cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 29620430     EISSN : 29642493     DOI : https://doi.org/10.57235
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia is published twice a year: January and July. E-ISSN: 2964-2493 (Elektronik) P-ISSN: 2962-0430 (Cetak) Editor In Chief: T. Heru Nurgiansah, S.Pd., M.Pd DOI: 10.57235 Publisher: CV. Rayyan Dwi Bharata Receive articles from research and community service in the fields of: 1. Education 2. Economy 3. Social 4. Politics 5. Law 6. Religion 7. Technology 8. Health 9. Culture etc.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,840 Documents
Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pidana Tambahan Denda Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Krisna Uli Simbolon; Lamhot Efriskon Siburian; Martono Anggusti
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5515

Abstract

Penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya harus berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku, tetapi juga harus segera memberikan perlindungan kepada korban. Kekerasan seksual seharusnya ditangani secara ideal agar dapat diatasi dengan cepat dan menyeluruh dalam sistem hukum. Penanganan terhadap korban harus dimulai sejak proses peradilan, dengan adanya restitusi yang mencakup kerugian materiil dan immateriil. Pidana denda lebih tepat diterapkan pada tindak pidana yang berhubungan dengan kerugian harta benda, di mana ada hubungan kerugian antara korban dan pelaku. Namun, pada prinsipnya, kerugian yang dialami korban tidak dapat dipandang hanya dari sisi materiil. Kerugian tersebut memiliki makna yang lebih luas, sehingga pemidanaan dengan denda tidak bisa terbatas pada kejahatan yang merugikan harta benda. Denda adalah jenis pidana yang berfungsi sebagai ganti rugi, di mana seluruh pembayaran denda yang diterima akan dimasukkan ke kas negara. Walaupun denda merupakan pidana utama, dalam praktik peradilan Indonesia, hukuman berupa pencabutan kebebasan masih lebih diutamakan. Berdasarkan analisis, ketentuan mengenai pidana denda dalam tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 296 KUHP. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pidana denda dibedakan berdasarkan jenis kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual fisik dan nonfisik.
Legal Protection for Victims of Artificial Intelligence Misuse in the Form of Deepfake Technology Gregorius Widiartana; Ebenhaezar Parlindungan Lumbanraja
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5519

Abstract

The development of technology has reached the Fourth Industrial Revolution, marked by the integration of information technology into the industrial world. In this era, information technology plays a crucial role in human daily activities, including the presence of artificial intelligence as a tool to assist human activities in the digital age. Artificial intelligence is like a double-edged sword—it can help humans fulfill their needs, but on the other hand, it can also harm them if misused. One form of artificial intelligence misuse is through deepfake technology. This AI-driven technology, which can manipulate a person’s facial visuals in both video and photo formats, is increasingly being exploited by irresponsible parties. This article discusses legal protection for victims of deepfake misuse, focusing on regulations, resolution mechanisms, and the right to be forgotten. This research employs a normative legal research method with a conceptual approach. The findings of this study indicate that legal protection for victims of deepfake misuse can be achieved through strengthening regulations on AI usage, adopting a restorative justice approach for victims, and ensuring the right to be forgotten to safeguard their online reputation.
Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum Afric Stanley Simamora; Janpatar Simamora
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5529

Abstract

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan harmonis diperlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansi materi, hak asasi manusia, kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan peraturan lain di atasnya. Terdapat bentuk hubungan komunikasi, konsultasi, dan klarifikasi Raperda yang diterapkan antara instansi pemerintah dengan aparat di daerah yang selama ini masih kurang efektif. Selain itu, optimalisasi yang minim dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota adalah salah satu faktor yang menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya. Disharmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan faktor penting di mana langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi pusat kepada aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan Perda masih dikatakan belum optimal dan merata serta tidak adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana harmonisasi Raperda sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan peraturan lainnya. UU No.12 Tahun 2011 telah memiliki rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi PUU termasuk Perda.
Tanggung Jawab Kurator Dalam Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Terhadap Perusahaan Pailit Sherina Elizabeth Sihombing; Besty Habeahan
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5548

Abstract

Suatu perusahan sering kali menghadapi situasi di mana debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo minimal satu utang dan dapat ditagih. Kondisi seperti ini disebut dengan pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat asas yang memberikan kesempatan kepada debitor pailit untuk memperbaiki kondisi perusahaannya, yang dikenal dengan asas keberlangsungan usaha. Asas ini diterapkan pada perusahaan debitor yang masih memiliki potensi dan prospek baik, sehingga hakim mempertimbangkan hal ini sebelum memutuskan kepailitan. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab kurator dalam mengelola harta debitor pailit dengan menerapkan asas keberlangsungan usaha. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Asas keberlangsungan usaha memberikan kesempatan kepada debitor yang beritikad baik untuk terus melanjutkan operasional perusahaan. Dalam proses penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU, penerapan prinsip ini membantu debitor merestrukturisasi utangnya, sehingga menghasilkan kesepakatan penyelesaian dan mengatasi masalah keuangan. Keberlanjutan usaha dalam kasus kebangkrutan memiliki dampak positif terhadap nilai ekonomi perusahaan debitor, karena aset yang dimiliki akan lebih bernilai dibandingkan aset perusahaan yang sudah berhenti beroperasi. Peningkatan nilai ekonomi ini menguntungkan baik debitor maupun kreditor. Oleh karena itu, perusahaan debitor yang menjalankan kegiatan usaha dalam skema PKPU seharusnya tidak hanya diberi kesempatan untuk merestrukturisasi utang, tetapi juga untuk merestrukturisasi perusahaan melalui pemberian pembiayaan ulang. Dalam kasus kepailitan, terutama setelah perusahaan debitor dinyatakan pailit, perusahaan yang memiliki itikad baik dan prospek positif seharusnya diberikan kesempatan untuk bangkit kembali.
Pengenalan Literasi Digital Tentang Gizi Ibu Hamil di Kelurahan Pontap Kota Palopo Jihan Fadhilah Arsyad; Tenri Puli; Hasra Ryska; Nur Ainin Alfi; Ummi Kalsum Marwan; Sri Mulia Astuti; Nurwilda Aziz
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5549

Abstract

Literasi digital merupakan keterampilan penting di era teknologi informasi, termasuk bagi ibu hamil. Akses terhadap informasi gizi yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Namun masih banyak ibu hamil yang belum memahami cara memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi nutrisi yang tepat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan literasi digital tentang gizi ibu, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya gizi selama kehamilan, dan melatih ibu hamil dalam menggunakan platform digital untuk mengakses informasi gizi yang valid. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang meliputi: (1) pengenalan pentingnya gizi selama kehamilan, (2) pelatihan penggunaan aplikasi dan platform digital terkait gizi ibu, (3) praktik langsung mencari informasi gizi dari sumber terpercaya, dan (4) diskusi interaktif untuk menjawab pertanyaan peserta. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan dan kemampuan menggunakan teknologi untuk mengakses informasi nutrisi. Ibu hamil juga menjadi lebih sadar dalam memilih sumber informasi yang terpercaya dan menghindari misinformasi. Pengenalan literasi digital tentang gizi ibu berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung kesehatan kehamilan. Program ini perlu dilanjutkan dan diperluas agar lebih banyak ibu hamil yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizinya.
Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil terhadap Kekurangan Energi Kronik (KEK) di Kelurahan Pontap Kota Palopo Hasra Ryska; Tenri Puli; Jihan Fadhilah Arsyad; Nur Ainin Alfi; Ummi Kalsum Marwan
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5550

Abstract

Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil adalah suatu keadaan dimana ibu hamil kekurangan asupan makanan, khususnya asupan energi dan protein, dalam jangka waktu lama yang ditandai dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Kekurangan Energi Kronis yang terus menerus pada ibu hamil dapat mengakibatkan keguguran, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan perdarahan pasca melahirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengetahuan ibu hamil tentang Kekurangan Energi Kronis di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan cross-sectional. Populasinya adalah seluruh ibu hamil di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo yang berjumlah 28 orang. Instrumen yang digunakan berupa angket yang berisi pertanyaan tentang pengetahuan ibu hamil tentang Kekurangan Energi Kronis. Analisis data univariat dilakukan dengan mendistribusikan frekuensi pengetahuan tentang KEK, dimana hasil penelitian diinterpretasikan dengan menghitung persentase jawaban. Dari 28 ibu hamil, sebagian besar (12 ibu atau 42,9%) memiliki pengetahuan baik tentang KEK, sedangkan sebagian kecil (7 ibu atau 25%) memiliki pengetahuan terbatas. Sebagian besar ibu hamil di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo memiliki pengetahuan yang baik tentang Kekurangan Energi Kronis.
Membangun Diplomasi Pertahanan Indonesia pada Masa Perang Dingin dibawah Kepemimpinan Presiden Soekarno Muhammad Ismail Mangkusubroto
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5639

Abstract

Artikel ini membahas pembangunan dan kekuatan diplomasi pertahanan Indonesia selama masa Perang Dingin, dengan fokus pada upaya Indonesia dalam membangun kapabilitas pertahanan dan mempertahankan kedaulatan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Sebagai negara kepulauan terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam pembinaan teritorial dan pertahanan. Artikel ini mengkaji bagaimana Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, memanfaatkan kebijakan luar negeri bebas aktif untuk menjalin hubungan dengan kedua blok, baik Blok Barat maupun Blok Timur, tanpa terikat pada salah satu pihak. Diplomasi pertahanan Indonesia pada masa ini ditandai dengan kerjasama militer serta pembelian alutsista, Selain itu, misi-misi militer seperti Misi Yani menunjukkan fleksibilitas Indonesia dalam menjalin kerjasama pertahanan dengan berbagai negara, tanpa memandang blok politik. Meskipun terminologi "diplomasi pertahanan" baru muncul pasca-Perang Dingin, praktiknya telah dilakukan Indonesia sejak era 1950-an melalui pengiriman atase militer dan perwira TNI untuk pendidikan di luar negeri. Artikel ini menyimpulkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia pada masa Perang Dingin berhasil menciptakan posisi tawar yang kuat di panggung internasional, meskipun menghadapi tantangan dari negara-negara yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan ini didukung oleh integrasi kekuatan militer dan non-militer, serta komitmen pada prinsip pertahanan semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional.
Efektivitas Proses Penuntutan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Intelijen Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Eli Deden Simare Mare; Herlina Manullang
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5837

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran strategis dalam menuntut kasus korupsi, salah satunya melalui bidang intelijen yang bertugas mengumpulkan informasi dan bahan keterangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran intelijen kejaksaan dalam proses penuntutan kasus korupsi sangat penting, terutama dalam pengumpulan bukti dan deteksi dini tindak pidana korupsi. Namun, efektivitas penuntutan masih menghadapi kendala dalam aspek regulasi dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan serta optimalisasi peran intelijen kejaksaan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Agricultural and Household Waste Utilization for Efficiency and Productivity of Maju Jaya Farmers Nina Novira; Elfayetti; Darwin P Lubis; Tumiar Sidauruk; Herdi Ramon
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 6 No. 1 (2027): January 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v6i1.8880

Abstract

Fertilizer is an essential input for agricultural production, while agricultural and household activities generate large amounts of waste that are often underutilized. Agricultural and household waste can be processed into organic fertilizer, yet its adoption remains limited. Bandar District, Simalungun Regency, with 803 hectares of rice fields and annual production of 6,866 tons of rice, generates abundant straw waste. At the same time, farmers face increasing production costs due to limited access to subsidized fertilizers. This community service program aimed to empower the Tani Maju Jaya Farmer Group in Bandar Rakyat Village through the utilization of agricultural and household waste into organic fertilizer. Activities included socialization on the benefits of organic fertilizer and hands-on training in operating straw-chopping machines and producing organic fertilizer. The program improved participants’ knowledge, enhanced their technical skills, and enabled sustainable organic fertilizer production, supported by periodic monitoring and evaluation to ensure long-term adoption and impact.
Penguatan Pemahaman dan Keterampilan Guru dalam Menerapkan TKSI Modifikasi Melalui Pendekatan Workshop Partisipatif Djoko Nugroho; Rony Syaifullah; Aulia Maris Syahputri; Putri Indah Nazareta; Agus Mukholid; Sri Santoso Sabarini; Hanik Liskustyawati
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 6 No. 1 (2027): January 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v6i1.9364

Abstract

Kebugaran jasmani merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kesehatan, perkembangan, dan kesiapan belajar peserta didik. Namun, implementasi Tes Kebugaran Siswa Indonesia (TKSI) di sekolah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman guru terhadap prosedur tes, modifikasi pelaksanaan sesuai kondisi sekolah, pengolahan hasil, serta interpretasi data kebugaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dalam menerapkan TKSI Modifikasi melalui pendekatan Workshop partisipatif. Kegiatan dilaksanakan terhadap 20 guru PJOK SMP Pokja IV Kabupaten Boyolali melalui tiga tahapan, yaitu sesi teoretik, praktik terbimbing, serta pengolahan data dan refleksi. Evaluasi dilakukan menggunakan angket tertutup berskala Likert 1–5 yang mencakup lima indikator, yaitu kenyamanan dan efektivitas waktu pelaksanaan, kemudahan penerapan di sekolah, pengolahan hasil menggunakan kalkulator modifikasi, kesiapan implementasi, dan motivasi untuk melanjutkan TKSI Modifikasi. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil menunjukkan respons positif peserta yang tinggi pada seluruh indikator, yaitu 90% pada aspek kenyamanan dan efektivitas waktu, 95% pada kemudahan penerapan, 95% pada pengolahan hasil menggunakan kalkulator modifikasi, serta masing-masing 100% pada kesiapan implementasi dan motivasi untuk melanjutkan TKSI Modifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Workshop partisipatif memberikan pengalaman belajar yang relevan bagi guru dalam memahami prosedur, mempraktikkan pelaksanaan tes, mengolah hasil pengukuran, serta mempersiapkan penerapan TKSI Modifikasi di sekolah. Dengan demikian, pendekatan Workshop partisipatif berpotensi menjadi strategi penguatan kapasitas guru PJOK dalam mendukung pelaksanaan asesmen kebugaran jasmani yang lebih terarah, praktis, dan sesuai dengan kondisi sekolah.