Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Jurnal Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan jurnal pengabdian kepada mayarakat yang diterbitkan dan dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dibawah binaan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal Abdi Bhara menerbitkan versi elektronik yang terdaftar dengan E-ISSN: 2963-7406. Jurnal Abdi Bhara mempublikasikan naskah-naskah artikel ilmiah sebagai hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dari berbagai disiplin ilmu khususnya bidang ilmu hukum. Jurnal Abdi Bhara menerima manuskrip atau artikel dalam bidang riset terapan dan pengabdian masyarakat dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional. Setiap naskah yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan proses peer-review dengan sifat double-blind review dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Setiap artikel Jurnal Abdi Bhara bersifat open access dan memiliki nomor unik Digital Object Identifier (DOI) dengan frekuensi penerbitan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun yakni bulan Juni dan Desember.
Articles
102 Documents
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI ]]>
<![CDATA[Rahman Amin]]>;
<![CDATA[Alfin Pratama]]>;
<![CDATA[Muhammad Fikri Al Aziz]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 1 No 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (488.558 KB)
|
DOI: 10.31599/abhara.v1i1.1170
<![CDATA[Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945, salah satunya jaminan perlindungan dan persamaan hukum tanpa adanya perbedaan berdasarkan asas persamaan di depan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan. Khususnya di lingkungan Polri, bantuan hukum merupakan hak bagi setiap pegawai negeri pada Polri yang sedang menghadapi permasalahan hukum dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum tersebut baik melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan. Namun dalam kenyataannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum masih belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh pegawai negeri pada Polri sehingga menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri. Sasaran kegiatan ini adalah pegawai negeri pada Polri yang berdinas di Polsek Cangkuang Polresta Bandung yang terletak di Jalan Nagrak Nomor 58, Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupatan Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Target yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta menghasilkan luaran berupa laporan hasil kegiatan yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN, dan dapat menjadi bahan pengayaan materi kuliah kepada mahasiswa]]>
<![CDATA[URGENSI PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) TERHADAP PELAJAR ]]>
<![CDATA[Rabiah Al Adawiah]]>;
<![CDATA[Esther Masri]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 1 No 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.286 KB)
|
DOI: 10.31599/abhara.v1i1.1172
<![CDATA[Perundungan dunia maya (Cyberbullying) telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir, terutama di kalangan pelajar. Cyberbullying merupakan bentuk baru dari bullying yang melibatkan penggunaan media elektronik. Berbeda dengan bentuk-bentuk bullying lainnya, cyberbullying mencapai audiens yang jauh lebih luas dengan kecepatan tinggi, melampaui batas waktu dan ruang fisik dan pribadi. Dampak kasus cyberbullying lebih dahsyat daripada perundungan biasa, karena meninggalkan rekam digital seperti foto, video, dan tulisan sehingga ingatan dan rasa malu bagi korban akan terus ada selama jejak digital tersebut diakses oleh orang lain. Oleh karena itu, pentingnya upaya pencegahan agar dapat terhindar dan tidak terjerumus dalam bahaya dan dampak cyberbullying beserta aspek hukum yang mengaturnya. Kegiatan yang dilakukan di kalangan pelajar berupa penyuluhan melalui Webinar merupakan upaya pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan agar siswa dapat terhindar dari bahaya dan dampak perundungan dunia maya (cyberbullying) serta aspek hukum yang mengatur jika terjadi tindakan cyberbullying. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa SMK Industri Nasional 1, Setu Bekasi, agar terhindar dari tindakan cyberbullying baik sebagai pelaku maupun korban.]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KALANGAN SISWA ]]>
<![CDATA[Fransiska Novita Eleanora]]>;
<![CDATA[Anggreany Haryani Putri]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 1 No 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (438.63 KB)
|
DOI: 10.31599/abhara.v1i1.1178
<![CDATA[Prostitusi yang semakin marak terjadi bukan hanya terjadi di kalangan orang dewasa saja, tetapi juga sudah meningkat kepada anak atau kalangan siswa, serta bertentangan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Memberikan dampak yang tidak baik dalam aspek sosiologis, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan penataan kota. Dan juga adanya upaya penanggulangan secara preventif, represif dan kuratif. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dampak dan penanggulangan sehingga dapat terhindar dan tidak menjadi korban dari praktek prostitusi. Serta adanya perlindungan hukum bagi korban prostitusi seperti ganti rugi, juga rehabilitasi dan medis dan juga sosial. Metode dari kegiatan ini dilaksanakan dengan melalui tahapan yaitu a) penyuluhan oleh narasumber, b) sesi tanya jawab peserta kepada narasumber, c) evaluasi terkait materi kegaiatan yang sudah disampaikan. Adapun hasil dari kegiatan ini 1) sudah mengetahui dan memahami dampak dan penanggulangan dari prostitusi 2) mengerti aturan-aturan hukum dan sanksi yang berkaitan dengan prostitusi baik sebagai pelaku dan juga korban. Kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan bagi kalangan siswa dan siswi serta masyarakat.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SANTRI DI PONDOK MODERN DAARUL ABROR KACE ]]>
<![CDATA[Ndaru Satrio]]>;
<![CDATA[Heru Siswanto]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 1 No 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.098 KB)
|
DOI: 10.31599/abhara.v1i1.1193
<![CDATA[Sosialisasi hukum dengan tema Pembentukan Karakter Anti Korupsi mendapati temuan bahwa peserta yang dalam hal ini santri Pondok Modern Daarul Abror belum sepenuhnya mengetahui terkait anti korupsi. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan sosialiasi hukum ini antara lain: (1) mengetahui sikap yang merupakan unsur penggerak dari perilaku anti korupsi; (2) mengetahui prinsip perilaku anti korupsi; (3) mengetahui permasalahan yang kemungkinan muncul dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat pada umumnya dan santri pada khusunya dapat mencegah terjadinya hal tersebut. Metode yang digunakan adalah: (1) menjelaskan sikap yang merupakan unsur penggerak dari perilaku anti korupsi; (2) Menjelaskan prinsip perilaku antikorupsi; (3) menjelaskan elemen-elemen penting dalam pendidikan anti korupsi; (4) Soialisasi hukum dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di Pondok Modern Daarul Abror Kace. Hal di atas dilakukan secara ttap muka langsung di Masjid Pondok Modern Daarul Abror Kace. Indikator yang kami gunakan dalam mengukur keberhailan sosilisasi ini adalah quisioner yang kami seberkan kepada peserta sebelum kegiatan ini dilakukan dan sesaat setelah acara ini.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Nina Zainab]]>;
<![CDATA[Indra Nainggolan]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 1 No 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (775.423 KB)
|
DOI: 10.31599/abhara.v1i1.1287
<![CDATA[Pemahaman dalam pencegahan Kekerasan dalam Rumah tangga tidak hanya dapat dilakukan pada masyarakat pada umumnya, namun juga bagi wargabinaan/narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Penyuluhan Hukum dalam bentuk pemberdayaan warga binaan inibermaksud agar pada saat nanti bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga dan masyarakat dapat memberikan peran berarti dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penyuluhan dalam bentuk pemberdayaan warga binaan ini peserta yang dalam hal ini parawargabinaan/narapidana yang tadinya belum sepenuhnya mengetahui terkait kekerasan dalam rumah tangga semakin memahaminya sehinggadiharapkan menjadi bekal dalam menyongsong kehidupan baru saat nanti berkumpul kembali dengan Keluarga. Kegiatan ini dilakukan dengan metode online melalui zoom dimana peserta yaitu warga binaan/Narapidana berada di Rutan Pondok Bambu sedangkan pembicara adalah dosen dari Universitas Bhayangkara berada di Kampus.]]>
<![CDATA[Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Penyebarluasan/Sosialisai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran ]]>
<![CDATA[Ofis Rikardo]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (552.865 KB)
|
DOI: 10.31599/epxrv498
<![CDATA[Regional regulations are a type of statutoryregulation contained in the Indonesian legal system. Theformation of regional regulations must not conflict with higherregulations, namely the UUD 1945, TAP MPR, and UU/Perpu.DKI Jakarta Provincial Government Regional RegulationNumber 2 of 2018 concerning Markets is a progressive step inregulating markets in DKI Jakarta where previously there was aRegional Regulation that regulated the same thing, namelyRegional Regulation Number 2 of 2002. After sixteen years havepassed there have been changes to the structure society'seconomy and its supporting laws and regulations. So thepresence of Regional Regulation Number 2 of 2018 is a step thatshould be appreciated in advancing the economy in markets inDKI Jakarta. Regional Regulation Number 2 of 2018 is here toprovide market regulations that are more integrated, equal andfair in an effort to create fashion certainty and balancedcooperative relationships between suppliers and retailers whilestill paying attention to the alignment of cooperatives, as well asmicro, small and medium enterprises.]]>
<![CDATA[KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Ika Dewi Sartika Saimima]]>;
<![CDATA[Noviansyah]]>;
<![CDATA[Ni Kadek Dian Candra Purnama]]>;
<![CDATA[I Wayan Arif Yudistira]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 1 No 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (472.394 KB)
|
DOI: 10.31599/abhara.v1i1.1489
<![CDATA[Pelecehan seksual diidentifikasi sebagai masalah kejahatan di masyarakat yang besar dan tersembunyi disebagian besar institusi/organisasi dan fenomena ini terus meningkat seolah tidak ada hukum yang bisa membuat jera. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi secara jelas agar para Siswa/Siswi dan para tenaga pendidik dapat mengerti bahwa ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual di dunia Pendidikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dan diskusi interaktif, dengan menggunakan berbagai contoh kasus untuk memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mengeksplorasi, kebijakan dari pemerintah dalam upaya mencegah dampak kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat menghindari risiko siswa untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kawan-kawannya, guru maupun staf di sekolah.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SAMPAH BERWAWASAN LINGKUNGAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA BEKASI ]]>
<![CDATA[Octo Iskandar]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (936.923 KB)
|
DOI: 10.31599/abhara.v1i2.1490
<![CDATA[Permasalahan lingkungan hidup yang sampai saat ini menjadi permasalahan di perkotaan adalah mengenai pengelolaan sampah dimana sampai saat ini belum mendapat penanganan yang baik. Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh pola konsumsi masyrakat yang berubah sehingga mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam dan terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengedukasi para pelajar di MAN 1 Kota Bekasi untuk dapat memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk baru yang dapat dijual sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan adalah dengan penyuluhan dan diskusi interaktif, memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatan dari program ini yaitu menjelaskan mengenai tata cara pengolahan sampah kota menjadi barang baru sehingga bisa menjadi sebuah usaha baru dan dapat mendatangkan keuntungan.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM KEAMANAN MEDIA SOSIAL BAGI IBU-IBU PKK DI RT 10 RW 12 PERUMAHAN THE PALM KEC TAMBUN UTARA ]]>
<![CDATA[Clara Tobing]]>;
<![CDATA[Jantarda Mauli Hutagalung]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1114.204 KB)
|
DOI: 10.31599/abhara.v1i2.1510
<![CDATA[Media sosial sering kali digunakan untuk menyampaikan berbagai hal negatif. Hoax, fitnah, ujaran kebencian, hujatan bermunculan tanpa henti di media sosial. Salah satu golongan masyarakat yang banyak terlibat dalam penyebaran berita palsu ini adalah kalangan ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan yang berujung pada tindak pidana yang juga tidak diketahui oleh ibu-ibu rumah tangga atas konsekuensi dalam penyebaran informasi bohong melalui media sosial. Untuk mencegah hal itu maka diadakan penyuluhan kepada kelompok PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm yang berlokasi di wilayah Tambun Utara, Bekasi. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi konsep dan aturan terkait kemanan bermedia sosial, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, penggunaan dan pencegahan berita palsu atau hoax.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM PERAN KOMUNITAS AKADEMIK DALAM PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL DI SMA NEGERI 11 JAKARTA TIMUR ]]>
<![CDATA[Edi Saputra Hasibuan]]>;
<![CDATA[Widya Romasindah Aidy]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (637.648 KB)
|
DOI: 10.31599/abhara.v1i2.1529
<![CDATA[Indonesia amat menjunjung tinggi norma-norma adat dan budaya yang sudah ada sedari dulu, salah satunya dengan gotong royong. Gotong royong atau kerja sama adalah ciri khas Indonesia dan modal masyarakat Indonesia mencapai kemerdekaan dan refleksi jelas nilai-nilai komunal yang menjadi nafas dari kemasyarakatan Indonesia. Nilai komunalitas terlihat dalam berbagai budaya dan kearifan local yang tersebar diseluruh nusantara, seperti budaya rewang, kumpulan PKK dan kebiasaan Siskamling. Akan tetapi, penggunaan media digital dan pandemi COVID-19 menggeser pertemuan masyarakat dari ruang fisik ke ruang maya atau digital. Pola interaksi ini menyebabkan menyebabkan besarnya rasa individualitas dan rentan konflik serta perpecahan. Oleh karena itu diperlukan kesadaran untuk membangun komunitas akademik yang ajeg dan memperhatikan semangat kebersamaan dan gotong royong untuk membangun kembali nilai budaya komunalitas tersebut. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah SMA Negeri 11 Jakarta Timur yang dihadapkan pada permasalahan minimnya pemahamannya terkait peran komunitas akademik khususnya bagi para siswa SMA dalam dunia digital.]]>
