cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sitta Saraya
Contact Email
sittalaw@gmail.com
Phone
+6281228735599
Journal Mail Official
jldfhuniss@gmail.com
Editorial Address
Kampus Universitas Selamat Sri Jl. Soekarno Hatta KM 03 Kendal Jawa Tengah 51351
Location
Kab. kendal,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Legal Dialetics
Published by Universitas Selamat Sri
ISSN : -     EISSN : 28095324     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Legal Dialetics adalah Jurnal yang memuat tentang artikel ilmu hukum dan perkembangan hukum di Indonesia maupun dalam kajian perbandingan hukum (komparasi) dengan Negara lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics" : 8 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG PASIR TANPA IJIN DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL Sitta Saraya; Ikka Puspitasari; Eka P
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.494 KB) | DOI: 10.51792/jld.v1i2.13

Abstract

ABSTRACT Sand mining without a permit is one of the mining business activities carried out without a people's mining permit (IPR) and a mining business permit (IUP). Many people in Kendal Regency use sand mining, both legally through permits and illegally to meet their economic needs. Law enforcement against unlicensed sand mining actors aims to determine the factors that cause sand mining activities without a permit and to find out the implementation of criminal law enforcement against unlicensed sand miners in order to enforce or function real legal norms and to find out the impact on surrounding environment. The research uses sociological juridical law research methods. Law enforcement in Kendal Regency based on Law No. 22 of 2011 concerning Mineral and Coal Mining authorizes enforcers in this case the police, prosecutors and courts with a maximum imprisonment of 3 (three) months and a maximum fine of Rp. 50,000,000.. Obstacles in law enforcement against the crime of illegal sand mining, namely geographical constraints, community economic problems, and low education problems
PENGATURAN TERKAIT ALIH FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU MENJADI LAHAN PEMUKIMAN M Alfaruq Nirwana
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.812 KB)

Abstract

ABSTRAK Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Ruang terbuka hijau wilayah perkotaan merupakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, untuk meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih. Fungsi ruang terbuka hijau mempunyai manfaatan langsung yaitu membentuk keindahan dan kenyaman (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (tanaman, kayu, daun, bunga, buah), serta manfaat tidak langsung yaitu pembersih udara, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (Permen PU No. 05/PRT/M/2008).
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO.18 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN JABATAN STRUKTURAL DAN TATA KERJA KESBANGPOL (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) adminjfh, adminjfh; sitta
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.331 KB)

Abstract

Kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten Kendal merupakan badan yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 peraturan daerah kabupaten Kendal nomor 18 tahun 2011 tentang organisasi dan tatakerja badan perencanaan pembangunan daerah, inspektorat, dan lembaga teknis daerah kabupatenkendal, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan structural dan tata kerja pada kantor kesatuan bangsadan politikka bupaten kendal. Setiap daerah pasti mempunyai masalah kesadaran kesatuan bangsa dan politik di kabupaten Kendal dalam hal ini bupati kabupaten Kendal tidak akan bias untuk menanganinya sendiri, makafungsi dari kantor kesatuan bangsadan politik kabupaten Kendal tidak hanya membantu bupati Kendal dalam hal kesatuan bangsadan politik melainkan juga ikut merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik serta untuk pembinaan di bidang ideologi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Sumber data meliputi; data primer, yang diperoleh melalui wawancara online pada nara sumber yang sudah ditunjuk, serta data sekunder, yang berupa peraturan bupati kendal, buku, internet, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor kesbangpol kabupaten Kendal memiliki struktur, tata cara dan tugas yang berkaitan dengan masalah teknis daerah di wilayah kabupaten kendal yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati Kendal nomor 18 tahun 2011. Kendala yang dihadapi adalah sosialisasi peraturan bupati Kendal nomor 18 tahun 2011 yang kurang dipahami warga kabupaten kendal. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut yaitu mengubah strategi untuk memperluas cakupan wilayah serta mengoptimalkan setiap kegiatan guna dapat tercapainya tujuan dari diadakannya kegiatan yang dilakukan kesbangpol kabupaten kendal.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI DAMPAK GALIAN TAMBANG TYPE C (STUDI DI KECAMATAN KALIWUNGU KABIPATEN KENDAL) Ikka Puspitasari; Sitta Saraya; Hilmi
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.712 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau Kabupaten/ Kota. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan yang di miliki dan di kuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kerusakan lingkungan akibat maraknya galian C harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kendal.penelitian yang digunakan adalah menggunakan Jenis Penelitian Penelitian ilmiah ini memakai metode penelitian hukum pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.
KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ROHINGNYA DI MYANMAR adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.632 KB)

Abstract

The International Criminal Court (ICC) is a permanent tribune and authorized to prosecute individual perpetrators for international crimes that include genocide crimes, war crimes, aggression crimes and even crimes against humanity including ethnic crimes in Rohingnya. Where on the one hand also the Security Council (UNSC) also has the authority in taking action against crimes and reporting crimes in Rohingnya which include countries that are parties or countries that are not parties to the Rome Statute. Where the forms of crimes experienced by Rohingnya people in Myanmar are crimes that are handled by the Rome Statute in which the ICC does not have the authority to handle the case because Myanmar is not an ICC party country, but because Bangladesh is a country that is affected by the Rohingans porting, then Bangladesh has the right to report the case of Rohingnya in Myanmar to the UN Security Council. Where the UN Security Council is obliged to make and issue a letter of recommendation addressed to the ICC to conduct an investigation, prosecution of the case. This research was compiled using the method of library (library research) which was conducted by examining various secondary data sources in the form of books, journals, and other legal writings relating to the research topic. Also used normative methods that are descriptive in nature, the approach used is the legal approach, conceptual approach and legal principles approach. who reviewed and explained the issue of the International Criminal Court (ICC) Authority on the Resolution of Rohing Disputes in Myanmar.
CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.405 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kewenangan constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan constitutional complaint atas Mahkamah Konstitusi sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan sepanjang sejarah penyelenggaraan negara Indonesia, terdapat beberapa kasus kesewenang-wenangan negara yang mencederai hak konstitusional warga negara, namun belum menemukan jawabannya Judicial review yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk melindungi hak konstitusionalnya hanya terbatas pada pengujian atas konstitusionalitas undang-undang. Jalur ini tidak dapat digunakan untuk menguji segala keputusan atau tindakan aparatur negara yang berpotensi mencederai hak asasi manusia, yang mungkin saja berlandaskan pada produk hukum yang lebih rendah dari pada undang-undang. Oleh karena itu instrumen constitutional complaint menjadi sangat penting adanya.
UPAYA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) ariyad, fikri
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.401 KB)

Abstract

Kenakalan anak menjadi permasalahan utama di negeri ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak cenderung mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Terdapat berbagai alasan yang mendorong anak berhadapan dengan hukum. Faktor – faktor yang menjadi alasan anak berhadapan dengan hukum adalah kemiskinan (29,35%), lingkungan (18.07%), salah didik (11,3%), keluarga tidak harmonis (8,9%) dan minimnya pendidikan agama (7,28%). Upaya negara dalam menagani kasus anak yang berhadapan dengan hukum salah satu nya melalui lembaga pembinaan, lembaga pembinaan di sini salah satu nya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mempunyai fungsi sebagi tempat agar anak menyadari kesalahan nya dan tidak lagi mengulangi perbuatanya.Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, pada prinsipnya menurut Undang – Undang Nomer 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa tidak ada penjara bagi anak dan konvensi hak anak tidak membenarkan adanya penjara anak. Apabila harus direhabilitasi, perlakuan yang diterima seorang anak harus berbeda dengan tindakan yang dikenakan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum didalam lembaga pemasyarakatan. Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan telah melanggar hukum, maka pemulihan atas kenakalan seorang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang layak. Sehingga anak menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Lembaga pemasyarakatan anak harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai – nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.Adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini dirasa lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anak. UU No 11 Tahun 2012 merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam memperbaharui sistem peradilan pidana anak. Anak tidaklah lagi merasa bahwa dirinya dipenjara, melainkan dibina secara khusus supaya anak tersebut bisa kembali menjadi penerus bangsa tanpa adanya perbedaan dengan anak – anak yang lain pada umumnya.
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN GENERASI ANTI KORUPSI MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI suparno, suparno; Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.412 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perguruan Tinggi dalam membangun generasi Anti Korupsi melalui pendekatan pendidikan anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital dalam membangun generasi anti korupsi. Peran tersebut diantaranya Perguruan Tinggi Sebagai Agen Perubahan, Perguruan Tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perguruan Tinggi sebagai Moral Force Pemberantasan Korupsi. Ketiga peran ini memposisikan perguruan tinggi pada kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan generasi anti korupsi. Program pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics Vol 4 No 1 (2025): Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics