena menolak perjodohan (kawin paksa), faktor ekonomi, lamaran ditolak, tingkah laku laki laki buruk. Terjadi karena kurangnya implementasi masyarakat terhadap Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya “Silariang” dan penerapan implemetasi terhadap Hukum Islam dan Undang-Undang. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan cara menganalisis dokumen dan laporan yang berkaitan dengan kawin lari “Silariang”. Perkawinan yang tidak tercatat di KUA maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Ketika pasangan tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat internal maupun syarat eksternal maka perkawinan tersebut dianggap sah. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dianggap sebagai suami istri yang sah apabila didasarkan pada aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga perkawinan dianggap sah. Begitu pula menurut Hukum Islam perkawinan yang dilakukan tanpa wali akan di anggap tidak sah dalam agama. Hubungan suami-istri hasil dari “Silariang” tanpa persetujuan wali dan sikap tidak setuju berdasarkan alasan yang sesuai dengan syariat, menunjukkan bahwa pelaku “Silariang” telah melakukan tindakan yang tidak benar atau melanggar norma agama. Namun jika mereka berhasil menjalani acara berdamai yang disebut “Abbaji” maka keluarga pihak perempuan akan menerima mereka kembali dan melakukan perkawinan yang benar sesuai syarat dan rukun. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan suami-istri hasil dari “Silariang” tanpa persetujuan wali dan sikap tidak setuju berdasarkan alasan yang sesuai dengan syariat, menunjukkan bahwa pelaku “Silariang” telah melakukan tindakan yang tidak benar atau melanggar norma agama
Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis atas Tindakan Operasi Amandel yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Zaini, Tiara Azzahra; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12440

Abstract

Abstract. Law No. 17 of 2023 regulates the legal responsibility of medical personnel in tonsillectomy procedures resulting in death, a significant aspect of health law. It governs medical accountability and outlines guidelines for healthcare providers to ensure safe and quality services. If a tonsillectomy leads to death, medical personnel may face legal sanctions for proven errors or omissions. Comprehending and adhering to the law is crucial to minimize risks associated with fatal medical procedures. Normative juridical research, employing a legal approach and secondary data from library research, aims to investigate the legal responsibility of medical personnel in tonsillectomy-related deaths comprehensively. The study seeks to provide a nuanced understanding of applying legal responsibility in such contexts, benefiting legal practitioners, medical personnel, and relevant stakeholders. Law No. 17 of 2023 establishes a comprehensive legal framework for medical practice, emphasizing patient safety and medical personnel accountability. In cases of post-tonsillectomy death, legal responsibility hinges on care standards, professional accuracy, and ethical considerations, as defined by the law, with clear criteria for assessing medical negligence and structured legal procedures Abstrak. UU No. 17 tahun 2023 mengatur tanggung jawab hukum tenaga medis dalam prosedur tonsilektomi yang mengakibatkan kematian, sebuah aspek penting dalam hukum kesehatan. Undang-undang ini mengatur pertanggungjawaban medis dan menguraikan pedoman bagi penyedia layanan kesehatan untuk memastikan layanan yang aman dan berkualitas. Jika tonsilektomi menyebabkan kematian, tenaga medis dapat menghadapi sanksi hukum atas kesalahan atau kelalaian yang terbukti. Memahami dan mematuhi hukum sangat penting untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan prosedur medis yang fatal. Penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan, bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum tenaga medis dalam kasus kematian akibat tindakan tonsilektomi secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan tanggung jawab hukum dalam konteks tersebut, yang bermanfaat bagi praktisi hukum, tenaga medis, dan pemangku kepentingan terkait. UU No. 17 tahun 2023 menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk praktik medis, yang menekankan keselamatan pasien dan akuntabilitas tenaga medis. Dalam kasus kematian pasca tonsilektomi, tanggung jawab hukum bergantung pada standar perawatan, ketepatan profesional, dan pertimbangan etis, sebagaimana didefinisikan oleh hukum, dengan kriteria yang jelas untuk menilai kelalaian medis dan prosedur hukum yang terstruktur.
Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia Aula Nurul Husna; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12442

Abstract

ABSTRAK- Kasus sextortion melalui video call sex ini merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling marak terjadi. Kasusnya terdapat di beberapa kota di Indonesia. Video Call Sex berbeda dengan video call biasa, vcs ini melibatkan aktivitas seks selama telepon berlangsung yang melibatkan sepasang jenis kelamin yang berbeda bermansturbasi untuk saling memuaskan hasrat dari jarak jauh. Terlebih, vcs ini secara umum mempunyai kesan negatif dan berkaitan erat dengan hal-hal bersifat pornografi. Di Indonesia ini sayangnya belum menemukan riset yang mengulas kondisi payung hukum sextortion. Dalam berbagai aturan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mampu menjadi dasar hukum bagi perlindungan yang memadai bagi warga negara terhadap pelecehan seksual. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum pidana positif di Indonesia terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman serta bertujuan untuk mengetahui penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex (vcs). Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call sex ini membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang integral dan terpadu. Kata Kunci : Sextortion, Video Call Sex, Pemerasan dan Pengancaman. ABSTRACT- This case of sextortion via video call sex is one of the most widespread forms of online sexual violence. There are cases in several cities in Indonesia. Video Call Sex is different from ordinary video calls, this vcs involves sexual activity during the call which involves a pair of different genders masturbating to satisfy each other's desires from a distance. Moreover, these vcs generally have a negative impression and are closely related to pornographic things. In Indonesia, unfortunately, we have not found any research that reviews the legal conditions for sextortion. Various existing regulations, such as the Criminal Code (KUHP), the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), and the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law) have not been able to provide a legal basis for adequate protection. for citizens against sexual harassment. Therefore, this research aims to determine positive criminal law regulations in Indonesia regarding the crime of extortion and threats and aims to determine countermeasures against the crime of extortion and threats through the video call sex (VCS) mode. The research method used uses a normative juridical approach, with research specifications using descriptive analysis. The data collection technique used in this research is literature study and the analysis method used is qualitative juridical. The results of this research conclude that overcoming criminal acts of extortion and threats through video call sex requires an integral and integrated penal and non-penal approach. Keywords : Sextortion, Video Call Sex, Blackmail and Threats
Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE viko musadad; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12446

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berfokus kepada pencemaran nama baik sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi dan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE. Metode pendekatan penelitian ini kualitatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini membuktikan bahwa KUHP dan UU ITE memiliki kualifikasi yang sama terkait pencemaran nama baik yaitu sama-sama menyerang kehormatan, harga diri, reputasi, dan nama baik seseorang secara sengaja yang bertujuan diketahui umum. Perbedaannya, pencemaran nama baik pada KUHP dilakukan secara langsung oleh pelaku sedangkan yang diatur UU ITE dilakukan melalui perantara media elektronik oleh pelaku maupun pihak yang turut serta melakukan. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diwujudkan melalui sanksi pidana penjara maupun denda bagi pelaku. Sanksi pidana yang terdapat pada UU ITE lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi KUHP. Abstract. This research focuses on defamation as a criminal offense under the Criminal Code and the ITE Law. The purpose of this research is to determine the qualifications and law enforcement of criminal acts of defamation based on the Criminal Code and the ITE Law. This research approach method is qualitative with a type of doctrinal legal research. Specifications for descriptive analysis research using a statutory and case approach. This research proves that the Criminal Code and the ITE Law have the same qualifications regarding defamation, namely that they both intentionally attack a person's honor, self-esteem, reputation and good name with the aim of becoming public knowledge. The difference is that defamation in the Criminal Code is carried out directly by the perpetrator, whereas what is regulated in the ITE Law is carried out through electronic media by the perpetrator or parties who participate in the crime. Law enforcement of criminal acts of defamation is realized through prison sanctions and fines for perpetrators. The criminal sanctions contained in the ITE Law are more severe compared to the Criminal Code sanctions.
Penerapan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Alat Bantu Seksual di E-Commerce ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Syifa Fauzia Eriadi; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12455

Abstract

Abstrak. Kebutuhan biologis manusia menjadi salah satu yang paling penting untuk dipenuhi. Khususnya ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia yang dimana kondisi tersebut menyulitkan manusia untuk berkegiatan dan berinteraksi. Dalam keadaan mendesak tersebut, manusia tetap harus memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan biologis. Cara mereka memenuhi kebutuhan biologis mereka yaitu dengan membeli produk alat bantu seksual yang dikenal dengan sex toys melalui media e-commerce. Di Indonesia, kegiatan praktik jual beli alat bantu seksual sangat dilarang keras dan diatur dalam beberapa hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana seharusnya sistem hukum yang dapat diterapkan menurut peraturan perundangundangan, serta mengetahui apa bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan pada pihak yang menjalankan praktik ilegal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian termasuk kedalam penelitian doktrinal. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui sistem wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis nya berupa deskriptif analisis. Abstract. Human biological needs become one of the most important to fulfill. Especially when the COVID-19 pandemic hit Indonesia, where these conditions made it difficult for humans to move and interact. In these urgent circumstances, humans still have to meet their needs, including biological needs. The way they meet their biological needs is by buying sex toys products known as sex toys through e-commerce media. In Indonesia, the practice of buying and selling sexual aids is strictly prohibited and regulated in several positive laws. Therefore, this study was conducted to find out how the legal system should be applied according to laws and regulations, as well as find out what forms of legal liability can be applied to those who carry out these illegal practices. The method used in this study is a qualitative method with a normative juridical approach. This type of research is included in doctrinal research. While the data collection carried out is through an interview system and documentation with the analysis method in the form of descriptive analysis).
Pemanfaatan Kawasan Lindung untuk Kawasan Pariwisata The Great Asia Africa dan Penegakan Hukumnya Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Ramdani Saepuloh; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12467

Abstract

Abstract. Uncontrolled use of space will threaten the sustainability of the area's conservation function as a water catchment and cause various disasters. One of them is the development of the Great Asia Africa Tourist Area which was built in the North Bandung Area, where this area has an important function and role in ensuring environmental balance in the Bandung Basin. The use of protected areas is regulated in West Java Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Area Control North Bandung as a Strategic Area for West Java Province explains that the use of protected areas must maintain the function of the protected area itself and/or expand existing protected areas. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through literature studies using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. That the use of protected areas and enforcement of environmental law has been regulated in the statutory regulations that have been established by the government, namely UUPPLH. Abstrak.Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana. Salah satunya pembangunan Kawasan Wisata The Great Asia Afrika yang dibangun di dalam Kawasan Bandung Utara yang dimana wilayah tersebut memiliki fungsi dan peran penting dalam menjamin keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung, Pemanfaatan kawasan lindung diatur pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan lindung harus mempertahankan fungsi kasawasn lindung itu sendiri dan/atau memperluas kawasan lindung yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Bahwa pemanfaatan kawasan lindung dan Penegakan hukum lingkungan telah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni UUPPLH.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Nomor Polisi yang digunakan Oleh Kendaraan Melalui Sistem E-Tilang Rizki Gunardhi; Efik Yusdiansyah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12470

Abstract

Abstract. Technological developments influence the use of the ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system to record violations electronically. ETLE innovation comes in the midst of conventional police methods in solving traffic violations.. ETLE's innovation comes amidst conventional police methods in solving traffic violation problems. However, ETLE does not eliminate conventional methods because they are still needed for direct control. This research uses a qualitative juridical analysis method, namely an in-depth interpretation of legal materials such as normative legal research. The results will be linked to the problem and produce an objective assessment to answer the problem. The author uses qualitative juridical analysis methods to compile data and regulations to achieve clarity on the problem. The implementation of ETLE is effective in reducing irregular practices such as illegal levies during fines. However, it is still less than optimal in disciplining the community because the facilities and infrastructure are not evenly distributed. ETLE CCTV works 24/7, and police officers in the ETLE Backoffice work 1 x 24 hours. Action is still taken by the ETLE Backoffice Officer even if the violation occurs on a holiday or religious holiday. Legal institutions in Indonesia include the police, prosecutors, judiciary and advocates. To overcome law enforcement problems, it is important to document and analyze the problem in order to provide solutions for policy makers. Violators are given a deadline to pay fines after committing the violation. If you do not pay the traffic fine on time, the violator's STNK will be blocked. ETLE frees up police officers, creates security, discipline and traffic order, detects violations, minimizes extortion, and provides valid evidence. Preventive law enforcement is divided into physical prevention and guidance. Counterfeiting police number plates on vehicles is a criminal act that violates truth and public order. Abstrak. Perkembangan teknologi mempengaruhi penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Salah satunya adalah penggunaan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) untuk mencatat pelanggaran secara elektronik. Inovasi ETLE hadir di tengah metode konvensional kepolisian dalam penyelesaian masalah pelanggaran lalu lintas. Namun ETLE tidak menghapus metode konvensional karena masih diperlukan untuk pengendalian langsung. Penelitian ini menggunakan metode análisis yuridis kualitatif, yaitu interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum sebagaimana penelitian hukum normatif. Hasilnya akan dihubungkan dengan permasalahan dan menghasilkan penilaian obyektif untuk menjawab permasalahan. Penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif untuk menyusun data dan peraturan guna mencapai kejelasan masalah. Penerapan ETLE efektif dalam mengurangi praktik tidak teratur seperti pungutan liar saat denda. Namun masih kurang optimal dalam mendisiplinkan masyarakat karena sarana dan prasarana belum merata. CCTV ETLE bekerja 24/7, dan petugas polisi di Backoffice ETLE bekerja 1 x 24 jam. Tindakan tetap diambil oleh Backoffice Officer ETLE meskipun pelanggaran terjadi pada hari libur atau hari raya keagamaan. Lembaga hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan advokat. Untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum, penting mendokumentasikan dan menganalisis masalah agar dapat memberikan solusi bagi pembuat kebijakan. Pelanggar diberi batas waktu pembayaran denda setelah melakukan pelanggaran. Jika tidak membayar denda tilang tepat waktu, STNK pelanggar akan diblokir. ETLE membebaskan petugas polisi, ciptakan keamanan, disiplin, dan ketertiban lalu lintas, deteksi pelanggaran, minimalisir pungli, serta bukti yang valid. Penegakan hukum preventif terbagi menjadi pencegahan fisik dan pembinaan. Pemalsuan plat nomor polisi pada kendaraan adalah tindak pidana yang melanggar kebenaran dan ketertiban umum.
Pengaturan Pengelolaan Limbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia Serta Implementasinya oleh CV. Master Laundry di Kabupaten Bandung Nurjulianto, Fariz; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12474

Abstract

Abstract, every business and/or activity that generates hazardous waste is required to conduct hazardous waste management either independently or by using hazardous waste management services by other parties. Hazardous waste management must have a license. CV Master Laundry, one of the businesses in Bandung Regency, manages hazardous waste independently without having a license and manages hazardous waste that is not in accordance with the UUPPLH, PP on Hazardous Waste Management, and Bandung Regency Regional Regulation No. 2/2018 on Hazardous Waste Management. This research aims to understand the regulation of hazardous and toxic liquid waste management in Indonesia in relation to Bandung Regency Regional Regulation No. 2/2018 on Hazardous and Toxic Waste Management and its implementation by CV Master Laundry in Bandung Regency. This research uses a normative juridical approach method with the type of literature study research and analytical descriptive research specifications. The results of the study concluded that the regulation of B3 liquid waste management in Indonesia, which is related to the Bandung Regency Regional Regulation No. 2/2018 concerning B3 Waste Management, is that every business and / or activity is required to manage the B3 waste it produces, by reducing, storing, collecting, transporting, utilizing, processing, and / or stockpiling B3 waste, by obtaining a B3 waste processing license. The implementation by CV. Master Laundry in Bandung Regency is to process its own B3 waste but does not have a B3 waste processing license, so that the processing of B3 waste is also not in accordance with applicable regulations. Law enforcement against CV. Master Laundry that commits violations in the management of B3 liquid waste in relation to Bandung Regency Regional Regulation No. 2/2018 concerning Management and Control of Hazardous Waste can be subject to administrative law enforcement and environmental crimes. Abstrak. Setiap usaha yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah, baik mandiri maupun dengan menggunakan jasa pihak lain, dan harus memiliki perizinan. CV Master Laundry di Kabupaten Bandung terlibat dalam pengelolaan limbah B3 secara mandiri tanpa izin, melanggar UU Pengelolaan Limbah B3, PP Pengelolaan Limbah B3, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung No. 2/2018 tentang Pengelolaan Limbah B3.Penelitian ini bertujuan memahami regulasi pengelolaan limbah cair B3 di Indonesia terkait Perda Kabupaten Bandung No. 2/2018 dan implementasinya oleh CV. Master Laundry di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap usaha harus mengelola limbah B3 dengan kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan, serta harus memiliki perizinan pengelolaan limbah B3. CV. Master Laundry di Kabupaten Bandung, meskipun melakukan pengolahan limbah B3, tidak memiliki izin yang sesuai dengan peraturan. Pelanggaran ini dapat dikenakan penegakan hukum administratif dan pidana lingkungan hidup sesuai Perda Kabupaten Bandung No. 2/2018.
Perkawinan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang- Undang Perkawinan Serta Faktor Penyebabnya Kezia Putri Mandiri; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12481

Abstract

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai fenomena perkawinan anak dibawah umur di Kota Bandung serta faktor yang mempengruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan dengan pendekatan kepustakaan dan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap narasumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan gambaran-gambaran serta penjelasan atas permasalahan dilandaskan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor kehamilan, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Faktor tersebut dilandaskan atas penelitian yang dilaksaakan berdasarkan pendekatan kepustakaan maupun lapangan. Berdasarkan atas hal tersebut maka faktor yang disampaikan oleh narasumber didukung dengan studi secara kepustakaan dan memiliki kesesuaian. Perkwinan di bawah umur sendiri dilakukan dengan berdasarkan atas faktor tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi. Abstract. This research discusses the phenomenon of underage child marriage in Bandung City and the factors that influence it. This research is normative juridical research carried out using literature and field approaches. Data collection was carried out by studying library materials and conducting interviews with informants. Data analysis in this research uses qualitative data analysis, namely providing descriptions and explanations of problems based on primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research found that the factors that lead to underage marriages are pregnancy factors, family factors, and economic factors. These factors are based on research carried out based on literature and field approaches. Based on this, the factors presented by the resource person are supported by literature studies and are appropriate. Child marriage itself is carried out based on these factors by submitting a request for dispensation.
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Kegiatan Lembaga Bank Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Terkait Muhammad Tazil Ramadhan; Diana Wiyanti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12484

Abstract

Abstract. This research discusses the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising the activities of banking institutions, especially in the context of the Financial Services Authority Law Number 21 of 2011 and the Banking Law Number 10 of 1998. The focus of the research is the bad credit case at Bank Jabar Banten. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of secondary data, such as legal documents and related reports. The results of the analysis show that the OJK's supervisory role towards Bank BJB Semarang Branch has not been fully effective, with cases of credit abuse causing bad debts. Although the mechanism of lending procedures is in accordance with the provisions, its implementation has not paid attention to banking principles, such as the principles of prudence and trust, which contribute to the occurrence of bad credit problems. Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan lembaga perbankan, khususnya dalam konteks Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Fokus penelitian adalah kasus kredit macet di Bank Jabar Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder, seperti dokumen-dokumen hukum dan laporan-laporan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran pengawasan OJK terhadap Bank BJB Cabang Semarang belum sepenuhnya efektif, dengan adanya kasus penyalahgunaan kredit yang menyebabkan kredit macet. Meskipun mekanisme prosedur pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan, namun dalam pelaksanaannya belum memperhatikan prinsip-prinsip perbankan, seperti prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, sehingga menyebabkan terjadinya masalah kredit macet.

Page 45 of 52 | Total Record : 515

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies